Gender dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Sebuah Unit Analisis

Latar Belakang

Gender dan Sumber Daya Alam (SDA) merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sejak awal proses manusia mulai memanfaatkan alam untuk bertahan dan melanjutkan hidup maka sejak itu pulalah nilai-nilai gender terintegrasi dan terbukti mampu menjaga keseimbangan alam selama bertahun-tahun. Ketika nilai-nilai tersebut dianggap melekat pada perempuan, artinya perempuan telah memiliki pengalaman yang lebih dalam pengelolaan Sumber Daya Alam, telah juga memiliki akses dan kontrol dalam mengelola sumber daya alam dan dalam pengambilan keputusan, tidak hanya merawat dan menjaga namun  juga sampai ke teknologinya.

Perempuan harus memperoleh akses dan kontrol dalam pengelolaan Sumber Daya Alam bahkan sampai pengambilan keputusannya, karena dalam pembagian kerjanya secara gender perempuan terlibat dalam proses produksi, pemeliharaan dan perawatan. Namun seperti kondisi saat ini, ketika terjadi komoditifikasi Sumber Daya Alam, perempuan mendapatkan kesenjangan (tertinggal) dalam banyak hal bahkan lama kelamaan menjadi terpinggirkan dalam proses keberlanjutan pengelolaan Sumber Daya Alam. Realitasnya perempuan adalah pemeran utama dalam mempertahankan keberlangsungan hidup keluarga yang berbasis pada Sumber Daya Alam. Dengan upayanya memanfaatkan, menjaga dan melestarikan Sumber Daya Alam.

Keadaan perempuan yang marginal dalam pengelolaan dan keberlanjutan Sumber Daya Alam itu semakin parah dan membebaninya ketika terjadi konflik Sumber Daya Alam melawan pemilik modal. Di satu pihak, dalam situasi konflik para perempuan ini tetap harus mempertahankan keberlangsungan hidup keluarganya tetapi di lain pihak dia tidak punya akses terhadap pengetahuan ekonomi politik yang berhubungan dengan konflik Sumber Daya Alam dan juga tidak punya kontrol terhadap upaya survival untuk komunitas yang sedang berkonflik. Persisnya upaya survival perempuan pada saat konflik Sumber Daya Alam tidak pernah diakui sebagai peran signifikan dalam melawan pemodal yang hendak menghancurkan Sumber Daya Alam. Maka posisi marginal perempuan dalam situasi konflik berdampak pada beban ganda yang harus ditanggungnya.

Karena itulah menjadi penting untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pengelolaan Sumber Daya Alam demi membebaskan perempuan dari beban ganda sebagai entitas yang marginal serta  bagian dari usaha membangun pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkeadilan.

 

Feminist Political Ecology Sebagai Landasan

Feminist Political Ecology (ekologi politik feminis) merupakan perspektif yang memadukan antara politik ekologi dan teori feminis. Kerangka pemikiran feminis digunakan untuk melakukan eksplorasi lebih mendalam mengenai: pertama, pengetahuan perempuan tentang tubuhnya, bagaimana relasi tubuh perempuan dengan kekayaan alam, serta pengetahuan perempuan, baik individu maupun kolektif dalam pengurusan kekayaan alam dan sumber-sumber kehidupan. Kedua, akses dan kontrol perempuan atas tubuhnya, kekayaan alam dan sumber-sumber kehidupan, baik di tingkat keluarga inti/rumah tangga, keluarga besar, komunitas, hingga di tingkat negara. Ketiga, kelembagaan perempuan dalam pengurusan kekayaan alam dan sumber-sumber kehidupan, dan perjuangan merebut kembali hak atas pengurusan kekayaan alam dan sumber-sumber kehidupan.

Di dalam kerangka pemikiran ekologi politik feminis, pengalaman pribadi perempuan, termasuk apa-apa ataupun hal-hal yang diungkapkannya sebagai sebuah pola komunikasi khas perempuan atau kebiasaan dapat disebut “pengetahuan” (knowledge). Sedangkan relasi antar dua orang perempuan dalam menjalani aktivitas ritual keseharian dan berbagai bentuk keragaman solidaritas antar perempuan merupakan bagian dari “kelembagaan perempuan” (women institusional).

