FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN UPAH MINIMUM PROPINSI DI INDONESIA

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN UPAH MINIMUM PROPINSI DI INDONESIA (Factors that Influence the Policy of the Provincial Minimum Wage in Indonesia)

 Desmiwati* Institut Kajian Krisis dan Strategi Pembangunan Alternatif (Inkrispena) Jalan Cikoko Barat IV No.13 Rt/Rw: 04/05, Pancoran, Jakarta E-mail:desmiwati.wong@gmail.com

ABSTRACT

This research explores some factors that influence the minimum wage policy in Indonesia. This study uses econometric analysis to factors that influence the minimum wage policy, and also performed a descriptive analysis of the factors that affect the minimum wage policy. The results of this study show that minimum wage policy-making is affected by the econometric calculations, but the political process, lobbying, negotiation and bargaining power that occur between the elements in decision-making forum on the minimum wage, is the Wage Council also important factors.

 Keywords: minimum wage policy, the wage council, properly wage

 ABSTRAK

Penelitian ini membahas beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan upah minimum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis ekonometri terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan upah minimum, kemudian juga dilakukan analisis deskriptif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan upah minimum. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengambilan kebijakan upah minimum memang dipengaruhi oleh hitung-hitungan secara ekonometri, akan tetapi proses politik, lobby, negosiasi dan posisi tawar yang terjadi antar elemen di dalam forum pengambilan keputusan mengenai upah minimum, yakni di Dewan Pengupahan juga menjadi faktor yang menentukan.

Kata Kunci: kebijakan upah minimum, dewan pengupahan, upah layak

PENDAHULUAN

Tenaga kerja adalah faktor penting dalam proses produksi. Tenaga kerja berkemampuan bertindak aktif, mampu mempengaruhi dan melakukan manajemen terhadap faktor produksi lainnya yang terlibat dalam proses produksi (Sumarsono, 2003).

Terdapat dua pandangan (kubu) yang berbeda dan saling menegasikan antara keduanya. Pihak pengusaha di satu sisi dan pekerja disisi lainnya. Hal yang menjadi perdebatan salah satunya adalah tentang upah minimum. Perbedaan pendapat ini dapat dilihat dari perselisihan antara kelompok serikat pekerja yang menghendaki kenaikan upah minimum yang signifikan, sementara kelompok pengusaha melihat bahwa tuntutan ini bertentangan dan tidak kompatibel dengan upaya pemerintah mendorong pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Daya beli masyarakat sendiri merupakan salah satu indikator dalam proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung, sehingga masalah kebutuhan hidup minimum yang disurvey berdasarkan pengeluaran buruh untuk dapat bertahan hidup secara minimum akan menjadi indikator yang jelas. Untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum para buruh mayoritas pendapatannya berasal dari penerimaan hasil kerja mereka (upah) (Sukirno, 2000).

Upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Ahli ekonomi membuat perbedaan diantara dua pengertian upah, yakni upah uang dan upah riil. Upah uang adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan upah riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. (Sukirno, 2000).

Besarnya upah minimum ditetapkan satu tahun sekali setelah didahului dengan survey tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dinas Tenaga Kerja bersama Dewan Pengupahan menghitung nilai KHL menurut hasil survey. Komponen yang disurvey dapat digolongkan kedalam 5 kelompok: kelompok makanan dan minuman; kelompok bahan bakar dan penerangan; kelompok perumahan dan peralatan, kelompok pakaian dan kelompok lain-lain. Dalam memperhitungkan nilai akhir KHL juga telah memperhatikan faktor lain yang mempengaruhinya seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan fisik minimum, kemampuan perusahaan serta perbandingan tingkat pengupahan di daerah lain.

Akan tetapi kenyataannya, fakta di lapangan menyebutkan secara rata-rata Upah Minimum Propinsi baru memenuhi sekitar 90% dari Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) yang ada. Dalam rangka menetapkan Upah Minimum Regional (UMR) maka perlu dilihat dasar pertimbangan penetapan Upah Minimum Regional yaitu: Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), Indeks Harga Konsumen (IHK), perluasan kesempatan kerja, upah pada umumnya yang berlaku secara regional, Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, dan Tingkat perkembangan perekonomian. Tujuan pengaturan UMP ini adalah untuk: (1) menjaga agar tingkat upah tidak merosot ke bawah (berfungsi sebagai jaring pengaman), (2) meningkatkan daya beli pekerja yang paling bawah, dan (3) mempersempit kesenjangan secara bertahap antara mereka yang berpenghasilan tertinggi dan terendah.

Dalam menentukan tingkat upah minimum terdapat 4 (empat) pihak yang saling terkait yaitu pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan Nasional yang merupakan lembaga independen terdiri dari pakar, praktisi dan lain sebagainya yang bertugas memberikan masukan kepada pemerintah, Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) sebagai penyalur aspirasi pekerja dan wakil pengusaha melalui APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia). Mereka bertugas mengevaluasi tingkat upah minimum yang berlaku pada saat tertentu dan memutuskan apakah tingkat upah tersebut sudah saatnya untuk dinaikkan atau belum.

Untuk itu penelitian ini akan membahas tentang apakah UMP di Indonesia sudah mengikuti Permenaker No.13/2012 tentang komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, apakah UMP sejalan dengan perkembangan KHM, IHK dan PDRB. Apakah terjadi kenaikan kesejahteraan buruh dari waktu ke waktu? Untuk itu akan dianalisis beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan upah minimum propinsi (UMP) di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan dibahas teori-teori penjelas dan pendukung, yakni mengenai Pasar Tenaga Kerja, di mana keseimbangan pasar tenaga kerja merupakan suatu posisi tertentu yang terbentuk oleh adanya interaksi permintaan dan penawaran tenagakerja. Teori Pengupahan, menurut John A. Fossum (1995) dalam “Bargaining Theory” dengan teori perundingannya menyatakan bahwa terdapat batas atas dan bawah untuk tingkat upah, dan bahwa tingkat aktualitas antara kedua batas tersebut ditentukan oleh tingkat kepentingan buruh untuk menerima pekerjaan, sehingga dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, tingkat upah yang ditetapkan melalui persetujuan buruh bersama majikan tergantung dari kemampuan atau kekuatan berunding (bargaining power).

Kondisi upah buruh di Indonesia, jika upah buruh naik akan tetapi masih dibawah angka inflasi maka hal tersebut berarti upah rill buruh turun. Dan hal itulah yang terus terjadi sampai saat ini. Upah Minimum Propinsi (UMP), kelompok pendukung kebijakan upah minimum berargumen bahwa upah minimum akan meredistribusikan sumber daya dan berpotensi untuk meningkatkan pendapatan pekerja disektor formal (Lustig dan McLeod, 1996; 2001).

Terdapat pendapat bahwa upah minimum akan mendorong peningkatan pendapatan pekerja sektor informal melalui tiga cara, yaitu: pertama, tingkat upah pekerja formal yang lebih tinggi akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa yang diproduksi oleh pekerja sektor informal, sehingga pendapatan pekerja informal juga akan meningkat; kedua, kebijakan upah minimum memiliki ”lighthouse effect” terhadap distribusi upah pekerja informal yang tidak terlindungi, sehingga upah minimum bisa menjadi benchmark untuk sistem penggajian yang adil; ketiga, upah minimum akan mendorong relokasi investasi yang lebih padat pekerja.

Upah untuk Kebutuhan Hidup Layak, David Bacon (1982) menegaskan bahwa penetapan konsep diatas standar upah (“upah layak”) buruh adalah pemberian uang yang didasarkan pada upah rata-rata yang berlaku di dalam jenis usaha dan lokasi kerja setelah bekerja selama 8 (delapan) jam sehari atau 40 (empat puluh) jam seminggu kemudian ditambah tunjangan seperti; perawatan dokter (rumah sakit), pensiun, ganti rugi biaya rumah sakit, tunjangan waktu menganggur, asuransi jiwa, biaya berlibur dan mengikutsertakan program magang.

 METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk melihat pengaruh dari variabel independent yakni KHM, IHK (inflasi) dan PDRB terhadap UMP. Dengan menggunakan analisis ekonometri data panel 28 (dua puluh delapan propinsi) dari tahun 2001-2008. Dengan menggunakan sofware Stata versi 8 diperoleh regresi linear dan regresi yang menggunakan Logaritma Natural (Ln), regresi dilakukan bukan untuk mencari model terbaik, akan tetapi lebih kepada memberikan gambaran besar pengaruh dan elastisitasnya dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Namun tetap juga digunakan uji F statistik, Uji Hausman, Uji Lagrange Multiflier (LM) selain itu juga digunakan Uji Asumsi Klasik (Uji Otokorelasi, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Multikolinearitas (Gujarati, 2003).

Sedangkan untuk pendekatan kualitatif digunakan wawancara mendalam dan analisa deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai proses pengambilan kebijakan upah minimum propinsi (UMP) di Indonesia dan juga mengenai upah layak yang diperjuangkan.

PEMBAHASAN

 1. Upah Minimum Propinsi (UMP)

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini baik variabel terikat maupun variabel bebas, maka dilakukan terlebih dahulu analisis secara statistik deskriptif  yang mencakup nilai rata-rata (mean), standar deviasi, dan nilai ekstrim (nilai maksimum dan minimum), seperti yang ditunjukan pada Tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif dari Variabel Penelitian

Stat UMP PDRB KHM IHK
Mean 503269.3 5.53e+07 563354.1 367.3973
Median 467000 2.12e+07 520415.5 359.5
Maximum 1180000 3.54e+08 1475035 657
Minimum 175214 1911043 181682 91
Std. Dev 192388 7.87e+07 212061.2 105.0374
Skewness 0.6518669 2.086284 0.9393071 0.1831441
Kurtosis 2.882656 6.309851 4.43534 2.669194

Sumber: hasil olahan sendiri

Dari hasil statistik deskriptif dapat dilihat besaran nilai rata-rata, nilai tengah, nilai maksimum dan minimum dari UMP, PDRB, KHM, dan IHK. Nilai rata-rata hitung (mean) UMP sebesar Rp.503.269,-, PDRB sebesar Rp.55,3 Triliyun,-, KHM sebesar Rp.563.354,- dan IHK sebesar 367,4. Untuk nilai tengah (median) UMP sebesar Rp.467.000,-, PDRB Rp.21,2 triliyun, KHM Rp.520.415,- dan IHK 359,5.

Gambar 4.1 Grafik KHM dan UMP 28 Propinsi di Indonesia (2001-2008)

Sumber: Olahan sendiri

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2001-2008, untuk 28 propinsi di Indonesia, secara umum terlihat bahwa Upah Minimum Propinsi umumnya lebih rendah dari Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Artinya selama ini bagi para pekerja (buruh) di Indonesia, upah yang mereka terima bahkan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Hal ini semakin miris mengingat yang dihitung oleh upah minimum adalah buruh lajang dengan masa kerja dibawah satu tahun. Artinya upah yang tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup minimum tersebut terpaksa tetap diambil oleh buruh bahkan bagi yang telah memiliki keluarga (istri dan anak) dengan masa kerja bahkan diatas puluhan tahun. Tentu hal tersebut sangat menyedihkan bagi kehidupan para buruh dimasa mendatang, terutama bagi anak-anak mereka mengingat biaya hidup dan sekolah yang akan semakin mahal. Untuk itu sangat dibutuhkan campur tangan pemerintah dalam menangani masalah upah ini agar kondisi hidup para pekerja (buruh) menjadi lebih baik, produktivitas pekerja juga meningkat dan usaha di Indonesia lebih kondusif dan terusberkembang.

Hasil Estimasi dengan Regresi Linear

Tabel 4.2 Hasil Estimasi Terhadap Upah Minimum Propinsi Regresi Linear

Variabel PLS Fixed Effect Random Effect
Constanta -48757.95

(22406.39)***

-100878.7

(18328.79)***

-107422.8

(20792.46)***

PDRB 0.0000635

(0.0000764)

-0.0007285

(0.0003298)

-0.0000849

(0.0001547)

KHM 0.5826192

(0.0364971)***

0.293812

(0.0377991)***

0.3604604

(0.0368513)***

IHK 599.6087

(73.73446)***

1303.535

(78.0946)***

1122.277

(74.45326)***

Jumlah Observasi 224 224 224

F-statistic

0.7857

268.83***

0.9173

713.44***

0.7337

 

Autokorelasi Test:

F-statistic

Prob

 

4.253***

0.0489

 

4.253***

0.0489

 

4.253***

0.0489

Heteroskedastisitas Test:

F-statistic

Prob

 

 

 

247.66***

0.0000

 

 

***): signifikan pada 1 persen

Jadi dengan menggunakan regresi linear didapatkan hasil bahwa fixed effect lebih baik dibanding random effect, akan tetapi dipenelitian ini yang dicari bukanlah model terbaiknya tapi bagaimana persamaan regresi bisa menggambarkan bagaimana hubungan antara variabel yang mempengaruhi Upah Minimum Propinsi di Indonesia.

Model persamaan regresi linear yang dipakai yakni:

UMP =  -100878.7 – 0.0007285 PDRB + 0.293812 KHM + 1303.535 IHK

 Dari persamaan tersebut kita mendapatkan bahwa jika KHM naik 1 unit satuan maka UMP akan naik 0,3 unit satuan. Karena satuannya sama yakni dalam ratus ribu, maka bisa dikatakan jika KHM naik Rp. 100.000,-, UMP hanya mengalami kenaikan 0,3nya, yakni Rp. 30.000,-. Dengan demikian hal ini menggambarkan bahwa jika dilihat dari besaran Upah Minimum Propinsi maka tidak akan mampu memberikan kesejahteraan bagi para pekerja, minimal untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya dengan asusmsi variabel yang lain bersifat tetap.

Hasil estimasi dengan menggunakan regresi linear dengan fixed effect menunjukkan bahwa variabel PDRB, KHM dan IHK memberikan pengaruh terhadap UMP selama kurun waktu 2001-2008. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0.9173 yang berarti secara keseluruhan variabel bebas dalam persamaan tersebut mampu menjelaskan variasi UMP sebesar 91,73% selama periode pengamatan, sedangkan sisanya 8,27% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam persamaan tersebut.

