BAB V: PENENTUAN KEBIJAKAN PENGUPAHAN

BAB V

PENENTUAN KEBIJAKAN PENGUPAHAN

 

              Melihat hasil regresi yang dilakukan dimana menunjukkan bahwa PDRB, KHM dan IHK secara bersama-sama mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap UMP, namun bila dianalisis secara parsial ternyata variabel PDRB tidak signifikan mempengaruhi UMP, dan tidak pula sejalan dengan hipotesis diawal yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara PDRB dengan UMP. Secara perhitungan ekonomi, hal tersebut bisa saja terjadi karena ketiga variabel independen tersebut terhadap UMP bukanlah merupakan hubungan kausalitas atau sebab akibat, akan tetapi menjadi faktor pertimbang bukan penentu yang mutlak.

Ketika ketiga variabel tersebut bukan faktor penentu yang mutlak maka faktor lain apakah yang menjadi penentu dalam pengambilan kebijakan pengupahan di Indonesia selama ini? Dari wawancara mendalam yang dilakukan kepada anggota Dewan Pengupahan Jakarta, akademisi, perwakilan serikat buruh, lembaga advokasi perburuhan dan hasil-hasil penelitian dan tulisan serupa maka dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana penentuan kebijakan pengupahan yang terjadi selama ini di Indonesia sehingga melahirkan baik UMP, UMK maupun UM Kabupaten dan bagaimana strateginya agar terjadi perubahan dalam penentuan kebijakan pengupahan menuju upah layak di Indonesia.

5.1. Dewan Pengupahan

Dalam penetapan upah minimum, institusi yang paling berperan adalah Dewan Pengupahan yang berfungsi merumuskan besaran upah minimum yang menjadi dasar penetapan upah minimum oleh Kepala Daerah. Dewan Pengupahan adalah sebuah lembaga nonstruktural yang bersifat tripartit yang bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam menetapkan upah minimum dan menerapkan sistem pengupahan serta menyiapkan bahan perumusan sistem pengupahan. Dewan ini terdiri atas tripartit dengan model keterwakilan berimbang yang melakukan perundingan setiap tahun untuk menetapkan besaran nilai upah minimum. Dasar utama untuk mendapatkan angka usulan kenaikan upah minimum adalah survei harga pasar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM).

Setia (2000), pada tahun 2000, Dewan Pengupahan mengalami perubahan yang cukup signifikan, baik dari komposisi keanggotaan maupun mekanisme penetapan upahnya. Hal tersebut berkaitan dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah dan kebebasan berserikat. Keanggotaan Dewan (Penelitian) Pengupahan terdahulu (DPPN/DPPD) didominasi oleh unsur pemerintah yang berasal dari berbagai instansi. Buruh hanya diwakili oleh satu serikat buruh, yaitu SPSI, sedangkan asosiasi pengusaha diwakili oleh APINDO. Model komposisi yang didominasi oleh unsur pemerintah itu membuat Dewan Pengupahan tidak lebih sebagai alat kontrol pemerintah terhadap ketentuan upah minimum agar sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kebijakan upah rendah untuk menarik investor. Dampak hal tersebut adalah besaran upah minimum yang dihasilkan oleh DPPN/D lebih mendukung kebijakan tersebut daripada memperhatikan perbaikan kondisi buruh. Dominasi pemerintah dalam DPPN/D semakin diperkuat oleh kewenangan penetapan upah minimum yang dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja sehingga pembentukan DPPN/D merupakan legalisasi intervensi pemerintah terhadap ketentuan upah minimum agar sesuai dengan kepentingannya.

Akan tetapi walaupun secara komposisi Dewan Pengupahan telah mengalami perubahan, tetapi mengenai cara kerjanya tidak terlalu mengalami perubahan mendasar, masih menggunakan paradigma lama (Wirahyoso, 2002).

Saat ini Dewan Pengupahan menggunakan model komposisi keterwakilan secara berimbang. Masing-masing unsur tripartit mempunyai jumlah wakil yang sama dalam Dewan Pengupahan. Bertambahnya jumlah perwakilan serikat buruh dalam Dewan Pengupahan berkaitan dengan diratifikasinya Konvensi ILO 87/98 tentang Kebebasan Berserikat. Hanya serikat buruh yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Provinsi yang bisa menjadi anggota Dewan Pengupahan; semakin banyak jumlah serikat buruh yang terdaftar akan semakin banyak pula jumlah perwakilan serikat buruh di Dewan Pengupahan. Bertambahnya jumlah perwakilan serikat buruh tersebut akan diiringi dengan bertambahnya jumlah perwakilan pengusaha dan pemerintah sehingga komposisi keterwakilan yang ada tetap berimbang. Perubahan ini memberikan peluang bagi buruh untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan di Dewan Pengupahan sehingga buruh bisa memanfaatkan Dewan Pengupahan untuk memperjuangkan perbaikan kondisinya.

Perubahan lainnya terjadi pada mekanisme penetapan upah. Berdasarkan Keputusan Menteri No. 226/2000, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) melimpahkan kewenangan penetapan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota kepada gubernur. Pelimpahan tersebut merupakan aktualisasi dari kebijakan otonomi daerah. Jika dilihat dari dimensi pelayanan publik yang terdesentralisasi pada tingkat lokal, pemerintah sebagai pelayan publik akan semakin dekat dengan masyarakat sekaligus mampu memahami dan menyerap aspirasi serta kepentingan masyarakat lokal sebagai subyek layanan. Hal itu sebenarnya bisa memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk membuat suatu kebijakan tanpa bergantung pada pemerintah pusat dan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat lokal (Ida, 2000). Dengan kata lain, gubernur dapat menetapkan upah sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat yang hasilnya diharapkan lebih sesuai dengan kondisi riil yang ada.

Kondisi saat ini, buruh masih merasa tidak puas terhadap rumusan yang dihasilkan oleh Dewan Pengupahan karena kriteria upah minimum yang diberlakukan dianggap tidak sesuai dengan kondisi riil buruh. Demikian pula halnya dengan pengusaha yang merasa keberatan dengan kenaikan upah saat ini. Permasalahan tersebut seharusnya tidak perlu muncul jika proses pembahasan upah minimum di Dewan Pengupahan yang melibatkan pengusaha, pekerja, dan pemerintah dirancang untuk mengatasi masalah pengupahan, bukan untuk mengakomodasi kepentingan tertentu.

5.2. Mekanisme dan Proses Lahirnya Upah Minimum di Dewan Pengupahan

Hasil pengamatan terhadap proses pembahasan upah minimum di Dewan Pengupahan tingkat provinsi menunjukkan bahwa semua proses yang berjalan tampaknya berlangsung secara “demokratis” dan sesuai dengan tata laksana kerja Dewan Pengupahan. Semua unsur yang tergabung dalam Dewan Pengupahan mempunyai kesempatan yang sama dalam menyampaikan aspirasi. Wakil serikat buruh menggunakan kesempatan tersebut untuk bernegosiasi mengenai besaran upah minimum yang dikehendakinya dengan wakil pengusaha dan pemerintah. Namun, pada akhirnya buruh tetap merasa tidak puas dengan keputusan yang dihasilkan oleh Dewan Pengupahan karena meskipun wakil serikat buruh dapat menyampaikan aspirasinya secara terbuka, ternyata aspirasi tersebut tidak terakomodasikan ke dalam hasil keputusan Dewan Pengupahan.

Buruh harus menghadapi suatu strategi yang dapat menghambat keikutsertaannya dalam pengambilan keputusan. Mekanisme voting, di satu sisi, dapat menjadi salah satu alat perjuangan buruh untuk memasukkan kepentingannya tetapi, di sisi lain, dapat merugikan buruh. Jika semua pihak yang ada di Dewan Pengupahan memainkan perannya masing-masing, sementara pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dan mediator antara buruh dan pengusaha, maka buruh dihadapkan pada sesuatu yang adil. Hal ini pun harus ditunjang dengan kemampuan negosiasi yang baik agar buruh dapat mengimbangi kapasitas yang dimiliki oleh pihak pengusaha. Namun, jika pemerintah berkepentingan untuk lebih berpihak kepada pemegang modal, yaitu pengusaha, maka buruh akan sulit memperjuangkan kepentingannya karena harus berhadapan dengan aliansi antara pengusaha dan pemerintah.

Keberpihakan pemerintah kepada kepentingan investasi ternyata masih membayangi pengambilan keputusan di Dewan Pengupahan Daerah (DPD). Hal ini tampak dari besaran rumusan upah minimum yang dihasilkan oleh DPD yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh. Selain itu, peran buruh dalam menempati posisi kunci juga amat rendah. Hal tersebut tampak dari struktur organisasi DPD, yang terdiri dari beberapa komisi, di antaranya adalah komisi survei upah dan kebutuhan hidup minimum yang diketuai oleh unsur pemerintah dan komisi penetapan upah yang diketuai oleh unsur pengusaha. Kedua komisi tersebut mempunyai peran yang sangat penting dalam merumuskan besaran upah minimum. Posisi kunci hanya diduduki oleh pelaku yang mempunyai sumber daya manusia yang kuat, baik dari segi kemampuan negosiasi maupun pengetahuan. Posisi kunci juga bisa dimanfaatkan untuk memasukkan kepentingan-kepentingan tertentu.

Wakil serikat buruh tidak dapat menduduki posisi kunci karena mereka tidak memenuhi kualifikasi tersebut. Kemampuan negosiasi dan pengetahuan tentang keadaan perekonomian secara makro dan tentang kemampuan perusahaan yang dimiliki buruh masih rendah. Oleh sebab itu, argumen yang dibangun seringkali dengan mudah dipatahkan oleh pihak lain, baik pengusaha maupun pemerintah. Selain itu, kurangnya koordinasi di antara wakil serikat buruh dan kurangnya kemampuan buruh dalam melakukan koordinasi dengan pihak lain semakin mendorong terjadinya hal tersebut. Namun, masih ada hal lain, meskipun kemampuan negosiasi dan pengetahuan buruh sudah cukup baik dan mampu mengimbangi unsur lainnya, jika masih saja terjadi aliansi antara pihak pemerintah dan pengusaha, maka posisi buruh akan tetap lemah.

Transparansi dari pihak pengusaha mengenai kemampuan perusahaannya sangat diperlukan. Apabila buruh mengetahui kondisi perusahaannya, maka tuntutan kenaikan upah akan disesuaikan dengan keadaan perusahaannya. Selain itu, pihak buruh harus dapat memberikan insentif yang menguntungkan bagi perusahaan, misalnya melalui peningkatan produktivitas. Kenaikan upah yang tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas malah akan membuat daya saing semakin lemah dan merugikan buruh karena akan membuka peluang pengurangan tenaga kerja. Kesadaran tersebut harus dibangun oleh kedua belah pihak agar tercipta hubungan yang sinergis antara pengusaha dan buruh.

Di era otonomi daerah ini gubernur atau bupati/walikota sebenarnya mempunyai peluang untuk memperbaiki kondisi buruh yang ada di wilayahnya karena mereka bisa lebih mengetahui kemampuan daerah dan juga kemampuan perusahaannya dan dengan demikian dapat menetapkan upah minimum sesuai dengan kemampuan yang ada.

Kelemahan pada proses pembahasan maupun pelaksanaan survei oleh Dewan Pengupahan dapat diimbangi oleh peran quality control dari gubernur atau bupati/walikota. Mereka mempunyai kewenangan untuk menyetujui atau pun tidak menyetujui rumusan yang dihasilkan oleh Dewan Pengupahan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Gubernur atau bupati/walikota dapat menggunakan kewenangannya untuk mengembalikan usulan upah minimum yang diajukan oleh Dewan Pengupahan untuk dirumuskan kembali. Apabila dalam jangka waktu 14 hari tidak mendapat tanggapan, maka gubernur atau bupati/walikota mempunyai kewenangan untuk menetapkan upah minimum.

Pada kenyataannya peran tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal. Yang terjadi adalah gubernur atau bupati/walikota malah menjadi legalisator dari kelemahan-kelemahan yang ada dan hal yang paling dikhawatirkan terbukti bahwa eksekutif bisa membuat perjuangan buruh terhadang. Dengan demikian, meskipun wakil serikat buruh telah mengerahkan kemampuannya dalam proses penambahan upah minimum di Dewan Pengupahan, jika yang menjadi pengambil keputusan lebih aspiratif terhadap kepentingan modal, maka perjuangan buruh tetap tidak sesuai dengan harapan buruh. Hal ini sangat tergantung pada siapa yang menjadi gubernur atau bupati/walikota dan apa kepentingan yang dimilikinya. Apabila eksekutif tidak mempunyai good will untuk memperbaiki kondisi buruh yang ada, maka dengan adanya kebijakan ini malah semakin mempersulit posisi buruh.

Menghadapi kasus di Dewan Pengupahan Daerah, DPRD seharusnya mampu menjalankan peran pengawasan terhadap eksekutif secara optimal. DPRD seharusnya dapat menjalankan fungsinya sejak awal proses penetapan upah minimum dan bukan pada akhir masa pertanggungjawaban eksekutif saja. DPRD selaku pengawas kinerja eksekutif sejauh ini tidak dapat terlalu diharapkan karena perjuangan DPRD sendiri tampaknya hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada eksekutif dan tidak dapat mengintervensi terlalu jauh terhadap kebijakan pengupahan yang ada, karena kewenangannya ada di tangan eksekutif.

Kasus di Dewan Pengupahan DKI Jakarta tahun 2001 adalah sesuatu yang berbeda. Buruh mendapatkan dukungan yang cukup besar dari pemerintah, terlepas dari kepentingan yang dimiliki oleh pemerintah sendiri. Gubernur bersikukuh menetapkan UMP DKI Jakarta sebesar Rp 591.000,00. Menghadapi hal tersebut, pihak pengusaha melakukan berbagai upaya untuk menangguhkan keputusan UMP melalui PTUN karena kenaikan upah yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pembengkakan biaya produksi, yang kemudian dapat memperkecil marjin keuntungan. Kenaikan upah ini juga seringkali menjadi alasan pengusaha untuk melakukan rasionalisasi. Pada akhirnya yang terkena dampaknya adalah buruh juga (Kompas, 21 Januari 2002). Gugatan penangguhan tersebut dihadapi oleh buruh dengan mengerahkan massanya untuk menuntut diberlakukannya UMP DKI Jakarta 2002. Akhirnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak mengabulkan permohonan pengusaha untuk menunda kenaikan upah sehingga UMP DKI Jakarta tetap diberlakukan. Hal ini memperlihatkan bahwa intervensi

pemerintah dalam penentuan upah minimum demikian kuat dan keputusan penetapan upah sendiri lebih bersifat politis daripada perhitungan ekonomi, baik dari segi kebutuhan buruhnya maupun kemampuan perusahaannya.

5.3. Memanfaatkan Peluang di Dewan Pengupahan Sebagai Strategi

Memperjuangkan Upah Layak

Menurut Bambang Wirahyoso, Ketua DPD F.SP-TSK Jawa Barat, secara prinsip keberadaan Dewan Pengupahan yang merupakan lembaga triprtit tetap masih diperlukan, akan tetapi sebaiknya Dewan Pengupahan lebih diarahkan kepada hal-hal yang menyangkut kebijakan ketenagakerjaan secara makro, yakni upah minimum sebagai jaring pengaman (safety net) guna memberikan perlindungan dan jaminan minimal bagi para pekerja terhadap kemungkinan sewenang-wenang dari kalangan pengusaha.

Masih menurutnya lagi, keberadaan lembaga tripartit juga merupakan  sebuah forum komunikasi dan konsultasi antara SP/SB, pemerintah, dan asosiasi pengusaha dalam rangka memecahkan masalah ketenagakerjaan/perburuhan yang termasuk dalam pengawasannya, agar tercipta ketenangan berusaha dan ketenangan bekerja. Untuk itu Wirahyoso mengusulkan penamaan Dewan Pengupahan diganti menjadi Dewan Pengkajian dan Penetapan Upah Minimum. Peranan dan fungsinya sebetas menetapkan kebijakan upah minimum berdasarkan sektor jenis industri secara makro guna mencerminkan rasa keadilan dan objektivitas. Jadi akan terwujud kebijakan upah minimum sebagai jaring pengaman dan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja baru, kemudian lanjutnya sebaiknya upah minimum hanya diberlakukan pada perusahaan yang belum/tidak memiliki organisasi SB/SP, sedangkan bagi yang telah ada SP/SB-nya, besarnya upah minimum sebagai upah terendah ditentukan berdasarkan kesepakatan bipartit dan kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dan pastinya tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Ini akan juga membantu untuk mengatur sistem pengupahan diperusahaan yang selama ini bermasalah dengan adanya upah sundulan.

Dengan hal tersebut, menurutnya akan menciptakan sebuah sistem/struktur pengupahan yang adil dan mendorong produktivitas tenaga kerja, karena pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja lebih lama, apalagi telah berkeluarga, harus secara proporsional mendapatkan upah dan kesejahteraan yang lebih baik demi masa depannya dan keluarganya.

Hampir senada dengan yang diungkapkan diatas, Ketua Umum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Rekson Silaban mengusulkan mekanisme pengupahan yang baru, yakni dengan tiga cara, pertama upah minimum sebagai jaring pengaman (ditetapkan tripartit). Ini adalah upah terendah yang diterima buruh lajang, bekerja kurang dari satu tahun. Ini merupakan bentuk upah proteksi, tanggung jawab negara terhadap warganya, yang ditetapkan ditiap propinsi/kota/kabupaten. Kedua, penetapan upah secara bipartit (dirundingkan antara SB dan pengusaha) yang dituangkan dalam PKB, misal:

- Bila margin keuntungan 10 % maka upah naik 10 %.

- Bila rugi 10 %, maka upah bisa tidak naik, atau bisa turun. Tetapi tidak boleh di

bawah Upah Minimum yang ditetapkan Dewan Pengupahan Regional.

a. Dewan Pengupahan Regional (bertugas merumuskan upah sebagai jaring pengaman di tingkat propinsi, melakukan survey)

Komposisi dewan pengupahan : bisa unsur tripartit atau tripartit plus, atau lembaga pengupahan independen.

Upah ini meliputi untuk ; sektor informal, buruh lepas, PRT, perusahaan dengan buruh diatas 10 (sepuluh) orang.

b.  Dewan Pengupahan Nasional (merumuskan kebijakan dan sistem pengupahan nasional, perubahan komponen upah, skala upah, mengumumkan upah jaring pengaman yang dibuat propinsi).

Komposisi dewan pengupahannya, yakni kelembagaan tripartit plus

c.  Periode Penetapan Upah dilakukan 2 tahun sekali (sesuai dengan periode PKB).

     Ketiga, upah secara individual (khusus untuk profesional atau konsultan). Yakni, pengupahan individual ditetapkan sendiri antara seorang buruh dengan managemen .

Sedangkan dari sisi pengusaha menyatakan bahwa selama ini ketentuan upah minimum memberatkan mereka, sebab disaat yang sama penentuan upah minimum menyamaratakan produktivitas semua perusahaan yang berada di satu kabupaten/kota. Padahal kemampuan satu perusahaan berbeda dengan perusahaan lain.  Ketua APINDO, Djimanto, dikutip dari Tabloid Lembur, menyatakan bahwa UMP memberatkan APINDO, karena UMP dapat menjadi dampak berganda (multiplier effect) secara vertikal maupun horisontal bahkan sampai ke pos kewajiban (liability) dalam neraca perusahaan untuk pencadangan kompensasi PHK berdasarkan besaran upah terakhir. Disisi lain hal ini mendorong maraknya pekerja PKWT dan outsourcing yang keamanan kerjanya amat rentan. Solusi yang dia (APINDO) tawarkan yaitu melalui konsep upah yang adil, yang mengakomodasi keseimbangan kepastian kerja (job security), kepastian pendapatan (income security) dan jaminan sosial (social security) bagi semua manusia yang terlibat dalam perusahaan baik yang berstatus buruh, pengusaha maupun pemilik perusahaan.

Hasanuddin Rachman, Ketua APINDO untuk Hubungan Industrial dan Advokasi, dalam makalahnya menyatakan, peranan dasar dari upah minimum, yakni: pertama, memberikan perlindungan bagi sejumlah kecil pekerja dan buruh berpenghasilan rendah yang dianggap rentan dalam pasar kerja, kedua, Menjamin pembayaran upah yang dianggap wajar, yang tidak terbatas pada kategori pembayaran upah terendah, ketiga, memberikan perlindungan dasar pada struktur upah sehingga merupakan jaring pengaman terhadap upah yang terlalu rendah, dan keempat, sebagai instrumen kebijakan makro ekonomis untuk mencapai tujuan nasional berupa pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, serta pemerataan penghasilan.

Rachman (2005), melanjutkan bahwa UMP DKI Jakarta dijadikan sebagai barometer dalam menetapkan UMP daerah lain, dan ia mengemukakan bahwa kenaikan UMR/UMP rata-rata 5 tahun terakhir lebih kurang 35 %, dan itu telah melampaui kenaikan produktivitas. Kenaikan UMR/UMP DKI Jakarta 5 tahun terakhir sebesar 38,1 %, dengan tingkat inflasi rata-rata 8,7 % dan pertumbuhan ekonomi 4,1 %. Hal ini sangat berpotensi mengurangi kesempatan kerja dan memperburuk kondisi ekonomi makro, serta skan memperlambat perbaikan / pemulihan ekonomi. Jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, maka kenaikan UMP yang tinggi pada beberapa tahun terakhir justru terjadi saat pertumbuhan ekonomi lambat. Hal ini juga tidak diiringi dengan perbaikan yang berarti terhadap tingkat produktivitas. Sehingga akan muncul dampak negatif terhadap penciptaan lapangan kerja dan daya saing Indonesia terutama pada sektor industri padat karya.