Setelah melihat hasil eksplorasi dari tiga hal tersebut yakni pengetahuan, akses dan kontrol serta kelembagaan perempuan maka kemudian akan dilanjutkan lagi dengan melihat bagaimana relasi gender (hubungan laki-laki dan perempuan), relasi sosial (hubungan kelas sosial) dan relasi kekuasaan akan mempengaruhi proses reproduksi pengetahuan perempuan meliputi ketiga hal diatas dalam pengurusan kekayaan alam dan sumber kehidupan.

Beberapa hal yang menjadi kelebihan dari ekologi poltik feminis sebagai sebuah landasan teoritik dalam melakukan suatu analisa adalah kemampuannya untuk menyediakan kerangka interdisiplin untuk memahami gender, ras, budaya, etnis dan kelas dalam mempengaruhi proses perubahan ekologis dan sumber daya alam. Perempuan juga tidak dianggap sebagai entitas yang homogen, tidak melakukan esensialisasi terhadap perempuan dengan menyetarakan proses opresi (pengekangan/penindasan) terhadap perempuan dengan proses pengrusakan lingkungan oleh pemegang kekuasaan dan pemilik modal. Dalam ekologi politik feminis aspek kelas, etnisitas, usia, seksualitas, status perkawinan, wilayah hidup (desa, kota, pegunungan dll) merupakan aspek penting yang membuat setiap perempuan memiliki keragaman pengalaman, peran, fungsi dan posisi dalam hubungan sosial dan lingkungannya.

Tiga pendekatan utama yang membangun ekologi politik feminist menurut Jon Schubart (Ester Lianawati, 2009) adalah: pendekatan pascastrukturalis, gender dan hak kepemilikan dan hak guna, ketiga hal tersebut juga saling melengkapi satu sama lainnya. Pascastruturalis, yang dimaksudkan Schubart dalam pascastrukturalis ini terutama adalah pendekatan dekonstruktif yang mempertanyakan diskursus predominan dari perubahan dan kebijakan lingkungan. Mengutip Escobar (1996), analisis postruktural adalah analisis produksi realita sosial yang meliputi analisis representasi fakta sosial yang tidak terpisahkan dari apa yang umumnya disebut realita material. Elemen lain yang ditekankan dalam pendekatan pascastrukturalis adalah pengkonstruksian realita lingkungan dengan menggunakan diskursus ilmiah. Suatu wilayah terkonstruksi menjadi berbahaya atau perlu dilindungi, menurut Schubart merupakan hasil dari pendefinisian oleh diskursus ilmiah. Masyarakat akan mempersepsikan resiko lingkungan akan menjadi nyata tidak lama lagi dan tindakan mereka berdampak pada lingkungan, terutama akan bergantung pada agenda politik dan liputan media. Menurut Harrison dan Burgess (1994), hal ini terjadi misalkan ketika alam digambarkan sebagai korban tak berdosa dari keserakahan manusia.

Gender, analisis gender dalam menganalisis konsep manusia dan lingkungan dikategorikan yang melakukan dekonstruksi definisi interaksi antara manusia dengan alam. Gender dipilih Schubart karena merupakan diskursus akademis yang menonjol yang didasarkan pada latar belakang feminisme. Goldman and Schurman (2000) juga meyakini bahwa gender adalah tema penting bagi para peneliti ekologi politik. Mereka berpendapat gender dapat mempertajam relasi alam-masyarakat dan oleh karena itu fundamental untuk memahami akses sumber daya dan degradasi lingkungan. Gender dalam ekologi politik feminis diambil dari dua arus pemikiran yaitu konsep gender dan lingkungan, dan ekofeminisme (Steinman, 1998). Gender dan lingkungan mengintegrasikan dan mempromosikan perempuan sebagai pemeran utama dalam program pembangunan lingkungan. Diane Rocheleau, Barbara Thomas-Slayter, dan Esther Wangari (1996) berpendapat bahwa ekologi politik feminis berusaha mengatasi kekakuan dan esensialisme dari konsep gender sebelumnya dan membangun analisis pada identitas dan perbedaan. Ekologi politik feminis melihat perubahan lingkungan dari kaca mata gender. Ekologi politik feminis berusaha mengidentifikasikan peluang dan kendala yang mempertajam perilaku penggunaan lahan yang tergenderkan. Menurut Jackson (2005), penekanannya bukan pada generalisasi mengenai perempuan dan alam, melainkan pada level realitas lokal.