Hasil Estimasi dengan Regresi Logaritma Natural

Tabel 4.3 Hasil Estimasi Terhadap Upah Minimum Propinsi Regresi Log Nat

Variabel PLS Fixed Effect Random Effect
Constanta 2.062517

(0.4113919)***

3.134104

(1.330923)***

2.062517

(0.4113919)***

LnPDRB 0.9212298

(0.0183893)

0.0075951

(0.0930541)

0.0212298

(0.0183893)

LnKHM 0.4857279

(0.0398316)***

0.3140075

(0.0421056)***

0.4857279

(0.0398316)***

LnIHK 0.722188

(0.0527433)***

0.9649575

(0.0603266)***

0.722188

(0.0527433)***

Jumlah Observasi 224 224 224

F-statistic

0.9418

 

0.9472

1153.03***

0.9418

 

Autokorelasi Test:

F-statistic

Prob

 

2.264

0.1440

 

2.264

0.1440

 

2.264

0.1440

Heteroskedastisitas Test:

F-statistic

Prob

   

1313.58

0.0000***

 

***): signifikan pada 1 persen

Berdasarkan tabel diatas, hasil estimasi dengan menggunakan logaritma natural dengan fixed effect menunjukkan bahwa variabel PDRB, KHM dan IHK memberikan pengaruh terhadap UMP selama kurun waktu 2001-2008. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0.9472 yang berarti secara keseluruhan variabel bebas dalam persamaan tersebut mampu menjelaskan variasi UMP sebesar 94,72% selama periode pengamatan, sedangkan sisanya 5,28% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam persamaan tersebut.

Juga dapat dilihat hasil estimasi dengan menggunakan logaritma natural dengan random effect menunjukkan bahwa variabel PDRB, KHM dan IHK memberikan pengaruh terhadap UMP selama kurun waktu 2001-2008. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0.9418 yang berarti secara keseluruhan variabel bebas dalam persamaan tersebut mampu menjelaskan variasi UMP sebesar 94,18% selama periode pengamatan, sedangkan sisanya 5,82% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam persamaan tersebut.

Pada model persamaan regresi UMP di Indonesia adalah yang menggunakan Logaritma Natural (Ln)sebagai berikut:

LnUMP =  3.134104 + 0.0075951 LnPDRB + 0.3140075 LnKHM + 0.9649575 LnIHK

Dari nilai koefisien masing-masing variabel diketahui besarnya persentase pengaruh variabel tersebut. Dengan asumsi variabel input lainnya tetap, maka: PDRB: setiap peningkatan 1% PDRB propinsi maka akan menyebabkan kenaikan UMP sebesar 0.0075951 %. KHM: setiap peningkatan 1% KHM propinsi maka akan menyebabkan kenaikan UMP sebesar 0,3140075 % . IHK: setiap peningkatan IHK propinsi sebesar 1% maka menyebabkan kenaikan UMP di propinsi sebesar 0.9649575 %. Hasil estimasi dengan menggunakan logaritma natural dengan fixed effect menunjukkan bahwa variabel PDRB, KHM dan IHK memberikan pengaruh terhadap UMP selama kurun waktu 2001-2008. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0.9472 yang berarti secara keseluruhan variabel bebas dalam persamaan tersebut mampu menjelaskan variasi UMP sebesar 94,72% selama periode pengamatan, sedangkan sisanya 5,28% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam persamaan tersebut.

 1. Dewan Pengupahan

Dewan Pengupahan adalah sebuah lembaga nonstruktural yang bersifat tripartit yang bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam menetapkan upah minimum dan menerapkan sistem pengupahan serta menyiapkan bahan perumusan sistem pengupahan. Dewan ini terdiri atas tripartit dengan model keterwakilan berimbang yang melakukan perundingan setiap tahun untuk menetapkan besaran nilai upah minimum. Dasar utama untuk mendapatkan angka usulan kenaikan upah minimum adalah survei harga pasar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).

Setia (2000), pada tahun 2000, Dewan Pengupahan mengalami perubahan yang cukup signifikan, baik dari komposisi keanggotaan maupun mekanisme penetapan upahnya. Hal tersebut berkaitan dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah dan kebebasan berserikat.

Saat ini Dewan Pengupahan menggunakan model komposisi keterwakilan secara berimbang. Masing-masing unsur tripartit mempunyai jumlah wakil yang sama dalam Dewan Pengupahan. Bertambahnya jumlah perwakilan serikat buruh dalam Dewan Pengupahan berkaitan dengan diratifikasinya Konvensi ILO 87/98 tentang Kebebasan Berserikat. Hanya serikat buruh yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Provinsi yang bisa menjadi anggota Dewan Pengupahan; semakin banyak jumlah serikat buruh yang terdaftar akan semakin banyak pula jumlah perwakilan serikat buruh di Dewan Pengupahan. Bertambahnya jumlah perwakilan serikat buruh tersebut akan diiringi dengan bertambahnya jumlah perwakilan pengusaha dan pemerintah sehingga komposisi keterwakilan yang ada tetap berimbang. Perubahan ini memberikan peluang bagi buruh untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan di Dewan Pengupahan sehingga buruh bisa memanfaatkan Dewan Pengupahan untuk memperjuangkan perbaikan kondisinya.

Berdasarkan Kepmenaker No.226/2000, peraturan ini telah melimpahkan kewenangan penetapan UMP dan UMK kepada gubernur sebagai bentuk aktualisasi dari kebijakan otonomi daerah sehingga diharapkan gubernur dalam menentukan upah sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat yang hasilnya diharapkan sesuai dengan kondisi riil yang ada.

2. Mekanisme dan Proses Lahirnya Upah Minimum di Dewan Pengupahan

Jika semua unsur di Dewan Pengupahan memainkan peranannya secara adil, maka kemungkinan buruh akan dihadapkan pada sesuatu yang adil, namun apabila terjadi koalisi antara pemerintah dan pengusaha maka tentu akan mempersulit posisi buruh, apalagi jika terjadi mekanisme voting dalam pengambilan keputusannya.

Buruh harus menghadapi suatu strategi yang dapat menghambat keikutsertaannya dalam pengambilan keputusan. Mekanisme voting, di satu sisi, dapat menjadi salah satu alat perjuangan buruh untuk memasukkan kepentingannya tetapi, di sisi lain, dapat merugikan buruh. Jika semua pihak yang ada di Dewan Pengupahan memainkan perannya masing-masing, sementara pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dan mediator antara buruh dan pengusaha, maka buruh dihadapkan pada sesuatu yang adil. Hal ini pun harus ditunjang dengan kemampuan negosiasi yang baik agar buruh dapat mengimbangi kapasitas yang dimiliki oleh pihak pengusaha. Namun, jika pemerintah berkepentingan untuk lebih berpihak kepada pemegang modal, yaitu pengusaha, maka buruh akan sulit memperjuangkan kepentingannya karena harus berhadapan dengan aliansi antara pengusaha dan pemerintah.

Di era otonomi daerah ini gubernur atau bupati/walikota sebenarnya mempunyai peluang untuk memperbaiki kondisi buruh yang ada di wilayahnya karena mereka bisa lebih mengetahui kemampuan daerah dan juga kemampuan perusahaannya dan dengan demikian dapat menetapkan upah minimum sesuai dengan kemampuan yang ada.

Gubernur atau bupati/walikota dapat menggunakan kewenangannya untuk mengembalikan usulan upah minimum yang diajukan oleh Dewan Pengupahan untuk dirumuskan kembali. Apabila dalam jangka waktu 14 hari tidak mendapat tanggapan, maka gubernur atau bupati/walikota mempunyai kewenangan untuk menetapkan upah minimum.

Pada kenyataannya peran tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal. Yang terjadi adalah gubernur atau bupati/walikota malah menjadi legalisator dari kelemahan-kelemahan yang ada dan hal yang paling dikhawatirkan terbukti bahwa eksekutif bisa membuat perjuangan buruh terhadang. Dengan demikian, meskipun wakil serikat buruh telah mengerahkan kemampuannya dalam proses penambahan upah minimum di Dewan Pengupahan, jika yang menjadi pengambil keputusan lebih aspiratif terhadap kepentingan modal, maka perjuangan buruh tetap tidak sesuai dengan harapan buruh. Hal ini sangat tergantung pada siapa yang menjadi gubernur atau bupati/walikota dan apa kepentingan yang dimilikinya. Apabila eksekutif tidak mempunyai good will untuk memperbaiki kondisi buruh yang ada, maka dengan adanya kebijakan ini malah semakin mempersulit posisi buruh.

3. Memanfaatkan Peluang di Dewan Pengupahan Sebagai Strategi Memperjuangkan Upah Layak

Menurut Bambang Wirahyoso, Ketua DPD F.SP-TSK Jawa Barat, secara prinsip keberadaan Dewan Pengupahan yang merupakan lembaga triprtit tetap masih diperlukan, akan tetapi sebaiknya Dewan Pengupahan lebih diarahkan kepada hal-hal yang menyangkut kebijakan ketenagakerjaan secara makro, yakni upah minimum sebagai jaring pengaman (safety net) guna memberikan perlindungan dan jaminan minimal bagi para pekerja terhadap kemungkinan sewenang-wenang dari kalangan pengusaha.

Masih menurutnya lagi, keberadaan lembaga tripartit juga merupakan  sebuah forum komunikasi dan konsultasi antara SP/SB, pemerintah, dan asosiasi pengusaha dalam rangka memecahkan masalah ketenagakerjaan/perburuhan yang termasuk dalam pengawasannya, agar tercipta ketenangan berusaha dan ketenangan bekerja. Untuk itu Wirahyoso mengusulkan penamaan Dewan Pengupahan diganti menjadi Dewan Pengkajian dan Penetapan Upah Minimum. Peranan dan fungsinya sebetas menetapkan kebijakan upah minimum berdasarkan sektor jenis industri secara makro guna mencerminkan rasa keadilan dan objektivitas. Jadi akan terwujud kebijakan upah minimum sebagai jaring pengaman dan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja baru, kemudian lanjutnya sebaiknya upah minimum hanya diberlakukan pada perusahaan yang belum/tidak memiliki organisasi SB/SP, sedangkan bagi yang telah ada SP/SB-nya, besarnya upah minimum sebagai upah terendah ditentukan berdasarkan kesepakatan bipartit dan kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dan pastinya tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Ini akan juga membantu untuk mengatur sistem pengupahan diperusahaan yang selama ini bermasalah dengan adanya upah sundulan.

Dengan hal tersebut, menurutnya akan menciptakan sebuah sistem/struktur pengupahan yang adil dan mendorong produktivitas tenaga kerja, karena pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja lebih lama, apalagi telah berkeluarga, harus secara proporsional mendapatkan upah dan kesejahteraan yang lebih baik demi masa depannya dan keluarganya.

Dewan Pengupahan masih tetap dibutuhkan, akan tetapi diarahkan pada hal-hal yang menyangkut ketenagakerjaan yang bersifat makro, yakni upah minimum sebagai jaring pengaman guna perlindungan minimal buat pekerja, upah sebaiknya ditetapkan secara bipartit yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

4. Upah Layak yang Diperjuangkan.

Menurut penelitian yang dilakukan AKATIGA, konsep upah layak muncul untuk menjembatani perdebatan yang selalu muncul terkait persoalan upah minimum buruh di Indonesia, jika dari buruh, permasalahannya adalah upah minimum tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sedangkan dari pengusaha menyatakan bahwa kenaikan upah minimum setiap tahun cukup memberatkan. Defenisi upah layak mengacu pada upah untuk seorang pekerja dengan jam kerja standar yang dapat memenuhi kebutuhan hidup layak dan memberikan kemampuan menabung. Untuk Indonesia, jam kerja standar adalah 40 jam per minggu.

Sedangkan defenisi kebutuhan hidup layak versi Permenaker 17/VIII/2005 adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak, baik secara fisik, non fisik, dan sosial untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Versi sebuah penelitian yang dilakukan AKATIGA, defenisi kebutuhan hidup layak mengacu pada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi agar seorang pekerja dan keluarganya dapat hidup layak dan mampu mereproduksi kembali tenaganya sehingga menjadi lebih produktif.

Hasil penelitian ini kemudian menunjukkan tingkat upah minimum tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup layak buruh dan masih jauh dari pengeluaran riil buruh yang disesuaikan dengan tingkat upah yang diterima. Selain rendahnya daya beli upah minimum terhadap kebutuhan hidup, survei ini juga membuktikan bahwa upah minimum memang dijadikan patokan pengupahan oleh pengusaha atau telah dijadikan upah maksimum. Upah minimum tidak lagi diberikan kepada buruh dengan masa kerja di bawah satu tahun akan tetapi diberikan kepada semua buruh dengan masa kerja hingga belasan tahun. Persoalan ini perlu dicermati baik oleh serikat, pengusaha, maupun pemerintah karena membawa implikasi luas terhadap kinerja industri dan tenaga kerja secara keseluruhan.

Ketidakmampuan upah minimum untuk memenuhi kebutuhan hidup layak menyiratkan beberapa hal yang secara langsung menyentuh kepentingan buruh, pengusaha, dan pemerintah sekaligus. Dari sisi buruh, rendahnya daya beli upah minimum terhadap kebutuhan hidup menyebabkan buruh harus melakukan penghematan dan hidup dalam lingkaran hutang. Buruh yang hidup dalam kondisi sedemikian dapat dipastikan akan berpengaruh terhadap kinerja dan produktivasnya. Kinerja dan produktivitas buruh yang rendah adalah kepentingan langsung pengusaha yang akan mempengaruhi juga kinerja dan produktivitas perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi daya saing perusahaan. Secara agregat produktivitas dan daya saing perusahaan yang rendah mencerminkan daya saing nasional yang juga rendah. Dalam kerangka itu maka peningkatan produktivitas buruh perlu dilakukan melalui perbaikan upah, dan konsep upah layak merupakan gagasan untuk memperbaiki upah yang dapat meningkatkan produktivitas.

Salah satu komponen untuk memenuhi kebutuhan hidup layak adalah upah. Komponen lainnya adalah jaminan sosial yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan dan menjamin aksesnya bagi pekerja. Ini berarti pemenuhan kebutuhan hidup layak bukan hanya tanggung jawab pengusaha melainkan memerlukan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Di dalam kaitannya dengan konsep upah layak maka nilai kebutuhan hidup layak bukanlah nilai upah layak. Dalam konsep upah layak, yang ditawarkan adalah sebuah konsep upah yang memperhatikan kepentingan buruh dan pengusaha serta membagi tanggung jawab antara pemerintah dan pengusaha. Di dalam konsep ini peran serikat buruh adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja anggota sehingga dapat memiliki argumen yang kuat apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan upah layak.

Dengan demikian konsep upah layak merupakan gagasan untuk memperbaiki upah yang dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Misalnya penentuan besaran upah sesuai dengan jumlah tanggungan pekerja, dikalikan 2 jika memiliki tanggungan 1 orang dan dikalikan 3 untuk jumlah tanggungan 2 orang dan dikali 4 untuk tanggungan 3 orang atau lebih.

KESIMPULAN DAN SARANKesimpulan

  1. Dari tiga variabel bebas yang diduga mempengaruhi kebijkan pengupahan di Indonesia seluruh variabel bebasnya terbukti signifikan mempengaruhi kebijakan pengupahan di Indonesia, yakni Produk Domestik Regional Bruto, Kebutuhan Hidup Minimum dan Indeks Harga Konsumen.
  2. Dengan menggunakan regresi linear variabel bebas yang terbukti signifikan dan berkorelasi negatif mempengaruhi Upah Minimium Propinsi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sedangkan yang lain yakni KHM dan IHK berkorelasinya positif. Model persamaan regresi linearnya yakni:

Y = – 100878.7 – 0.0007285 Produk Domestik Regional Bruto + 0.293812 Kebutuhan Hidup Minimum + 1303.535 Indeks Harga Konsumen.