Untuk itu APINDO merekomendasikan dalam hal kebijakan penetapan besaran upah, yakni: pertama, besar upah harus selalu dikaitkan dengan produktivitas. Kedua, besarnya kenaikan upah disesuaikan dengan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, semestinya Upah Minimum adalah batas bawah upah di pasar tenaga kerja. Idealnya Upah Minimum dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak. Apabila terjadi ketidaksesuaian tingkat hidup layak dengan pertumbuhan ekonomi maka diperlukan fleksibilitas untuk menjamin perluasan lapangan kerja. Keempat, Upah Minimum ditentukan oleh perundingan Bipartit di Plant-level. Data menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan membayar UMP berbeda. Harus dihindari bahwa penetapan UMP menguntungkan perusahaan besar dan merugikan perusahaan skala kecil dan sektor informal. Kelima, Upah Minimum ditentukan dalam kurun waktu tidak terlalu pendek (2 ~ 3 tahunan), dan keenam, reformasi Dewan Pengupahan. Dalam menangani kebijakan pengupahan, perlu diseimbangkannya dengan pertimbangan kepentingan umum yang lebih luas, disamping tetap harus memperhatikan semua kepentingan pekerja dan pemberi kerja. Karena Upah Minimum ditentukan di level Plant maka Dewan Pengupahan tugasnya memberikan kriteria pokok yang wajib dijadikan acuan dalam menentukan Upah Minimum.

Dari sisi pemerintah lebih banyak menyoroti masalah pengawasan. Pengawasan atas pelaksanaan upah minimum ini dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang berada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten/Kota maupun Propinsi. Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mengawasi dan menegakkan hukum ketenagakerjaan. Pengawasan dilakukan terkait pelaksanaan upah minimum termasuk juga struktur skala upah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muji Handaya, Direktur Pengawasan dan Norma K3 Depnakertrans, seperti yang di kutip di Tabloid Lembur, edisi Desember 2009, menurutnya akar permasalahan upah minimum adalah kebijakan upah minimum yang tidak bisa diimplementasikan di lapangan, maksudnya: aturan yang terkait tentang upah minimum bertentangan antara satu dengan yang lainnya, sehingga sulit melakukan penegakan hukum. Sesuai aturan, upah minimum ditetapkan oleh Gubernur melalui surat keputusan, otomatis pengusaha harus mengikuti, bahkan pelanggaran terhadap aturan ini merupakan kejahatan, namun anehnya adalagi peraturan yang menyatakan jika perusahaan tidak mampu, boleh mengajukan penangguhan, inikan aneh, udah minimum, kok boleh tidak mampu. Jadi menurutnya, pemerintah juga memberikan andil dalam kejahatan upah ini, ini menyulitkan karena kita terjebak dalam regulasi upah minimum yang nyatanya kebijakan itu tidak bisa dijalankan dilapangan.

Kesulitan pengawasan dalam melakukan penegakan hukum terkait upah minimum adalah kebijakan otonomi daerah. Pengawas terkadang sulit melakukan penegakan hukum di daerah karena menjadi persoalan politis, sementara itu pengawasan di tingkat pusat tidak bisa banyak berperan langsung, sementara tidak semua pengawas di daerah memperoleh pendidikan yang sama. Salah satu upaya mengatasi lemahnya peran pengawas ini, sejak tahun 2006 Depnakertrans mendorong lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengawasan ketenagakerjaan, Perpres ini bertujuan untuk mengkoordinasikan kembali pengawas di daerah dengan pusat, sehingga pengawas pusat bisa mendampingi pengawas daerah menjalankan tugasnya, ini akan membangun kembali fondasi sistem pengawasan yang lemah terkait personil, proses kerja, budaya kerja dan sistem informasi.

5.4. Upah Layak yang Diperjuangkan

              Menurut penelitian yang dilakukan AKATIGA, konsep upah layak muncul untuk menjembatani perdebatan yang selalu muncul terkait persoalan upah minimum buruh di Indonesia, jika dari buruh, permasalahannya adalah upah minimum tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sedangkan dari pengusaha menyatakan bahwa kenaikan upah minimum setiap tahun cukup memberatkan. Defenisi upah layak mengacu pada upah untuk seorang pekerja dengan jam kerja standar yang dapat memenuhi kebutuhan hidup layak dan memberikan kemampuan menabung. Untuk Indonesia, jam kerja standar adalah 40 jam per minggu.

Sedangkan defenisi kebutuhan hidup layak versi Permenaker 17/VIII/2005 adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak, baik secara fisik, non fisik, dan sosial untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Versi sebuah penelitian yang dilakukan AKATIGA, defenisi kebutuhan hidup layak mengacu pada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi agar seorang pekerja dan keluarganya dapat hidup layak dan mampu mereproduksi kembali tenaganya sehingga menjadi lebih produktif.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa upah pokok dan tunjangan tetap (upah riil) dan upah riil ditambah tunjangan tidak tetap dan lembur (upah total), adalah:

Upah pokok rata-rata               Rp.    833.475,-

Upah riil rata-rata                     Rp.    883.300,-

Upah total rata-rata                  Rp. 1.090.253,-

Tunjangan tidak tetap plus lembur menyumbang rata-rata 24,1% terhadap rata-rata upah total. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa pengeluaran rill buruh di kabupaten selalu lebih tinggi bagi buruh dengan atau tanpa tanggungan dibandingkan dengan upah riil dan UMK (Upah Minimum Kabupaten). Rata-rata upah total hanya mampu membayar 74,3% rata-rata pengeluaran riil dan UMK hanya mampu membayar 62,4% rata-rata pengeluaran riil buruh.

Rata-rata upah pokok yang diterima buruh lebih rendah dari UMK. UMK terpenuhi setelah ditambah dengan berbagai tunjangan dan lembur. Sekalipun demikian, nilai rata-rata upah total yang diterima oleh buruh masih lebih rendah daripada nilai rata-rata pengeluaran riil perbulan, yakni sebesar Rp. 1.467.896,-. Penelitian ini juga telah menghitung bahwa nilai rata-rata nasional Kebutuhan Hidup Layak untuk buruh lajang (membiayai diri sendiri) adalah Rp. 2.451.460,- dan nilai rata-rata nasional Kebutuhan Hidup Layak adalah Rp. 4.066.433,-.

Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa penghasilan total buruh dan upah minimum tidak akan pernah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, buruh melakukan beberapa strategi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, antara lain dengan melakukan pekerjaan sampingan, menggabungkan upah yang diterimanya dengan pendapatan anggota keluarga lainnya sebagai pendapatan rumah tangga, melakukan pembelian barantg-barang dengan sistem kredit, dan melakukan penghematan dengan mengurangi kualitas dan atau kuantitas barang yang dikonsumsi, atau tidak membelinya sama sekali, berhemat, lingkaran hutang yang tak putus, menanti THR, mengandalkan bantuan keluarga, koperasi, mengandalkan solidaritas teman.

Hasil penelitian ini kemudian menunjukkan tingkat upah minimum tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup layak buruh dan masih jauh dari pengeluaran riil buruh yang disesuaikan dengan tingkat upah yang diterima. Selain rendahnya daya beli upah minimum terhadap kebutuhan hidup, survei ini juga membuktikan bahwa upah minimum memang dijadikan patokan pengupahan oleh pengusaha atau telah dijadikan upah maksimum. Upah minimum tidak lagi diberikan kepada buruh dengan masa kerja di bawah satu tahun akan tetapi diberikan kepada semua buruh dengan masa kerja hingga belasan tahun. Persoalan ini perlu dicermati baik oleh serikat, pengusaha, maupun pemerintah karena membawa implikasi luas terhadap kinerja industri dan tenaga kerja secara keseluruhan.

Ketidakmampuan upah minimum untuk memenuhi kebutuhan hidup layak menyiratkan beberapa hal yang secara langsung menyentuh kepentingan buruh, pengusaha, dan pemerintah sekaligus. Dari sisi buruh, rendahnya daya beli upah minimum terhadap kebutuhan hidup menyebabkan buruh harus melakukan penghematan dan hidup dalam lingkaran hutang. Buruh yang hidup dalam kondisi sedemikian dapat dipastikan akan berpengaruh terhadap kinerja dan produktivasnya. Kinerja dan produktivitas buruh yang rendah adalah kepentingan langsung pengusaha yang akan mempengaruhi juga kinerja dan produktivitas perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi daya saing perusahaan. Secara agregat produktivitas dan daya saing perusahaan yang rendah mencerminkan daya saing nasional yang juga rendah. Dalam kerangka itu maka peningkatan produktivitas buruh perlu dilakukan melalui perbaikan upah, dan konsep upah layak merupakan gagasan untuk memperbaiki upah yang dapat meningkatkan produktivitas. Salah satu komponen untuk memenuhi kebutuhan hidup layak adalah upah. Komponen lainnya adalah jaminan sosial yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan dan menjamin aksesnya bagi pekerja. Ini berarti pemenuhan kebutuhan hidup layak bukan hanya tanggung jawab pengusaha melainkan memerlukan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Di dalam kaitannya dengan konsep upah layak maka nilai kebutuhan hidup layak bukanlah nilai upah layak. Dalam konsep upah layak, yang ditawarkan adalah sebuah konsep upah yang memperhatikan kepentingan buruh dan pengusaha serta membagi tanggung jawab antara pemerintah dan pengusaha. Di dalam konsep ini peran serikat buruh adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja anggota sehingga dapat memiliki argumen yang kuat apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan upah layak.

Indonesia sebenarnya sudah memiliki gagasan awal konsepsi upah layak melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.17 Tahun 2005 yang menetapkan komponen kebutuhan hidup layak yang akan dipenuhi secara bertahap. Penahapan yang dinyatakan dalam peraturan tersebut dapat dipercepat dan dijadikan dasar untuk mematangkan pengonsepan upah layak. Indonesia juga telah memiliki Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional – SJSN yang akan efektif berlaku bulan Oktober 2009. Undang-undang ini merupakan perwujudan dari kewajiban pemerintah terhadap warga negaranya. Dalam dua tahun terakhir beberapa serikat buruh di Indonesia aktif terlibat dalam penyempurnaan undang-undang tersebut serta mengusulkan berbagai langkah untuk mendorong pelaksanaan undang-undang yang efektif. Kedua peraturan tersebut dapat saling melengkapi untuk dijadikan dasar dalam mewujudkan konsep upah layak.

Dari sisi pekerja melihat memang tingkat kesejahteraan tidak semata-mata diukur dari besarnya upah/gaji yang mereka terima, namun juga harus memperhatikan misalnya asrama dan transportasi, jaminan kesehatan, pendidikan bagi anak, serta jaminan hari tua. Kesejmpatan untuk mengikuti pelatihan juga harus semakin dibuka karena hal ini dapat menambah wawasan atau ilmu yang tentunya akan meningkatkan kemampuan para pekerja.

Memang dirasakan dalam membuat kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan pekerja, pihak perusahaan jarang atau bahkan tidak melibatkan pekerja, akibatnya, kebijakan tersebut tidak terlalu dirasakan manfaatnya bagi para pekerja. Dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja, kebijakan yang diambil perusahaan dan dibenarkan oleh para pekerja yakni besarnya upah memperhatikan UMP yang berlaku, kenaikan upah setiap tahun dan pemberian jaminan kesehatan. Bagi para pekerja, pemberian berbagai fasilitas dari perusahaan akan memacu mereka untuk lebih berprestasi agar insentif yang diterima akan semakin besar.

Meskipun kenaikan upah diberikan setiap tahun, namun besarnya kenaikan tidak sepadan dengan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok, sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja. Namun secara umum kondisi sosial ekonomi para pekerja pada umumnya ditingkat menengah ke bawah. Hal ini disebabkan karena pendapatan yang mereka peroleh tidak sepenuhnya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dimana harga-harga barang semakin mahal. Ketidakcukupan upah/gaji yang diterima guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari diatasi dengan mencari penghasilan tambahan (seperti ojek), mencari pinjaman uang ke perusahaan tempat bekerja atau dibantu oleh anggota rumah tangga yang lain yang bekerja (seperti istri menjadi buruh cuci-setrika).

Sedangkan menurut pengusaha, untuk meningkatkan kesejahteraan buruh mereka telah pula melakukan pemberikan fasilitas kepada pekerjanya, tapi memang diakui masih berbeda-beda, tergantung pada kemampuan perusahaan. Jenis fasilitas yang diberikan dapat berupa tunjangan/jaminan kesehatan, asuransi tenaga kerja, transportasi, perumahan/asrama, Tunjangan Hari Raya (THR), dan lain-lain. Secara umum, tunjangan yang diberikan oleh perusahaan terhadap seluruh pekerja adalah THR yang berupa gaji satu bulan, dan Jamsostek. Sedangkan untuk tunjangan penggantian biaya berobat rawat jalan/inap, asrama atau bantuan sewa rumah, transportasi antar jemput, pemberian fasilitas pendidikan beasiswa bagi anak, pelatihan peningkatan skill bagi pekerja dll semuanya tergantung dari kemampuan perusahaan. Berbagai fasilitas yang diberikan perusahaan terhadap pekerjanya bertujuan untuk meningkatkan produkstivitas kerja para pekerjanya yang nantinya diharapkan berimbas pada peningkatan kinerja perusahaan.

Selain itu pemberian berbagai fasilitas pada para pekerja juga diharapkan akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja. Dengan meningkatnya kesejahteraan pekerja, diharapkan tidak ada atau akan mengurangi tuntutan pekerja kepada perusahaan terkait dengan tuntutan kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP) yang sering dilakukan dalam bentuk demonstrasi.

Perusahaan kategori menengah besar (UMB) sudah lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja dalam bentuk kenaikan upah setiap, memperhatikan besaran UMP sebagai standar pemberian upah, memberikan berbagai fasilitas serta memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan pekerja, namun berbagai fasilitas tersebut tidak dapat diberikan oleh pengusaha kategori menengah kecil, kondisi keuangan yang naik turun menyebabkan terkadang mereka lebih fokus pada bagaimana perusahaannya ataupun usahanya bisa bertahan.

Ada juga perusahaan yang memberikan upah/gaji berdasarkan sistem Merit atau sistem prestasi kerja, besarnya upah berkorelasi positif dengan besarnya tanggungjawab pekerja.

Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, pengusaha melakukan beberapa cara, antara lain: menaikkan upah/gaji, memberikan jaminan dan tunjangan seperti Jamsostek serta memberikan insentif atau bonus atas pencapaian kinerja mereka. Bagi perusahaan, pemberian segala fasilitas tersebut akan memacu tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan produksi perusahaan, sementara bagi pekerja akan memotivasi mereka untuk berkompetisi secara sehat dalam mencetak prestasi kerja.

Endang Sunarto, Pengurus Pusat SPN (Serikat Pekerja Nasional) yang juga anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta menyebutkan: Permenakertrans tahun 2005 harus sudah dievaluasi dan disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. Karena hasil penelitian kami menemukan ada 163 jenis kebutuhan riil yang harus dikonsumsi tiap bulan oleh buruh.

Masih menurut Endang Sunarto, yang dikutip dari Tabloid Lembur edisi September 2009, hasil ini sekaligus juga rekomendasi untuk merevisi Permenakertrans 2005, kami menambahkan komponen aneka kebutuhan, didalamnya dimasukkan kebutuhan sosial kemasyarakatan buruh yakni untuk pembayaran pulsa telepon, iuran kampung, sumbangan hajatan, iuran serikat buruh, iuran sampah, dll.

Tabel 5.1 Kebutuhan Hidup Layak versi Permenaker dan Survei

No

Kebutuhan Hidup Layak versi Permenaker No. 17 tahun 2005

Kebutuhan Hidup Layak versi Survei dan FGD

1 Makanan dan Minuman 11 komponen, 16 jenis Makanan dan Minuman 11 komponen, 27 jenis
2 Sandang 9 komponen, 12 jenis Sandang 20 komponen, 29 jenis
3 Perumahan 19 komponen, 23 jenis Perumahan 48 komponen, 54 jenis
4 Pendidikan 1 komponen, 1 jenis Pendidikan 7 komponen, 10 jenis
5 Kesehatan 3 komponen, 9 jenis Kesehatan 21 komponen, 22 jenis
6 Transportasi 1 komponen, 1 jenis Transportasi 5 komponen, 8 jenis
7 - - Aneka Kebutuhan 7 komponen, 10 jenis
8 Rekreasi dan Tabungan 2 komponen, 2 jenis Rekreasi dan Tabungan 3 komponen, 3 jenis

Sumber: Tabloid Lembur, edisi September 2009

Menurut Indrasari Tjandraningsih, peneliti AKATIGA, dikutip dari Tabloid Lembur, diluar komponen baru ini, yang lainnya memang masih mengacu pada Permenakertrans 2005, tapi banyak kami tambahkan, misal pada komponen pendidikan, ditambahkan antara lain biaya paket buku dan pembelian alat tulis, komponen kesehatan ditambahkan obat-obatan P3K, dan biaya dokter, begitu juga pada televisi dan komponen perumahan. Bukan hanya menambah jenis kebutuhan, melainkan juga kualitas kebutuhanpun diperbaiki. Rekening listrik dari 450 watt menjadi 900 watt, sewa kamar perbulan menjadi cicil rumah tipe 27/Rumah Sederhana Sehat per bulan. Jadi menurutnya, penelitian ini bukan semata-mata bicara besaran upah, namun lebih pada perbaikan konsep pengupahan di Indonesia.

Seharusnya kebijakan upah minimum juga mengakomodir penentuan besaran upah sesuai dengan jumlah tanggungan buruh. Penghitungannya adalah komponen makanan dan minuman dikali 2 untuk buruh dengan jumlah tanggungan 1 orang (atau disebut K1), dan dikali 3 untuk tanggungan 2 (K2), dan dikali 4 untuk tanggungan 3 atau lebih (K3).

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

             Data yang dikumpulkan yakni 28 (dua puluh delapan) propinsi di Indonesia  minus Propinsi Riau, Kepulauan Riau, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Papua Barat. Data yang diambil yakni Upah Minimum Propinsi (UMP), Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), Indeks Harga Konsumen (IHK) dan PDRB dalam periode 2001 – 2008.

4.1  Deskripsi Variabel

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini baik variabel terikat maupun variabel bebas, maka dilakukan terlebih dahulu analisis secara statistik deskriptif  yang mencakup nilai rata-rata (mean), standar deviasi, dan nilai ekstrim (nilai maksimum dan minimum). Berikut ini rangkuman data statistik deskriptif dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini seperti yang ditunjukan pada Tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif dari Variabel Penelitian

Stat

UMP

PDRB

KHM

IHK

Mean

503269.3

5.53e+07

563354.1

367.3973

Median

467000

2.12e+07

520415.5

359.5

Maximum

1180000

3.54e+08

1475035

657

Minimum

175214

1911043

181682

91

Std. Dev

192388

7.87e+07

212061.2

105.0374

Skewness

0.6518669

2.086284

0.9393071

0.1831441

Kurtosis

2.882656

6.309851

4.43534

2.669194

Sumber: hasil olahan sendiri

Dari hasil statistik deskriptif dapat dilihat besaran nilai rata-rata, nilai tengah, nilai maksimum dan minimum dari UMP, PDRB, KHM, dan IHK. Nilai rata-rata hitung (mean) UMP sebesar Rp.503.269,-, PDRB sebesar Rp.55,3 Triliyun,-, KHM sebesar Rp.563.354,- dan IHK sebesar 367,4. Untuk nilai tengah (median) UMP sebesar Rp.467.000,-, PDRB Rp.21,2 triliyun, KHM Rp.520.415,- dan IHK 359,5.

 

 

 

Gambar 4.1 Grafik KHM dan UMP 28 Propinsi di Indonesia (2001-2008)

Sumber: Olahan sendiri

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2001-2008, untuk 28 propinsi di Indonesia, secara umum terlihat bahwa Upah Minimum Propinsi umumnya lebih rendah dari Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Artinya selama ini bagi para pekerja (buruh) di Indonesia, upah yang mereka terima bahkan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Hal ini semakin miris mengingat yang dihitung oleh upah minimum adalah buruh lajang dengan masa kerja dibawah satu tahun. Artinya upah yang tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup minimum tersebut terpaksa tetap diambil oleh buruh bahkan bagi yang telah memiliki keluarga (istri dan anak) dengan masa kerja bahkan diatas puluhan tahun. Tentu hal tersebut sangat menyedihkan bagi kehidupan para buruh dimasa mendatang, terutama bagi anak-anak mereka mengingat biaya hidup dan sekolah yang akan semakin mahal. Untuk itu sangat dibutuhkan campur tangan pemerintah dalam menangani masalah upah ini agar kondisi hidup para pekerja (buruh) menjadi lebih baik, produktivitas pekerja juga meningkat dan usaha di Indonesia lebih kondusif dan terus berkembang.

4.2  Analisis UMP dan KHM Propinsi

Gambar 4.2 Grafik KHM dan UMP Propinsi Aceh

Sumber: Olahan sendiri

            Untuk Sumatera, dari data yang diperoleh Propinsi Nangro Aceh Darussalam (NAD) adalah propinsi yang besaran KHM dan UMP-nya tertinggi di  Sumatera (minus Riau dan Kepulauan Riau), padahal kita mengetahui bahwa daerah yang banyak industrinya adalah di Sumatera Utara dan Batam. Hal ini bisa saja terjadi mengingat NAD adalah propinsi yang terletak dipaling ujung utara Sumatera sehingga aksesibilitasnya kurang memadai ditambah lagi dengan cukup tertutupnya daerah ini karena merupakan bekas Daerah Operasi Militer (DOM). Hal-hal tersebut mengakibatkan mahalnya biaya hidup di NAD. Ditambah lagi industri yang terdapat disana adalah industri minyak dan gas, sehingga memang secara nominal upah yang diterima buruh-buruhnya lebih tinggi dibanding industri lainnya. Untuk tahun 2008, UMPnya bahkan sudah bisa diatas KHM.