Ekologi politik feminis tidak memandang perbedaan gender dalam pengaruh lingkungan secara biologis (biologically-rooted). Gender berasal dari konstruksi sosial yang bervariasi, bergantung pada budaya, kelas, ras, dan lokasi geografis, dan berubah sepanjang waktu antara individu dan masyarakat. Atau dalam pandangan Rocheleau, gender berperan sebagai variabel kritis yang mempertajam akses dan kontrol sumber data. Berinteraksi dengan kelas (Park, 1992), etnis (Parajuli 1998; Hansis 1998), kasta, ras, dan budaya, gender mempertajam proses perubahan ekologis, perjuangan perempuan dan laki-laki untuk mempertahankan kehidupan berbasis ekologis, dan prospek dari setiap komunitas untuk bertumbuh secara berkelanjutan. Tiga penyelidikan utama yang dikaji ekologi politik feminis dalam pendekatan gender ini adalah (a) pengetahuan bergender, yaitu ilmu pengetahuan untuk bertahan hidup (science of survival), yang digunakan perempuan untuk mempertahankan dan melindungi lingkungan yang sehat, (b) hak dan kewajiban lingkungan yang berperspektif gender (gendered environmental rights and responsibilities), termasuk di dalamnya adalah properti, sumber daya, ruang, dan hak hukum serta hak adat yang ‘bergender’, dan (c) politik lingkungan dan kegiatan aktivis di akar rumput yang berperspektif gender (gendered environmental politics and grassroots activism).

Pendekatan hak kepemilikan dan hak guna, dalam konteks ekologi politik, adalah penting untuk menyadari bahwa sumber daya alam tidak hanya terbatas pada benda-benda yang aksesnya tak terbatas. Pengertian sumber daya alam bukanlah benda-benda yang terbuka terhadap semua orang, melainkan bahwa mereka diatur oleh rules of common property (Johnson, 2004). Hak menggunakan dan kepemilikan yang terinstitusionalisasi ini disebut dengan entitlements. Individu dapat memilikinya sebagai pemberian/anugerah (endowments) yang kemudian dapat diubah menjadi ‘entitlements‘.  Endowments merupakan hasil negosiasi di antara institusi dan pelaku sosial. Menurut Leach et al, stratifikasi sosial, distribusi properti, dan hak penggunaan yang tidak setara membuat tidak mungkin untuk memaksakan strategi manajemen sumber daya yang bersifat tunggal pada komunitas lokal. Ekologi politik memaknai lingkungan alam sebagai ruang untuk manusia dapat beraksi, namun pada saat yang sama, dimodifikasi oleh aksi tersebut. Penelitian yang dilakukan Leach et al memperlihatkan bagaimana institusi formal dan informal menentukan distribusi kepemilikan yang senantiasa berubah (ever-changing) yang dimiliki pelaku-pelaku sosial.