  1. Untuk regresi dengan menggunakan Logaritma Natural (Ln) secara parsial variabel LnPDRB terbukti tidak signifikan tetapi berkorelasi positif, sedangkan untuk LnKHM dan LnIHK, signifikan dan berkorelasi positif. Model persamaan regresinya:

LnY = 3.134104 + 0.00075951 LnProduk Domestik Regional Bruto + 0.3140075           LnKebutuhan Hidup Minimum + 0.9649575 LnIndeks Harga Konsumen.

  1. Dalam penentuan kebijakan Upah Minimum Propinsi faktor KHM,IHK dan PDRB tetap menjadi pertimbangan, dan selain beberapa faktor tersebut ternyata yang juga berperan adalah proses politik, kemampuan negosiasi dan posisi tawar dari masing-masing unsur di dalam Dewan Pengupahan. Walaupun pada akhirnya kebijakan tersebut tetap ditentukan oleh eksekutif (kepala daerah).
  2. Konsep dan kebijakan upah minimum harus dirubah, upah minimum hanyalah jaring pengaman bagi buruh dengan status lajang dan masa kerja dibawah satu tahun, selebihnya harus ada kesepakatan bipartit yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama.
  3. Untuk memperkuat posisi tawar serikat buruh di Dewan Pengupahan maka perlu ditingkatkan kemampuan negosiasi dan koordinasi. Dalam pengambilan keputusan di Dewan Pengupahan baik pihak pengusaha maupun buruh harus sama-sama terbuka, pengusaha bila belum siap menghadapi kenaikan upah harus didukung dengan data-data, demikian pula buruh, tuntutan kenaikan upah harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan pengetahuan mengenai kemampuan perusahaan. Begitu pula pemerintah, dukungannya tetap diperlukan agar tercipta hubungan yang sinergis antara buruh dan pengusaha, yakni dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan melakukan perannya secara optimal, baik dari segi pengawasan terhadap implementasi Upah Minimum maupun sebagai fasilitator/mediator dalam perundingan antara pengusaha dan buruh.

Saran

Dalam penentuan kebijakan upah minimum haruslah lebih memperhatikan kebutuhan hidup pekerja agar dapat hidup layak ditengah masyarakat dan sosialnya. Sehingga akan berdampak bagi kehidupannya di masa mendatang. Upah Minimum sudah saatnya diganti menjadi Upah Layak yang lebih berpihak terhadap penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, serta kehidupan yang lebih baik, di tengah kepungan kebijakan informalisasi ketenagakerjaan dalam paradigma liberalisasi pasar.

Untuk saat ini diperlukan segera sebuah peraturan perundang-undangan baru mengenai Upah Layak yang dapat diterima baik oleh pengusaha maupun buruh. Sangat diperlukan adanya hubungan yang baik antara buruh dan pengusaha serta pemerintah dalam rangka mewujudkan adanya perjanjian bersama yang setara dan seimbang antar unsur-unsur tersebut terutama dalam membicarakan masalah upah.

Ketika kebijakan yang lahir belum memenuhi rasa keadilan tersebut, maka para buruh bersatu, membangun kekuatan sendiri melalui organisasi untuk memperjuangkan kondisi hidupnya yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Artha, Tatum. (2006). Pengaruh Status Tempat Tinggal Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja: Analisis Upah Riil. Tesis, Universitas Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2009). Ekonomi dan Ketenagakerjaan Indonesia 2009-2010. Jakarta: BPS.

Sensus Ekonomi 2006 Analisis Ketenagakerjaan (Kondisi Sosial Ekonomi Pekerja)

Carrizosa, Alfredo Sances. (1988). Standing Committee on Human Rights: Human Right   Organization. Ficial Bulletin LXXI.

Case, E. Karl and Ray C. Fair, (2004). Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro Edisi Kelima. Jakarta: Indeks Jakarta.

Departemen Tenaga Kerja RI, Dirjen Binamas. (1995). Arah Kebijaksanaan Upah Minimum Regional Dalam Pelita VI. Seminar Pengupahan Nasional Penyelenggara DPPN, Jakarta.

Fossum, John A. (1982). Labor Relations, Development, Strukture, Process, Labor and Equal Employment Opportunity. Business Publication: Inc. The University of Michigan.

Gujarati, Damodar N. (2006). Basic Econometrics. 4th Edition. New York, USA: McGraw-Hill.

Holloway, Ian. “The Constitutionalization of Employment Rights: A Comparative View”. Barkeley Journal of Employment and Labour Law, Vol. 14 No. 1, 1993.

Islam, Inayatul and Suahasil Nazara. (2000). Minimum Wages and The Welfare of Indonesian Workers. Jakarta: ILO Jakarta.

Manning, Chris. (1998). Indonesian Labour in Transition: An East Asian Success Story?. Cambridge: Cambridge University Press.

Nachrowi, Djalal (2006). Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Jakarta: LP FE UI

Priyono, Edi. (2002). “Situasi Ketenagakerjaan Indonesia dan Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Upah Minimum” dalam Jurnal Analisis Sosial Vol. 7 No. 1 Februari 2002. Bandung: AKATIGA.

Pyndick, R.S, and Daniel L. Rubinfield. (1998). Econometric Model And Economic Forecasts, Fourth Edition. New York: McGraw-Hill.

Rama, Martin. (1996). “The Consequences of Doubling The Minimum Wage: The Case of Indonesia”, Policy Reseach Working Paper No. 1643. Washington, D.C.: World Bank.

Setia, Resmi M.S. (2002). “Dewan Pengupahan: Strategiskah Sebagai Alat Perjuangan Buruh?” dalam Jurnal Analisis Sosial Vol. 7 No. 1 Februari 2002. Bandung: AKATIGA.

Simanjuntak, J. Payaman. (1996). Teori dan Sistem Pengupahan. Jakarta: HIPSMI.

Soepomo. (1988). Hukum Perburuhan, Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh). Jakarta: Pradya Paramita.

Sukirno, Sadono. (2000). Pengantar Teori Mikroekonomi. Jakarta: Rajawali Press.

Sulaiman, Abdullah. (2008). Upah Buruh di Indonesia. Jakarta: Universitas Trisakti.

Suryahadi, Asep dkk. (2001). “Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Tingkat Upah dan Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah Perkotaan Indonesia”. Ringkasan Eksekutif Laporan Penelitian. Jakarta: SMERU.

Tjandra, Surya., Soraya, Yasmine MS., Jamaludin. (2007). Advokasi Pengupahan Di Daerah: Strategi Serikat Buruh di Era Otonomi Daerah. Jakarta: Trade Union Rights Centre.

Tjandraningsih, Indrasari dan Rina Herawati. (2009). Menuju Upah Layak Survei Buruh Tekstil dan Garmen di Indonesia. Bandung: AKATIGA.

Tjiptoherijanto, Prijono. (2002). Upah, Jaminan Sosial dan Perlindungan Anak: Gagasan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bina Sumber Daya Manusia.

Wirahyoso, Bambang. (2002). “Upah Minimum Bagi Buruh dan Strategi Perjuangan Serikat Pekerja/Serikat Buruh” dalam Jurnal Analisis Sosial Vol. 7 No. 1 Februari 2002. Bandung: AKATIGA.

Referensi Lain

Tabloid Lembur (Lembaran Buruh), Berserikat Di Kawasan Berikat. Edisi 19-Bulan September 2009.

Tabloid Lembur (Lembaran Buruh), Perang Upah 2009. Edisi 20-Bulan Desember 2009.

Ikhsan, Mohammad.Upah Minimum Regional dan Kesempatan Kerja, Mencari JalanTengah.http:www.els.bappenas.go.id/upload/other/Upah%20Minimum%20Regional%20dan%20Kesempatan%20Kerja.htm

 

 

Memahami Disposesi dan Kuasa Eksklusi dalam Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Tutur Perempuan (Review Makalah)

Judul Makalah: Memahami Disposesi  dan Kuasa Eksklusi dalam Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Melalui Tutur Perempuan

Penulis: Mia Siscawati

Kata Kunci: Ekspansi kelapa sawit skala besar, Penyingkiran perempuan, Perlawanan perempuan

Hasil Review

Makalah ini dengan sangat lugas mengulas bagaimana perubahan sosok pribadi Ibu Rini, seorang perempuan yang mengalami secara langsung bagaimana tekanan, penderitaan dan ketidakadilan yang didapatinya akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit, kemudian diubahnya menjadi sebuah kekuatan untuk melawan dan menularkannya ke banyak perempuan dan pihak lain, sehingga perjuangan mereka menjadi terorganisir. Metamorfosis seseorang yang dari awalnya adalah korban menjadi subyek yang punya kekuatan untuk menggerakkan komunitas yang memiliki posisi tawar dan diperhitungkan di daerahnya, Sanggau, Kalimantan Barat.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit skala besar telah berlangsung puluhan tahun di Indonesia, lebih banyak kisah sedih dan tragedinya dibanding kisah baiknya. Baik itu dalam hal pengambilalihan lahannya maupun proses di perkebunan sawit itu sendiri, hingga saat ini. Dalam proses pengambilalihan lahannya telah membuat masyarakat lokal pemilik lahan sejak jaman nenek moyangnya terusir secara sistematis dari tanah mereka. Apa yang dirasakan Ibu Rini (perempuan) lebih berat lagi karena selain yang sistematis dan struktural baik dari negara maupun perusahaan, perempuan juga mengalami kekerasan dan peminggiran dari komunitas sendiri dan kerabat dekatnya (intimate exclusion). Ibu Rini melawan, terhadap ketidakadilan yang menimpanya akibat ekspansi perkebunan sawit skala besar, ia mengajak perempuan-perempuan lain di kampungnya, ia memimpin perlawanan komunitas atas kondisi yang dialaminya. Ia mengembangkan berbagai cara dalam merespon masalahnya, melakukan pengorganisiran dan berbagai bentuk perlawanan, yang semuanya bersumber dari kekuatan mereka sebagai komunitas perempuan, sehingga menghasilkan bentuk-bentuk resistensi yang baru dan genuine, a la ibu-ibu di pedalaman Sanggau.

Dalam makalah ini dijelaskan juga bagaimana proses peminggiran yang terjadi, dari sudut pandang perempuan, yang digali melalui tutur perempuan (salah satu metode yang dipakai dalam studi feminis dan etnografi), berlangsung secara sistematis sehingga terjadi apa yang disebut David Harvey (2005) sebagai akumulasi melalui perampasan (accumulation by dispossession),  dimana disposesi di tingkat mikro berlangsung melalui kombinasi berbagai cara dan aktor dengan menyingkirkan masyarakat lokal termasuk perempuan atas akses terhadap tanah dan wilayah hidupnya.

Dalam makalah ini menyebutkan, di dalam buku berjudul Powers of Exclusion: Land dilemmas in Southeast Asia, Derek Hall, Philip Hirsch, dan Tania Li (2011) mengartikulasikan empat faktor kuasa yang memberikan kontribusi penting dalam proses mengeksklusi pihak lain dari akses terhadap tanah di Asia Tenggara.  Keempat faktor tersebut adalah: (1) regulasi, terutama berhubungan dengan rangkaian peraturan perundangan yang ditetapkan negara; (2) pemaksaan dengan kekerasan, baik oleh negara maupun aktor non-negara; (3) pasar, yang mendorong eliminasi atau pembatasan akses atas tanah melalui mekanisme harga dan memberi insentif untuk klaim atas tanah yang lebih individualis; (4) legitimasi, mulai dari klaim pemerintah untuk melakukan pengaturan, baik dengan menggunakan rasionalitas ekonomi maupun pertimbangan politik, hingga beragam bentuk justifikasi moral yang bekerja di tingkat komunitas, seperti misalnya peran kepala adat.

Banyak kasus serupa terjadi di berbagai wilayah di Indonesia akibat ekspansi perkebunan sawit skala besar, kisah ini selayaknya menjadi inspirasi bagi perlawanan-perlawanan lain di tingkat lokal, dan bagaimana mengajarkan bahwa berorganisasi dan berjejaring itu sangat penting untuk dilakukan. Upaya mendokumentasikan cerita perlawanan dari perspektif perempuan juga menjadi PR bagi kita semua, karena selama ini hal tersebut sangat jarang dilakukan, kalaupun ada muncul cerita tentang perempuan, itu hanya sepintas saja. Sudah saatnya perempuan mendokumentasikan bagaimana perjuangan dan perlawanan yang dilakukannya dari perspektif perempuan, sehingga akan lebih kaya dan tergali peran sesungguhnya perempuan dalam menghadapi berbagai krisis yang terjadi, karena kalau bukan perempuan sendiri yang akan menuliskannya, siapa lagi? Dan kalau bukan mulai saat ini, kapan lagi?.

****

Ekspansi Perkebunan Sawit dan Ruang Hidup yang Berubah (Review Buku)

Judul Buku: Ekspansi Kelapa Sawit di Asia Tenggara: Kecenderungan dan implikasi bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat

Editor: Marcus Colchester dan Sophie Chao

Kata Kunci: industri kelapa sawit, ekspansi, masyarakat adat

kebun sawit

Industri kelapa sawit dan minyak sawit adalah industri skala besar, dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, korporasi internasional, dan sedang massif terjadi di negara-negara berkembang yang notabenenya mempunyai lahan dan iklim yang cocok untuk tumbuh kembangnya kelapa sawit. Tidak dapat dipungkiri investasi dan operasi industri minyak sawit memiliki kompleksitas yang tinggi, di negara-negara yang kelapa sawitnya tumbuh subur saat ini telah terjadi deforestasi, degradasi lingkungan, konflik lahan, konflik sosial, kerawanan kedaulatan pangan dan mata pencaharian, serta pelanggaran dan penyalahgunaan hak asai manusia yang lebih jauh (Tarigan dalam Colchester dan Chao, 2011).

Sebenarnya kesadaran bahwa di satu sisi industri ini telah menimbulkan dampak yang besar dan merugikan bagi masyarakat dan lingkungan telah ada, dibuktikan dengan ditangguhkannya seluruh pendanaan proyek minyak sawit di seluruh dunia oleh Bank Dunia antara tahun 2009 dan 2011 dan dari industri sendiri sehingga terbentuklah the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), yang bertujuan untuk menjauhkan  daerah perkebunan sawit dari hutan primer maupun kawasan konservasi tinggi dan melarang perampasan tanah, dan mendesakkan bahwa semua tanah hanya dapat diperoleh dengan menghormati hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat, termasuk menghormati hak mereka untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas pembelian atau sewa tanah (Colhester dan Chao,2011).