Gambar 4.3 Grafik KHM dan UMP Propinsi Lampung

Sumber: Olahan sendiri

            Propinsi Lampung, walaupun menjadi propinsi yang paling dekat dengan Jawa, namun tidak serta merta membuat UMP di propinsi ini terdongkrak naik, bahkan UMP Lampung adalah yang terkecil di Sumatera. Dari gambar diatas kita lihat bahwa UMPnya selalu berada di bawah KHM, baru pada tahun 2008  UMPnya mengalami peningkatan yang baik, sehingga bisa diatas KHM. Sedangkan untuk upah rill, dapat dilihat bahwa peningkatannya sangat kecil, hal tersebut terjadi karena tingkat inflasi yang juga tinggi.

Gambar 4.4 Grafik KHM dan UMP DKI Jakarta

Sumber: Olahan sendiri

Jakarta sebagai ibukota negara, pusat perputaran uang di Indonesia, mempunyai tingkat kebutuhan hidup yang sangat tinggi. Upah yang didapat para buruh di wilayah Jabodetabek merupakan yang paling tinggi di Pulau Jawa, tetapi besarnya selalu berada di bawah kebutuhan hidup minimum, kecuali pada tahun 2002.

Gambar 4.5 Grafik KHM dan UMP Jawa Timur

Sumber: Olahan sendiri

            Jawa Timur merupakan provinsi dengan tingkat KHM dan UMP terendah di Pulau Jawa, karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Industri hanya terpusat di seputar Surabaya. Upah yang diterima buruh di Jawa Timur hampir selalu berada di bawah KHM, kecuali pada tahun 2004 dan 2005 yang sedikit di atas KHM.

Gambar 4.6 Grafik KHM dan UMP Kalimantan Timur

             Sumber: Olahan sendiri

Provinsi Kalimantan Timur mempunyai besaran KHM dan UMP tertinggi di Pulau Kalimantan, mengingat daerah ini kaya sumber minyak dan gas serta batubara. Upah yang diterima para buruh selalu berada di bawah KHM, kecuali pada tahun 2006 sedikit di atas KHM.

Gambar 4.7 Grafik KHM dan UMP Kalimantan Barat

Sumber: Olahan sendiri

Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan KHM dan UMP terendah di Pulau Kalimantan, karena sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya di sektor pertanian dan kehutanan. Upah yang diterima para buruh selalu jauh di bawah KHM.

Gambar 4.8 Grafik KHM dan UMP Sulawesi Utara

Sumber: Olahan sendiri

            Sebagai provinsi di kawasan timur Indonesia yang relatif jauh dari ibukota, bahkan sebagian daerahnya merupakan pulau-pulau terluar yang berdekatan dengan Filipina, ongkos transportasi yang tinggi menyebabkan kebutuhan hidup minimumnya tertinggi di Pulau Sulawesi. KHM yang tinggi ini dapat diimbangi dengan besaran upah yang hampir selalu berada di atas KHM mulai tahun 2004, setelah sebagian wilayahnya dimekarkan menjadi Provinsi Gorontalo pada 2001, sehingga Sulawesi Utara banyak bertumpu pada industri di seputar Manado dan Bitung.

Gambar 4.9 Grafik KHM dan UMP Sulawesi Tenggara

Sumber: Olahan sendiri

Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai tingkat KHM dan UMP terendah di Pulau Sulawesi, karena daerahnya yang relatif tertinggal. Upah yang diterima para buruh selalu berada di bawah KHM kecuali pada 2001 dan 2008.

Gambar 4.10 Grafik KHM dan UMP Papua

Sumber: Olahan sendiri

            Sebagai provinsi terjauh di Kawasan Timur Indonesia, dan akses darat pulau ini yang sangat minim karena hambatan geografis dan penduduknya yang jarang, membuat harga barang-barang sangat tinggi. Kebutuhan hidup minimum yang tinggi tidak diimbangi dengan besar upah yang hampir selalu berada di bawah KHM, kecuali mulai 2007.

Gambar 4.11 Grafik KHM dan UMP Nusa Tenggara Timur

Sumber: Olahan sendiri

            Dengan kondisi alam yang kering dan kurang subur untuk pertanian, dan tidak berkembangnya industri, provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tingkat kebutuhan hidup yang rendah di Kawasan Timur Indonesia. Upah yang diterima buruh cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sampai dengan 2005, hingga terjadi lonjakan kenaikan kebutuhan hidup pada 2006 akibat dampak kenaikan BBM yang tidak lagi dapat diimbangi dengan UMP.

4.3 Uji Multikollinearitas

Tabel 4.2 Hasil Estimasi Uji Multicollinearity Regresi Linear

      

PDRB

KHM

IHK

PDRB

1.0000

KHM

-0.0061

1.0000

IHK

0.0373

0.6302

1.0000

Sumber: hasil olahan sendiri

            Dari tabel tersebut dapat dilihat antara KHM dan PDRB angkanya -0,0061, antara IHK dan PDRB 0,0373 dan antara IHK dengan KHM angkanya 0,632. artinya angka yang semakin mendekati nilai 1 antar variabelnya mempunyai hubungan antar variabel bebas yang lebih kuat. Dilihat dari hasil tersebut maka pada persamaan ini memang tidak mengandung multikolinearitas atau tidak ada hubungan antar variabel bebasnya, karena masih dibawah 0,8, tidak terlalu serius.

Tabel 4.3 Hasil Estimasi Uji Multicollinearity Regresi Log Nat

      

LnPDRB

LnKHM

LnIHK

LnPDRB

1.0000

LnKHM

-0.0536

1.0000

LnIHK

0.1090

0.5947

1.0000

Sumber: hasil olahan sendiri

            Dari tabel tersebut dapat dilihat antara LnKHM dan LnPDRB angkanya -0,0536, antara LnIHK dan LnPDRB 0,1090 dan antara LnIHK dengan LnKHM angkanya 0,5947. Artinya angka yang semakin mendekati nilai 1 antar variabelnya mempunyai hubungan antar variabel bebas yang lebih kuat. Dilihat dari hasil tersebut maka pada persamaan ini memang tidak mengandung multikolinearitas atau tidak ada hubungan antar variabel bebasnya, karena masih dibawah 0,8, tidak terlalu serius.

 

 

4.4 Hasil Estimasi dengan Regresi Linear

Tabel 4.4 Hasil Estimasi Terhadap Upah Minimum Propinsi Regresi Linear

Variabel PLS Fixed Effect Random Effect
Constanta -48757.95

(22406.39)***

-100878.7

(18328.79)***

-107422.8

(20792.46)***

PDRB 0.0000635

(0.0000764)

-0.0007285

(0.0003298)

-0.0000849

(0.0001547)

KHM 0.5826192

(0.0364971)***

0.293812

(0.0377991)***

0.3604604

(0.0368513)***

IHK 599.6087

(73.73446)***

1303.535

(78.0946)***

1122.277

(74.45326)***

Jumlah Observasi 224 224 224

F-statistic

0.7857

268.83***

0.9173

713.44***

0.7337
Autokorelasi Test:

F-statistic

Prob

4.253***

0.0489

4.253***

0.0489

4.253***

0.0489

Heteroskedastisitas Test:

F-statistic

Prob

247.66***

0.0000

***): signifikan pada 1 persen

Jadi dengan menggunakan regresi linear didapatkan hasil bahwa fixed effect lebih baik dibanding random effect, akan tetapi dipenelitian ini yang dicari bukanlah model terbaiknya tapi bagaimana persamaan regresi bisa menggambarkan bagaimana hubungan antara variabel yang mempengaruhi Upah Minimum Propinsi di Indonesia. Dari tabel-tabel diatas, kita mendapatkan persamaan:

UMP =  -100878.70.0007285 PDRBruto + 0.293812 KHM+ 1303.535

(18328.79)  (0.0003298)                    (0.0377991)         (78.0946)

               IHK

Dari persamaan tersebut kita mendapatkan bahwa jika KHM naik 1 unit satuan maka UMP akan naik 0,3 unit satuan. Karena satuannya sama yakni dalam ratus ribu, maka bisa dikatakan jika KHM naik Rp. 100.000,-, UMP hanya mengalami kenaikan 0,3nya, yakni Rp. 30.000,-. Dengan demikian hal ini menggambarkan bahwa  jika dilihat dari besaran Upah Minimum Propinsi maka tidak akan mampu memberikan kesejahteraan bagi para pekerja, minimal untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya dengan asusmsi variabel yang lain bersifat tetap.

4.5 Uji Chow Test

Tabel 4.5 Hasil Uji Chow Test

Model F-statistik Probabilitas rho
Fixed Effect 16.40*** 0.0000 0.82298779

***): signifikan pada 1 persen

4.6 Uji Hausman Test

Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman Test

Model Chi2 Probabilitas
Random Effect 66.76*** 0.0000

***): signifikan pada 1 persen

4.7 Uji LM Test

Tabel 4.7 Hasil Uji LM Test

Model Chi2 Probabilitas
Random Effect 201.18*** 0.0000

***): signifikan pada 1 persen

4.8 Hasil Estimasi dengan Regresi Logaritma Natural

Tabel 4.8 Hasil Estimasi Terhadap Upah Minimum Propinsi Regresi Log Nat

Variabel PLS Fixed Effect Random Effect
Constanta 2.062517

(0.4113919)***

3.134104

(1.330923)***

2.062517

(0.4113919)***

LnPDRB 0.9212298

(0.0183893)

0.0075951

(0.0930541)

0.0212298

(0.0183893)

LnKHM 0.4857279

(0.0398316)***

0.3140075

(0.0421056)***

0.4857279

(0.0398316)***

LnIHK 0.722188

(0.0527433)***

0.9649575

(0.0603266)***

0.722188

(0.0527433)***

Jumlah Observasi 224 224 224

F-statistic

0.9418 0.9472

1153.03***

0.9418
Autokorelasi Test:

F-statistic

Prob

2.264

0.1440

2.264

0.1440

2.264

0.1440

Heteroskedastisitas Test:

F-statistic

Prob

1313.58

0.0000***

***): signifikan pada 1 persen

Berdasarkan tabel 11 diatas, hasil estimasi dengan menggunakan logaritma natural dengan fixed effect menunjukkan bahwa variabel PDRB, KHM dan IHK memberikan pengaruh terhadap UMP selama kurun waktu 2001-2008. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0.9472 yang berarti secara keseluruhan variabel bebas dalam persamaan tersebut mampu menjelaskan variasi UMP sebesar 94,72% selama periode pengamatan, sedangkan sisanya 5,28% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam persamaan tersebut.

Juga dapat dilihat hasil estimasi dengan menggunakan logaritma natural dengan random effect menunjukkan bahwa variabel PDRB, KHM dan IHK memberikan pengaruh terhadap UMP selama kurun waktu 2001-2008. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0.9418 yang berarti secara keseluruhan variabel bebas dalam persamaan tersebut mampu menjelaskan variasi UMP sebesar 94,18% selama periode pengamatan, sedangkan sisanya 5,82% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam persamaan tersebut.

Jadi model persamaan regresi Upah Minimum Propinsi di Indonesia yang menggunakan Logaritma Natural (Ln)sebagai berikut:

LnUMP=  3.134104 + 0.0075951 LnPDRB + 0.3140075 LnKHM +

                 (1.330923)  (0.0930541)                  (0.0421056)

0.9649575 LnIHK

(0.0603266)

Dari model persamaan regresi Upah Minimum Propinsi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor Produk Domestik Bruto (PDRB), Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) dan Indeks Harga Konsumen (IHK). Dari nilai koefisien masing-masing variabel diketahui besarnya persentase pengaruh variabel tersebut. Dengan asumsi variabel input lainnya tetap, maka: PDRB: setiap peningkatan 1% PDRB propinsi maka akan menyebabkan kenaikan Upah Minimum Propinsi sebesar 0.0075951 %. KHM: setiap peningkatan 1% KHM propinsi maka akan menyebabkan kenaikan UMP sebesar 0,3140075 % . IHK: setiap peningkatan IHK propinsi sebesar 1% maka menyebabkan kenaikan UMP di propinsi sebesar 0.9649575 %.

Jika dianalisis secara parsial dari masing-masing variabel bebasnya ternyata tidak seluruh variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap UMP selama kurun waktu 2001 – 2008 yaitu variabel PDRB, sedangkan  KHM dan IHK mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik..

Berdasarkan hasil estimasi diatas, variabel LnPDRB memiliki tanda positif sebesar 0.0075951, hal ini dapat menjelaskan bahwa PDRB berkontribusi positif tapi tidak signifikan pengaruhnya secara statistik sebesar 0.0075951 % terhadap UMP. Dengan demikian dapat diartikan apabila PDRB naik 1%, maka akan berdampak menaikkan UMP sebesar 0.0075951 %. Hasil empiris ini sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara PDRB dengan UMP. Hanya saja ternyata pengaruhnya tidak signifikan secara statistik dan sangat kecil. Hal ini dapat saja terjadi karena pada periode pengamatan yakni tahun 2001-2008, Indonesia mengalami krisis dan stagnasi ekonomi, jika kita melihat kenyataan di lapangan, misal untuk Papua, PDRBnya kecil akan tetapi UMPnya tinggi, artinya memang PDRB bukanlah faktor utama yang menentukan.

Untuk variabel KHM memiliki tanda koefisien regresi yang positif sebesar 0.3140075, hal ini dapat menjelaskan bahwa KHM berpengaruh positif dan signifikan secara statistik sebesar 0.3140075 terhadap UMP. Ini dapat diartikan apabila KHM naik sebesar 1%, maka menyebabkan meningkatnya UMP sebesar 0.3140075 %. Hasil temuan ini sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara KHM dengan UMP.

Sementara untuk variabel IHK memiliki tanda koefisien regresi yang positif sebesar 0.9649575, hal ini dapat menjelaskan bahwa IHK berpengaruh positif dan signifikan secara statistik sebesar 0.9649575 terhadap UMP. Ini dapat diartikan apabila IHK naik sebesar 1%, maka akan meningkatnya UMP sebesar 0.9649575 %. Dengan demikian hasil temuan ini sejalan dengan hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara IHK dengan UMP.

4.9 Uji Chow Test

Tabel 4.9 Hasil Uji Chow Test

Model F-statistik Probabilitas rho
Fixed Effect 18.67*** 0.0000 0.87473273

***): signifikan pada 1 persen

 

4.10 Uji Hausman Test

Tabel 4.10 Hasil Uji Hausman Test

Model Chi2 Probabilitas
Random Effect 255.27*** 0.0000

***): signifikan pada 1 persen

4.11 Uji LM Test

Tabel 4.11 Hasil Uji LM Test

Model Chi2 Probabilitas
Random Effect 133.20*** 0.0000

***): signifikan pada 1 persen

 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

 

3.1 Teknik Pengumpulan Data

Tahapan metodologi terdiri atas 6 (enam) tahapan, pertama, dengan mengacu kepada teori, kita mengajukan suatu hipotesis atau pertanyaan. Kedua, untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis yang diajukan pada tahap pertama, kita mengajukan model ekonometri yang dapat digunakan untuk mengetes hipotesis kita. Ketiga, setelah modelnya sudah terbangun, parameter dari model tersebut kita estimasi dengan suatu software computer. Keempat, hasil dari estimasi parameter perlu kita verivikasi terlebih dahulu apakah hasilnya sesuai dengan model atau tidak. Kelima, jika dari hasil verivikasi mengatakan model yang telah terestimasi sudah layak, maka model tersebut kita gunakan untuk memprediksi pergerakan atau memprediksi nilai suatu variabel. Keenam, akhirnya, prediksi tersebut dapat kita gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan atau suatu kebijakan. (Nachrowi, 2006).

Dalam melihat hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan upah buruh di Indonesia terutama Upah Minimum Propinsi (UMP) maka data-data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang bersumber pada instansi pemerintah yang telah dipublikasikan dan data yang diolah kembali dari data sekunder yang diterbitkan oleh instansi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS) lembaga pemerintah yang diakui dan mempunyai legalitas dalam menerbitkan data statistik di Indonesia maupun Dinas Tenaga Kerja dan Badan Perencanaan Daerah.

Data-data sekunder yang dikumpulkan disini adalah data-data yang diduga sebagai variabel yang mempunyai pengaruh terhadap penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP) di Indonesia. Dengan menggunakan data panel. Data panel adalah data yang dikumpulkan secara cross section dan diikuti pada periode waktu tertentu. Karena data panel merupakan gabungan dari data cross-section dan data time series, jumlah pengamatan menjadi sangat banyak. Hal ini bisa merupakan keuntungan (data banyak) tetapi  model yang menggunakan data ini menjadi lebih kompleks (parameternya banyak). Maka modelnya ditulis dengan:

Yit = α + βX it + εit ,      i= 1, 2, …..,N ; t= 1, 2, ……,T

Dimana:

N         = banyaknya observasi

T          = banyaknya waktu

N x T   = banyaknya data panel

Metode yang digunakan diperoleh dari prosedur untuk mendapatkan hasil pendugaan parameter yang memiliki sifat tak bias linier terbaik (Best Linear Unbiased Estimator/BLUE). Secara ringkas, sifat BLUE mengandung arti bahwa pendugaan parameter yang dihasilkan akan memiliki varian yang minimum dan tidak berarti pendugaan dari masing-masing sample akan sama dengan populasinya. Metode pendugaan untuk mendapatkan untuk mendapatkan estimasi yang bersifat BLUE mensyaratkan sejumlah asumsi yaitu: (i) hubungan antara variable independent dengan variable dependennya bersifat linier, (ii) variable dependennya adalah non stokastik, (iii) tidak ada hubungan linier antar variable dependen (no multicolinierity), (iv) galat memiliki nilai harapan nol (0), (v) galat memiliki varians yang konstan untuk semua observasi (no heteroscedasticity), (vi) galat ε adalah independent secara statistik (no serial autocorrelation).

Untuk metode analisis datanya menggunakan metode analisis deskriptif, yakni suatu cara analisa langsung dari hasil Stata dan tabel dengan memanfaatkan data-data yang tersedia dalam tabel seperti rata-rata, persentase, elastisitas dan ukuran statistik lainnya.

Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan upah buruh di Indonesia alat analisa yang digunakan adalah Stata versi 8 dengan alat ini didapatkan nilai koefisien parameter masing-masing variabel, nilai R-squere, uji signifikansi baik untuk uji masing-masing variabel (uji t) maupun untuk uji variabel secara keseluruhan (uji F). Dengan Stata juga dapat diketahui ada tidaknya pelanggaran asumsi baik itu heteroskedastisitas, multikolinearitas maupun autokorelasi.

Untuk melihat pengaruh Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), Inflasi (IHK), dan tingkat perkembangan perekonomian (PDRB) di 28 propinsi di Indonesia, maka penulis menggunakan metode analisis regresi berganda (multiple regression) terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Upah Minimum Propinsi (UMP) di (28) dua puluh delapan propinsi di Indonesia.

Pada regersi berganda peubah tak bebas Y (variable dependen). Tergantung kepada dua atau lebih peubah bebas (variable independent). Garis regresi merupakan garis yang menghubungkan rata-rata dstribusi Y dengan seluruh kemungkinan nilai-nilai X. Variabel bebas (X) adalah variabel yang nilainya dapat ditentukan dan ditulis pada ruas kiri persamaan. Variabel terikat (Y) adalah suatu variabel sebagai akibat dari perubah yang terjadi pada variabel bebas (X). untuk menyatakan kuat tidaknya hubungan linear antara X dan Y dapat diukur koefisien korelasi (Coefficient Correlation) atau r. Dan untuk dapat mengetahuinya besarnya sumbangan (pengaruh) dari X terhadap perubah Y dapat dilihat dari koefisien determinasi (Coeffisien of Determination) atau R².

Bentuk persamaan regresi liner berganda adalah sebagai berikut:

Yi=β0 + β1X1i + β2X2i + β3X3i  + ei                       (1)

Bentuk persamaan 1 (satu) diatas dianggap fungsi model merupakan persamaan linear dimana hubungannya bersifat linear berupa garis lurus. Alternatif  persamaan yang mungkin digunakan adalah model Logaritma Natural (Ln)  bentuk persamaan linear yang diasumsikan adalah sebagai berikut:

Ln Yi = β0 + β1LnX1i + β2LnX2i + β3LnX3i + ei     (2)

Persamaan dua (2) menunjukkan hubungan logaritma atau hubungan elastisitas variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat atau sensitifitas variabel bebas terhadap variabel terikat yang menunjukkan persentase pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat).

Dimana:

i     = 1, 2, 3…., n

Yi   = Upah Minimum Propinsi

X1i = Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)

X2i = Indeks Harga Konsumen (IHK)

X3i = Tingkat perkembangan perekonomian (PDRB)

β0   = Intersept

β1, β2, β3, merupakan penduga (koefisien regresi) model persamaan dan e1 adalah besaran yang membuat nilai Y menyimpang dari garis regresinya.

3.2 Metode Estimasi

Didalam teori ekonometri, suatu model yang menyatukan antara data deret waktu (time series) dan data kerat lintang (cross section) menghasilkan data yang disebut pooled data atau data panel atau longitudinal data, sehingga dalam data panel jumlah obsservasi merupakan hasil kali observasi deret waktu (T>1) dengan observasi kerat lintang (N>1).

Adanya keragaman data antar daerah yang begitu besar dalam kualitas SDM dan kinerja ekonomi, maka metode data panel dapat digunakan untuk mengendalikan heterogenitas individu antar-daerah tersebut. Keuntungan menggunakan tekhnik panel data menurut Baltagi (1995) adalah

(1)   Dapat mengendalikan heterogenitas individu;

(2)   Dengan mengkombinasikan observasi berdasarkan deret waktu dan kerat lintang, maka data panel memberikan informasi yang lebih lengkap, bervariasi, kolienaritas antar variabel menjadi berkurang, serta memperbesar derajat kebebasan, sehingga lebih efisien;

(3)   Dapat meneliti karakteristik individu yang mencerminkan dinamika antar-waktu dari masing-masing variabel bebas, sehingga analisis lebih komprehensip dan mencakup hal-hal yang mendekati realitas;

(4)   Data panel dapat digunakan dalam membangun dan menguji model perilaku yang lebih komplek.

