“Kemiskinan yang meluas merupakan tantangan terbesar dalam upaya-upaya Pembangunan” (UN, International Conference on Population and Development, 1994)
Proses pembangunan memerlukan Gross National Product (GNP) yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dibanyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang baguspun menjadi tidak akan berarti bagi masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan penurunan yang tajam dalam pendistribusian atau pemerataannya.
Fenomena kemiskinan telah berlangsung sejak lama, walaupun telah dilakukan berbagai upaya dalam menanggulanginya, namun sampai saat ini masih terdapat lebih dari 1,2 milyar penduduk dunia yang hidup dengan pendapatan kurang dari satu dolar perhari dan lebih dari 2,8 milyar penduduk dunia hanya berpenghasilan kurang dari dua dollar perharinya.
Mereka hidup dibawah tingkat pendapatan riil minimum internasional. Garis tersebut tidak mengenal tapal batas antar negara, tidak tergantung pada tingkat pendapatan perkapita di suatu negara dan juga tidak memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara.
Terlebih bagi Indonesia, sebagai sebuah negara berkembang, masalah kemiskinan adalah masalah yang sangat penting dan pokok dalam upaya pembangunannya. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2002, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 38,4 juta jiwa atau 18,2% dari jumlah penduduk Indonesia.
Masyarakat miskin sering menderita kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang buruk dan ketiadaan akses infrastruktur maupun pelayanan publik yang memadai. Daerah kantong-kantong kemiskinan tersebut menyebar diseluruh wilayah Indonesia dari dusun-dusun di dataran tinggi, masyarakat tepian hutan, desa-desa kecil yang miskin, masyarakat nelayan ataupuin daerah-daerah kumuh di perkotaan.
Sebelum masa krisis pada tahun 1997, Indonesia menjadi salah satu model pembangunan yang diakui karena berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari BPS, dalam kurun waktu 1976-1996 jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun dari 54,2 juta jiwa atau sekitar 40% dari total penduduk menjadi 22,5 juta jiwa atau sekitar 11%. Keberhasilan menurunkan tingkat kemiskinan tersebut adalah hasil dari pembangunan yang menyeluruh yang mencakup bidang pertanian, pendidikan, kesehatan termasuk KB serta prasarana pendukungnya.
Salah satu akar permasalahan kemiskinan di Indonesia yakni tingginya disparitas antar daerah akibat tidak meratanya dsistribusi pendapatan, sehingga kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin di Indonesia semakin melebar. Misalnya saja tingkat kemiskinan anatara Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta atau Bali, disparitas pendapatan daerah sangat besar dan tidak berubah urutan tingkat kemiskinannya dari tahun 1999-2002.
Pemerintah sendiri selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ketahun, namun jumlah penduduk miskin Indonesia tidak juga mengalami penurunan yang signifikan, walaupun data di BPS menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskn, namun secara kualitatif belum menampakkan dampak perubahan yang nyata malahan kondisinya semakin memprihatinkan tiap tahunnya.
Dengan terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 telah mengakibatkan jumlah penduduk miskin kembali membengkak dan kondisi tersebut diikuti pula dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tajam. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah diambil pemerintah berfokus pada: (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui upaya padat karya, perdagangan ekspor serta pengembangan UMKM, (2) peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar sepereti pendidikan dan kesehatan (KB, kesejahteraan ibu, infrastruktur dasar , pangan dan gizi), (3) pemberdayaan masyarakat lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang bertujuan untuk membuka kesempatan berpartisipasi bagi masyarakat miskin dalam proses pembangunan dan meningkatkan peluang dan posisi tawar masyarakat miskin, serta (4) perbaikan sistem bantuan dan jaminan sosial lewat Program Keluarga Harapan (PKH). Beberapa proyek pemberdayaan masyarakat antara lain P2KP, PPK, CERD, SPADA, PEMP, WSSLIC, dan P2MPD.
Untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia perlu diketahui sebenarnya faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan atau mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan (jumlah penduduk miskin) di Indonesia sehingga kedepannya dapat diformulasikan sebuah kebijakan publik yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara ini dan tidak hanya sekedar penurunan angka-angka saja melainkan secara kualitatif juga.
(Selengkapnya bisa diunduh di sini)
Wongdesmiwati's 
Sayangnya angka pertumbuhan menurut bank dunia selalu jadi patokan untuk mendesain pembangunan, dan sayangngya lagi aku ngga pintar statistik. Angka pertumbuhan Indonesia sekarang positif sekali tapi masalah pemerataan dan pertumbuhan mikro jarang sekali diungkap ya padahal kalo melihat kecenderungan selama ini justru yang mikro ini yang mampu mempertahankan roda ekonomi. Bener ngga sih wong?