Buku ini memberikan gambaran yang cukup rinci tentang perkembangan ekspansi kelapa sawit di Asia Tenggara, bagaimana kelapa sawit juga telah masuk di Thailand, Kamboja, Vietnam dan Filipina. Bagaimana ternyata praktek-praktek industri kelapa sawit ini hampir sama terjadi dan berulang seperti juga prakteknya di Indonesia, hanya sedikit yang memiliki cerita agak berbeda misal seperti yang terjadi di Kamboja, karena yang boleh dialihfungsikan menjadi lahan sawit hanyalah tanah negara dan Thailand karena pengawasan mereka cukup ketat dan Vietnam karena baru akan dimulai.

Dikaitkan dengan masyarakat adat, buku ini membahas bagaimana hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang secara tradisional mereka miliki, tempati atau gunakan, dan hak untuk memberikan atau tidak memberikan keputusan bebas tanpa paksaan, didahulukan dan diinformasikan (FPIC), yang dinyatakan lewat institusi perwakilan mereka sendiri atas tindakan-tindakan yang dapat mempengaruhi hak-hak mereka sering diabaikan sehingga pelanggaran atas ha-hak mereka tersebut selalu terjadi, dan hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di Papua Nugini (PNG) dan negara bagian Sarawak, Malaysia.

Cerita tentang konflik lahan, perlawanan masyarakat yang muncul, represi aparat, petani sawit yang terjerat hutang, perempuan yang tersingkir dari lahannya dan kemudian menjadi buruh perkebunan yang rentan bahaya pestisida dan pupuk kimia, prostitusi di perkebunan dan meningkatnya HIV/AIDS dan PMS di kalangan buruh perkebunan perempuan menjadi satu rangkaian yang tidak putus dan kasus berkepanjangan yang belum bisa diputus mata rantainya sampai saat ini.

Untuk itu di buku ini mulai dibicarakan bagaimana menjamin agar kelapa sawit berkembang secara menguntungkan. Standar-standar sukarela dari organisasi seperti RSPO perlu didukung oleh reformasi tenurial dan tata kelola nasional yang mewajibkan persyaratan-persyaratan yang bisa menjamin hak-hak masyarakat lokal benar-benar dihormati dan dilindungi, jika tidak semua itu hanya akan menguntungkan investor, pedagang, elit nasional dan korporasi-korporasi transnasional yang rakus itu.

Harusnya negara-negara lain terutama yang baru akan memulai bisnis ini (Vietnam) dapat berkaca dengan berbagai kasus di Indonesia baik tentang konflik lahannya maupun kerusakan lingkungan akibat pembukaan perkebunan sawit skala besar ini, karena jika tidak hal yang sama akan terjadi juga pada negara tersebut. Memutus ketergantungan terhadap minyak sawit mungkin adalah hal yang berat mengingat hampir 80% produk yang digunakan manusia untuk berbagai hal dalam hidupnya berbahan dasar dari minyak sawit namun yang harus diingat adalah orientasi industri ini di Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan global bukan hanya kebutuhan lokal dan nasional, sehingga permintaannya yang sangat besar dari dunia internasional mendorong alih fungsi lahan terjadi secara cepat dengan iming-iming hasilnya secara ekonomi juga menguntungkan. Mindset inilah yang mungkin bisa diubah, bagaimana sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungan terhadap minyak sawit, pemenuhan yang ada hanya untuk kebutuhan lokal dan nasional, serta pengendalian harga dan penegakan hukum oleh pemerintah sehingga menanam sawit menjadi bukanlah hal yang murah dan mudah serta secara ekonomis tidak menguntungkan, jadi masyarakatpun akan berpaling dari tanaman ini (Wong).

Perempuan diantara Kemiskinan dan Formalisasi Aset (Review Makalah)

Judul Makalah:  Gender, Land Rights and Democratic Governance

Penulis: Ambreena Manji

Makalah untuk diskusi di UNDP, May 2008.wajah kemiskinan

Tujuan dari makalah ini adalah untuk menggambarkan perkembangan kontemporer dalam kebijakan pertanahan dan menguraikan implikasi gender dari kebijakan pertanahan tersebut. Dalam tulisannya, makalah ini menyoroti pencapaian kesetaraan gender secara formal dan lebih luas dengan pemberdayaan sosial-ekonomi perempuan, dengan contoh kasus di negara-negara di Afrika (Tanzania, Uganda, Afrika Selatan).

Di Afrika sejak akhir tahun 1980an masalah pertanahan telah berkembang ke arah liberalisasi, sehingga ketika terbit buku Hernando De Soto (2000) yang menyatakan bahwa kemiskinan salah satunya disebabkan bukan karena orang miskin tidak memiliki aset, tetapi aset yang ada belum didukung bukti kepemilikan formal, sehingga aset tersebut dalam kategori aset cacat, karena hak kepemilikannya tidak dicatat dengan baik. Aset tersebut berada diluar sistem hukum formal, tidak tercantum dalam dokumen resmi sehingga tidak bisa digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman. Hal inilah kemudian yang mendorong lembaga-lembaga internasional untuk mengangkat dan mendorong isu formalisasi aset (tanah, peternakan keluarga dll).

Makalah ini membahas bagaimana perempuan menyikapi perkembangan terbaru terkait formalisasi aset ini, karena dorongan untuk adanya formalisasi aset ini sangat besar, hingga ke tingkat rumah tangga. Formalisasi ini sangat berkaitan dengan ranah hukum. Dan ranah hukum memiliki peran sentral dalam pengentasan kemiskinan, karena perubahan dalam hubungan kepemilikan aset hanya dapat terjadi melalui ranah hukum. Makalah ini juga menyoroti hubungan antara formalisasi aset dengan kemiskinan dan pemerintahan.

Selama ini praktek dalam pemberian pinjaman komersil, mendapat ganjalan di izin perempuan, ada upaya untuk menekan biaya transaksi pinjaman dengan hanya jaminan dari laki-laki saja, ini tentu sangat merugikan perempuan, karena nantinya ketika misalnya terjadi kemacetan pinjaman maka yang akan menanggungnya adalah perempuan dan anak.

Terkait dengan hal tersebut, kelompok perempuan yang aktif dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan, harus mengambil sikap terhadap perkembangan formalisasi aset dan promosi pinjaman kredit. Hal yang bisa dilakukan adalah mengamankan posisi perempuan baik secara hukum dengan mengembangkan perlindungan yang memadai bagi perempuan, melalui kampanye penyebarluasan informasi mengenai konvensi internasional tentang hak milik perempuan, melakukan pendidikan di akar rumput, dan juga ada kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan dan jaringan agar aktif untuk meramalkan perubahan dan kemudian berusaha untuk mengatur agenda kebijakan di negaranya.(Wg)

 

Mengenal Dunia Perbenihan (Pengantar untuk Pemula-Diri Sendiri (Red))

benih-tanaman-reuters1-300x200

“Benih adalah simbol untuk harapan dan optimisme”

Penggalan kalimat itu terbaca dan gampang diingat, dibuku Falsafah Benih karya Pak Sjamsoe’oed Sadjad yang menjadi koleksi buku baru di rumah. Ndilalah, aku yang baru aja masuk sebuah institusi penelitian yang berfokus pada perbenihan sontak gembira, buku ini adalah landasan filosofi tentang benih dari seorang akademisi, ilmuan yang mengabdikan hampir seluruh hidupnya untuk memahami si ‘benih’ ini, beliaulah begawan benih di Indonesia. Ketika akan berkecimpung dalam dunia perbenihan tentu ini harus menjadi buku pertama yang dibaca, agar bisa memahami apa, bagaimana, bentuk dan sifat si ‘benih’ ini. Oke, nanti akan saya baca buku ini.

Selanjutnya pagi inipun saya mendapat pinjaman buku “Pedoman Penanganan Benih Tanaman Hutan Tropis dan Sub Tropis 2000” karya Lars Schmidt, buku tebal  terbitan Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPS), Departemen Kehutanan. Baru membaca bagian pendahuluannya, dan banyak pengetahuan baru yang harus saya catat agar tidak lupa dan harus sering-sering dibaca karena seluk beluk si ‘benih’ inilah yang akan menjadi dunia saya saat ini. Walaupun nantinya akan lebih berkutat pada dimensi sosial ekonomi dan kebijakan tentang perbenihan di Indonesia, tapi ini adalah pengetahuan dasar yang harus saya ketahui. Berikut rangkuman bagian ‘pendahuluan’ dari buku ‘kitab’ ini dan beberapa bacaan pengantar lainnya.

Kehancuran hutan alam secara masif sudah terjadi dalam kurun waktu 30 tahun lebih, pemulihannya tidak serta merta bisa terjadi, sehingga perlu campur tangan yang masif pula dari negara dan pihak-pihak yang berkepentingan, karena kebutuhan akan kayu tidak pernah berhenti. Penanaman hutan kembali, rehabilitasi lahan dan perhutanan sosial (hutan kemasyarakatan) dengan komponen agroforestry, tanaman pelindung, tanaman keras di desa dll telah menjadi program pemerintah. Di pihak lain swastapun juga melakukan penanaman hutan akan tetapi orietasi mereka adalah bisnis, penanaman dipusatkan pada tanaman industri skala besar dan terfokus pada jenis yang mudah penanamannya.

Tentunya hasil hutan tanaman ini tidak memiliki keragaman tumbuhan dan margasatwa seperti hutan alam yang telah punah, tetapi penanaman secara besar-besaran masih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan akan kayu. Saat ini banyak negara telah menekankan pada penggunaan jenis lokal sehingga kebutuhan akan benih lokal menjadi hal terpenting yang harus dikembangkan.

Tumbuhan berkembang biak dengan dua cara: 1. Secara aseksual (vegetatif) dan 2. Secara seksual dengan pembentukan biji. Perkembangbiakan secara vegetatif, seperti melalui akar, penting untuk perkembangbiakan beberapa jenis tanaman daur pendek. Perbanyakan vegetatif juga populer untuk memperbanyak pohon yang bijinya sulit diperoleh. Tetapi perbanyakan melalui biji tetap menjadi metode dasar perbanyakan tanaman di daerah sedang (temperate) sebagaimana halnya didaerah tropis.

Biji mempunyai keunikan dalam perkembangbiakan alami dan perbanyakan, karena:

  1. Biji mempunyai susunan genetik yang unik, yang dihasilkan dari percampuran materi genetik (dengan persilangan diantara kromosom selama proses miosis dalam ovula dan tepung sari dan kombinasi gamet selama proses pembuahan). Hasilnya adalah variasi genetik dari keturunannya, yang selanjutnya meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan.
  2. Biji biasanya dihasilkan dalam jumlah besar dan mudah tersedia, setiap tahun atau pada interval waktu yang lebih panjang.
  3. Biji (biasanya) merupakan suatu bentuk tanaman yang kecil, mengandung hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman terkecuali biji rekalsitran, biasanya biji lebih resisten terhadap kerusakan dan tekanan lingkungan dari pada bahan vegetatif
  4. Kebanyakan biji dapat disimpan dalam waktu yang lama pada kondisi dingin dan kering.

Teknik penanganan benih adalah serangkaian kegiatan penanganan mulai dari tahap pemanenan buah sampai dengan benih diuji dan disimpan; menggunakan metoda yang tepat sehingga mutu benih tetap terjamin, baik genetik, fisik dan fisiologis. Setiap tahapan membutuhkan teknik /metoda yang sesuai dengan karakter benih (morfologis dan fisiologis) setiap jenis tanaman hutan. Secara morfologis benih berupa benih besar, benih kecil, benih bersayap atau benih bertempurung, sedangkan secara fisiologis karakteristik benih dibagi dalam 2 kategori yaitu benih ortodok dan benih rekalsitran. Benih ortodok merupakan benih yang toleran terhadap penurunan kadar air (kurang dari 10%) dan penyimpanan pada suhu rendah; relatif lebih tahan disimpan dalam jangka waktu lama. Benih rekalsitran merupakan benih basah cepat rusak yang tidak tahan terhadap pengeringan (kadar air awal benih 20-50%) dan tidak dapat disimpan pada temperatur rendah sehingga tidak mampu disimpan lama. Karakteristik benih tersebut akan berpengaruh dalam penentuan metode penanganan.

Keberhasilan program penanaman tanaman hutan sangat dipengaruhi oleh sistem pengadaan benih. benih yang baik akan menghasilkan benih berkualitas dan dalam jumlah yang cukup. Teknik penanganan benih tanaman hutan merupakan bagian yang mendasar dalam keberhasilan pembangunan hutan.

Benih berkualitas sendiri secara defenisi adalah benih yang secara fisik, fisiologis dan genetik memiliki kualitas baik. Kualitas fisik benih meliputi ukuran, berat dan penampakan visual benih, hal inilah yang akan menggambarkan kemampuan berkecambah dan vigor (sifat biji yang menentukan potensi untuk kemunculan yang cepat, seragam dan semai normal dibawah kondisi lapangan yang relatif lebar) benih. Sedangkan kualitas genetik merupakan cerminan sifat-sifat unggul yang diwariskan oleh tanaman induknya yang berhubungan dengan pertumbuhan dan penampakan tegakan di lapangan.

Dalam konteks regenerasi, hanya satu biji tumbuh (atau dua jika jenisnya dioecious/berumah dua) dan diperlukan untuk menggantikan pohonn induk. Setiap benih berpotensi menjadi menjadi pohon yang tumbuh dewasa, tetapi dialam, kebanyakan benih yang dihasilkan akan mati/tidak tumbuh, karena: gagal tersebar, dimakan binatang, serangan hama dan penyakit, kemunduran secara alami, kegagalan berkecambah dan lain-lain.

Pada penanganan benih tanaman hutan, yang diinginkan adalah terkumpulnya sebanyak mungkin benih yang mampu berkecambah dan tumbuh. Tujuan penanganan benih ini adalah untuk mendapatkan keberhasilan tumbuh yang tinggi. Penanganan benih mencakup serangkaian prosedur yang dimulai dengan seleksi sumber benih dengan kualitas terbaik, pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan benih, perlakuan awal terhadap perkecambahan.

Masalah yang dapat timbul dalam penanganan benih sehingga terhambat dalam penggunaan yang lebih luas antara lain adanya pembatasan pada penggunaan jenis tertentu (karena ada yang benihnya berada pada cabang yang kecil, tinggi, sulit dijangkau dan sangat mudah hilang pada saat pengumpulan (Alnus nepalensis, Catha edulis dan Grevillea robusta), ada juga yang karena buah berbiji tunggal tersebar diseluruh tajuk (Agathis spp), sehingga dalam pengumpulan benihnya banyak membutuhkan tenaga kerja. Adalagi permasalahan viabilitas benih yang pendek dengan interval diantara waktu panen benih yang panjang (Azardirachta indica), permasalahan ekstraksi dan dormansi (penanganan lain yang sulit) (jenis-jenis Pterocarpus).

Penggunaan benih bermutu baik fisik, fisiologis dan genetik merupakan syarat mutlak untuk menciptakan hutan berproduktivitas tinggi, terutama hutan tanaman dan hutan rakyat (perhutanan sosial).