Disamping memiliki keuntungan, model data panel juga memiliki beberapa kekurangan (Baltagi, 1995), yaitu:

(1)   Masalah koleksi data dan efisien;

(2)   Kemungkinan distorsi dari kesalahan pengukuran;

(3)   Dimensi seri waktu yang lebih pendek.

Dalam estimasi model data panel terdapat tiga pilihan yang dapat dilakukan yaitu: Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect. Common Effect merupakan tekhnik estimasi data panel yang paling sederhana yaitu dengan cara mengkombinasikan data time series dan cross section dengan metode OLS. Pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu, sehingga intersep dan slope dianggap sama (konstan). Model Common Effect dapat ditulis:

yti = a + bXit + eit

Dimana:            i = 1, 2, …, N (jumlah data kerat lintang atau cross section)

t = 1, 2, …, T (jumlah data runtun waktu atau time series)

Fixed effect sudah memperhatikan keragaman atau heterogenitas individu yakni dengan mengasumsikan bahwa intersep antar kelompok individu berbeda, sedangkan slope-nya dianggap sama. Pengertian Fixed effect didasarkan adanya perbedaan intersep antara individu namun sama antar waktu (time invariant), sedangkan koefisien regresi (slope) dianggap tetap baik antar kelompok individu maupun antar-waktu. Dalam model Fixed effect, generalisasi secara umum sering dilakukan dengan cara memberikan variabel boneka (dummy variable). Tujuannya adalah untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit cross section maupun antar waktu. Model Fixed effect dapat ditulis:

yit = ai + bXit + gi Di + + eit

atau dalam bentuk covariance model dapat ditulis:

yit = ai + bXit + g2W2, + g3W3 + ….. + gN Wn1 + d2 Zi2 + d3 Zi3 + …..+ dT ZIT + ei t

dimana :            Wit = 1 ; untuk unit individu ke i, i = 2, …., N;

Wit = 0 ; lainnya;

Zit = 1 ; untuk periode waktu ke t, t = 2, ….., T;

Zit = 0 ; lainnya.

Keputusan untuk memasukan variabel boneka dalam model efek tetap tak dapat dipungkiri akan menimbulkan konsekuensi, yaitu mengurangi banyaknya derajat kebebasan (degree of freedom), sehingga akan mengurangi efisiensi parameter yang diestimasi. Berkaitan dengan hal ini, dalam model data panel dikenal pendekatan ke tiga yaitu model acak (Random Efect). Dalam Random Efect, parameter-parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu dimasukan kedalam error. Oleh karena inilah, model acak sering juga disebut model komponen error (Error Component Model). diasumsikan pula bahwa error secara individu (Ui) tidak saling berkorelasi, begitu juga dengan error kombinasinya (eit). Model Random Efect dapat situlis:

 yit = a + bXit +Ui + eit

 

Untuk memilih salah satu model estimasi yang dianggap paling tepat dari tiga jenis model data panel, maka perlu dilakukan serangkaian uji, yaitu: (1) Uji F statistik untuk menentukan perlu tidaknya memakai metode estimasi dengan individual effect atau memilih antara common effect vs fixed effect; (2) Uji Lagrange Multiflier (LM) untuk memilih menggunakan struktur heteroskedastik atau homokedastik, atau untuk memilih antara common effect vs random effect; dan (3) Uji Hausman untuk menentukan pilihan metode estimasi antara fixed effect vs random effect.

(1)         Uji F Statistik

Uji F statistik merupakan uji perbedaan dua regresi dalam hal ini regresi data panel dengan asumsi intersep dan slope sama (common effect). Uji ini dilakukan dengan membandingkan residual sum of squares (RSS) dari kedua hasil regresi tersebut. Rumusnya adalah :

Dimana :

RSS1    : residual sum of squares dengan common effect;

RSS2    : residual sum of squares dengan fixed effect;

M         : numerator ( yaitu jumlah restriksi atau pembatasan dalam model common effect atau jumlah kelompok individu dikurangi 1;

(n – k)  : denumerator; n : jumlah observasi; k: jumlah parameter dalam model fixed effect

Hipotesis nolnya adalah intersep dan slope sama (common effect). Nilai statistik hitung hingga akan mengikuti distribusi statistik F dengan derajat bebas (df) sebanyak m untuk numerator dan (n – k) untuk denumerator.

(2) Uji Lagrange Multiflier (LM)

Uji LM digunakan untuk memilih model random effect atau common effect. Uji bisa juga dinamakan uji signifikansi random effect yang dikembangkan oleh Bruesch–Pagan (1980). Uji LM Bruesch–Pagan ini didasarkan pada nilai residual dari metode common effect. Nilai LM dihitung dengan rumus:

Dimana:            n = jumlah individu; T = jumlah periode waktu;

e = residual metode common effect

Hipotesis nolnya adalah intersep dan slope sama (common effect). Uji LM ini didasarkan pada distribusi chi-square dengan degree of freedom sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM statistik lebih besar dari nilai kritis statistik chi-square maka kita menolak hipotesis nol, berarti estimasi yang lebih tepat dari regresi data panel adalah model random effect. Sebaliknya jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai kritis statistik chi-square maka kita menerima hipotesis nol yang berarti model common effect lebih baik digunakan dalam regresi.

(3) Uji Hausman

Untuk menentukan salah satu model diantara dua model fixed effect atau random effect, Hausman (1978) telah mengembangkan suatu uji yang didasarkan pada ide bahwa Least Square Dummy Variable (LSDV) dalam metode Fixed Effect dan Generalized Least Square (GLS) pada Random Effect adalah efisien, sedangkan metode Ordinary Least Square (OLS) tidak efisien, dilain pihak alternatifnya adalah metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Oleh karena itu, hipotesis nolnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Unsur penting untuk uji ini adalah kovarian matrik dari perbedaan vektor

Hasil metode Hausman adalah bahwa perbedaan kovarian dari estimator yang efisien dengan estimator yang tidak efisien adalah nol, sehingga

Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan akan menghasilkan kovarian matriks sebagai berikut:

Selanjutnya mengikuti kriteria Wad, uji Hausman ini akan mengikuti distribusi chi-square sebagai berikut:

Dimana

Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik chi-square dengan degree of freedom sebanyak k, dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya, maka model yang tepat adalah model fixed Effect, sedangkan sebaliknya bila nilai statistik uji Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model Random Effect.

3.3 Uji Asumsi Klasik

Sebagai upaya untuk menghasilkan model yang efisien, fisibel dan konsisten, maka perlu pendeteksian terhadap pelanggaran asumsi model yaitu gangguan antara waktu (time-related disturbance), gangguan antar individu (cross sectional disturbance), dan gangguan akibat keduanya.

(1) Uji Otokerasi

Otokorelasi merupakan hubungan yang terjadi antara galat dari suatu observasi dengan galat observasi lainnya. Otokorelasi biasanya terjadi pada data deret waktu, yaitu apabila galat suatu observasi mempengaruhi galat observasi pada periode berikutnya. Otokorelasi biasanya tidak muncul pada data kerat lintang, karena hanya menunujukan satu titik waktu saja.

Dampak yang ditimbulkan akibat otokorelasi adalah varians dari taksiran OLS akan underestimate, walaupun taksiran OLS tidak bias. Keberadaan otokorelasi dapat dideteksi melalui Durbin Watson Test yang membandingkan nilai DW hitung dengan nilai batas bawah (d1) dan batas atas (du) dari tabel Durbin Watson berdasarkan jumlah observasi dan variabel bebas. Adapun persamaan uji Durbin Watson adalah:

Selang kepercayaan untuk menganalis otokorelasi dibagi menjadi 5 daerah yaitu:

a.       Daerah A, yaitu untuk nilai uji DW < d1 (korelasi positif)

b.      Daerah B, yaitu untuk d1 < nilai uji DW < du (tidak dapat disimpulkan ada atau tidaknya otokorelasi)

c.       Daerah C, yaitu du < nilai uji DW < 4 – du (tidak ada korelasi)

d.      Daerah D, yaitu 4 – du < nilai uji DW < 4 – d1 (tidak dapat disimpulkan ada atau tidaknya otokorelasi)

e.       Daerah E, yaitu 4 – d1 < DW < 4 (korelasi positif)

Masalah otokorelasi dapat diatasi dengan cara memasukan variabel autogressive-nya. Hipotesis yang digunakan dalam menetukan ada atau tidaknya autokorelasi dalam model persamaan regresi adalah sebagai berikut:

Ho : tidak ada autokorelasi

H1 : ada autokorelasi

Akibat dari adanya autokorelasi maka estimasi koefisien regresi tidak berbias, tetapi standar error koefisien regresi terlalu rendah, akibatnya pengujian F dan t menjadi tidak valid (cenderung signifikan).

Untuk membuktikan ada atau tidaknya autokorelasi dalam model persamaan ini maka digunakan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test yang telah disediakan dalam program Stata. Untuk melakukan uji signifikan adanya autokorelasi dapat dilihat dari hasil output Stata.

Jika a > probabilitas, maka tolak Ho pada tingkat kepercayaan 95%

Jika a < probabilitas maka terima Ho pada tingkat kepercayaan 95%.

(2) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi jika varians pengganggu berbeda antar observasi, sehingga tiap-tiap observasi memiliki nilai reliabilitas yang berbeda. Metode estimasi OLS memberikan angka penimbang yang lebih besar pada observasi yang memiliki yang lebih besar dengan maksud meminimalkan jumlah kuadrat dari galat.

Heteroskedastisitas menimbulkan dampak tidak efisiennya proses estimasi, namun hasil estimasi tetap konsisten dan tidak bias. Masalah Heteroskedastisitas menjadikan uji t dan uji F menjadi menyesatkan. Pada umumnya, Heteroskedastisitas terjadi pada data kerang lintang. Untuk menguji ada tidak variasi error yang berpola atau yang disebut dengan heteroskedastisitas, hipotesisnya adalah sebagai berikut:

Ho : Homokedastisitas

H1 : Heteroskedastisitas

Akibat adanya heteroskedastisitas maka nilai koefisien tidak berbias, tetapi varian estimasi koefisien regresi tidak minimal lagi. Akibatnya pengujian F dan t cenderung tidak signifikan, dan ini berarti akan terjadi kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Keberadaan Heteroskedastisitas dapat diuji dengan Park test, Goldfelt-Quandt test, Breusch-Pagan-Godfrey Test, dan White General Heteroscedasticity (Gujarati, 2003).

Untuk membuktikan adanya heteroskedastisitas, jika a > probabilitas, maka tolak Ho; pada tingkat kepercayaan 95% (a 5 %), dan jika a < probabilitas, maka terima Ho; pada tingkat kepercayaan 95% (a 5 %).

(3) Uji Multikolinearitas

Metode estimasi yang menghasilkan pendugaan yang memiliki ciri Best Linier Unbiasedd Estimation (BLUE) mensyaratkan tidak adanya hubungan linear antar variabel independen atau tidak ada koliniaritas jamak. Sebaliknya jika diantara variabel independen memiliki korelasi linier yang tinggi, maka model pendugaan tersebut dikatakan terdapat kolinieritas jamak yang serius. Kolinieritas jamak yang serius akan berdampak pada:

-         kesulitan untuk memisahkan efek suatu variable independent terhadap variable dependen dengan efek dari variable independent yang lain.

-         distribusi parameter regresi menjadi sangat sensitive terhadap korelasi yang terjadi antar variable independent dan galat baku regresi. Kondisi ini muncul dalam bentuk varians dan galat baku parameter yang tinggi yang berdampak pada nilai t statistik menjadi lebih kecil sehingga variable independent tersebut menjadi tidak signifikan pengaruhnya. Pengaruh lebih lanjutnya adalah bahwa koefisien regresi yang dihasilkan tidak mencerminkan nilai sebenarnya dimana sebahagian koefisien cenderung overestimate dan yang lainnya underestimate.

2.      Multikolinearitas adalah hubungan antara variabel bebas, yaitu suatu kondisi adanya korelasi yang kuat antara variabel bebas X1=f (X2) atau X2=f (X3) atau sebaliknya. Untuk menentukan adanya multikolinearitas dapat ditentukan melalui matrik korelasi atau meregresi antar variabel bebas dalam model persamaan. Dalam makalah ini alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan menggunakan hasil output Stata yakni matriks multikolinearitas.

Akibat adanya multikolinearitas ini maka standar error koefisien regresi yang diduga akan besar. Akibatnya nilai uji t menjadi rendah, sehingga variabel yang seharusnya signifikan dapat menjadi tidak signifikan. Lebih jauh lagi, tidak hanya variabel tidak signifikan, tetapi juga mempunyai tanda koefisien yang salah, akibatnya akan bertentangan dengan teori yang melandasinya.

Multikolinearitas muncul jika variabel bebas memiliki korelasi yang tinggi, sehingga sulit memisahkan efek satu variabel bebas terhadap variabel terikat dari efek variabel bebas lainnya.

Indikasi-indikasi terjadinya Multikolinearitas:

  • Jika ditemukan nilai R² yang tinggi dan nilai statistik F yang signifikan tetapi sebagian besar nilai statistik t tidak signifikan.
  • Korelasi sederhana yang relatif tinggi (0,8 atau lebih) antara satu atau lebih pasang variabel bebas. Jika koefisien korelasi kurang dari 0,8 berarti maslah tidak terlalu serius, belum terjadi Multikolinearitas.
  • Regresi bantuan (Auxilary Regression), dengan cara meregresi masing peubah bebas pada peubah bebas lainnya. Apabila nilai R² nya tinggi maka ada indikasi ketergantungan linier yang hampir pasti diantara variabel-variabel bebas.

Dan untuk mengatasinya cukup sederhana yakni mengeluarkan variabel bebas (independen) yang diperkirakan mempunyai korelasi cukup tinggi dengan variabel lain, akan tetapi perlu dipertimbangkan dulu landasan teorinya sebelum mengeluarkan variabel yang mengandung korelasi tersebut. Atau dapat juga dengan mengubah bentuk model dan menambah data atau memilih sampel baru.

3.4 Kerangka Berfikir

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

 2.1. Penelitian Terdahulu

Dari studi pustaka yang dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai Upah Minimum Propinsi, diantaranya studi yang dilakukan oleh Said Iqbal (2006), yang melakukan penelitian mengenai Analisis Pertambahan Jumlah Orang Bekerja dan Kebijakan Pengupahan Di Propinsi DKI Jakarta. Hasil penelitiannya menyebutkan dari empat variabel eksogen yang dianalisis seberapa besar pengaruhnya terhadap jumlah orang yang bekerja di DKI Jakarta, yaitu PDRB, UMP, inflasi dan Kurs Dollar terlihat bahwa hanya dua variabel yang memiliki signifikansi pengaruh pada tingkat kepercayaan 85% (a = 15%), yaitu PDRB dan UMP. PDRB memberikan pengaruh positip sedangkan UMP memberikan pengaruh yang negatif terhadap jumlah orang bekerja. Sehingga peningkatan/penurunan jumlah orang bekerja pada Propinsi DKI Jakarta lebih dipengaruhi oleh dua variabel yaitu PDRB dan UMP. Variabel lainnya seperti inflasi dan kurs Dollar tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada a=15%.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor inflasi dan kurs dollar tidak memberikan signifikansi pengaruh terhadap kenaikan/penurunan jumlah orang bekerja di DKI Jakarta, artinya Pemerintah DKI Jakarta bila ingin menciptakan lapangan kerja bagi penduduk DKI Jakarta dapat dilakukan melalui peningkatan PDRB dan UMP. Namun demikian, besarnya UMP perlu mendapatkan masukan dari dunia usaha untuk dapat mengukur tingkat kemampuan pengusaha dalam memberikan upah bagi pekerja.

Hasil penelitian ini memberikan saran, yakni:

  1. meningkatkan PDRB untuk menambah jumlah orang bekerja
  2. merumuskan nilai tingkat kenaikan upah minimum DKI Jakarta

dari rumusan nilai upah minimum yang akan ditetapkan tersebut, disusunlah kebijakan pengupahan (UMP) DKI Jakarta dengan melihat faktor Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) dan Inflasi.

 

Penetapan UMP selayaknya memang harus mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam membayar sehingga tidak mengganggu iklim investasi dan pengurangan tenaga kerja (PHK). Penetapan UMP yang tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan maka akan terjadi eksternalitas negatif sehingga diperlukan upaya Pemerintah DKI Jakarta yang dikucurkan melalui mekanisme subsidi kepada masyarakat miskin yang memiliki pendapatan sebesar UMP. Pemberian subsidi yang disarankan adalah pada sektor transportasi dan perumahan, karena kedua sektor tersebut pada KHM memiliki kontribusi diatas 30%, pemberian subsidi tersebut dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Kemudian juga ada penelitian yang dilakukan SMERU(2001) mengenai Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Tingkat Upah dan Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah Perkotaan Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor formal di perkotaan. Penerapan kebijakan tersebut hanya menguntungkan kelompok pekerja kerah putih. Penelitian ini menggunakan data Survei Tenaga Kerja Nasional Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 1988 hingga 2000. hasilnya memperlihatkan bahwa untuk semua pekerja secara umum, perkiraan elastisitas menyediakan lapangan kerja total terhadap upah minimum adalah minus 0,1. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan upah minimum sebesar 10% maka akan terjadi pengurangan 1% dalam penyeddiaan lapangan kerja total dan mengontrol faktor-faktor lain yang mempengaruhi lapangan kerja seperti pertumbuhan ekonomi dan besarnya populasi tenaga kerja.

Penelitian ini juga menyimpulkan, penerapan upah minimum menyebabkan terjadinya subsitusi pekerja yang berbeda. Ketika upah minimum meningkat, perusahaan mengganti pekerja mereka dengan kerah putih yang lebih terdidik dengan investasi untuk proses produksi yang lebih padat modal dan dengan ketrampilan lebih tinggi.

            Bila kebijakan upah minimum yang kaku disektor modern ini terus dilanjutkan dengan akibat mengurangi pertumbuhan penyerapan tenaga kerja hingga dibawah angka pertumbuhan angkatan kerja, akan lebih banyak pekerja yang dipaksa bekerja pada pekerjaan dengan bayaran rendah serta kondisi kerja yang lebih buruk, atau masuk ke sektor informal yang akan menambah jumlah kelompok pekerja yang saat ini merupakan kelompok pekerja terbesar di Indonesia.

Penelitian SMERU ini juga menyebutkan faktor yang menyebabkan munculnya efek negatif kebijakan upah minimum dalam menyerap tenaga kerja antara lain adalah penerapan upah minimum secara kaku. Kebijakan upah minimum telah diberlakukan sejak tahun 1970-an, akan tetapi dampaknya terhadap perekonomian makro mulai terasa sejak akhir tahun 1980-an dan muncul kembali menjadi isu penting dalam kebijakan ekonomi dan sosial pada tahun 2000.

Dari beberapa penelitian tersebut, maka penelitian ini ingin melihat lebih jauh lagi seberapa besar pengaruh KHM, IHK dan PDRB dalam penentuan kebijakan UMP di Indonesia dan apakah UMP yang ditetapkan di Indonesia saat ini sudah memenuhi standar minimal hidup layak bagi kaum pekerja (buruh), dan bagaimana sebaiknya kebijakan mengenai UMP di Indonesia. Dan untuk  kebijakan upah layak penulis juga banyak mengambil bahan dari penelitian yang dilakukan AKATIGA, seperti yang tersaji di Bab V tesis ini.

 

2.2. Pasar Tenaga Kerja

Dalam pandangan klasik upah akan selalu menyesuaikan diri untuk menormalkan kelebihan penawaran di pasar tenaga kerja. Terjadinya penurunan permintaan tenaga kerja akan mula-mula menciptakan penawaran tenaga kerja berlebih. Akibatnya upah akan turun sampai jumlah tenaga kerja yang ditawarkan lagi-lagi sama dengan jumlah tenaga kerja yang diminta, sehingga akan memulihkan kembali keseimbangan di pasar tenaga kerja. Pada tingkat upah baru yang lebih rendah itu, setiap orang yang menginginkan pekerjaannya akan mendapatkannya. Jika jumlah tenaga kerja yang diminta dan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan mencapai keseimbangan dengan menaikkan dan menurunkan upah, maka tidak akan ada pengangguran yang bertahan diatas jumlah friksional dan struktural.

Pasar tenaga kerja dapat digolongkan menjadi pasar tenaga kerja terdidik dan pasar tenaga kerja tidak terdidik. Menurut Simanjuntak (1998), kedua bentuk pasar tenaga kerja tersebut berbeda dalam beberapa hal. Pertama, tenaga terdidik pada umumnya mempunyai produktivitas kerja lebih tinggi daripada yang tidak terdidik. Produktivitas pekerja pada dasarnya tercermin dalam tingkat upah dan penghasilan pekerja, yaitu berbanding lurus dengan tingkat pendidikannya. Kedua, dari segi waktu, supply tenaga kerja terdidik haruslah melalui proses pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, elastisitas supply tenaga kerja terdidik biasanya lebih kecil daripada elastisitas supply tenaga kerja tidak terdidik. Ketiga, dalam proses pengisian lowongan, pengusaha memerlukan lebih banyak waktu untuk menyeleksi tenaga kerja terdidik daripada tenaga kerja tidak terdidik. Supply atau penawaran tenaga kerja adalah suatu hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja. Seperti halnya penawaran, demand atau permintaan tenaga kerja juga merupakan suatu hubungan antara upah dan jumlah tenaga kerja. Motif perusahaan mempekerjakan seseorang adalah untuk membantu memproduksi barang atau jasa yang akan dijual kepada konsumennya. Besaran permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja tergantung pada besaran permintaan masyarakat terhadap barang yang diproduksi perusahaan itu. Oleh karenanya, permintaan terhadap tenaga kerja merupakan permintaan turunan (derived demand). Penentuan permintaan tenaga kerja dapat diturunkan dari fungsi produksi yang merupakan fungsi dari tenagakerja (L) dan modal (K), sebagai berikut:

TP = f(L, K)

dimana:

TP = Produksi total (output)

L = Tenaga kerja

K = Modal

Keseimbangan pasar tenaga kerja merupakan suatu posisi tertentu yang terbentuk oleh adanya interaksi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Todaro (2000) menyatakan bahwa dalam pasar persaingan sempurna (perfect competition), di mana tidak ada satupun produsen dan konsumen yang mempunyai pengaruh atau kekuatan yang cukup besar untuk mendikte harga-harga input maupun output, tingkat penyerapan tenagakerja (level of employment) dan harganya (tingkat upah) ditentukan secara bersamaan oleh segenap harga-harga output dan faktor-faktor produksi selain tenaga kerja.