Pendekatan ekologi politik feminis yang berpusat pada hak ini sebenarnya masih terkait dengan pendekatan gender di atas. Khususnya dalam hal hak dan kewajiban yang berperspektif gender. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya pemisahan akses terhadap sumber daya alam berdasarkan gender. Perempuan dan laki-laki sering membedakan hak dan kewajibannya dalam produksi, menciptakan dan memelihara lingkungan biofisik yang sehat, serta hak dan kewajiban mereka untuk menentukan kualitas hidup dan sifat alami lingkungan hidup. Pemisahan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan juga terjadi dalam aspek ruang. Contohnya wilayah akses dan kendali laki-laki dan perempuan sering dipisah antara ruang publik dan privat. Dalam hal ini nantinya akan terkait bahwa bukan hanya pemisahan akses terhadap sumber daya alam, melainkan juga dalam hal mendapatkan dan mengelola sumber daya tersebut. Hak kepemilikan dan hak guna laki-laki sering diasosiasikan dengan de jure, yakni sah berdasarkan yurisprudensi. Sedangkan perempuan lebih diasosiasikan dengan hak atas sumber daya alam de facto, yakni hanya berdasarkan praktik kebiasaan. Menurut Rocheleau et al, hal ini akan berimplikasi besar pada relativitas kekuatan dan keamanan hak berdasarkan gender.

Dengan tiga pendekatan utama tersebut, ekologi politik feminis telah berhasil melihat permasalahan lingkungan dengan lebih komprehensif. Khususnya penempatan gender sebagai salah satu analisis utama telah membuka pandangan yang lebih luas untuk melihat opresi terhadap perempuan. Lebih jauh lagi adalah analisis akses dan kontrol yang berperspektif gender juga telah membuat studi ini dapat melihat lebih dalam akar permasalahan yang terjadi. Konteks lokalitas yang dikaji juga telah membawa keunikan permasalahan masing-masing daerah, yang tidak ditangkap oleh studi-studi sebelumnya.

Hasil Temuan Ekologi Politik Feminis dalam Realitas Pengetahuan Perempuan

  1. A. Ekologi Politik Bergender

Laki-laki dan perempuan dalam memberi tanggapan terhadap krisis ekologi (perubahan iklim, cara tanam, dll) berbeda kepentingan. Kepentingan perempuan terhadap lingkungannya secara keseluruhan (produksi, reproduksi sosial, seksualitas/tubuh, kelembagaan sosial) bertujuan untuk “survival” keluarga dan komunitas. Karena kepentingan perempuan terfokus untuk keluarga dan komunitas maka perempuan kehilangan hak atas otonomi dirinya. Dan sebaliknya perempuan dibebani oleh tanggungjawab untuk keberlangsungan sumber daya alam dan sosial.

  1. B. Identitas Perempuan

Hilangnya otonomi perempuan dalam sumber daya alam dan sosialnya terjadi karena relasi kekuasaan perempuan sub ordinat didalam dominasi laki-laki. Hal ini berdampak terhadap pengambilan keputusan, akses dan kontrol atas kepemilikan (kolektif maupun pribadi) sumber daya alam dan sosial. Identitas perempuan dibentuk oleh masyarakat, menjadi “subordinat” di dalam kolektifnya. Kolektif disini mengacu pada satuan kelas sosial, satuan etnisitas, satuan fam/marga, dll. Realitas pengetahuan perempuan ditentukan oleh identitasnya tersebut sehingga peran-peran dirinya dalam kolektif adalah sebagai bentuk upaya survival kolektif. Akan tetapi bentuk survival kolektif ini tidak diakui baik dalam teori maupun prakteknya.

Perangkat Analisa

Tabel 1. Pengetahuan Survival Perempuan (analisis kepentingan perempuan dari perspektif ekologi politik)