Beberapa permasalahan dalam pengadaan benih berkualitas di hutan rakyat:

  • Rendahnya kesadaran terhadap penggunaan benih berkualitas
  • Rendahnya akses petani pada benih berkualitas
  • Keterbatasan pengetahuan dan teknologi pengunduhan
  • Beredarnya benih asalan

Beberapa permasalahan pengembangan sumber benih di hutan rakyat:

  • Terbatasnya jumlah pohon induk
  • Rendahnya keragaman genetik
  • Pengelolaan yang tidak berkelanjutan
  • Rendahnya budaya perbenihan

Ini sekedar catatan corat coret dihari ini, agar tidak menguap hilang dari ingatan. Kedepannya selain masalah teknis perbenihan ini, saya akan mulai membaca masalah kebijakan perbenihan di Indonesia dan bagaimana hal ini mempengaruhi kegiatan perhutanan sosial di Indonesia, karena hutan rakyat adalah sebuah keharusan agar rakyat bisa sejahtera. Mandiri dan berdaulatnya masyarakat yang saat ini berkecimpung dalam perhutanan sosial bisa dimulai dengan berdaulatnya mereka terhadap benih berkualitas yang mereka miliki. (wong)

BAB V: PENENTUAN KEBIJAKAN PENGUPAHAN

BAB V

PENENTUAN KEBIJAKAN PENGUPAHAN

 

              Melihat hasil regresi yang dilakukan dimana menunjukkan bahwa PDRB, KHM dan IHK secara bersama-sama mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap UMP, namun bila dianalisis secara parsial ternyata variabel PDRB tidak signifikan mempengaruhi UMP, dan tidak pula sejalan dengan hipotesis diawal yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara PDRB dengan UMP. Secara perhitungan ekonomi, hal tersebut bisa saja terjadi karena ketiga variabel independen tersebut terhadap UMP bukanlah merupakan hubungan kausalitas atau sebab akibat, akan tetapi menjadi faktor pertimbang bukan penentu yang mutlak.

Ketika ketiga variabel tersebut bukan faktor penentu yang mutlak maka faktor lain apakah yang menjadi penentu dalam pengambilan kebijakan pengupahan di Indonesia selama ini? Dari wawancara mendalam yang dilakukan kepada anggota Dewan Pengupahan Jakarta, akademisi, perwakilan serikat buruh, lembaga advokasi perburuhan dan hasil-hasil penelitian dan tulisan serupa maka dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana penentuan kebijakan pengupahan yang terjadi selama ini di Indonesia sehingga melahirkan baik UMP, UMK maupun UM Kabupaten dan bagaimana strateginya agar terjadi perubahan dalam penentuan kebijakan pengupahan menuju upah layak di Indonesia.

5.1. Dewan Pengupahan

Dalam penetapan upah minimum, institusi yang paling berperan adalah Dewan Pengupahan yang berfungsi merumuskan besaran upah minimum yang menjadi dasar penetapan upah minimum oleh Kepala Daerah. Dewan Pengupahan adalah sebuah lembaga nonstruktural yang bersifat tripartit yang bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam menetapkan upah minimum dan menerapkan sistem pengupahan serta menyiapkan bahan perumusan sistem pengupahan. Dewan ini terdiri atas tripartit dengan model keterwakilan berimbang yang melakukan perundingan setiap tahun untuk menetapkan besaran nilai upah minimum. Dasar utama untuk mendapatkan angka usulan kenaikan upah minimum adalah survei harga pasar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).

Setia (2000), pada tahun 2000, Dewan Pengupahan mengalami perubahan yang cukup signifikan, baik dari komposisi keanggotaan maupun mekanisme penetapan upahnya. Hal tersebut berkaitan dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah dan kebebasan berserikat. Keanggotaan Dewan (Penelitian) Pengupahan terdahulu (DPPN/DPPD) didominasi oleh unsur pemerintah yang berasal dari berbagai instansi. Buruh hanya diwakili oleh satu serikat buruh, yaitu SPSI, sedangkan asosiasi pengusaha diwakili oleh APINDO. Model komposisi yang didominasi oleh unsur pemerintah itu membuat Dewan Pengupahan tidak lebih sebagai alat kontrol pemerintah terhadap ketentuan upah minimum agar sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kebijakan upah rendah untuk menarik investor. Dampak hal tersebut adalah besaran upah minimum yang dihasilkan oleh DPPN/D lebih mendukung kebijakan tersebut daripada memperhatikan perbaikan kondisi buruh. Dominasi pemerintah dalam DPPN/D semakin diperkuat oleh kewenangan penetapan upah minimum yang dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja sehingga pembentukan DPPN/D merupakan legalisasi intervensi pemerintah terhadap ketentuan upah minimum agar sesuai dengan kepentingannya.

Akan tetapi walaupun secara komposisi Dewan Pengupahan telah mengalami perubahan, tetapi mengenai cara kerjanya tidak terlalu mengalami perubahan mendasar, masih menggunakan paradigma lama (Wirahyoso, 2002).

Saat ini Dewan Pengupahan menggunakan model komposisi keterwakilan secara berimbang. Masing-masing unsur tripartit mempunyai jumlah wakil yang sama dalam Dewan Pengupahan. Bertambahnya jumlah perwakilan serikat buruh dalam Dewan Pengupahan berkaitan dengan diratifikasinya Konvensi ILO 87/98 tentang Kebebasan Berserikat. Hanya serikat buruh yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Provinsi yang bisa menjadi anggota Dewan Pengupahan; semakin banyak jumlah serikat buruh yang terdaftar akan semakin banyak pula jumlah perwakilan serikat buruh di Dewan Pengupahan. Bertambahnya jumlah perwakilan serikat buruh tersebut akan diiringi dengan bertambahnya jumlah perwakilan pengusaha dan pemerintah sehingga komposisi keterwakilan yang ada tetap berimbang. Perubahan ini memberikan peluang bagi buruh untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan di Dewan Pengupahan sehingga buruh bisa memanfaatkan Dewan Pengupahan untuk memperjuangkan perbaikan kondisinya.

Perubahan lainnya terjadi pada mekanisme penetapan upah. Berdasarkan Keputusan Menteri No. 226/2000, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) melimpahkan kewenangan penetapan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota kepada gubernur. Pelimpahan tersebut merupakan aktualisasi dari kebijakan otonomi daerah. Jika dilihat dari dimensi pelayanan publik yang terdesentralisasi pada tingkat lokal, pemerintah sebagai pelayan publik akan semakin dekat dengan masyarakat sekaligus mampu memahami dan menyerap aspirasi serta kepentingan masyarakat lokal sebagai subyek layanan. Hal itu sebenarnya bisa memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk membuat suatu kebijakan tanpa bergantung pada pemerintah pusat dan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat lokal (Ida, 2000). Dengan kata lain, gubernur dapat menetapkan upah sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat yang hasilnya diharapkan lebih sesuai dengan kondisi riil yang ada.

Kondisi saat ini, buruh masih merasa tidak puas terhadap rumusan yang dihasilkan oleh Dewan Pengupahan karena kriteria upah minimum yang diberlakukan dianggap tidak sesuai dengan kondisi riil buruh. Demikian pula halnya dengan pengusaha yang merasa keberatan dengan kenaikan upah saat ini. Permasalahan tersebut seharusnya tidak perlu muncul jika proses pembahasan upah minimum di Dewan Pengupahan yang melibatkan pengusaha, pekerja, dan pemerintah dirancang untuk mengatasi masalah pengupahan, bukan untuk mengakomodasi kepentingan tertentu.

5.2. Mekanisme dan Proses Lahirnya Upah Minimum di Dewan Pengupahan

Hasil pengamatan terhadap proses pembahasan upah minimum di Dewan Pengupahan tingkat provinsi menunjukkan bahwa semua proses yang berjalan tampaknya berlangsung secara “demokratis” dan sesuai dengan tata laksana kerja Dewan Pengupahan. Semua unsur yang tergabung dalam Dewan Pengupahan mempunyai kesempatan yang sama dalam menyampaikan aspirasi. Wakil serikat buruh menggunakan kesempatan tersebut untuk bernegosiasi mengenai besaran upah minimum yang dikehendakinya dengan wakil pengusaha dan pemerintah. Namun, pada akhirnya buruh tetap merasa tidak puas dengan keputusan yang dihasilkan oleh Dewan Pengupahan karena meskipun wakil serikat buruh dapat menyampaikan aspirasinya secara terbuka, ternyata aspirasi tersebut tidak terakomodasikan ke dalam hasil keputusan Dewan Pengupahan.

Buruh harus menghadapi suatu strategi yang dapat menghambat keikutsertaannya dalam pengambilan keputusan. Mekanisme voting, di satu sisi, dapat menjadi salah satu alat perjuangan buruh untuk memasukkan kepentingannya tetapi, di sisi lain, dapat merugikan buruh. Jika semua pihak yang ada di Dewan Pengupahan memainkan perannya masing-masing, sementara pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dan mediator antara buruh dan pengusaha, maka buruh dihadapkan pada sesuatu yang adil. Hal ini pun harus ditunjang dengan kemampuan negosiasi yang baik agar buruh dapat mengimbangi kapasitas yang dimiliki oleh pihak pengusaha. Namun, jika pemerintah berkepentingan untuk lebih berpihak kepada pemegang modal, yaitu pengusaha, maka buruh akan sulit memperjuangkan kepentingannya karena harus berhadapan dengan aliansi antara pengusaha dan pemerintah.

Keberpihakan pemerintah kepada kepentingan investasi ternyata masih membayangi pengambilan keputusan di Dewan Pengupahan Daerah (DPD). Hal ini tampak dari besaran rumusan upah minimum yang dihasilkan oleh DPD yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh. Selain itu, peran buruh dalam menempati posisi kunci juga amat rendah. Hal tersebut tampak dari struktur organisasi DPD, yang terdiri dari beberapa komisi, di antaranya adalah komisi survei upah dan kebutuhan hidup minimum yang diketuai oleh unsur pemerintah dan komisi penetapan upah yang diketuai oleh unsur pengusaha. Kedua komisi tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam merumuskan besaran upah minimum. Posisi kunci hanya diduduki oleh pelaku yang mempunyai sumber daya manusia yang kuat, baik dari segi kemampuan negosiasi maupun pengetahuan. Posisi kunci juga bisa dimanfaatkan untuk memasukkan kepentingan-kepentingan tertentu.

Wakil serikat buruh tidak dapat menduduki posisi kunci karena mereka tidak memenuhi kualifikasi tersebut. Kemampuan negosiasi dan pengetahuan tentang keadaan perekonomian secara makro dan tentang kemampuan perusahaan yang dimiliki buruh masih rendah. Oleh sebab itu, argumen yang dibangun seringkali dengan mudah dipatahkan oleh pihak lain, baik pengusaha maupun pemerintah. Selain itu, kurangnya koordinasi di antara wakil serikat buruh dan kurangnya kemampuan buruh dalam melakukan koordinasi dengan pihak lain semakin mendorong terjadinya hal tersebut. Namun, masih ada hal lain, meskipun kemampuan negosiasi dan pengetahuan buruh sudah cukup baik dan mampu mengimbangi unsur lainnya, jika masih saja terjadi aliansi antara pihak pemerintah dan pengusaha, maka posisi buruh akan tetap lemah.

Transparansi dari pihak pengusaha mengenai kemampuan perusahaannya sangat diperlukan. Apabila buruh mengetahui kondisi perusahaannya, maka tuntutan kenaikan upah akan disesuaikan dengan keadaan perusahaannya. Selain itu, pihak buruh harus dapat memberikan insentif yang menguntungkan bagi perusahaan, misalnya melalui peningkatan produktivitas. Kenaikan upah yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas malah akan membuat daya saing semakin lemah dan merugikan buruh karena akan membuka peluang pengurangan tenaga kerja. Kesadaran tersebut harus dibangun oleh kedua belah pihak agar tercipta hubungan yang sinergis antara pengusaha dan buruh.

Di era otonomi daerah ini gubernur atau bupati/walikota sebenarnya mempunyai peluang untuk memperbaiki kondisi buruh yang ada di wilayahnya karena mereka bisa lebih mengetahui kemampuan daerah dan juga kemampuan perusahaannya dan dengan demikian dapat menetapkan upah minimum sesuai dengan kemampuan yang ada.

Kelemahan pada proses pembahasan maupun pelaksanaan survei oleh Dewan Pengupahan dapat diimbangi oleh peran quality control dari gubernur atau bupati/walikota. Mereka mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau pun tidak menyetujui rumusan yang dihasilkan oleh Dewan Pengupahan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Gubernur atau bupati/walikota dapat menggunakan kewenangannya untuk mengembalikan usulan upah minimum yang diajukan oleh Dewan Pengupahan untuk dirumuskan kembali. Apabila dalam jangka waktu 14 hari tidak mendapat tanggapan, maka gubernur atau bupati/walikota mempunyai kewenangan untuk menetapkan upah minimum.

Pada kenyataannya peran tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal. Yang terjadi adalah gubernur atau bupati/walikota malah menjadi legalisator dari kelemahan-kelemahan yang ada dan hal yang paling dikhawatirkan terbukti bahwa eksekutif bisa membuat perjuangan buruh terhadang. Dengan demikian, meskipun wakil serikat buruh telah mengerahkan kemampuannya dalam proses penambahan upah minimum di Dewan Pengupahan, jika yang menjadi pengambil keputusan lebih aspiratif terhadap kepentingan modal, maka perjuangan buruh tetap tidak sesuai dengan harapan buruh. Hal ini sangat tergantung pada siapa yang menjadi gubernur atau bupati/walikota dan apa kepentingan yang dimilikinya. Apabila eksekutif tidak mempunyai good will untuk memperbaiki kondisi buruh yang ada, maka dengan adanya kebijakan ini malah semakin mempersulit posisi buruh.

Menghadapi kasus di Dewan Pengupahan Daerah, DPRD seharusnya mampu menjalankan peran pengawasan terhadap eksekutif secara optimal. DPRD seharusnya dapat menjalankan fungsinya sejak awal proses penetapan upah minimum dan bukan pada akhir masa pertanggungjawaban eksekutif saja. DPRD selaku pengawas kinerja eksekutif sejauh ini tidak dapat terlalu diharapkan karena perjuangan DPRD sendiri tampaknya hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada eksekutif dan tidak dapat mengintervensi terlalu jauh terhadap kebijakan pengupahan yang ada, karena kewenangannya ada di tangan eksekutif.