(DL)

 

(SL)

 

Gambar 2.1 Pasar Tenaga kerja        

            Gambar diatas memperlihatkan keseimbangan di pasar tenaga kerja tercapai pada saat jumlah tenaga kerja yang ditawarkan oleh individu (di pasar tenaga kerja, SL) sama besarnya dengan yang diminta (DL) oleh perusahaan, yaitu pada tingkat upah ekuilibrium (W0). Pada tingkat upah yang lebih tinggi  penawaran tenaga kerja melebihi permintaan tenaga kerja, sehingga persaingan di antara individu dalam rangka memperebutkan pekerjaan akan mendorong turunnya tingkat upah kembali ke titik ekuilibrium (W0). Sebaliknya, pada tingkat upah yang lebih rendah, jumlah total tenaga kerja yang diminta oleh para produsen melebihi kuantitas penawaran yang ada, sehingga terjadi persaingan di antara para perusahaan atau produsen dalam memperebutkan tenaga kerja. Hal ini akan mendorong kenaikan tingkat upah kembali ke titik ekuilibrium.

Jika upah diserahkan pada mekanisme pasar, maka pada saat jumlah tenaga kerja yang ditawarkan jauh diatas permintaannya, hal ini mengakibatkan tingkat upah menjadi lebih rendah. Dimana tingkat upah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Untuk melindungi hal tersebut, pemerintah kemudian menetapkan upah minimum, agar upah yang diterima minimal sama dengan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Kondisi demikian banyak terjadi pada pasar tenaga kerja yang unskill labour, misal Indonesia. Sehingga untuk melindungi para pekerja tersebut maka pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk menerapkan upah minimum guna melindungi para pekerja (buruh).

            Priyono (2002) mengasumsikan bahwa underestimation terjadi secara proporsional antara sisi penawaran dan permintaan, jumlah lapangan pekerjaan (formal) yang tersedia jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pencari kerja, hal ini diperkuat dengan indikasi di lapangan yang memperlihatkan bahwa kekuatan tawar menawar (bargaining power) pengusaha lebih besar dibandingkan dengan kekuatan buruh. Sehingga dari sisi struktur pasar, kebijakan upah minimum bisa disebut relevan (bisa meningkatkan kesejahteraan) bagi buruh, terutama untuk buruh berupah rendah. Islam dan Nazara (2000) memperkirakan persentase buruh yang mendapatkan upah dibawah upah minimum sekitar 30% pada tahun 1998.

2.3 Teori Pengupahan

                  Selain menggunakan pertimbangan pengaruh ekonomi, politik dalam negeri, globalisasi ekonomi, dan persaingan di pasar international, pendekatan yang digunakan untuk menetapkan tingkat upah buruh berdasarkan konsep-konsep yang berhubungan dengan teori bargaining collective (perjanjian atau persetujuan bersama) yang lahir dari hasil negoisasi tawar-menawar antara buruh dan majikan. Teori “Integrative Bargaining” dari Walton dan McKersie menyatakan bahwa konsep integrative bargaining telah memberikan peluang yang lebih banyak kepada organisasi buruh untuk mendesain bentuk perjanjian upah dengan cara mengubah atau menyempurnakan perjanjian sebelumnya.

      Berkaitan ulasan tersebut diatas, maka Fossum (1982) melengkapinya dalam “Bargaining Theory”. Teori perundingan menyatakan bahwa terdapat batas atas dan bawah untuk tingkat upah, dan bahwa tingkat aktualitas antara kedua batas tersebut ditentukan oleh tingkat kepentingan buruh untuk menerima pekerjaan, sehingga dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, tingkat upah yang ditetapkan melalui persetujuan buruh bersama majikan tergantung dari kemampuan atau kekuatan berunding (bargaining power). Dalam hubungan ini, Cross menawarkan seperangkat karakter yang istimewa untuk menjelaskan perundingan; pertama, negoisasi berlangsung pada situasi dimana kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan dari suatu perjanjian. Kedua, konsesi (kelonggaran) yang dibuat oleh para pihak sepanjang negoisasi dilakukan secara sukarela. Ketiga, negoisasi harus tampak produktif, dan keempat, negoisasi yang digunakan dalam hubungan manajemen perburuhan ditandai dengan permintaan dan kelonggaran secara lisan dan/atau tulisan

     Adam dan Singh menyatakan bahwa permasalahan penentuan perjanjian standar minimum perburuhan harus memenuhi syarat-syarat perjanjian. Persetujuan terhadap suatu perjanjian standar minimum yang telah disetujui kedua belah pihak harus tertuang sebanyak sebelas komponen hak-hak buruh, yaitu: pertama, berhak untuk berkumpul dan mendapat perlindungan terhadap hak berorganisasi. Kedua, hak untuk melakukan perjanjian atau tawar-menawar. Ketiga, berhak untuk mogok, keempat, berhak tidak diperlakukan secara kasar, kelima, batas usia minimum buruh, keenam, tidak boleh melakukan diskriminasi. Ketujuh, kesamaan upah bagi buruh wanita dan laki. Kedelapan, perlindungan keselamatan dan kesehatan. Kesembilan, perlindungan buruh anak. Kesepuluh, pemberian fasilitas kecelakaan kerja, dan kesebelas, pencegahan perlakuan kesewenang-wenangan terhadap mutasi buruh.

   Selanjutnya Carrizosa (1988) menyatakan bahwa bargaining collective (perundingan bersama) antara buruh dan majikan di Indonesia tidak jalan, sehingga penentuan upah buruh dalam bargaining position (posisi tawar menawar) sangat lemah, karena masalah upah buruh diatur oleh aturan yang ditentukan sepihak oleh pemerintah (Carrizosa, 1988).

   Begitu juga teori “nilai yang sebanding” (comparable worth) menganggap bahwa pekerjaan-pekerjaan yang sebanding nilainya harus dibayar sama banyak. Teori ini menjamin upah yang sama antara buruh laki-laki dengan buruh perempuan, dan majikan tidak perlu melakukan diskriminasi upah hanya melihat dari segi jenis kelaminnya saja.

   Teori hukum penawaran dan permintaan oleh Adam Smith (1723-1790) didasarkan pada pertumbuhan penyediaan atau penawaran faktor produksi. Teori ini didasarkan pada asumsi pasar sempurna dan mobilitas buruh secara sempurna. Sedangkan teori upah subsitensi (hukum besi) oleh David Ricardo (1772-1823) upah ditentukan oleh interaksi penyediaan dan permintaan akan buruh. Lebih lanjut berasumsi bahwa bila pendapatan penduduk bertambah di atas tingkat subsisten, maka penduduk akan bertambah lebih cepat. Dari laju pertambahan makanan dan kebutuhan lain.Angkatan kerja bertambah akan bertambah pula memasuki pasar kerja dan mencari kerja. Penyediaan buruh menjadi lebih besar dari permintaan, akibatnya tingkat upah akan didorong untuk turun kembali ke tingkat subsistem. Kelemahan teori Ricardo tersebut, pertama, laju pertumbuhan penduduk tidak mutlak mempengaruhi penghasilan (upah) karena ada faktor sosial dan faktor sosiologis. Kedua, banyak negara dalam industri dan kesempatan kerja tumbuh lebih cepat dari laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerjanya, karena kemajuan teknologi dan peningkatan pendidikan serta perbaikan gizi termasuk kesehatan secara terus menerus mendorong peningkatan produktivitas buruh. Tingkat upah dapat terus menerus ditingkatkan, bahkan banyak negara menunjukkan upah sudah diatas tingkat subsistem. Ketiga, kompetisi bisnis sekarang ini mendorong pengusaha meningkatkan produktivitas, yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi meningkatkan kualitas buruhnya. Perbaikan upah merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas buruh, bila upah rendah pada tingkat subsistem akan mempertahankan produktivitas buruh rendah pula, maka termasuk pengusaha yang ketinggalan jaman (Simanjuntak, 1996).

      Kemudian ada pula beberapa teori upah dari para ahli hukum perburuhan, yaitu: teori “upah etika” dan “upah sosial”. Teori “upah etika” didasarkan pada upah yang pembayarannya harus menjamin penghidupan yang baik bagi buruh itu sendiri maupun keluarganya. Sedangkan Teori upah sosial adalah upah yang dibayarkan sesuai kebutuhan dan kecakapan/keahlian buruh itu sendiri. Kemudian juga ada “Teori Upah Hukum Besi” oleh Ricardo, yaitu suatu pendekatan upah yang dipakai untuk meninabobokkan kaum buruh atau pendekatan ekonomi leberal. Kedua, “Teori Persediaan Upah” dari Stuwart Mill Senior adalah suatu pembayaran upah sudah tersedia sejumlah tertentu yang bersifat uang muka dari pihak majikan. (Soepomo, 1988).     

      Mengacu pada konsep bargaining perjanjian bersama mengenai upah dari pendapat Walton dan McKersie, John A. Fossum, Steven L. Thomas bersama Dennis Officer dan Nancy Brown Johnson yang dikorelasikan dengan penggabungan antara teori upah etika dan teori upah sosial, maka diharapkan melahirkan teori”upah kesejahteraan”. Teori upah kesejahteraan menurut Abdullah Sulaiman (2008) adalah upah yang lahir atas kesepakatan antara buruh dan pengusaha melalui tawar menawar (bargaining position) yang memperhatikan upah kebutuhan hidup layak sektoral (UKHLS) yang diikat dalam bentuk perjanjian. UKHLS disini, ditentukan berdasarkan nilai kebutuhan setiap propinsi/daerah, nilai tanggungan buruh dan kebutuhan buruh lainnya. Dasar pertimbangan UKHLS antara buruh yang bekerja di perusahaan swasta nasional dan buruh yang bekerja perusahaan asing tidak ada perbedaan menyolok, karena pemerintah campur untuk melakukan subsidi silang yang diambil dan upah buruh sektor perusahaan asing atau “subsidi silang upah” dengan dasar acuan doktrin “Laissez-Faire”. Dalam hal subsidi silang diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan pengupahan buruh. Disisi lain diperlukan pula peraturan perundang-undangan mengatur mengenai standar minimum upah. Karena rasa kepemilikan bersama antara pengusaha dan buruh dalam hal maju tidaknya perusahaan berdasarkan berhasil tidaknya dalam proses produksi, maka diperlukan transparansi keuangan perusahaan dan pembagian saham bagi buruhnya yang ditentukan dalam perjanjian. Jadi upah ditetapkan atas dasar biaya yang diperlukan untuk memelihara atau memulihkan buruh yang dipakai agar tetap bekerja terus dengan pemenuhan segala kebutuhan keluarganya. Kedinamisan upah kesejahteraan ini, bila perusahaan sektor tertentu memang terbukti tidak mampu membayar uapah sebagaimana berlaku disektor perusahaan tersebut, maka masih diperkenankan untuk dinegoisasikan yang diwakili serikat buruh dan pengusaha atas dasar kondisi perusahaan.

    Dengan kata lain, menurut Sulaiman (2008), untuk terwujudnya upah kesejahteraan maka diperlukan adanya: pertama, peraturan perundangan-undangan baru mengenai undang-undang pokok perburuhan. Kedua, perundang-undangan mengenai standar upah minimum, yang salah satu substansinya adalah upah subsidi silang. Ketiga, perundang-undangan mengenai upah kebutuhan hidup layak sektoral (UKHLS). Bila hal tersebut bisa terwujud, maka tidak ada lagi tindakan pelanggaran hak-hak perburuhan di Indonesia. (Sulaiman, 2008).

2.4 Upah Buruh di Indonesia

Kebijakan upah minimum sudah diterapkan di Indonesia sejak awal 1970-an, tetapi tidak begitu mendapat perhatian serius hingga tahun 1989 ketika peraturan upah minimum diperbaiki dan dijadikan sebagai bagian penting kebijakan pasar tenaga kerja. Pada paruh awal 1990-an upah minimum naik tiga kali lipat secara nominal dan dua kali secara riil. Selama paruh akhir 1990-an upah minimum terus meningkat, tapi pada 1998 merosot tajam ketika inflasi tinggi menyapu Indonesia selama krisis ekonomi. Setelah periode krisis, pemerintah memberlakukan kenaikan tingkat kenaikan upah minimum yang cukup besar. Di wilayah Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi), upah minimum riil setelah memperhitungkan tingkat inflasi naik 24% pada tahun 2000 dan kemudian naik lagi antara 33% hingga 36% pada tahun 2001. Di samping itu, mulai Januari 2001 dengan penerapan otonomi daerah, wewenang untuk menetapkan tingkat upah minimum dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di tingkat propinsi, kabupaten, dan kota. (SMERU, 2001)              

Upah buruh yang naik di bawah angka inflasi menunjukkan upah riil buruh turun. Kehidupan kaum buruh semakin menderita, di mana upah riilnya semakin lama semakin berkurang. Upah buruh saat ini saja masih jauh dari kehidupan yang layak, apalagi jika dilegalkan untuk berkurang nilai riilnya.

      Sebenarnya, tanpa dilegalkan pun mengenai penurunan upah riil buruh tersebut, nilai riil upah minimum yang selama ini terjadi sudah terus-menerus turun. Sebagai perbandingan, pada 1997 upah minimum buruh (di Surabaya) sebesar 250 ribu rupiah, sedangkan gaji PNS terendah adalah 150 ribu rupiah. Ini artinya bahwa upah buruh hampir dua kali lipat dari gaji PNS pada saat itu. Pada 2008 terjadi sebaliknya, upah minimum buruh sebesar 805 ribu, sedangkan gaji PNS golongan terendah telah mencapai 1,6 juta rupiah. Jadi, sekarang gaji PNS terendah adalah hampir dua kali upah minimum buruh.

Demikian pula makna upah dari segi upah riil yang diterima buruh. Pada 1997, upah minimum buruh mampu untuk membeli 350 kg beras (dengan harga beras 700 rupiah per kilogram pada tahun itu), sedangkan upah minimum buruh 2008 hanya mampu untuk membeli beras sebanyak 160 kilogram beras (dengan harga beras Rp 5.000 per kg di tahun ini). Ini bermakna, upah riil buruh terjun bebas berkurang hampir 50 persen

Dalam konteks perburuhan di Indonesia, proteksi terhadap buruh merupakan kewajiban pemerintah untuk menghindari eksploitasi pengusaha terhadap buruh, di mana buruh dalam kondisi tidak berdaya karena keterbatasan-keterbatasannya.

     Sementara itu, jika upah minimum diserahkan pada pasar tenaga kerja, bencana liberalisasi hubungan industrial akan menjadi kenyataan di Indonesia. Liberalisasi hubungan industrial pasti akan membawa buruh pada kondisi yang makin tidak berdaya menghadapi kapitalisasi pengusaha.

Buruh tidak memiliki banyak pilihan ketika disodorkan kepadanya sebuah angka upah yang jauh dari layak. Sebab, buruh memang membutuhkan sesuap nasi untuk menyambung hidup dirinya dan keluarganya. Pilihan pahit bagi buruh ialah menerima upah yang tidak layak untuk dimakan daripada tidak sama sekali yang akan mengakibatkan kelaparan.

 Dengan penetapan kenaikan upah minimum tersebut telah membantu mempertahankan daya beli masyarakat buruh di tengah besarnya angka inflasi dan kenaikan harga-harga barang kebutuhan yang merisaukan. karena akibat krisis ekonomi yang sampai saat ini masih berlangsung walaupun upah minimum regional telah mengalami kenaikan secara nominal namun secara riil mengalami penurunan dibanding beberapa tahun sebelum ini karena kenaikan tingkat harga yang melampaui kenaikan upah minimum.

Daya beli masyarakat merupakan kata kunci dalam upaya mendorong pasar dalam negeri dan menggerakkan sektor riil. Ancaman PHK dan kenaikan upah yang rendah justru akan menciptakan kondisi yang kontraproduktif terhadap kedua upaya tersebut. Berbagai studi dan pengamatan yang cermat memperlihatkan bahwa masyarakat buruh adalah penggerak dan pembelanja utama kegiatan dan produk ekonomi lokal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pusat-pusat industri dan pusat-pusat permukiman buruh adalah jantung kegiatan ekonomi lokal yang sangat nyata. PHK massal sebagaimana pernah terjadi tahun 1998 dan 2002 telah dengan seketika meredupkan usaha-usaha ekonomi dan pasar produk usaha dan membawa efek berantai berupa pengangguran di kalangan pelaku usaha-usaha tersebut. Upah yang rendah mempunyai implikasi yang tak berbeda karena daya beli yang rendah membuat konsumsi jauh menurun. Konsumsi yang jauh menurun berdampak pada lesunya kegiatan usaha yang secara berantai dan agregat akan membuat lesu kehidupan ekonomi masyarakat.

Menurut Simanjuntak (1996), masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang kompleks dengan cakupan luas dan multidimensi. disamping mengandung dimensi ekonomis, sosial kesejahteraan dan sosial politik, masalah ketenagkerjaan juga mencakup masalah pengupahan dan jaminan sosial, penetapan upah minimum, syarat-syarat kerja, perlindungan tenaga kerja, penyelesaian perselisihan, kebebasan berserikat dan hubungan industrial serta hubungan dan kerjasama internasional. Kebijakan upah minimum dapat bermanfaat dalam melindungi kelompok kerja marginal yang tidak tertampung disektor formal.

Menurut  Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04/Men/1986 tentang “Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti Rugi)” bahwa upah diartikan:

  1. Upah Pokok
  2. Segala macam tunjangan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya secara berkala dan teratur
  3. Harga pembelian dari catu yang diberikan kepada buruh dengan cuma-cuma. Apabila catu harus dibayar dengan subsidi, maka upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh buruh.
  4. Penggantian perumahan yang diberikan secara cuma-cuma yang besarnya ditetapkan sebesar 10% dari upah berupa uang
  5. Penggantian untuk pengobatan dan perawatan diberikan secara cuma-cuma yang besarnya ditetapkan sebesar 5% dari upah berupa uang.

Begitu juga pengertian upah sebagaimana diatur dalam Kep Menaker No. Kep 600/Men/1987 tentang “Peningkatan UMR DKI Jakarta” berbeda dengan ketentuan-ketentuan sebelumnya. Menurut Kep Men ini, upah minimum regional adalah upah pokok terendah yang diterima dalam bentuk uang, tidak termasuk tunjangan yang bersifat perangsang” (ibid, hal 134)

Pengertian upah minimum untuk wilayah DKI Jakarta (Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja DKI No. B-952/W-26-25/UI/K/87) yang menyebutkan ; “Upah Minimum adalah upah pokok minimum diluar tunjangan-tunjangan lainnya”. Keragaman pengertian komponen upah tersebut diatas mempengaruhi pengaturan upah dalam praktek sehari-hari disuatu perusahaan. Pada upah buruh untuk keperluan dalam negeri diartikan pendapatan buruh komponennya terdiri:

  1. Uang Pokok
  2. Tunjangan jabatan
  3. Uang perangsang
  4. Uang panggilan kerja darurat
  5. Uang makan, transportasi
  6. Tunjangan keluarga, tunjangan perumahan
  7. Tunjungan kerja lembur

Pada 1989, pemerintah melahirkan ketentuan upah melalui Peraturan Mennaker No. 05/Men/1989 tentang Upah Minimum, dalam pasal 1 merumuskan maksud upah:

  1. Upah minimum adalah upah pokok terendah belum termasuk tunjangan-tunjangan yang diberikan kepada buruh
  2. Upah minimum sub-sektoral regional adalah upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan pada sub sektor tertentu dalam daerah tertentu
  3. Upah minimum sektoral regional adalah upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan pada sektor tertentu dalam daerah tertentu.
  4. Upah minimum regional adalah upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan dalam daerah tertentu
  5. Regional adalah suatu wilayah yang dapat meliputi satu propinsi atau bagian dari satu propinsi atau suatu wilayah yang oleh karena kekhusussannya diatur sendiri.

Pengaturan pengupahan 1989 ini tidak banyak berbeda dengan tahun sebelumnya, meski hanya disini ada klasifikasi upah fisik minimum secara regional dan secara sktoral. Bahkan disini kewenangan pemerintah dan pengusaha lebih besar bila dibandingkan peran serikat buruh karena pengusaha dan pemerintah dapat saja mengatakan dengan pertimbangan indeks harga konsumen dan perkembangan perekonomian secara regional dan nasional pihak pengusaha menanggung beban terlalu banyak. (ibid, hal 137)

Surat Edaran  Mennaker No. 07/Men/1990 tentang pengelompokkan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah. Bahwa komponen upah buruh adalah sebagai berikut:

  1. Upah:

1)  Upah pokok, adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

2) Tunjangan tetap, adalah pembayaran teratur berkaitan dengan pekerjaan diberikan secara tetap untuk pekerjaan dan keluarganya serta dibayarkan dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan istri, anak, perumahan, kematian dan tunjangan lainnya. Tunjangan makan, transportasi dimasukkan dalam komponen tunjangan tetap apabila tunjangan tersebut tidak dikaitkan dengan kehadiran, diterima secara tetap oleh buruh menurut satuan waktu, harian, atau bulanan.