Jenis2 Pengetahuan Relasi Kuasa Hak Tanggung Jawab Ketegangan Corak Survival
Tubuh/Seksualitas -siapa pengambil keputusan atas tubuh perempuan -adakah otonomi atas tubuh perempuan, yakni akses dan kontrol secara defakto dan deyure, perlindungan atas tubuh, pemeliharaan alat-alat reproduksi perempuan -apakah jenis-jenis tanggungjawab perempuan? Mencakup mencari dan mengelola sumber daya alam untuk kebutuhan rumah tangga -apakah jenis ketegangan yang terjadi, sebagai benturan relasi kuasa terhadap tubuh perempuan, antara hak dan tanggung jawab -bagaimana perempuan beradaptasi terhadap ketegangan tersebut
Sistem Produksi -siapa pengambil keputusan dalam sistem produksi -adakah otonomi perempuan dalam sistem produksi yakni akses dan kontrol secara defakto dan deyure, perlindungan atas tubuh, pemeliharaan alat-alat reproduksi perempuan -apakah jenis-jenis tanggungjawab perempuan? Mencakup mencari dan mengelola sumber daya alam untuk kebutuhan rumah tangga -apakah jenis ketegangan yang terjadi, sebagai benturan relasi kuasa terhadap sistem produksi, antara hak dan tanggung jawab -bagaimana perempuan beradaptasi terhadap ketegangan tersebut
Sistem Reproduksi Sosial -siapa pengambil keputusan atas sistem reproduksi sosial -adakah otonomi atas sistem reproduksi sosial, yakni akses dan kontrol secara defakto dan deyure, perlindungan atas tubuh, pemeliharaan alat-alat reproduksi perempuan -apakah jenis-jenis tanggungjawab perempuan? Mencakup mencari dan mengelola sumber daya alam untuk kebutuhan rumah tangga -apakah jenis ketegangan yang terjadi, sebagai benturan relasi kuasa terhadap sistem reproduksi sosial, antara hak dan tanggung jawab -bagaimana perempuan beradaptasi terhadap ketegangan tersebut
Kelembagaan Sosial -siapa pengambil keputusan atas kelembagaan sosial -adakah otonomi atas kelembagaan sosial, yakni akses dan kontrol secara defakto dan deyure, perlindungan atas tubuh, pemeliharaan alat-alat reproduksi perempuan apakah jenis-jenis tanggungjawab perempuan? Mencakup mencari dan mengelola sumber daya alam untuk kebutuhan rumah tangga -apakah jenis ketegangan yang terjadi, sebagai benturan relasi kuasa terhadap kelembagaan sosial, antara hak dan tanggung jawab -bagaimana perempuan beradaptasi terhadap ketegangan tersebut

Tabel 2. Analisis Kelembagaan Sosial

Jenis Kelembagaan Partisipasi Kepemimpinan Corak Aksi Kolektif
-bagaimana perempuan menghimpun diri dalam kolektif komunitas? -seberapa besar perempuan terlibat dalam kolektif komunitas tersebut? Apakah perempuan mempunyai kolektif perempuan tersendiri atau bergabung dalam kolektif komunitas? -adakah kepemimpinan perempuan di dalam kolektif komunitas atau kolektif perempuan? -bagaimana bentuk aksi kolektif komunitas dan perempuan?ketika berhadapan dengan konflik SDA, krisis SDA,dan didalam komunitas sendiri.

 

Acuan Penyusunan Kebijakan Adil Gender dan Sumber Daya Alam

Kebijakan yang adil gender merupakan upaya untuk memunculkan hak perempuan (yang dihilangkan) terhadap akses dan kontrol sumber daya alam. Realitas aktualnya, perempuan sangat dibebani tanggungjawab untuk survival (mempertahankan keberlangsungan) sumber daya alam. Hak perempuan untuk memiliki akses dan kontrol sumber daya alam meliputi pengambilan keputusan untuk memanfaatkan sumber daya alam guna keberlangsungan/survival atas tubuh/seksualitas, sistem produksi, sistem reproduksi sosial dan kepemimpinan dalam kelembagaan sosial. Untuk memunculkan hak perempuan diperlukan prasyarat adanya ruang sosial yang kondusif untuk mengemukakan pendapat (suara) yang dihilangkan baik secara de fakto maupun de yure.

Harus diciptakan sistem dan mekanisme yang memastikan adanya kesempatan perempuan menduduki posisi strategis dalam kelembagaan sosial dan menentukan jenis-jenis kerja pilihannya. Harus diciptakan program untuk melembagakan sistem dan mekanisme adil gender dalam wadah seperti keluarga, dan organisasi komunitas disertai sarana pendukungnya yang meliputi pendidikan dan sistem informasi. Untuk memunculkan hak perempuan terhadap sumber daya alam diimplementasikan dengan metode “cultural action” (membongkar relasi kuasa di dalam sistem pengetahuan serta membangun otonomi pribadi perempuan dengan sumber daya alam). Selain semua hal tersebut diatas, yang juga harus diperkuat adalah melibatkan seluruh stake holder yang ada seperti pemerintah baik di lokal maupun nasional, organisasi lainnya dll.