Kasus di Dewan Pengupahan DKI Jakarta tahun 2001 adalah sesuatu yang berbeda. Buruh mendapatkan dukungan yang cukup besar dari pemerintah, terlepas dari kepentingan yang dimiliki oleh pemerintah sendiri. Gubernur bersikukuh menetapkan UMP DKI Jakarta sebesar Rp 591.000,00. Menghadapi hal tersebut, pihak pengusaha melakukan berbagai upaya untuk menangguhkan keputusan UMP melalui PTUN karena kenaikan upah yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pembengkakan biaya produksi, yang kemudian dapat memperkecil marjin keuntungan. Kenaikan upah ini juga seringkali menjadi alasan pengusaha untuk melakukan rasionalisasi. Pada akhirnya yang terkena dampaknya adalah buruh juga (Kompas, 21 Januari 2002). Gugatan penangguhan tersebut dihadapi oleh buruh dengan mengerahkan massanya untuk menuntut diberlakukannya UMP DKI Jakarta 2002. Akhirnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak mengabulkan permohonan pengusaha untuk menunda kenaikan upah sehingga UMP DKI Jakarta tetap diberlakukan. Hal ini memperlihatkan bahwa intervensi

pemerintah dalam penentuan upah minimum demikian kuat dan keputusan penetapan upah sendiri lebih bersifat politis daripada perhitungan ekonomi, baik dari segi kebutuhan buruhnya maupun kemampuan perusahaannya.

5.3. Memanfaatkan Peluang di Dewan Pengupahan Sebagai Strategi

Memperjuangkan Upah Layak

Menurut Bambang Wirahyoso, Ketua DPD F.SP-TSK Jawa Barat, secara prinsip keberadaan Dewan Pengupahan yang merupakan lembaga triprtit tetap masih diperlukan, akan tetapi sebaiknya Dewan Pengupahan lebih diarahkan kepada hal-hal yang menyangkut kebijakan ketenagakerjaan secara makro, yakni upah minimum sebagai jaring pengaman (safety net) guna memberikan perlindungan dan jaminan minimal bagi para pekerja terhadap kemungkinan sewenang-wenang dari kalangan pengusaha.

Masih menurutnya lagi, keberadaan lembaga tripartit juga merupakan  sebuah forum komunikasi dan konsultasi antara SP/SB, pemerintah, dan asosiasi pengusaha dalam rangka memecahkan masalah ketenagakerjaan/perburuhan yang termasuk dalam pengawasannya, agar tercipta ketenangan berusaha dan ketenangan bekerja. Untuk itu Wirahyoso mengusulkan penamaan Dewan Pengupahan diganti menjadi Dewan Pengkajian dan Penetapan Upah Minimum. Peranan dan fungsinya sebetas menetapkan kebijakan upah minimum berdasarkan sektor jenis industri secara makro guna mencerminkan rasa keadilan dan objektivitas. Jadi akan terwujud kebijakan upah minimum sebagai jaring pengaman dan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja baru, kemudian lanjutnya sebaiknya upah minimum hanya diberlakukan pada perusahaan yang belum/tidak memiliki organisasi SB/SP, sedangkan bagi yang telah ada SP/SB-nya, besarnya upah minimum sebagai upah terendah ditentukan berdasarkan kesepakatan bipartit dan kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dan pastinya tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Ini akan juga membantu untuk mengatur sistem pengupahan diperusahaan yang selama ini bermasalah dengan adanya upah sundulan.

Dengan hal tersebut, menurutnya akan menciptakan sebuah sistem/struktur pengupahan yang adil dan mendorong produktivitas tenaga kerja, karena pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja lebih lama, apalagi telah berkeluarga, harus secara proporsional mendapatkan upah dan kesejahteraan yang lebih baik demi masa depannya dan keluarganya.

Hampir senada dengan yang diungkapkan diatas, Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Rekson Silaban mengusulkan mekanisme pengupahan yang baru, yakni dengan tiga cara, pertama upah minimum sebagai jaring pengaman (ditetapkan tripartit). Ini adalah upah terendah yang diterima buruh lajang, bekerja kurang dari satu tahun. Ini merupakan bentuk upah proteksi, tanggung jawab negara terhadap warganya, yang ditetapkan ditiap propinsi/kota/kabupaten. Kedua, penetapan upah secara bipartit (dirundingkan antara SB dan pengusaha) yang dituangkan dalam PKB, misal:

– Bila margin keuntungan 10 % maka upah naik 10 %.

– Bila rugi 10 %, maka upah bisa tidak naik, atau bisa turun. Tetapi tidak boleh di

bawah Upah Minimum yang ditetapkan Dewan Pengupahan Regional.

a. Dewan Pengupahan Regional (bertugas merumuskan upah sebagai jaring pengaman di tingkat propinsi, melakukan survey)

Komposisi dewan pengupahan : bisa unsur tripartit atau tripartit plus, atau lembaga pengupahan independen.

Upah ini meliputi untuk ; sektor informal, buruh lepas, PRT, perusahaan dengan buruh diatas 10 (sepuluh) orang.

b.  Dewan Pengupahan Nasional (merumuskan kebijakan dan sistem pengupahan nasional, perubahan komponen upah, skala upah, mengumumkan upah jaring pengaman yang dibuat propinsi).

Komposisi dewan pengupahannya, yakni kelembagaan tripartit plus

c.  Periode Penetapan Upah dilakukan 2 tahun sekali (sesuai dengan periode PKB).

     Ketiga, upah secara individual (khusus untuk profesional atau konsultan). Yakni, pengupahan individual ditetapkan sendiri antara seorang buruh dengan managemen .

Sedangkan dari sisi pengusaha menyatakan bahwa selama ini ketentuan upah minimum memberatkan mereka, sebab disaat yang sama penentuan upah minimum menyamaratakan produktivitas semua perusahaan yang berada di satu kabupaten/kota. Padahal kemampuan satu perusahaan berbeda dengan perusahaan lain.  Ketua APINDO, Djimanto, dikutip dari Tabloid Lembur, menyatakan bahwa UMP memberatkan APINDO, karena UMP dapat menjadi dampak berganda (multiplier effect) secara vertikal maupun horisontal bahkan sampai ke pos kewajiban (liability) dalam neraca perusahaan untuk pencadangan kompensasi PHK berdasarkan besaran upah terakhir. Disisi lain hal ini mendorong maraknya pekerja PKWT dan outsourcing yang keamanan kerjanya amat rentan. Solusi yang dia (APINDO) tawarkan yaitu melalui konsep upah yang adil, yang mengakomodasi keseimbangan kepastian kerja (job security), kepastian pendapatan (income security) dan jaminan sosial (social security) bagi semua manusia yang terlibat dalam perusahaan baik yang berstatus buruh, pengusaha maupun pemilik perusahaan.

Hasanuddin Rachman, Ketua APINDO untuk Hubungan Industrial dan Advokasi, dalam makalahnya menyatakan, peranan dasar dari upah minimum, yakni: pertama, memberikan perlindungan bagi sejumlah kecil pekerja dan buruh berpenghasilan rendah yang dianggap rentan dalam pasar kerja, kedua, Menjamin pembayaran upah yang dianggap wajar, yang tidak terbatas pada kategori pembayaran upah terendah, ketiga, memberikan perlindungan dasar pada struktur upah sehingga merupakan jaring pengaman terhadap upah yang terlalu rendah, dan keempat, sebagai instrumen kebijakan makro ekonomis untuk mencapai tujuan nasional berupa pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, serta pemerataan penghasilan.

Rachman (2005), melanjutkan bahwa UMP DKI Jakarta dijadikan sebagai barometer dalam menetapkan UMP daerah lain, dan ia mengemukakan bahwa kenaikan UMR/UMP rata-rata 5 tahun terakhir lebih kurang 35 %, dan itu telah melampaui kenaikan produktivitas. Kenaikan UMR/UMP DKI Jakarta 5 tahun terakhir sebesar 38,1 %, dengan tingkat inflasi rata-rata 8,7 % dan pertumbuhan ekonomi 4,1 %. Hal ini sangat berpotensi mengurangi kesempatan kerja dan memperburuk kondisi ekonomi makro, serta skan memperlambat perbaikan / pemulihan ekonomi. Jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, maka kenaikan UMP yang tinggi pada beberapa tahun terakhir justru terjadi saat pertumbuhan ekonomi lambat. Hal ini juga tidak diiringi dengan perbaikan yang berarti terhadap tingkat produktivitas. Sehingga akan muncul dampak negatif terhadap penciptaan lapangan kerja dan daya saing Indonesia terutama pada sektor industri padat karya.

Untuk itu APINDO merekomendasikan dalam hal kebijakan penetapan besaran upah, yakni: pertama, besar upah harus selalu dikaitkan dengan produktivitas. Kedua, besarnya kenaikan upah disesuaikan dengan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, semestinya Upah Minimum adalah batas bawah upah di pasar tenaga kerja. Idealnya Upah Minimum dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak. Apabila terjadi ketidaksesuaian tingkat hidup layak dengan pertumbuhan ekonomi maka diperlukan fleksibilitas untuk menjamin perluasan lapangan kerja. Keempat, Upah Minimum ditentukan oleh perundingan Bipartit di Plant-level. Data menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan membayar UMP berbeda. Harus dihindari bahwa penetapan UMP menguntungkan perusahaan besar dan merugikan perusahaan skala kecil dan sektor informal. Kelima, Upah Minimum ditentukan dalam kurun waktu tidak terlalu pendek (2 ~ 3 tahunan), dan keenam, reformasi Dewan Pengupahan. Dalam menangani kebijakan pengupahan, perlu diseimbangkannya dengan pertimbangan kepentingan umum yang lebih luas, disamping tetap harus memperhatikan semua kepentingan pekerja dan pemberi kerja. Karena Upah Minimum ditentukan di level Plant maka Dewan Pengupahan tugasnya memberikan kriteria pokok yang wajib dijadikan acuan dalam menentukan Upah Minimum.

Dari sisi pemerintah lebih banyak menyoroti masalah pengawasan. Pengawasan atas pelaksanaan upah minimum ini dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang berada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten/Kota maupun Propinsi. Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mengawasi dan menegakkan hukum ketenagakerjaan. Pengawasan dilakukan terkait pelaksanaan upah minimum termasuk juga struktur skala upah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muji Handaya, Direktur Pengawasan dan Norma K3 Depnakertrans, seperti yang di kutip di Tabloid Lembur, edisi Desember 2009, menurutnya akar permasalahan upah minimum adalah kebijakan upah minimum yang tidak bisa diimplementasikan di lapangan, maksudnya: aturan yang terkait tentang upah minimum bertentangan antara satu dengan yang lainnya, sehingga sulit melakukan penegakan hukum. Sesuai aturan, upah minimum ditetapkan oleh Gubernur melalui surat keputusan, otomatis pengusaha harus mengikuti, bahkan pelanggaran terhadap aturan ini merupakan kejahatan, namun anehnya adalagi peraturan yang menyatakan jika perusahaan tidak mampu, boleh mengajukan penangguhan, inikan aneh, udah minimum, kok boleh tidak mampu. Jadi menurutnya, pemerintah juga memberikan andil dalam kejahatan upah ini, ini menyulitkan karena kita terjebak dalam regulasi upah minimum yang nyatanya kebijakan itu tidak bisa dijalankan dilapangan.

Kesulitan pengawasan dalam melakukan penegakan hukum terkait upah minimum adalah kebijakan otonomi daerah. Pengawas terkadang sulit melakukan penegakan hukum di daerah karena menjadi persoalan politis, sementara itu pengawasan di tingkat pusat tidak bisa banyak berperan langsung, sementara tidak semua pengawas di daerah memperoleh pendidikan yang sama. Salah satu upaya mengatasi lemahnya peran pengawas ini, sejak tahun 2006 Depnakertrans mendorong lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengawasan ketenagakerjaan, Perpres ini bertujuan untuk mengkoordinasikan kembali pengawas di daerah dengan pusat, sehingga pengawas pusat bisa mendampingi pengawas daerah menjalankan tugasnya, ini akan membangun kembali fondasi sistem pengawasan yang lemah terkait personil, proses kerja, budaya kerja dan sistem informasi.

5.4. Upah Layak yang Diperjuangkan

              Menurut penelitian yang dilakukan AKATIGA, konsep upah layak muncul untuk menjembatani perdebatan yang selalu muncul terkait persoalan upah minimum buruh di Indonesia, jika dari buruh, permasalahannya adalah upah minimum tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sedangkan dari pengusaha menyatakan bahwa kenaikan upah minimum setiap tahun cukup memberatkan. Defenisi upah layak mengacu pada upah untuk seorang pekerja dengan jam kerja standar yang dapat memenuhi kebutuhan hidup layak dan memberikan kemampuan menabung. Untuk Indonesia, jam kerja standar adalah 40 jam per minggu.

Sedangkan defenisi kebutuhan hidup layak versi Permenaker 17/VIII/2005 adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak, baik secara fisik, non fisik, dan sosial untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Versi sebuah penelitian yang dilakukan AKATIGA, defenisi kebutuhan hidup layak mengacu pada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi agar seorang pekerja dan keluarganya dapat hidup layak dan mampu mereproduksi kembali tenaganya sehingga menjadi lebih produktif.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa upah pokok dan tunjangan tetap (upah riil) dan upah riil ditambah tunjangan tidak tetap dan lembur (upah total), adalah:

Upah pokok rata-rata               Rp.    833.475,-

Upah riil rata-rata                     Rp.    883.300,-

Upah total rata-rata                  Rp. 1.090.253,-

Tunjangan tidak tetap plus lembur menyumbang rata-rata 24,1% terhadap rata-rata upah total. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa pengeluaran rill buruh di kabupaten selalu lebih tinggi bagi buruh dengan atau tanpa tanggungan dibandingkan dengan upah riil dan UMK (Upah Minimum Kabupaten). Rata-rata upah total hanya mampu membayar 74,3% rata-rata pengeluaran riil dan UMK hanya mampu membayar 62,4% rata-rata pengeluaran riil buruh.

Rata-rata upah pokok yang diterima buruh lebih rendah dari UMK. UMK terpenuhi setelah ditambah dengan berbagai tunjangan dan lembur. Sekalipun demikian, nilai rata-rata upah total yang diterima oleh buruh masih lebih rendah daripada nilai rata-rata pengeluaran riil perbulan, yakni sebesar Rp. 1.467.896,-. Penelitian ini juga telah menghitung bahwa nilai rata-rata nasional Kebutuhan Hidup Layak untuk buruh lajang (membiayai diri sendiri) adalah Rp. 2.451.460,- dan nilai rata-rata nasional Kebutuhan Hidup Layak adalah Rp. 4.066.433,-.

Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa penghasilan total buruh dan upah minimum tidak akan pernah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, buruh melakukan beberapa strategi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, antara lain dengan melakukan pekerjaan sampingan, menggabungkan upah yang diterimanya dengan pendapatan anggota keluarga lainnya sebagai pendapatan rumah tangga, melakukan pembelian barantg-barang dengan sistem kredit, dan melakukan penghematan dengan mengurangi kualitas dan atau kuantitas barang yang dikonsumsi, atau tidak membelinya sama sekali, berhemat, lingkaran hutang yang tak putus, menanti THR, mengandalkan bantuan keluarga, koperasi, mengandalkan solidaritas teman.