3)  Tunjangan tidak tetap, yaitu suatu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsungberkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tidak tetap untuk buruh dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan pembayaran upah pokok dan tunjangan tetap.

  1. Pendapatan non upah:

1) Fasilitas, adalah bentuk kenikmatan dalam bnetuk nyata/natura yang diberikan perusahaan oleh karena hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, seperti fasilitas kendaraan (antar jemput buruh atau lainnya), pemberian makan secara cuma-cuma, sarana ibadah, tempat penitipan bayi, koperasi, kantin dan lain-lain.

2). Bonus, adalah bukan bagian dari upah, melainkan pembayaran yang diterima buruh dari hasil keuntungan perusahaan atau karena buruh menghasilkan hasil lebih besar dari target produksi yang normal besarnya pembagian bonus diatur berdasarkan kesepakatan.

3). Tunjangan hari Raya (THR), gratifikasi dan pembagian keuntungan lainnya.

Pengaturan pengelompokkan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah 1990 ini, yang masih berpatokan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM). (ibid, hal 142)

Dasar pemikiran tentang tuntutan upah layak adalah ketentuan Pasal 27 UUD 1945 yang dijabarkan dalam Tap MPR No. II Tahun 1993 tentang GBHN yang harus dilaksanakan pemerintah sebagai amanat kedaulatan rakyat dimana kenijaksanaan pengupahan; kebijaksanaan pengupahan didasarkan pada kebutuhan hidup, pengembangan diri dan keluarga buruh dalam sistem upah yang menimbulkan kesenjangan sosial dan dinilai kemanusiaan yang menumbuhkan rasa harga diri dst (GBHN tahun 1993 Bab IV, Pembangunan Bidang Ekonomi, sektor Tenaga Kerja, butir d)

        Selanjutnya keluar beberapa Kep Mennaker tentang Upah Minimun Regional dari tahun 1995 sampai 1997, namun terkesan bahwa pemerintah hanya menyalin atau memindahkan dari ketentuan lama menjadi ketentuan baru karena substansinya komponen pengupahan buruh tidak ada perubahan. (ibid, hal 148)

         Tinggi rendahnya tingkat upah dipengaruhi beberapa faktor: pertama, penawaran dan permintaan perburuhan. Kedua, konsistensi organisasi buruh dan organisasi pengusaha. Ketiga, kemampuan perusahaan. Keempat, produktivitas. Kelima, biaya hidup. Keenam, pemerintah. Ketujuh, kesempatan kerja, dan kedelapan adalah pendidikan dan ketrampilan. (ibid)

            Kebijaksanaan umum pemerintah melalui peraturan perundangan-undangan pengupahan perburuhan setidaknya dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, rasa keadilan dalam menetapkan upah diatas, upah minimum serta memperhatikan peningkatan produktivitas kelangsungan hidup perusahaan. Tentu wajar jika dibedakan adanya upah minimum regional dan sektoral. Upah regional secara nominal dapat saja berbeda, namun secara riil dapat bernilai sama karena tingkat harga untuk tiap daerah juga berbeda dengan demikian upah sektoral bisa berbeda satu sama lainya karena kegiatan ekonomi sektor tertentu dapat lebih berkembang dari sektor lainnya. (ibid, hal 149).

          Pada hakekatnya, masalah pengupahan ditimbulkan oleh perbedaan dasar pandangan buruh, pengusaha maupun pemerintah terhadap upah. Bagi pengusaha/majikan, uapah merupakan komponen biaya produksi barang maupun jasa yang dihasilkan, oleh karena itu majikan cenderung untuk menekan tingkat upah. Dilain pihak, upah bagi tenaga kerja merupakan komponen pokok penghasilan yang tersedia untuk menjamin kelangsungan hidup bagi tenaga kerja maupun keluarganya, serta untuk meningkatkan harkat danmartabatnya sebagai warga masyarakat. Kemudian bagi pemerintah, upah merupakan standar hidup masyarakat, oleh karena itu menurut pemerintah rumusan upah dapat menciptakan iklim usaha dan iklim sosial yang baik, agar demikian kepentingan masyarakat dapat dipadukan. (ibid, hal 153).

            Tujuan penetapan standar UMR dapat dilihat dua aspek; pertama, secara mikro, yaitu; sebagai jaringan pengaman agar upah tidak merosot, mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan, dan untuk meningkatkan penghasilan kaum buruh pada tingkat paling rendah. Kedua, secara makro yaitu pemerataan pendapatan masyarakat kelas pendapatan bawah demi mengentaskan kemiskinan, peningkatan daya beli buruh dan perluasan kesempatan kerja, perubahan struktur biaya industri secara sektoral, peningkatan  produksi kerja nasional, peningkatan etos kerja dan disiplin kerja, dan untuk memperlancar komunikasi antara buruh dengan pengusaha dalam rangka hubungan bipartite. (ibid, hal 154)

           Sejak 1995 sampai tahun sebelum penerapan penentuan UMR didasarkan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) yang nilainya hanya 2.600 kalori untuk pekerja lajang. Setelah ditetapkannya SK Mennaker No. 81/Men/1995 tanggal 29 Mei 1995, maka penetapan UMR sudah didasarkan KHM, yang terdiri dari 4 kelompok dan 43 komponen.

Tabel 2.1 Kelompok KHM dan komponen KHM

No

Kelompok KHM

Komponen KHM

1

Makanan dan Minuman

11

2

Perumahan dan fasilitas

19

3

Sandang

8

4

Aneka Kebutuhan Sehari-hari

5

 

Total

43

      Sumber: Buku Upah Buruh di Indonesia      

Pertimbangan penetapan UMR didasarkan; pertama, nilai Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) didasarkan Kep. Mennaker No. 81/Men/1995 yang dulunya berdasarkan KFM. Kedua, Indeks Harga Konsumen (IHK) harus sebanding dengan KHM. Ketiga, tingkat upah minimumdaerah bersangkutan. Keempat, perkembangan perluasan kesempatan kerja yang berdasarkan laporan komisi. (ibid, 155)

       Faktor mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah yang diberikan pengusaha kepada buruh disebabkan, yaitu; pertama, tingkat penawaran dan permintaan buruh. Kedua, organisasi pekerja yang berfungsi akan meningkatkan upah kerja yang makin baik. Ketiga, ketergantungan kemampuan pembayaran upah dari perusahaan. Keempat, produktivitas perusahaan yang turut menentukan tinggi rendahnya upah buruh. Kelima, biaya hidup suatu daerah domisili perusahaan dan buruh. Keenam, kebijaksanaan pemerintah dalam menuangkan peraturan pengupahan. Ketujuh, daya penawaran kesempatan kerja kalau kecil akan kecil pula pengupahan begitu juga sebaliknya. Kedelapan, tingkat pendidikan formal

 

2.5 Upah Minimum Propinsi

Sebenarnya pemahaman terhadap penetapan upah minimum yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai keharusan perusahaan adalah untuk membayar upah sekurang-kurangnya sama dengan ketetapan upah minimum kepada buruh yang paling rendah tingkatnya.

     Penetapan upah minimum dipandang sebagai sarana atau instrumen kebijaksanaan sesuai untuk mencapai kepantasan dalam hubungan kerja. Tujuan menetapkan ketetapan upah minimum adalah untuk: pertama, mengurangi persaingan yang tidak sehat antara buruh dalam pasar kerja. Kedua, melindungi daya beli buruh yang berpenghasilan rendah karena tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan menurunnya daya beli buruh. Ketiga, mengurangi kemiskinan, karena adanya kenaikan upah minimum setahap demi setahap kaum buruh yang miskin akan berkurang. Keempat, meningkatkan produktivitas kerja, karena dengan adanya upah minimum maka pengusaha yang membayar upah rendah akan didorong menaikkan upah buruhnya. Hal ini akan mendorong pula pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan agar mampu membayar upah minimum. Kelima, lebih menjamin upah yang sama bagi pekerjaan yang sama, dengan adanya upah minimum maka perbedaan upah antara perusahaan yang satu dengan yang lain untuk pekerjaan yang sama akan berkurang karena perusahaan yang membayar rendah terpaksa meningkatkan upah buruhnya. Keenam, mencegah terjadinya perselisihan, dengan ketetapan upah minimum akan mempengaruhi perubahan struktur/tingkat upah diperusahaan, karena perselisihan mengenai upah yang biasa terjadi dapat dihindari, karena meningkatnya daya beli masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum, dan ketujuh, mencegah melorotnya upah kebawah bagi buruh lapisan bawah karena tidak seimbangnya pasar kerja, disebabkan penawaran yang melebihi dari permintaan tenaga buruh. (Shamad, 1992).

Secara teoretis dapat dibedakan dua sistem pengupahan yaitu yang didasarkan pada teori Karl Marx dan yang didasarkan pada teori Neoklasik. Kedua teori tersebut masing-masing mengandung kelemahan. Kenyataan sekarang ini, sistem pengupahan berada di antara dua sistem ekstrim tersebut.

     Lembaga  yang menetapkan upah minimum di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1965. Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden No. 58 tahun 1969, dibentuk Dewan Penelitian Pengupahan Nasional (DPPN), dengan anggota mewakili Departemen Tenaga Kerja, Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Perhubungan, Departemen Pertambangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, Bank Sentral, Bappenas, Universitas, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Organisasi Pengusaha. (Simanjuntak, 1996).

       Di tingkat daerah, dibentuk Dewan Penelitian Pengupahan Daerah (DPPD), dengan anggota mewakili unsur yang sama dengan DPPN. DPPD, mempunyai 3 fungsi utama, yaitu:

a. Melakukan penelitian harga dan menghitung Kebutuhan “Fisik” Minimum pekerja sekali dalam sebulan di DKI jakarta Raya dan sekali dalam 3 bulan di propinsi lain.

b.  Secara periodik atau setiap tahun melakukan penelitian kemampuan perusahaan untuk menghitung dan mengusulkan upah minimum regional dan upah minimum sektoral-regional

c. Memberikan bahan-bahan dan saran kepada gubernur dan Mentri Tenaga kerja untuk menyusun kebijaksanaan pengupahan. (Sulaiman, 2008).

     Mekanisme penetapan upah minimum di Indonesia adalah sebagai berikut: (Shamad,1992)

a.  Setiap propinsi dibentuk DPPD terdiri dari wakil-wakil pekerja atau serikat pekerja, wakil perusahaan atau organisasi pengusaha, wakil pemerintah dan dari perguruan tinggi/universitas sebagai cendikiawan. DPPD inilah yang mengumpulkan bahan-bahan mengenai pengupahan baik melalui survey atau mengumpulkan data-data dari sumber yang terpercaya.

b. Setelah menganalisis dan membahas data-data yang ada dan kalau perlu mengadakan hearing dengan pihak-pihak yang terkait, maka DPPD akan mengusulkan kepada Mentri Tenaga Kerja suatu tingkat upah minimum yang berlaku untuk propinsi yang bersangkutan, baik yang bersifat regional, sektoral maupun bersifat subsektoral. Usul DPPD tidak langsung disampaikan kepada Mentri, akan tetapi melalui Gubernur Kepala Daerah setempat.

c. Gubernur setelah menerima usul dari DPPD membahas kembali usul tersebut dengan staf. Apabila Gubernur dapat menyetujuinya, maka usul tersebut diteruskan oleh Gubernur kepada Mentri Tenaga Kerja disertai dengan rekomendasi persetujuannya.

d. Mentri Tenaga Kerja setelah menerima usul DPPD yang disertai rekomendasi Gubernur tersebut, minta kepada DPPN untuk membahas kembali dan memberikan rekomendasi kepada Menteri. Menteri setelah menerima rekomendasi dari DPPN baru mengeluarkan ketetapan upah minimum yang berlaku bagi propins yang bersangkutan.

 

Pada tahun 2000, sesuai dengan Kepmenaker No. 226/2000, kemudian terjadi pelimpahan kewenangan penetapan Upah Minimum Propinsi dan Kab/Kota kepada Gubernur. Sehingga mekanismenya menjadi:

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Mekanisme Penetapan UMK

 

Sumber: Buku Advokasi Pengupahan di Dearah (2007)

Gambar 2.3 Mekanisme Penetapan UMP

 

Sumber: Buku Advokasi Pengupahan di Dearah (2007)

 

  Selanjutnya dalam penetapan upah minimum harus memperhatikan komponen upah minimum yang terdiri dari:

a.  Upah minimum terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap (kalau ada) dengan ketentuan upah pokok sekurang-kurangnya 75% dari upah minimum.

b. Tunjangan tetap merupakan tunjangan yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja secara tetap dan berkala yang tidak dikaitkan dengan prestasi tertentu atau kehadiran seperti; tunjangan kemahalan, pembayaran dalam natura dan lain-lain yang sejenis

c. Pembayaran-pembayaran yang didasarkan kepada upah seperti; lembur, pembayaran pesangon, pembayaran kecelakaan kerja dan lain-lainnya tetap berlaku sebagaimana ketentuan yang mengaturnya masing-masing, tetapi tidak boleh rendah dari ketetapan upah minimum.

d.  pengaturan upah minimum juga berlaku untuk pekerja dalam masa percobaan dan bekerja dalam pendidikan/latihan (training), kecuali latihannya diberikan secara khusus dengan program tertentu dan hasil produksi dari latihan tidak dijual sama dengan produksi biasa.

e.  penentuan upah minimum harus ditinjau sekurang-kurangnya sekali dua tahun. Hal ini dimaksudkan agar upah minimum dapat mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi seperti harga barang-barang kebutuhan pekerja, kemampuan perusahaan dan keadaan perekonomian pada umumnya.

f. perusahaan-perusahaan yang betul-betul tidak mampu melaksanakan upah minimum karena kondisi yang dihadapinya, maka perusahaan tersebut dapat memohon penangguhan kepada Menteri Tenaga Kerja. Kebijaksanaan ini diberikan mengingat dilapangan banyak ditemukan perusahaan-perusahaan yang betul-betul belum mampu melaksanakan upah minimum, umpamanya karena perusahaan masih baru dalam percobaan atau perusahaan kena bencana alam.

Yang mendasari teori Marx adalah teori nilai dan asas pertentangan kelas yang kemudian menjurus ke pembentukan masyarakat utopia bahwa tiap orang harus bekerja menurut kemampuannya dan tiap orang memperoleh menurut kebutuhannya. Dengan kata lain, upah sesuai dengan tingkat kebutuhan seseorang.

Teori Neoklasik didasarkan pada asas nilai pertambahan hasil marjinal faktor produksi — jasa kerja dan modal. Dalam hal ini, upah merupakan imbalan atas usaha kerja yang diberikan karyawan kepada pengusaha.

Bagi tenaga kerja upah merupakan motivasi. Upah, untuk tenaga kerja merepresentasikan standar hidup, insentif untuk memiliki skill dan sumber kepuasan (ILO, 2005). Untuk data Indonesia Sakernas dan Susenas hanya memiliki informasi tenaga kerja pada level propinsi bukan level distrik (kabupaten), dengan tidak adanya data pada level kabupaten maka sangat sedikit informasi yang dimiliki oleh tenaga kerja untuk melakukan negosiasi upah minimum, mendapatkan skill dengan human capital spillover yang akan meningkatkan produktivitas daerah tempat tenaga kerja berdomisili dan memberi informasi dasar untuk tenaga kerja dan pencari kerja.

Ravianto (1985) menyatakan upah yang diterima terkait erat dengan atribut yang tied-up kepada tenaga kerja yaitu produktivitas, masalah produktivitas tenaga kerja tidak dapat terlepas dari hak setiap warga negara untuk mendapatkan kesempatan kerja demi kehidupan yang layak. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak tidak mungkin diperoleh tanpa jaminan penghasilan atau upah yang cukup dengan didukung produktivitas tenaga kerja. Karenanya peningkatan produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu solusi kesejahteraan bagi tenaga kerja, asumsi yang diajukan pada teori-teori upah adalah produktivitas yang tinggi akan memberikan kompensasi upah yang tinggi bukan sebaliknya. Produktivitas tenaga kerja sebagai suatu konsep menunjukkan adanya keterikatan antara output (hasil) dengan waktu yang dibutuhkan individu untuk menghasilkan output tersebut. Konsep ini adalah konsep yang paling sederhana karena produktivitas individu hanya dinilai dari nilai output yang dihasilkan dibandingkan individu lain pada waktu yang sama, atau menghasilkan output sesuai standar dalam waktu yang lebih singkat. Pengukuran seperti ini memberikan batasan bahwa produktivitas individu ditentukan oleh ketrampilan dan keahlian tenaga kerja secara fisik. Namun demikian, kemajuan teknologi memungkinkan terjadinya transfer of power, transfer of skill, transfer of precision hingga transfer of thought (terkomputerisasi) sehingga pengukuran produktivitas tidak lagi dibatasi oleh pendidikan dan ketrampilan namun didukung tingkat teknologi dalam proses produksi. Berdasarkan teori produktivitas, dalam keikutsertaannya pada proses produksi produktivitas tenaga kerja dipengaruhi oleh:

1.      latar belakang pendidikan dan latihan

2.      alat produksi yang digunakan dan teknologi yang diterapkan

3.      value system, adalah nilai-nilai dalam lingkungan hidup tenaga

                  kerja, mobilitas dan motivasi

4.      iklim kerja

5.      derajat kesehatan, adalah nilai gizi, sanitasi dan ketersediaan air

                   bersih

6.      tingkat upah minimal yang berlaku, karena tingkat upah yang tidak dapat mengcover kebutuhan fisik minimal, yaitu makanan dan minuman, bahan bakar, perumahan dan alat dapur, pakaian, tidak memungkinkan tenaga kerja bekerja produktif.

Faktor lain yang juga penting dalam penentuan produktivitas adalah kesempatan. Tingkat produktivitas individu bervariasi berdasarkan kesempatan dimana individu berproduksi, ketrampilan dan keahlian akan berkembang dalam kesempatan kerja karena jika individu tidak menerapkan ketrampilannya secara kontinyu maka akan terjadi inefisiensi dan penurunan kualitas output, kesempatan kerja disini merujuk kepada kesempatan untuk bekerja sesuai dengan pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki dan kesempatan mengembangkan diri.

Upah dapat diartikan sebagai imbalan yang diterima individu dalam hubungan kerja baik berupa uangan (clean wage sytem) atau berupa uang dan barang melalui suatu perjanjian keja, penentuan nilai upah dipengaruhi oleh prestasi individu, pasaran upah pasar kerja, harga kebutuhan pokok, cash flow perusahaan, tingkat pendidikan, pengalaman kerja dan skill. Upah dapat dibagi menjadi tiga bagian sesuai fungsinya, yaitu:

1.      memenuhi kebutuhan hidup tingkat rendah (poverty level) artinya upah yang diterima hanya mencukupi untuk kebutuhan primer dan belum mengkover kebutuhan nutrisi, pakaian, kesehatan, perumahan dan pendidikan.

2.      tingkat hidup minimum (subsistence level), upah berada pada tingkat mampu memenuhi kebutuhan hidup pada titik minim.

3.      tingkat hidup layak (living wage level), upah yang diterima dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi individu dan keluarganya. (Artha, 2006)

Kebijakan upah minimum mulai ditetapkan pada awal pemerintahan Orde Baru, ketika kegiatan perekonomian masih didominasi oleh usaha rumah tangga, industri kecil dan menengah. pada saat itu upah minimum masih rendah sekali dan pekerja di lapangan kerja formal yang memperoleh upah dibawah upah minimum jumlahnya sangat sedikit. Selain itu serikat buruh masih sangat dikendalikan oleh pemerintah dalam menyuarakan aspirasinya. Awalnya ketentuan upah minimum ditetapkan untuk pekerja konstruksi pada proyek-proyek pemerintah di Jakarta dan kemudian diberlakukan untuk pekerja secara umum serta diberlakukan juga untuk pekerja daerah. pada pertengahan 1980-an, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar penentuan upah minimum diseluruh wilayah menggunakan ukuran Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) guna meningkatkan kesejahteraan pekerja. KFM kemudian digantikan oleh ukuran Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) yang memuat ukuran kebutuhan pangan dan non pangan yang lebih luas. KHM menjadi dasar utama untuk mengevaluasi kelayakan upah minimum pekerja relatif terhadap kebutuhan hidup pekerja. peningkatan upah minimum sampai mencapai KHM merupakan sasaran yang selalu ditetapkan oleh para pengambil kebijakan yang terkait dengan bidang ketenagakerjaan.

Dalam penulisan tesis ini, selain Upah Minimum nominal (uang), digunakan juga Upah Minimum Riil yaitu upah minimum nominal yang telah disesuaikan dengan tingkat inflasi (menggunakan indeks harga konsumen tahun 2000=100).

Kelompok pendukung kebijakan upah minimum berargumen bahwa upah minimum akan meredistribusikan sumber daya dan berpotensi untuk meningkatkan pendapatan pekerja disektor formal (Lustig dan McLeod, 1996; 2001). Ketiganya juga mendorong berpendapat bahwa upah minimum akan mendorong peningkatan pendapatan pekerja sektor informal melalui tiga cara, yaitu: pertama, tingkat upah pekerja formal yang lebih tinggi akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa yang diproduksi oleh pekerja sektor informal, sehingga pendapatan pekerja informal juga akan meningkat; kedua, kebijakan upah minimum memiliki ”lighthouse effect” terhadap distribusi upah pekerja informal yang tidak terlindungi, sehingga upah minimum bisa menjadi benchmark untuk sistem penggajian yang adil; ketiga, upah minimum akan mendorong relokasi investasi yang lebih padat pekerja.

 Permasalahan perburuhan dinegara berkembang pada dasarnya bervariasi, namun intinya adalah permasalahan yang dihadapi yang paling mendasar adalah upah buruh sangat rendah. Permasalahan-permasalahan lainnya adalah diskriminasi terhadap kaum perburuhan yang berupa antara buruh laki-laki dan buruh perempuan, dan diskriminasi masalah upah dalam posisi atau jabatan, lembur paksa, perlindungan jaminan sosial yang kurang proporsional, masalah pemeliharaan kesehatan dan kecelakaan kerja yang buruk.