Perangkat Penyusunan Adil Gender

Pemanfaatan SDA Pengambilan Keputusan Sarana pendukung Metode
  Tubuh Sistem Produksi Sistem Reproduksi Sosial Kelembagaan Sosial    
Pengetahuan Pendidikan dan informasi bahwa perempuan dapat menentukan keputusan otonom mengenai pemanfaatan SDA untuk pemeliharaan tubuh. Contoh: penggunaan temu lawak, kunyit dan tanaman lainnya untuk kesehatan tubuh. Pendidikan dan informasi bahwa perempuan mempunyai keputusan yang otonom untuk menentukan pilihan-pilihan dalam sistem produksi di tengah  krisis SDA (penghancuran dan kelangkaan SDA) Pendidikan dan informasi bahwa perempuan mempunyai otonomi untuk menentukan (keputusan) cara survival (mempertahankan keberlangsungan) SDA dan sumberdaya sosial (pemenuhan kebutuhan pokok pangan, pengasuhan dan pendidikan anak, pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, memelihara tradisi sosial dalam berhubungan dengan sumberdaya alam, dll. Pendidikan dan informasi bahwa perempuan mempunyai keputusan otonom untuk berpartisipasi dan memberikan kepemimpinan dalam kelembgaan sosial. Pendidikan dan sistem informasi Cultural Action
Hak dan tanggungjawab  Kedaulatan atas tubuh perempuan untuk tidak dirusak oleh proses eksploitasi terhadap SDA Hak atas kepemilikan dan penggunaan SDA dan hak untuk memperoleh produk dan aset SDA Hak atas penggunaan SDA untuk pemenuhan proses reproduksi sosial Hak untuk berpartisipasi dan memberikan kepemimpinan untuk mempertahankan keberlangsungan SDA Ruang sosial yang menciptakan mekanisme perempuan dapat berpendapat untuk menerima atau menolak keputusan pemerintah, pemilik modal, suami/anggota keluarga laki-laki yang mensubordinasinya, terhadap pemanfaatan SDA Cultural Action
kelembagaan Sosial Sistem dan mekanisme dalam kelembagaab sosial yang memastikan kedaulatan atas tubuh perempuan untuk tidak dihancurkan oleh eksploitasi SDA Sistem dan mekanisme dalam kelembagaan sosial yang memastikan perempuan mempunyai hak atas kepemilikan dan penggunaan SDA dan hak untuk memperoleh produk dan aset Sistem dan mekanisme dalam kelembagaan sosial yang memastikan perempuan mempunyai hak atas penggunaan SDA untuk pemenuhan kebutuhan reproduksi sosial Sistem dan mekanisme yang memastikan perempuan berpartisipasi dan memberikan kepemimpinannya dalam keluarga, organisasi komunitas, NGO, untuk memperjuangkan keberlangsungan SDA Keluarga dan organisasi Cultural Action

Penutup

Dengan ekologi politik feminis sebagai sebuah unit analisis, maka ketika kita mengkaji hubungan antara lingkungan, gender, ekonomi, politik, sosial, budaya dll maka kita akan menemukan realita dari pengetahuan perempuan yang tidak ternilai dan tajam. Sehingga akan menjadi sebuah landasan yang tepat dalam proses pengambilan keputusan. Unit analisis ini juga berkembang sebagai reaksi terhadap restrukturisasi ekonomi, lingkungan, dan budaya, pada level global dan lokal. Cramer (2005) mengingatkan bahwa peneliti yang menggunakan ekologi politik feminis harus tetap dapat melihat macro wood untuk micro trees. Maksudnya adalah menggunakan analisis kebijakan yang lebih luas untuk menganalisis level lokal.()

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s