Hasil penelitian ini kemudian menunjukkan tingkat upah minimum tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup layak buruh dan masih jauh dari pengeluaran riil buruh yang disesuaikan dengan tingkat upah yang diterima. Selain rendahnya daya beli upah minimum terhadap kebutuhan hidup, survei ini juga membuktikan bahwa upah minimum memang dijadikan patokan pengupahan oleh pengusaha atau telah dijadikan upah maksimum. Upah minimum tidak lagi diberikan kepada buruh dengan masa kerja di bawah satu tahun akan tetapi diberikan kepada semua buruh dengan masa kerja hingga belasan tahun. Persoalan ini perlu dicermati baik oleh serikat, pengusaha, maupun pemerintah karena membawa implikasi luas terhadap kinerja industri dan tenaga kerja secara keseluruhan.

Ketidakmampuan upah minimum untuk memenuhi kebutuhan hidup layak menyiratkan beberapa hal yang secara langsung menyentuh kepentingan buruh, pengusaha, dan pemerintah sekaligus. Dari sisi buruh, rendahnya daya beli upah minimum terhadap kebutuhan hidup menyebabkan buruh harus melakukan penghematan dan hidup dalam lingkaran hutang. Buruh yang hidup dalam kondisi sedemikian dapat dipastikan akan berpengaruh terhadap kinerja dan produktivasnya. Kinerja dan produktivitas buruh yang rendah adalah kepentingan langsung pengusaha yang akan mempengaruhi juga kinerja dan produktivitas perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi daya saing perusahaan. Secara agregat produktivitas dan daya saing perusahaan yang rendah mencerminkan daya saing nasional yang juga rendah. Dalam kerangka itu maka peningkatan produktivitas buruh perlu dilakukan melalui perbaikan upah, dan konsep upah layak merupakan gagasan untuk memperbaiki upah yang dapat meningkatkan produktivitas. Salah satu komponen untuk memenuhi kebutuhan hidup layak adalah upah. Komponen lainnya adalah jaminan sosial yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan dan menjamin aksesnya bagi pekerja. Ini berarti pemenuhan kebutuhan hidup layak bukan hanya tanggung jawab pengusaha melainkan memerlukan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Di dalam kaitannya dengan konsep upah layak maka nilai kebutuhan hidup layak bukanlah nilai upah layak. Dalam konsep upah layak, yang ditawarkan adalah sebuah konsep upah yang memperhatikan kepentingan buruh dan pengusaha serta membagi tanggung jawab antara pemerintah dan pengusaha. Di dalam konsep ini peran serikat buruh adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja anggota sehingga dapat memiliki argumen yang kuat apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan upah layak.

Indonesia sebenarnya sudah memiliki gagasan awal konsepsi upah layak melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.17 Tahun 2005 yang menetapkan komponen kebutuhan hidup layak yang akan dipenuhi secara bertahap. Penahapan yang dinyatakan dalam peraturan tersebut dapat dipercepat dan dijadikan dasar untuk mematangkan pengonsepan upah layak. Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional – SJSN yang akan efektif berlaku bulan Oktober 2009. Undang-undang ini merupakan perwujudan dari kewajiban pemerintah terhadap warga negaranya. Dalam dua tahun terakhir beberapa serikat buruh di Indonesia aktif terlibat dalam penyempurnaan undang-undang tersebut serta mengusulkan berbagai langkah untuk mendorong pelaksanaan undang-undang yang efektif. Kedua peraturan tersebut dapat saling melengkapi untuk dijadikan dasar dalam mewujudkan konsep upah layak.

Dari sisi pekerja melihat memang tingkat kesejahteraan tidak semata-mata diukur dari besarnya upah/gaji yang mereka terima, namun juga harus memperhatikan misalnya asrama dan transportasi, jaminan kesehatan, pendidikan bagi anak, serta jaminan hari tua. Kesejmpatan untuk mengikuti pelatihan juga harus semakin dibuka karena hal ini dapat menambah wawasan atau ilmu yang tentunya akan meningkatkan kemampuan para pekerja.

Memang dirasakan dalam membuat kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan pekerja, pihak perusahaan jarang atau bahkan tidak melibatkan pekerja, akibatnya, kebijakan tersebut tidak terlalu dirasakan manfaatnya bagi para pekerja. Dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, kebijakan yang diambil perusahaan dan dibenarkan oleh para pekerja yakni besarnya upah memperhatikan UMP yang berlaku, kenaikan upah setiap tahun dan pemberian jaminan kesehatan. Bagi para pekerja, pemberian berbagai fasilitas dari perusahaan akan memacu mereka untuk lebih berprestasi agar insentif yang diterima akan semakin besar.

Meskipun kenaikan upah diberikan setiap tahun, namun besarnya kenaikan tidak sepadan dengan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok, sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja. Namun secara umum kondisi sosial ekonomi para pekerja pada umumnya ditingkat menengah ke bawah. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang mereka peroleh tidak sepenuhnya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dimana harga-harga barang semakin mahal. Ketidakcukupan upah/gaji yang diterima guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diatasi dengan mencari penghasilan tambahan (seperti ojek), mencari pinjaman uang ke perusahaan tempat bekerja atau dibantu oleh anggota rumah tangga yang lain yang bekerja (seperti istri menjadi buruh cuci-setrika).

Sedangkan menurut pengusaha, untuk meningkatkan kesejahteraan buruh mereka telah pula melakukan pemberikan fasilitas kepada pekerjanya, tapi memang diakui masih berbeda-beda, tergantung pada kemampuan perusahaan. Jenis fasilitas yang diberikan dapat berupa tunjangan/jaminan kesehatan, asuransi tenaga kerja, transportasi, perumahan/asrama, Tunjangan Hari Raya (THR), dan lain-lain. Secara umum, tunjangan yang diberikan oleh perusahaan terhadap seluruh pekerja adalah THR yang berupa gaji satu bulan, dan Jamsostek. Sedangkan untuk tunjangan penggantian biaya berobat rawat jalan/inap, asrama atau bantuan sewa rumah, transportasi antar jemput, pemberian fasilitas pendidikan beasiswa bagi anak, pelatihan peningkatan skill bagi pekerja dll semuanya tergantung dari kemampuan perusahaan. Berbagai fasilitas yang diberikan perusahaan terhadap pekerjanya bertujuan untuk meningkatkan produkstivitas kerja para pekerjanya yang nantinya diharapkan berimbas pada peningkatan kinerja perusahaan.

Selain itu pemberian berbagai fasilitas pada para pekerja juga diharapkan akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja. Dengan meningkatnya kesejahteraan pekerja, diharapkan tidak ada atau akan mengurangi tuntutan pekerja kepada perusahaan terkait dengan tuntutan kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) yang sering dilakukan dalam bentuk demonstrasi.

Perusahaan kategori menengah besar (UMB) sudah lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja dalam bentuk kenaikan upah setiap, memperhatikan besaran UMP sebagai standar pemberian upah, memberikan berbagai fasilitas serta memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pekerja, namun berbagai fasilitas tersebut tidak dapat diberikan oleh pengusaha kategori menengah kecil, kondisi keuangan yang naik turun menyebabkan terkadang mereka lebih fokus pada bagaimana perusahaannya ataupun usahanya bisa bertahan.

Ada juga perusahaan yang memberikan upah/gaji berdasarkan sistem Merit atau sistem prestasi kerja, besarnya upah berkorelasi positif dengan besarnya tanggungjawab pekerja.

Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, pengusaha melakukan beberapa cara, antara lain: menaikkan upah/gaji, memberikan jaminan dan tunjangan seperti Jamsostek serta memberikan insentif atau bonus atas pencapaian kinerja mereka. Bagi perusahaan, pemberian segala fasilitas tersebut akan memacu tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan produksi perusahaan, sementara bagi pekerja akan memotivasi mereka untuk berkompetisi secara sehat dalam mencetak prestasi kerja.

Endang Sunarto, Pengurus Pusat SPN (Serikat Pekerja Nasional) yang juga anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta menyebutkan: Permenakertrans tahun 2005 harus sudah dievaluasi dan disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Karena hasil penelitian kami menemukan ada 163 jenis kebutuhan riil yang harus dikonsumsi tiap bulan oleh buruh.

Masih menurut Endang Sunarto, yang dikutip dari Tabloid Lembur edisi September 2009, hasil ini sekaligus juga rekomendasi untuk merevisi Permenakertrans 2005, kami menambahkan komponen aneka kebutuhan, didalamnya dimasukkan kebutuhan sosial kemasyarakatan buruh yakni untuk pembayaran pulsa telepon, iuran kampung, sumbangan hajatan, iuran serikat buruh, iuran sampah, dll.

Tabel 5.1 Kebutuhan Hidup Layak versi Permenaker dan Survei

No

Kebutuhan Hidup Layak versi Permenaker No. 17 tahun 2005

Kebutuhan Hidup Layak versi Survei dan FGD

1 Makanan dan Minuman 11 komponen, 16 jenis Makanan dan Minuman 11 komponen, 27 jenis
2 Sandang 9 komponen, 12 jenis Sandang 20 komponen, 29 jenis
3 Perumahan 19 komponen, 23 jenis Perumahan 48 komponen, 54 jenis
4 Pendidikan 1 komponen, 1 jenis Pendidikan 7 komponen, 10 jenis
5 Kesehatan 3 komponen, 9 jenis Kesehatan 21 komponen, 22 jenis
6 Transportasi 1 komponen, 1 jenis Transportasi 5 komponen, 8 jenis
7 Aneka Kebutuhan 7 komponen, 10 jenis
8 Rekreasi dan Tabungan 2 komponen, 2 jenis Rekreasi dan Tabungan 3 komponen, 3 jenis

Sumber: Tabloid Lembur, edisi September 2009

Menurut Indrasari Tjandraningsih, peneliti AKATIGA, dikutip dari Tabloid Lembur, diluar komponen baru ini, yang lainnya memang masih mengacu pada Permenakertrans 2005, tapi banyak kami tambahkan, misal pada komponen pendidikan, ditambahkan antara lain biaya paket buku dan pembelian alat tulis, komponen kesehatan ditambahkan obat-obatan P3K, dan biaya dokter, begitu juga pada televisi dan komponen perumahan. Bukan hanya menambah jenis kebutuhan, melainkan juga kualitas kebutuhanpun diperbaiki. Rekening listrik dari 450 watt menjadi 900 watt, sewa kamar perbulan menjadi cicil rumah tipe 27/Rumah Sederhana Sehat per bulan. Jadi menurutnya, penelitian ini bukan semata-mata bicara besaran upah, namun lebih pada perbaikan konsep pengupahan di Indonesia.

Seharusnya kebijakan upah minimum juga mengakomodir penentuan besaran upah sesuai dengan jumlah tanggungan buruh. Penghitungannya adalah komponen makanan dan minuman dikali 2 untuk buruh dengan jumlah tanggungan 1 orang (atau disebut K1), dan dikali 3 untuk tanggungan 2 (K2), dan dikali 4 untuk tanggungan 3 atau lebih (K3).

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

             Data yang dikumpulkan yakni 28 (dua puluh delapan) propinsi di Indonesia  minus Propinsi Riau, Kepulauan Riau, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Papua Barat. Data yang diambil yakni Upah Minimum Propinsi (UMP), Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), Indeks Harga Konsumen (IHK) dan PDRB dalam periode 2001 – 2008.

4.1  Deskripsi Variabel

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini baik variabel terikat maupun variabel bebas, maka dilakukan terlebih dahulu analisis secara statistik deskriptif  yang mencakup nilai rata-rata (mean), standar deviasi, dan nilai ekstrim (nilai maksimum dan minimum). Berikut ini rangkuman data statistik deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini seperti yang ditunjukan pada Tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif dari Variabel Penelitian

Stat

UMP

PDRB

KHM

IHK

Mean

503269.3

5.53e+07

563354.1

367.3973

Median

467000

2.12e+07

520415.5

359.5

Maximum

1180000

3.54e+08

1475035

657

Minimum

175214

1911043

181682

91

Std. Dev

192388

7.87e+07

212061.2

105.0374

Skewness

0.6518669

2.086284

0.9393071

0.1831441

Kurtosis

2.882656

6.309851

4.43534

2.669194

Sumber: hasil olahan sendiri

Dari hasil statistik deskriptif dapat dilihat besaran nilai rata-rata, nilai tengah, nilai maksimum dan minimum dari UMP, PDRB, KHM, dan IHK. Nilai rata-rata hitung (mean) UMP sebesar Rp.503.269,-, PDRB sebesar Rp.55,3 Triliyun,-, KHM sebesar Rp.563.354,- dan IHK sebesar 367,4. Untuk nilai tengah (median) UMP sebesar Rp.467.000,-, PDRB Rp.21,2 triliyun, KHM Rp.520.415,- dan IHK 359,5.

 

 

 

Gambar 4.1 Grafik KHM dan UMP 28 Propinsi di Indonesia (2001-2008)

Sumber: Olahan sendiri

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2001-2008, untuk 28 propinsi di Indonesia, secara umum terlihat bahwa Upah Minimum Propinsi umumnya lebih rendah dari Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Artinya selama ini bagi para pekerja (buruh) di Indonesia, upah yang mereka terima bahkan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Hal ini semakin miris mengingat yang dihitung oleh upah minimum adalah buruh lajang dengan masa kerja dibawah satu tahun. Artinya upah yang tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup minimum tersebut terpaksa tetap diambil oleh buruh bahkan bagi yang telah memiliki keluarga (istri dan anak) dengan masa kerja bahkan diatas puluhan tahun. Tentu hal tersebut sangat menyedihkan bagi kehidupan para buruh dimasa mendatang, terutama bagi anak-anak mereka mengingat biaya hidup dan sekolah yang akan semakin mahal. Untuk itu sangat dibutuhkan campur tangan pemerintah dalam menangani masalah upah ini agar kondisi hidup para pekerja (buruh) menjadi lebih baik, produktivitas pekerja juga meningkat dan usaha di Indonesia lebih kondusif dan terus berkembang.

4.2  Analisis UMP dan KHM Propinsi

Gambar 4.2 Grafik KHM dan UMP Propinsi Aceh

Sumber: Olahan sendiri

            Untuk Sumatera, dari data yang diperoleh Propinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD) adalah propinsi yang besaran KHM dan UMP-nya tertinggi di  Sumatera (minus Riau dan Kepulauan Riau), padahal kita mengetahui bahwa daerah yang banyak industrinya adalah di Sumatera Utara dan Batam. Hal ini bisa saja terjadi mengingat NAD adalah propinsi yang terletak dipaling ujung utara Sumatera sehingga aksesibilitasnya kurang memadai ditambah lagi dengan cukup tertutupnya daerah ini karena merupakan bekas Daerah Operasi Militer (DOM). Hal-hal tersebut mengakibatkan mahalnya biaya hidup di NAD. Ditambah lagi industri yang terdapat disana adalah industri minyak dan gas, sehingga memang secara nominal upah yang diterima buruh-buruhnya lebih tinggi dibanding industri lainnya. Untuk tahun 2008, UMPnya bahkan sudah bisa diatas KHM.