    Tujuan penetapan upah minimum terkandung didalam konstitusi tertulis di Indonesia. Lebih lanjut diuraikan bahwa fungsi pengupahan buruh (kalau mengacu pasal 27 dan pasal 33 UUD 1945) sebenarnya merupakan tanggungjawab bersama dalam komponen bangsa. Maka fungsi upah adalah; pertama, bagi pekerja; sebagai imbalan terhadap jasa yang diberikan, sebagai sumber pendapatan bagi pekerja dan keluarganya. Kedua, bagi pengusaha sebagai alat untuk meningkatkan disiplin, etos kerja dan produktivitas kerja. Ketiga, pemerintah sebagai pelindung buruh dan pengusaha dalam menopang strategi pembangunan nasional, sebagai variabel makro yang berguna untuk menaikkan daya beli masyarakat dan menggairahkan perekonomian. Keempat bagi masyarakat; sebagai sarana untuk meningkatkan harkat dan martabat buruh dan keluarganya serta mengentaskan kemiskinan. (Departemen Tenaga Kerja RI, Dirjen Binamas, Arah Kebijaksanaan Upah Minimum Regional (UMR) Dalam Pelita VI, (Seminar Pengupahan Nasional Penyelenggara DPPN, Jakarta 11 Juli 1995).

    Pemberian upah inilah disalahartikan oleh pengusaha, dengan memberikan upah para pengusaha berasumsi bahwa sudah memberikan upah kerja, padahal pemberian hanya upah pokok belum termasuk pemberian komponen upah secara keseluruhan, termasuk fasilitas kesehatan dan keselamatan, jaminan sosial buruh seperti misalnya jaminan pensiun usia masuk 55 tahun. (Sulaiman, 2008)

    Disamping upah yang murah sebagai dampak dari gejala globalisasi terhadap buruh, didalam kerangka liberalisasi muncul fleksibilitas pasar kerja (free market flexibility) dimana buruh dipekerjakan secara fleksibel, yang artinya buruh dapat dipecat sewaktu-waktu, misalnya dengan sistem kontrak, percobaan dan sistem harian. Buruh yang dipekerjakan dengan sistem subkontrak berdampak pada organisasi buruh, sehingga sifat hubungan antar buruh tidak kolektif lagi, tetapi telah berubah menjadi individualitas belaka. (ibid, hal 130).

    Disamping itu permasalahan lain yang sering kali dijumpai diperusahaan-perusahaan industri baik perusahaan keperluan eksport maupun perusahaan keperluan dalam negeri adalah seperti masih banyak perusahaan menghindar pembuatan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Collective Labour Agreement dalam bentuk peraturan perusahaan, keamanan kerja yang buruk , pemutusan hubungan kerja, jam kerja panjang dan istirahat kurang. Sistem target (quita system), kecelakaan yang disebabkan oleh mesin dan kebakaran, fasilitas untuk beribadah, fasilitas penyediaan/penggantian transportasi dan perumahan, penyediaan/penggantian konsumsi/makanan, sarana olah raga dan rekreasi lainnya. Kesemuanya itu termasuk dalam kategori fasilitas kesejahteraan kerja. (ibid, hal 132).

 

2.6 Upah untuk Kebutuhan Hidup Layak

       Dalam pembahasan masalah upah biasanya terdapat perbedaan pandangan dan kepentingan antara pengusaha dan pekerja. bagi pekerja, kenaikan upah minimum akan memperbaiki daya beli pekerja yang akhirnya akan mendorong kegairahan bekerja dan peningkatan produktivitas kerja. bagi pengusaha, upah merupakan salah satu biaya faktor produksi yang dipandang dapat mengurangi tingkat keuntungan yang dihasilkan bagi perusahaan. Ada suatu pendapat umum bahwa kenaikan upah baru dapat dilakukan apabila sektor riil telah tumbuh secara nyata melalui peningkatan produktivitas pekerja.

Adanya perbedaan kepentingan tersebut mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang penetapan upah minimum. Penetapan upah minimum merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup pekerja, diarahkan agar penentuan besarnya mengacu kepada terpenuhinya KHM. Hal ini sesuai dengan standar internasional bahwa upah minimum yang ditetapkan harus mampu memenuhi sekurang-kurangnya KHM.

Untuk mencapai Upah Hidup Layak (UHL) diperlukan beberapa hal, yakni: pertama, ketentuan-ketentuan pengupahan buruh yang lahir atas kemauan antara buruh dan pengusaha melalui perjanjian perburuhan, kemudian bisa dikenal dengan peraturan perusahaan mengenai pengupahan buruh. Kedua, peraturan perundang-undangan mengenai upah buruh. Ketiga, untuk mencegah terjadinya tuntutan atas penetapan upah, maka penentuan upah yang layak di Indonesia seharusnya menggunakan ukuran jenis kelompok perusahaan, dimana buruh bekerja, kondisi dan domisili perusahaan terhadap daya beli dan domisili buruh bersangkutan.

       Untuk menjamin kehidupan yang layak perlu ada pekerjaan atau sumber penghasilan yang tetap dan cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya. Penghasilan dan jaminan kebutuhan tersebut dapat berbentuk upah, tunjangan-tunjangan dan fasilitas, baik selama melakukan pekerjaan maupun pada saat tidak mampu melakukan pekerjaan. Perlindungan tenaga kerja dapat digolongkan dalam 3 kelompok yaitu pengaturan waktu kerja dan istirahat, perlindungan upah dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Komponen upah dengan konsep Upah Hidup Layak (UHL) antara lain: pertama, upah, terdiri dari yaitu; upah pokok, dan upah tunjangan bulanan. Dalam penilaian upah pokok adalah berpatokan pada modul penentuan nilai presentasi buruh, dan penilaian karya. Hal inilah yang menentukan besar kecilnya upah pokok buruh. Untuk penilaian tunjangan bulanan adalah nilai/harga (cost) sosial politik di daerah dan kondisi negara, kemudian mempertimbangkan jenis-jenis sektor industri dan domisili perusahaan. Pertimbangan ini pula yang menentukan tunjangan bulanan buruh. Kedua, tunjangan jabatan, dan ketiga, tunjangan konsumtif (yang dihitung dari prestasi kerja dan kualitas SDM setiap tahun termasuk jumlah tanggungan buruh) seperti; jaminan keselamatan dan kesehatan, jaminan sosial dan jaminan hari tua/pensiun.

Hal tersebut dipertegas oleh Holloway (1993) bahwa buruh berhak untuk memperoleh penghasilan yang layak. Oleh sebab itu perlu ditetapkan perlindungan pengupahan meliputi; upah layak, upah lembur, upah tidak masuk kerja karena sakit, upah tidak masuk kerja karena menjalani waktu istirahat dan lain-lain (Holloway, 1993).

Kendala utama dalam penetapan upah layak adalah penerimaan upah buruh dari pengusaha yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup kaum buruh dari upah beserta keluarganya, sehingga menimbulkan berbagai tuntutan-tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh dalam bentuk pengupahan buruh yang layak. Untuk mewujudkan upah buruh yang layak harus dilakukan cara-cara negoisasi antara buruh dengan pengusaha mengenai upah. Setelah terciptanya upah yang layak, demi terjaminnya pengupahan buruh tersebut untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengusaha terutama kaum buruh, maka sangat dibutuhkan pengaturannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan mengenai sistem pengupahan di Indonesia.

Setelah tercapainya mekanisme tersebut diatas, maka dibutuhkan untuk penentuan upah buruh di Indonesia di masa depan adalah tercapainya sistem pengupahan dengan konsep hidup layak. Untuk mencapai hidup layak perburuhan, diperlukan metode-metode penetapan upah buruh yang layak. Begitu pula bila terjadi perselisihan perburuhan yang timbul antara kaum buruh dengan pengusaha, maka wadah penyelesaian satu-satunya adalah arbitrase perburuhan. Hal itu sangat diperlukan untuk tidak terjadi dualisme menyelesaikan perselisihan perburuhan yang bersifat cepat dan tidak berbelit-belit, sehingga dapat memberikan kepastian hukum pada sistem perburuhan di Indonesia.

Penetapan upah layak tersebut telah dibenarkan oleh David Bacon (1982) menegaskan bahwa penetapan konsep diatas standar upah (“upah layak”) buruh adalah pemberian uang yang didasarkan pada upah rata-rata yang berlaku di dalam jenis usaha dan lokasi kerja setelah bekerja selama 8 (delapan) jam sehari atau 40 (empat puluh) jam seminggu kemudian ditambah tunjangan seperti; perawatan dokter (rumah sakit), pensiun, ganti rugi biaya rumah sakit, tunjangan waktu menganggur, asuransi jiwa, biaya berlibur dan mengikutsertakan program magang.

Untuk mewujudkan kehidupan yang layak, maka pengupahan buruh Indonesia dimasa depan dapat dilakukan melalui dua program yaitu, program jangka pendek, dan program jangka panjang. Pertama, program jangka pendek adalah bentuk-bentuk upah yang layak untuk buruh beserta keluarganya, dimana substansi-substansi pengupahan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lahir atas dasar negoisasi antara kaum buruh dengan kalangan pengusaha, yang tentunya tidak akan merugikan buruh dan tidak memberatkan pengusaha. Kedua, program jangka panjang adalah berupa upah layak (“kesejahteraan”) bagi buruh dan keluarganya, pengupahan buruh ditentukan oleh kuat dan kematangan serikat buruh Indonesia. Kalaupun masih diperlukan adanya peraturan perundang-undangan mengenai upah hanya mengatur masalah –masalah prinsip-prinsipnya saja. Pencanangan program di Indonesia jangka pendek dan jangka panjang ini (masa depan), tetap menggunakan model pengupahan buruh yang didasarkan pada pola UHL. Untuk itu dibutuhkan perangkat pendukung berupa komponen upah, sebagaimana komponen upah buruh seperti misalnya di Jepang terdiri; upah (“gaji”) pokok, tunjangan bulanan, tunjangan musiman, dan tunjangan pensiun.

Kriteria perhitungan komponen UHL, terlebih dahulu harus memenuhi kalori sebesar 4 komponen dan 39 macam yang terdiri dari; makan dan minum = 13 macam, sandang dan pangan = 4 macam. Kebutuhan rumah tangga 17 macam, pemeliharaan kesehatan = 1 macam, dan kebutuhan lain = 4 macam. Keempat, tunjangan insidentil (ketempat kerja), seperti biaya-biaya; makan, transportasi, perumahan, pakaian kerja, jam kerja, lembur, cuti, premi/bonus, THR, dan pendidikan formal = 1 macam. Kelima, pemberian sebagian  pemilik saham perusahaan, dan keenam, peningkatan kualitas sumber daya buruh, seperti; pendidikan formal, pelatihan/magang, penyediaan sarana ibadah, rekreasi dan sarana olah raga. Keseluruhan komponen diatas disebut UHLS, yang kemudian harus dilengkapi dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang pengupahan buruh di Indonesia.

Untuk menghitung  jumlah kalori dibutuhkan oleh baik buruh lajang (BL), buruh dan istri (BO), buruh 1 anak (K1), buruh 2 anak (K2) maupun buruh 3 anak (K3) terhadap makanan dan minuman seperti; beras, daging/ayam, susu, ikan basah, ikan teri/kering, sayur mayur, buah-buahan, telur ayam, kacang-kacangan, minyak goreng/sayur/kelapa, teh atau kopi, terigu dan bumbu diberikan setiap bulan untuk buruh beserta istri masing-masing mendapat satu porsi dan anak masing-masing mendapat setengah porsi. Terhadap kebutuhan sandang/pakaian seperti celana/rok, kemeja/pakaian, handuk, sepatu dan pakaian lainnya baik buruh beserta istri maupun anak-anak buruh masing-masing mendapatkan jatah sandang setiap 3 bulan.

KHL sendiri diatur dalam Permenakertrans No. 17/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yang menyatakan bahwa KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan, dan berlaku bagi buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun (pasal 4). Dari defenisi KHL tersebut dapat ditarik dua kesimpulan: pertama, adalah tidak benar dan melawan hukum apabila upah minimum diberikan kepada buruh (laki-laki dan perempuan) yang telah berkeluarga; dan kedua, adalah tidaklah benar dan melawan hukum apabila upah minimum diberikan kepada pekerja yang telah bekerja lebih dari satu tahun.

Permenakertrans No. 17/2005 yang merupakan aturan pelaksana dari pasal 89 ayat (4) UU No. 13/2003, telah menyempurnakan komponen Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) yang hanya 43 indikator menjadi 46 indikator.

Penghitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), nilainya diperoleh melalui survei harga yang dilakukan oleh tim tripartit (untuk pemerintah – diwakili oleh Badan Pusat Statistik (BPS), perwakilan pengusaha dan perwakilan Serikat Buruh). Survey KHL dilakukan sesuai dengan perhitungan komponen KHL dalam Lampiran II Permenakertrans No. 17 tahun 2005.

Tabel 2.2 Standar KHL menurut Permenaker No. 17/2005

NO

KOMPONEN

KUALITAS/KALORI

JML KEB

SATUAN

I

Makanan dan minuman

 

 

 

 

1. beras

Sedang (mentik)

10

Kg

 

2. sumber protein: a. daging

                             b. ikan segar

                             c. telur ayam

Sedang

Baik

Telur ayam ras

0,75

1,2

1

Kg

Kg

Kg

 

3. kacang-kacangan: tempe/tahu

Baik

4,5

Kg

 

4. susu bubuk

Sedang

0,9

Kg

 

5. gula pasir

Sedang

3

Kg

 

6. minyak goreng

Curah

2

Kg

 

7. sayuran

Baik

7,2

Kg

 

8. buahan (setara pisang/pepaya)

Baik

7,5

Kg

 

9. karbohidrat lain (setara tepung  terigu)

Sedang

3

Kg

 

10. teh

      Kopi

Celup

Sachet(Kapal Api)

1

4

Dus isi 25 gr

 

Jumlah 1 s/d 10

 

 

 

 

11. Bumbu-bumbuan

(nilai 1 s/d 10)

15

%

 

Jumlah

 

 

 

II

Sandang

 

 

 

 

12. Celana panjang/rok

Katun sedang

0,5

Potong

 

13. kemeja lengan pendek/blus

Setara katun

0,5

Potong

 

14. kaos oblong/BH

Sedang

0,5

Potong

 

15. celana dalam

Sedang

0,5

Potong

 

16. sarung/kain panjang

Sedang

0,083

Helai

 

17. sepatu

Kulit sintesis

0,167

Pasang

 

18. sandal jepit

Karet

0,167

Pasang

 

19. handuk mandi

100 cm x 60 cm

0,083

Potong

 

20. perlengkapan ibadah

Sejadah, mukena dll

0,083

Paket

 

Jumlah

 

 

 

III

Perumahan

 

 

 

 

21. sewa kamar

Sederhana

1

1 bulan

 

22. dipan/tempat tidur

No.3 polos

0,021

Buah

 

23. kasur dan bantal

Busa

0,021

Buah

 

24. sprei dan sarung bantal

Katun sedang

0,167

Set

 

25. meja dan kursi

1 meja/4 kursi

0,021

Set

 

26. lemari pakaian

Kayu sedang

0,021

Buah

 

27. sapu

Ijuk sedang

0,167

Buah

 

28. perlengkapan makan

       a. piring makan

       b. gelas minum

       c. sendok dan garpu

 

Polos

Polos

Sedang

 

0,25

0,25

0,25

 

Buah

Buah

Pasang

 

29. Ceret Aluminium

Ukuran 25 cm

0,042

Buah

 

30. wajan aluminium

Ukuran 32 cm

0,042

Buah

 

31. panci aluminium

Ukuran 32 cm

0,167

Buah

 

32. sendok masak

Aluminium

0,083

Buah

 

33. kompor minyak tanah

16 sumbu

0,042

Buah

 

34. minyak tanah

Eceran

10

Liter

 

35. ember plastik

Isi 20 liter

0,167

Buah

 

36. listrik

450 watt

1

Bulan

 

37. bola lampu pijar/neon

25 watt/15 watt

0,5

Buah

 

38. air bersih

Standar PDAM

2

Meter kubik

 

39. sabun cuci

Cream/detergen

1,5

Kg

 

Jumlah

 

 

 

IV

Pendidikan

 

 

 

 

40. bacaan/radio

Tabloid/4 band

4

Eks

 

Jumlah

 

 

 

V

Kesehatan

 

 

 

 

41. Sarana kesehatan:

      a. pasta gigi

      b. sabun mandi

      c. sikat gigi

      d. shampo

      e. pembalut/alat cukur

 

80 gram

80 gram

Produk lokal

Produk lokal

Isi 10

 

1

2

0,25

1

1

 

Tube

Buah

Buah

Btl100ml

Dus

 

42. obat anti nyamuk

Bakar

3

Dus

 

43. potong rambut

Salon/tkg cukur

0,5

Kali

 

Jumlah

 

 

 

VI

Trnasportasi

 

 

 

 

44. transport kerja dan lainnya

Angkutan

30

Hari (PP)

 

Jumlah

 

 

 

VII

Rekreasi dan tabungan

 

 

 

 

45. rekreasi

Daerah sekitar

0,167

Kali

 

Jumlah 1 s/d 45

 

 

 

 

46. tabungan

(2% dari nilai 1 s/d 45)

 

 

 

Jumlah

 

 

 

 

Jumlah (I+II+III+IV+V+VI+VII)

 

 

 

Sumber: Buku Advokasi Pengupahan di Daerah

            Survei atas harga komponen-komponen KHL diatas dilakukan dua kali setiap bulannya dan dimulai pada minggu pertama. Hasil dari survei setiap bulan lalu diadakan rekapitulasi dan lalu dilakukan penghitungan akhir nilai KHL. Nilai KHL akhir akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan dan direkomendasikan kepada Bupati/Walikota setempat (untuk UMK) ataupun kepada Gubernur  (untuk UMP).

2.7 Defenisi Operasional

Dari hasil kajian literatur diatas, maka defenisi operasional dari penelitian ini, yakni:

Upah Minimum Propinsi: Adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu propinsi.

Kebutuhan Hidup Minimum: Kebutuhan minimum yang diperlukan seorang pekerja akan pangan, sandang, papan (pemondokan), pelayanan pendidikan dan kesehatan, supaya dapat hidup dan bekerja secara layak.

Indeks Harga Konsumen: Adalah angka yang menggambarkan perbandingan harga konsumen yang terjadi pada suatu periode waktu dengan periode waktu tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto: Untuk mengukur maju tidaknya perekonomian daerah sebagai hasil dari program pembangunan daerah yaitu dengan mengamati seberapa besar laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai daerah.

 

 

 

 

BAB I: PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

 Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.”

(Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 23 ayat 3)

 1.1  Latar Belakang

Tenaga kerja adalah faktor penting dalam proses produksi. Akan tetapi dalam memandang definisi tenaga kerja sendiri, terdapat dua pandangan (kubu) yang berbeda dan saling menegasikan antara keduanya. Pihak pengusaha di satu sisi dan pekerja disisi lainnya. Hal yang menjadi perdebatan salah satunya adalah tentang upah atau yang sering diperdebatkan yakni mengenai upah minimum. Perbedaan pendapat antara dua kubu tersebut tentang upah minimum bukanlah suatu isu baru. Perbedaan pendapat ini dapat dilihat dari perselisihan antara kelompok serikat pekerja yang menghendaki kenaikan upah minimum yang signifikan, sementara kelompok pengusaha melihat bahwa tuntutan ini bertentangan dan tidak kompatibel dengan upaya pemerintah mendorong pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Krisis ekonomi yang telah menjatuhkan Indonesia dari tingkat negara berpendapatan menengah menjadi negara ke pendapatan rendah dengan dampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Oleh karena hal tersebut  seperti yang tercantum dalam arah ekonomi kebijakan kerangka Ekonomi Indonesia baru, dalam jangka pendek sasaran kebijakan adalah mempercepat pemulihan ekonomi dengan melakukan upaya mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran.

Daya beli masyarakat sendiri merupakan salah satu indikator dalam proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung, sehingga masalah kebutuhan hidup minimum yang disurvey berdasarkan pengeluaran buruh untuk dapat bertahan hidup secara minimum akan menjadi indikator yang jelas. Untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum para buruh mayoritas pendapatannya berasal dari penerimaan hasil kerja mereka (upah).

Dalam teori ekonomi upah diartikan sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Walaupun secara fakta kita mengenal adanya upah kepada pekerja profesional atau pekerja tetap dengan upah atas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap, akan tetapi pembayaran atas kedua hal tersebut tetap disebut sebagai upah.

Ahli ekonomi membuat perbedaan diantara dua pengertian upah, yakni upah uang dan upah riil. Upah uang adalah jumlah uang yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan upah riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. (Sadono Sukirno, 2000)

Hal tersebut muncul karena dalam jangka panjang sejumlah tertentu upah pekerja akan mempunyai kemampuan yang semakin sedikit didalam membeli barang-barang dan jasa yang dibutuhkan. Hal ini terjadi akibat naiknya harga-harga barang dan jasa tersebut, kenaikan tersebut pastinya akan menurunkan daya beli dari sejumlah tertentu pendapatan tersebut.

Harga barang dan upah niscaya akan selalu naik, yang menjadi masalah naiknya tidak serentak dan juga tidak pada tingkat yang sama besar. Perubahan yang berbeda ini akan menimbulkan kesulitan untuk mengetahui sampai dimana kenaikan pendapatan merupakan suatu gambaran dari kenaikan kesejahteraan yang dinikmati pekerja.