Gambar 4.3 Grafik KHM dan UMP Propinsi Lampung

Sumber: Olahan sendiri

            Propinsi Lampung, walaupun menjadi propinsi yang paling dekat dengan Jawa, namun tidak serta merta membuat UMP di propinsi ini terdongkrak naik, bahkan UMP Lampung adalah yang terkecil di Sumatera. Dari gambar diatas kita lihat bahwa UMPnya selalu berada di bawah KHM, baru pada tahun 2008  UMPnya mengalami peningkatan yang baik, sehingga bisa diatas KHM. Sedangkan untuk upah rill, dapat dilihat bahwa peningkatannya sangat kecil, hal tersebut terjadi karena tingkat inflasi yang juga tinggi.

Gambar 4.4 Grafik KHM dan UMP DKI Jakarta

Sumber: Olahan sendiri

Jakarta sebagai ibukota negara, pusat perputaran uang di Indonesia, mempunyai tingkat kebutuhan hidup yang sangat tinggi. Upah yang didapat para buruh di wilayah Jabodetabek merupakan yang paling tinggi di Pulau Jawa, tetapi besarnya selalu berada di bawah kebutuhan hidup minimum, kecuali pada tahun 2002.

Gambar 4.5 Grafik KHM dan UMP Jawa Timur

Sumber: Olahan sendiri

            Jawa Timur merupakan provinsi dengan tingkat KHM dan UMP terendah di Pulau Jawa, karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Industri hanya terpusat di seputar Surabaya. Upah yang diterima buruh di Jawa Timur hampir selalu berada di bawah KHM, kecuali pada tahun 2004 dan 2005 yang sedikit di atas KHM.

Gambar 4.6 Grafik KHM dan UMP Kalimantan Timur

             Sumber: Olahan sendiri

Provinsi Kalimantan Timur mempunyai besaran KHM dan UMP tertinggi di Pulau Kalimantan, mengingat daerah ini kaya sumber minyak dan gas serta batubara. Upah yang diterima para buruh selalu berada di bawah KHM, kecuali pada tahun 2006 sedikit di atas KHM.

Gambar 4.7 Grafik KHM dan UMP Kalimantan Barat

Sumber: Olahan sendiri

Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan KHM dan UMP terendah di Pulau Kalimantan, karena sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya di sektor pertanian dan kehutanan. Upah yang diterima para buruh selalu jauh di bawah KHM.

Gambar 4.8 Grafik KHM dan UMP Sulawesi Utara

Sumber: Olahan sendiri

            Sebagai provinsi di kawasan timur Indonesia yang relatif jauh dari ibukota, bahkan sebagian daerahnya merupakan pulau-pulau terluar yang berdekatan dengan Filipina, ongkos transportasi yang tinggi menyebabkan kebutuhan hidup minimumnya tertinggi di Pulau Sulawesi. KHM yang tinggi ini dapat diimbangi dengan besaran upah yang hampir selalu berada di atas KHM mulai tahun 2004, setelah sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi Provinsi Gorontalo pada 2001, sehingga Sulawesi Utara banyak bertumpu pada industri di seputar Manado dan Bitung.

Gambar 4.9 Grafik KHM dan UMP Sulawesi Tenggara

Sumber: Olahan sendiri

Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai tingkat KHM dan UMP terendah di Pulau Sulawesi, karena daerahnya yang relatif tertinggal. Upah yang diterima para buruh selalu berada di bawah KHM kecuali pada 2001 dan 2008.

Gambar 4.10 Grafik KHM dan UMP Papua

Sumber: Olahan sendiri

            Sebagai provinsi terjauh di Kawasan Timur Indonesia, dan akses darat pulau ini yang sangat minim karena hambatan geografis dan penduduknya yang jarang, membuat harga barang-barang sangat tinggi. Kebutuhan hidup minimum yang tinggi tidak diimbangi dengan besar upah yang hampir selalu berada di bawah KHM, kecuali mulai 2007.

Gambar 4.11 Grafik KHM dan UMP Nusa Tenggara Timur

Sumber: Olahan sendiri

            Dengan kondisi alam yang kering dan kurang subur untuk pertanian, dan tidak berkembangnya industri, provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tingkat kebutuhan hidup yang rendah di Kawasan Timur Indonesia. Upah yang diterima buruh cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sampai dengan 2005, hingga terjadi lonjakan kenaikan kebutuhan hidup pada 2006 akibat dampak kenaikan BBM yang tidak lagi dapat diimbangi dengan UMP.

4.3 Uji Multikollinearitas

Tabel 4.2 Hasil Estimasi Uji Multicollinearity Regresi Linear

      

PDRB

KHM

IHK

PDRB

1.0000

KHM

-0.0061

1.0000

IHK

0.0373

0.6302

1.0000

Sumber: hasil olahan sendiri

            Dari tabel tersebut dapat dilihat antara KHM dan PDRB angkanya -0,0061, antara IHK dan PDRB 0,0373 dan antara IHK dengan KHM angkanya 0,632. artinya angka yang semakin mendekati nilai 1 antar variabelnya mempunyai hubungan antar variabel bebas yang lebih kuat. Dilihat dari hasil tersebut maka pada persamaan ini memang tidak mengandung multikolinearitas atau tidak ada hubungan antar variabel bebasnya, karena masih dibawah 0,8, tidak terlalu serius.

Tabel 4.3 Hasil Estimasi Uji Multicollinearity Regresi Log Nat

      

LnPDRB

LnKHM

LnIHK

LnPDRB

1.0000

LnKHM

-0.0536

1.0000

LnIHK

0.1090

0.5947

1.0000

Sumber: hasil olahan sendiri

            Dari tabel tersebut dapat dilihat antara LnKHM dan LnPDRB angkanya -0,0536, antara LnIHK dan LnPDRB 0,1090 dan antara LnIHK dengan LnKHM angkanya 0,5947. Artinya angka yang semakin mendekati nilai 1 antar variabelnya mempunyai hubungan antar variabel bebas yang lebih kuat. Dilihat dari hasil tersebut maka pada persamaan ini memang tidak mengandung multikolinearitas atau tidak ada hubungan antar variabel bebasnya, karena masih dibawah 0,8, tidak terlalu serius.

 

 

4.4 Hasil Estimasi dengan Regresi Linear

Tabel 4.4 Hasil Estimasi Terhadap Upah Minimum Propinsi Regresi Linear

Variabel PLS Fixed Effect Random Effect
Constanta -48757.95

(22406.39)***

-100878.7

(18328.79)***

-107422.8

(20792.46)***

PDRB 0.0000635

(0.0000764)

-0.0007285

(0.0003298)

-0.0000849

(0.0001547)

KHM 0.5826192

(0.0364971)***

0.293812

(0.0377991)***

0.3604604

(0.0368513)***

IHK 599.6087

(73.73446)***

1303.535

(78.0946)***

1122.277

(74.45326)***

Jumlah Observasi 224 224 224

F-statistic

0.7857

268.83***

0.9173

713.44***

0.7337
Autokorelasi Test:

F-statistic

Prob

4.253***

0.0489

4.253***

0.0489

4.253***

0.0489

Heteroskedastisitas Test:

F-statistic

Prob

247.66***

0.0000

***): signifikan pada 1 persen

Jadi dengan menggunakan regresi linear didapatkan hasil bahwa fixed effect lebih baik dibanding random effect, akan tetapi dipenelitian ini yang dicari bukanlah model terbaiknya tapi bagaimana persamaan regresi bisa menggambarkan bagaimana hubungan antara variabel yang mempengaruhi Upah Minimum Propinsi di Indonesia. Dari tabel-tabel diatas, kita mendapatkan persamaan:

UMP =  -100878.70.0007285 PDRBruto + 0.293812 KHM+ 1303.535

(18328.79)  (0.0003298)                    (0.0377991)         (78.0946)

               IHK

Dari persamaan tersebut kita mendapatkan bahwa jika KHM naik 1 unit satuan maka UMP akan naik 0,3 unit satuan. Karena satuannya sama yakni dalam ratus ribu, maka bisa dikatakan jika KHM naik Rp. 100.000,-, UMP hanya mengalami kenaikan 0,3nya, yakni Rp. 30.000,-. Dengan demikian hal ini menggambarkan bahwa  jika dilihat dari besaran Upah Minimum Propinsi maka tidak akan mampu memberikan kesejahteraan bagi para pekerja, minimal untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya dengan asusmsi variabel yang lain bersifat tetap.

4.5 Uji Chow Test

Tabel 4.5 Hasil Uji Chow Test

Model F-statistik Probabilitas rho
Fixed Effect 16.40*** 0.0000 0.82298779

***): signifikan pada 1 persen

4.6 Uji Hausman Test

Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman Test

Model Chi2 Probabilitas
Random Effect 66.76*** 0.0000

***): signifikan pada 1 persen

4.7 Uji LM Test

Tabel 4.7 Hasil Uji LM Test

Model Chi2 Probabilitas
Random Effect 201.18*** 0.0000

***): signifikan pada 1 persen

4.8 Hasil Estimasi dengan Regresi Logaritma Natural

Tabel 4.8 Hasil Estimasi Terhadap Upah Minimum Propinsi Regresi Log Nat

Variabel PLS Fixed Effect Random Effect
Constanta 2.062517

(0.4113919)***

3.134104

(1.330923)***

2.062517

(0.4113919)***

LnPDRB 0.9212298

(0.0183893)

0.0075951

(0.0930541)

0.0212298

(0.0183893)

LnKHM 0.4857279

(0.0398316)***

0.3140075

(0.0421056)***

0.4857279

(0.0398316)***

LnIHK 0.722188

(0.0527433)***

0.9649575

(0.0603266)***

0.722188

(0.0527433)***

Jumlah Observasi 224 224 224

F-statistic

0.9418 0.9472

1153.03***

0.9418
Autokorelasi Test:

F-statistic

Prob

2.264

0.1440

2.264

0.1440

2.264

0.1440

Heteroskedastisitas Test:

F-statistic

Prob

1313.58

0.0000***

***): signifikan pada 1 persen

Berdasarkan tabel 11 diatas, hasil estimasi dengan menggunakan logaritma natural dengan fixed effect menunjukkan bahwa variabel PDRB, KHM dan IHK memberikan pengaruh terhadap UMP selama kurun waktu 2001-2008. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0.9472 yang berarti secara keseluruhan variabel bebas dalam persamaan tersebut mampu menjelaskan variasi UMP sebesar 94,72% selama periode pengamatan, sedangkan sisanya 5,28% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam persamaan tersebut.

Juga dapat dilihat hasil estimasi dengan menggunakan logaritma natural dengan random effect menunjukkan bahwa variabel PDRB, KHM dan IHK memberikan pengaruh terhadap UMP selama kurun waktu 2001-2008. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0.9418 yang berarti secara keseluruhan variabel bebas dalam persamaan tersebut mampu menjelaskan variasi UMP sebesar 94,18% selama periode pengamatan, sedangkan sisanya 5,82% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam persamaan tersebut.

Jadi model persamaan regresi Upah Minimum Propinsi di Indonesia yang menggunakan Logaritma Natural (Ln)sebagai berikut:

LnUMP=  3.134104 + 0.0075951 LnPDRB + 0.3140075 LnKHM +

                 (1.330923)  (0.0930541)                  (0.0421056)

0.9649575 LnIHK

(0.0603266)

Dari model persamaan regresi Upah Minimum Propinsi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor Produk Domestik Bruto (PDRB), Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) dan Indeks Harga Konsumen (IHK). Dari nilai koefisien masing-masing variabel diketahui besarnya persentase pengaruh variabel tersebut. Dengan asumsi variabel input lainnya tetap, maka: PDRB: setiap peningkatan 1% PDRB propinsi maka akan menyebabkan kenaikan Upah Minimum Propinsi sebesar 0.0075951 %. KHM: setiap peningkatan 1% KHM propinsi maka akan menyebabkan kenaikan UMP sebesar 0,3140075 % . IHK: setiap peningkatan IHK propinsi sebesar 1% maka menyebabkan kenaikan UMP di propinsi sebesar 0.9649575 %.

Jika dianalisis secara parsial dari masing-masing variabel bebasnya ternyata tidak seluruh variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap UMP selama kurun waktu 2001 – 2008 yaitu variabel PDRB, sedangkan  KHM dan IHK mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik..

Berdasarkan hasil estimasi diatas, variabel LnPDRB memiliki tanda positif sebesar 0.0075951, hal ini dapat menjelaskan bahwa PDRB berkontribusi positif tapi tidak signifikan pengaruhnya secara statistik sebesar 0.0075951 % terhadap UMP. Dengan demikian dapat diartikan apabila PDRB naik 1%, maka akan berdampak menaikkan UMP sebesar 0.0075951 %. Hasil empiris ini sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara PDRB dengan UMP. Hanya saja ternyata pengaruhnya tidak signifikan secara statistik dan sangat kecil. Hal ini dapat saja terjadi karena pada periode pengamatan yakni tahun 2001-2008, Indonesia mengalami krisis dan stagnasi ekonomi, jika kita melihat kenyataan di lapangan, misal untuk Papua, PDRBnya kecil akan tetapi UMPnya tinggi, artinya memang PDRB bukanlah faktor utama yang menentukan.

Untuk variabel KHM memiliki tanda koefisien regresi yang positif sebesar 0.3140075, hal ini dapat menjelaskan bahwa KHM berpengaruh positif dan signifikan secara statistik sebesar 0.3140075 terhadap UMP. Ini dapat diartikan apabila KHM naik sebesar 1%, maka menyebabkan meningkatnya UMP sebesar 0.3140075 %. Hasil temuan ini sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara KHM dengan UMP.

Sementara untuk variabel IHK memiliki tanda koefisien regresi yang positif sebesar 0.9649575, hal ini dapat menjelaskan bahwa IHK berpengaruh positif dan signifikan secara statistik sebesar 0.9649575 terhadap UMP. Ini dapat diartikan apabila IHK naik sebesar 1%, maka akan meningkatnya UMP sebesar 0.9649575 %. Dengan demikian hasil temuan ini sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara IHK dengan UMP.

4.9 Uji Chow Test

Tabel 4.9 Hasil Uji Chow Test

Model F-statistik Probabilitas rho
Fixed Effect 18.67*** 0.0000 0.87473273

***): signifikan pada 1 persen

 

4.10 Uji Hausman Test

Tabel 4.10 Hasil Uji Hausman Test

Model Chi2 Probabilitas
Random Effect 255.27*** 0.0000

***): signifikan pada 1 persen

4.11 Uji LM Test

Tabel 4.11 Hasil Uji LM Test

Model Chi2 Probabilitas
Random Effect 133.20*** 0.0000

***): signifikan pada 1 persen