Perdebatan yang muncul antara lain (i) menyangkut hubungan antara upah riil dengan pertumbuhan produktivitas; (ii) kebutuhan terhadap penentuan upah minimum. Yang pertama berkait dengan upaya mempertahankan daya saing industri padat karya Indonesia, sementara yang kedua berkait dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan buruh termasuk di dalamnya dimensi pemerataan yang sering harus mengalami trade-off dengan tujuan pertumbuhan ekonomi (daya saing). (Mohammad Ikhsan).

Bagi para ekonom, masalah ini pun sering mengundang perdebatan baik dalam aplikasinya di negara maju maupun berkembang. Satu kelompok ekonom melihat, upah minimum akan menghambat penciptaan lapangan kerja dan menambah persoalan pemulihan ekonomi. Sementara sekelompok lain dengan bukti empirik menunjukkan, penerapan upah minimum tidak selalu identik dengan pengurangan kesempatan kerja, bahkan akan mampu mendorong proses pemulihan ekonomi.

Upah minimum merupakan upah minimum yang diizinkan dibayarkan oleh perusahaan kepada para pekerja menurut undang-undang. Terdapat dua kelompok yang pro dan kontra tentang upah minimum ini, kelompok yang kontra mengatakan bahwa undang-undang upah minimum mengganggu kelancaran berfungsinya pasar tenaga kerja dan menciptakan pengangguran. Sedangkan para pendukungnya mengatakan bahwa upah minimum telah berhasil menaikkan upah pekerja paling miskin dan meringankan kemiskinan tanpa menciptakan banyak pengangguran.

Terdapat dua pandangan yang saling bertolakbelakang dalam memandang persoalan upah dalam ketenagakerjaan. Disatu sisi dalam pandangan klasik, teori ekonomi klasik (antara lain Stopler-Samuelson) menunjukkan, koreksi harga relatif input (upah relatif terhadap biaya kapital) melalui liberalisasi ekonomi, akan mengarahkan alokasi faktor produksi dengan menggunakan input yang berlebih, dalam hal ini tenaga kerja. Teori ekonomi ini juga menunjukkan, untuk negara yang tenaga kerjanya berlimpah seperti Indonesia, liberalisasi ekonomi cenderung meningkatkan pangsa nilai produksi marjinal tenaga kerja relatif terhadap total output, sementara pangsa balas jasa faktor modal (keuntungan) cenderung akan menurun. Kenaikan pangsa nilai produksi marjinal tenaga ini akan meningkatkan tingkat upah riil. Dengan demikian, sebetulnya tidak akan terjadi keraguan bahwa dalam pasar yang makin bebas, kenaikan marginal product of labor (produktivitas tenaga kerja) akan selalu diikuti kenaikan upah riil. Dengan demikian, penetapan upah minimum tidak berarti banyak, bahkan hanya menciptakan distorsi baru dalam perekonomian.

Munculnya ketentuan upah minimum akan mendorong terjadinya distorsi dalam pasar tenaga kerja. Artinya dengan ketentuan upah minimum, maka buruh mempunyai kekuatan monopoli yang cenderung melindungi buruh yang telah bekerja dalam industri itu. Kekuatan serikat buruh yang cenderung memaksimumkan pendapatan dari buruh yang ada akan mendiskriminasi pendatang baru dalam pasar tenaga kerja. Pandangan serupa valid dalam kondisi di mana perusahaan tidak mempunyai kekuatan monopsoni untuk menekan buruh. Jika ada monopsoni dalam pasar tenaga kerja, maka pengaruh ketentuan upah minimum dapat mendorong peningkatan kesempatan kerja.

Model lain yang sejalan dengan model neoklasik adalah model dual economy yang mengasumsikan perekonomian (pasar tenaga kerja) tersegmentasi menjadi sektor formal dan sektor informal. Penetapan upah minimum akan mengurangi permintaan tenaga kerja di sektor formal (atau dalam model yang dinamis, minimal akan mengurangi tingkat penciptaan lapangan kerja).

Kelebihan penawaran tenaga kerja ini akan diserap sektor informal yang tingkat upahnya tidak diatur oleh regulasi, yang pada gilirannya akan mengurangi tingkat upah. Jika pangsa tenaga kerja di sektor informal lebih rendah, maka dampak distribusi pendapatannya akan justru memburuk. Keadaan ini akan lebih buruk jika kenaikan upah mendorong kenaikan tingkat inflasi. Buruh di sektor formal akan diuntungkan dalam pengertian, kenaikan tingkat inflasi dapat di-offset oleh kenaikan upah nominal. Tetapi, buruh yang bekerja di sektor informal-yang mengalami penurunan tingkat upah nominal-bernasib seperti pepatah “sudah jatuh tertimpa tangga pula”. Kondisi ini adalah keadaan ekstrem, karena dalam faktanya tidak demikian. Kenaikan upah minimum-minimal dalam jangka pendek-akan mendorong permintaan terhadap barang-barang produksi domestik termasuk produksi sektor informal. Hal ini disebabkan karena buruh cenderung mengonsumsi barang domestik dibandingkan barang impor.

Pandangan yang lainnya (bersebrangan) dengan teori neoklasik yakni efficiency wage theory (teori upah efisiensi). Teori upah efisiensi ini berfokus pada upah sebagai tujuan yang memotivasi buruh. jumlah usaha yang dibuat buruh dalam pekerjaannya adalah berhubungan terhadap seberapa baik pekerjaan itu membayar relatif terhadap alternatif pekerjaan lainnya. perusahaan akan bersedia membayar upah diatas upah keseimbangan pasar untuk memastikan bahwa buruh bekerja keras agar tidak kehilangan pekerjaannya yang baik itu.

Teori upah efisiensi ini juga menyebutkan dengan penetapan upah minimum memungkinkan tenaga kerja meningkatkan nutrisinya sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitasnya. Peningkatan upah juga memungkinkan buruh untuk menyekolahkan anaknya dan memberi nutrisi yang lebih baik bagi anak-anaknya. Keduanya dalam jangka panjang akan memberi dampak yang besar terhadap peningkatan produktivitas. Upah yang dibayarkan menurut teori ini jauh diatas upah keseimbangan, hal tersebut selain akan meningkatkan produktivitas juga akan menimbulkan loyalitas pekerja, membuat lebih banyak pekerja yang berkualitas.

Tingkat upah pasar bergantung pada penawaran dan permintaan terhadapnya, berikut beberapa alasan mengapa upah efisiensi harus dibayarkan:

1.   Menghindari tindakan melalaikan kerja: jika memang sulit untuk mengukur kuantitas atau kualitas kerja para pekerja — dan sistem piece rate atau komisi tidak mungkin diterapkan — barangkali ada insentif baginya untuk melalaikan kerja (bekerja kurang dari apa yang sudah disepakati). Perusahaan kemudian bisa saja membayar upah-efisiensi demi menciptakan atau meningkatkan biaya atas hilangnya pekerjaan, sehingga memberikan pukulan berupa ancaman pemecatan. Ancaman bisa digunakan untuk mencegah tindakan melalaikan kerja (atau “rusaknya moral”).

2.  Meminimalkan turnover: Dengan membayar upah-efisiensi, rangsangan bagi pekerja untuk keluar dan mencari kerja di tempat lain dapat diminimalkan. Strategi ini masuk akal karena biasanya mahal untuk melatih pekerja pengganti.

3.  Pilihan yang bertentangan: jika kinerja sebuah pekerjaan bergantung pada kemampuan pekerja dan setiap pekerja berbeda-beda dalam hal ini, perusahaan dengan upah lebih tinggi akan bisa menarik lebih banyak para pencari kerja. Upah-efisiensi berarti bahwa perusahaan dapat memilih di antara para pelamar untuk mendapatkan peluang terbaik.

4.  Teori-teori sosiologi: upah-efisiensi bisa berasal dari tradisi. Teori Akerlof (dalam bentuk paling sederhana) menyebutkan bahwa upah yang lebih tinggi menaikkan moral kerja, sehingga produktivitas meningkat.

5.  Teori gizi: di negara-negara berkembang, upah-efisiensi memungkinkan pekerja untuk makan secukupnya demi menghindari penyakit dan bisa bekerja lebih keras dan lebih produktif.

Di Indonesia, kebijakan pengupahan didasarkan pada konstitusi yakni UUD Pasal 27 ayat (2). Prinsipnya besar upah haruslah; pertama, mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, kedua, mencerminkan pemberian imbalan atas hasil kerja seseorang dan ketiga, memuat pemberian insentif yang mendorong peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan daerah/nasional.

Penghasilan atau imbalan yang diterima oleh seorang pekerja sehubungan dengan pekerjaannya dapat digolongkan kedalam 4(empat) bentuk yaitu :

  • Upah atau gaji yaitu gaji pokok yang didasarkan pada kepangkatan atau masa kerja seorang pekerja.
  • Tunjangan dalam bentuk natura seperti; beras, gula, garam, pakaian dll.
  • Fringe Benefits yaitu jenis benefit lain yang diterima oleh seseorang diluar gaji sehubungan dengan jabatan atau pekerjaannya.
  • Kondisi lingkungan kerja.

Besarnya upah minimum ditetapkan satu tahun sekali setelah didahului dengan survey tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dinas Tenaga Kerja bersama Dewan Pengupahan menghitung nilai KHL menurut hasil survey. Komponen yang disurvey dapat digolongkan kedalam 5 kelompok

  • Kelompok Makanan dan Minuman
  • Kelompok Bahan Bakar dan Penerangan
  • Kelompok Perumahan dan Peralatan
  • Kelompok pakaian
  • Kelompok lain-lain.

Dalam memperhitungkan nilai akhir KHL juga telah memperhatikan faktor lain yang mempengaruhinya seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebutuhan fisik minimum, kemampuan perusahaan serta perbandingan tingkat pengupahan di daerah lain

Akan tetapi kenyataannya, fakta dilapangan menyebutkan secara rata-rata Upah Minimum Propinsi baru memenuhi sekitar 90% dari Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) yang ada.

 Tabel 1.1 Daftar UMP dan KHM di Indonesia tahun 2004 dan 2005

NO

PROPINSI

TAHUN 2004

 

 

TAHUN 2005

 

 

 

 

 

UMP(Rp)

KHM (Rp)

UMP/

KHM (%)

UMP(Rp)

KHM (Rp)

UMP/

KHM (%)

KENAIKAN (%)

1

N. Aceh D

550,000

621,000

88.57

620,000

619,876

100.02

12.73

    2

Sumatera Utara

537,000

482,489

111.3

600,000

11.73

3

Sumatera Barat

480,000

462,000

103.9

540,000

501,315

107.72

12.5

4

Riau

476,875

683,735

69.75

551,500

551,498

100

15.65

5

Jambi

425,000

440,363

96.51

485,000

495,242

97.93

14.12

6

Sum-Sel

460,000

496,265

92.69

503,700

495,242

101.71

25

7

Ba-bel

447,923

682,000

65.68

560,000

690,000

81.16

25

8

Bengkulu

363,000

505,000

71.88

430,000

480,000

89.58

18

9

Lampung

377,500

377,132

100.1

405,000

396,456

102.16

18

10

Jawa Barat

366,500

418,258

87.63

408,260

11.39

11

DKI Jakarta

671,550

699,713

95.98

711,843

759,953

93.67

6

12

Banten

515,000

.

585,000

585,000

100

13.59

13

Jawa Tengah

365,000

368,713

99.09

390,000

405,282

96.23

6.85

14

DI Yogyakarta

365,000

355,000

102.82

400,000

399,964

100.01

9.59

15

Jawa Timur

310,000

309,363

100.21

340,000

9.68

16

Bali

425,000

435,000

97.7

447,500

447,500

100

5.29

17

NTB

412,500

375,000

110

475,000

526,040

90.3

15.15

18

NTT

400,000

375,371

106.56

450,000

402,989

111.67

12.5

19

Kal-Bar

420,000

478,718

87.73

445,200

482,250

92.32

6

20

Kal-Sel

482,212

464,140

103.89

536,300

503,775

106.46

11.22

21

Kal-Teng

482,250

521,356

92.5

523,698

553,376

94.64

8.59

22

Kal-Tim

572,652

737,768

77.62

600,000

597,878

100.35

4.78

23

Maluku

450,000

590,578

76.2

24

Maluku Utara

400,000

620,000

64.52

440,000

10

25

Gorontalo

430,000

538,000

79.93

435,000

631,500

81.84

1.16

26

Sulawesi Utara

545,000

535,000

101.87

600,000

10.09

27

Sul-Tra

470,000

503,738

93.3

498,600

498,600

100

6

28

Sul-Teng

450,000

498,000

90.36

510,000

13.33

29

Sul-Sel

455,000

448,000

101.56

510,000

505,000

100.99

12.09

30

Papua

650,000

. .

700,000

769,050

91.02

7.69

Sumber: Direktorat Pengupahan, Jamsos dan Kesejahteraan

Dalam rangka menetapkan Upah Minimum Regional (UMR), maka perlu dilihat dasar pertimbangan penetapan Upah Minimum Regional yaitu:

a.         Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Dalam usulan penetapan upah minimum, nilai KHM merupakan salah satu pertimbangan utama. Setiap pengusulan harus menggambarkan adanya penambahan pendapatan buruh secara riel bukan kenaikan nominal. Penetapan KHM diatur dalam Kep. Menteri Tenaga Kerja No. 81/Men/1995.

b.         Indeks Harga Konsumen (IHK). Pada prinsipnya perkembangan IHK mempengaruhi perkembangan KHM, sebab komponen-komponen yang tercantum dalam KHM harus selalu dibandingkan dengan perkembangan IHK.

c.         Perluasan kesempatan kerja. Kebijaksanaan penetapan upah minimum diharapkan dapat memberikan tingkatan upah yang layak dan wajar, sehingga hal ini dapat mendorong peningkatan produktivitas yang pada gilirannya dapat meningkatkan perluasan/perkembangan usaha (multiplier effect) yang berarti memperluas kesempatan kerja.

d.         Upah pada umumnya yang berlaku secara regional. Patokan untuk menentukan dalam pengusulan upah minimum regional adalah tingkat upah yang berlaku secara regional bagi propinsi yang bersangkutan maupun dengan daerah yang berdekatan. Untuk hal ini setiap daerah perlu mengadakan komunikasi dengan daerah lain yang berdekatan atau perbatasan untuk memperoleh informasi tingkat upah terendah yang berlaku didaerah tersebut. Upah yang ditetapkan harus sepadan dengan upah yang berlaku didaerah yang bersangkutan. Diferensiasi upah antar daerah tidak merangsang terjadinya migrasi perburuhan.

e.         Kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan. Dalam upaya penetapan usulan upah minimum, perlu mempertimbangkan kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan. Hal ini penting agar upah yang ditetapkan dapat terlaksana dengan baik tanpa menimbulkan gejolak dalam pelaksanaannya.

f.          Tingkat perkembangan perekonomian. Untuk penetapan besarnya UMR yang baru, nilai tambah yang dihasilkan oleh buruh dapat dilihat dari adanya perkembangan PDRB dalam tahun yang bersangkutan.

Upah bagi pekerja memiliki dua sisi manfaat yaitu, sebagai imbalan atau balas jasa terhadap hasil produksi yang dihasilkan dan sebagai perangsang bagi peningkatan produktivitas. Sebagai imbalan, upah merupakan hak pekerja terhadap tenaga atau pikiran yang telah dikeluarkannya. Sebagai perangsang produktivitas, upah dapat meningkatkan motivasi pekerja untuk bekerja lebih giat lagi. Apalagi jika standar upah didasarkan atas merit system.

Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi yang dipandang dapat mengurai tingkat laba yang dihasilkan. Oleh karena dipandang sebagai biaya faktor produksi, maka pengusaha berusaha untuk menekan upah tersebut sampai pada tingkat yang paling minimum, sehingga laba perusahaan dapat ditingkatkan. Masih sedikit  pengusaha yang memandang pekerja sebagai mitra perusahaan dalam menjalankan dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.

Untuk menghindari perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja, maka pemerintah memandang perlu untuk mengatur masalah pengupahan ini yang biasa dikenal dengan upah minimum. Tujuan pengaturan ini adalah untuk: (1) menjaga agar tingkat upah tidak merosot kebawah (berfungsi sebagai jaring pengaman), (2) meningkatkan daya beli pekerja yang paling bawah, dan (3) mempersempit kesenjangan secara bertahap antara mereka yang berpenghasilan tertinggi dan terendah.

Dalam menentukan tingkat upah minimum terdapat 4 (empat) pihak yang saling terkait yaitu pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja, Dewan Pengupahan Nasional yang merupakan lembaga independen terdiri dari pakar, praktisi dan lain sebagainya yang bertugas memberikan masukan kepada pemerintah, Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) sebagai penyalur aspirasi pekerja dan wakil pengusaha melalui APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia). Mereka bertugas mengevaluasi tingkat upah minimum yang berlaku pada saat tertentu dan memutuskan apakah tingkat upah tersebut sudah saatnya untuk dinaikkan atau belum.

Dewasa ini paling tidak ada 5 (lima) faktor utama yang diperhitungkan pemerintah dalam menetapkan tingkat upah minimum, yaitu:

  1. Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)
  2. Indeks Harga Konsumen (IHK) atau tingkat inflasi
  3. Perluasan kesempatan kerja
  4. Upah pada umumnya yang berlaku secara regional
  5. Tingkat perkembangan perekonomian daerah setempat

Dari lima faktor diatas maka 3 faktor yaitu indeks harga konsumen, perluasan kesempatan kerja dan perkembangan perekonomian adalah faktor makro sedangkan dua faktor lainnya yaitu kebutuhan hidup minimum dan upah regional merupakan faktor yang bersifat mikro.

Dari sudut kebutuhan hidup pekerja, terdapat 2 (dua) komponen yang menentukan tingkat upah minimum, yaitu kebutuhan hidup minimum (KHM) dan laju inflasi. Berbagai bahan yang ada dalam komponen KHM dinilai dengan harga yang berlaku, sehingga menghasilkan tingkat upah. Oleh karena harga sangat bervariasi antardaerah serta adanya situasi-situasi lokal yang tidak mungkin berlaku secara nasional, maka tingkat upah minimum tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah atau lebih sering dikenal dengan upah minimum propinsi (UMP). (Tjiptoherijanto, 2002)

.2 Perumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas dan melihat fakta dilapangan bahwa Upah Minimum Propinsi (UMP) masih lebih rendah dari Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan kebijakan Upah Minimum Propinsi (UMP) di Indonesia pada era otonomi daerah (2001-2008), yakni Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), Indeks Harga Konsumen (IHK) dan tingkat perkembangan perekonomian (PDRB). Apakah terjadi kenaikan kesejahteraan buruh dari waktu ke waktu dan terakhir bagaimana seharusnya kebijakan UMP di Indonesia terutama pada era otonomi daerah (2001-2008)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah ingin menelaah:

  1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan kebijakan Upah Minimum Propinsi (UMP) di Indonesia pada era otonomi daerah (2001-2008), yakni Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), Indeks Harga Konsumen (IHK) dan tingkat perkembangan perekonomian (PDRB).
  2. Apakah terjadi kenaikan kesejahteraan buruh dari waktu ke waktu.
  3. Bagaimanakah sebaiknya kebijakan UMP di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat:

1.   Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan kebijakan UMP di Indonesia dan variabel-variabel yang signifikan mempengaruhinya dan apakah sejalan dengan perkembangan variabel-variabel tersebut.

2.   Dapat melihat apakah terjadi peningkatan kesejahteraan buruh dari waktu ke waktu.

3.  Diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pembuatan kebijakan dalam rangka mengambil keputusan kebijakan tentang penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP).

 1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan

Secara umum penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kuanlitatif. Pendekatan kualitatif digunakan dalam menganalisa kebijakan pemerintah tentang Upah Minimum Propinsi (UMP). Pendekatan kuantitatif digunakan dalam melihat pengaruh dari keseluruhan variable independen, yaitu Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), pertumbuhan ekonomi regional (PDRB) harga konstan dan Indeks Harga Konsumen (IHK) terhadap Upah Mininum Propinsi (UMP) di Indonesia.

       1.5.2 Metode

Ada beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini, pertama, analisa kebijakan dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Metode ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah menjalankan perannya dalam menentukan Upah Minimum Propinsi di Indonesia.

Kedua, analisa regresi linier berganda. Untuk sampai pada tujuan penelitian maka data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah data-data yang dipublikasikan oleh berbagai instansi baik yang langsung maupun tidak langsung terkait dengan objek penelitian ini, aspek yang diteliti adalah sebagai berikut:

1.      Aspek Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) dengan melihat KHM di tiap propinsi di Indonesia. Parameter bertanda positif karena peningkatan KHM akan menaikkan Upah Minimum Propinsi (UMP).

2.      Aspek kenaikan harga barang, yang dapat dilihat dari Indeks Harga Konsumen (IHK) dan besarnya inflasi di tiap propinsi. Parameter bertanda positif karena kenaikan harga barang (inflasi) akan menaikkan Upah Minimum Propinsi (UMP).

3.      Aspek perkembangan perekonomian yang dilihat dari PDRB harga konstan. Parameter bertanda positif, karena semakin besar nilai PDRB maka akan menaikkan UMP.

Jenis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah data panel atau pooled time series–crossection. Cross-section dimaksud ialah dua puluh delapan (28) propinsi yang ada di Indonesia. Time series dimaksud yaitu data tahunan untuk periode 2001–2008. Sebagian data diperoleh dari Departemen Tenaga Kerja, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan sebagian lagi langsung dikompilasi dari Kantor Badan Pusat Statistik.

Model yang digunakan untuk analisis adalah sistem persamaan regresi linier berganda, dan teknik pendugaan parameter yang tepat untuk digunakan ialah metode General  Least Squares ( GLS) untuk data panel (Baltagi, 1995). Pendugaan nilai parameter dalam model dilakukan dengan menggunakan program komputer Stata versi 8.

Untuk menguji apakah peubah-peubah penjelas secara bersama-sama berpengaruh nyata atau tidak terhadap peubah endogen pada masing-masing persamaan digunakan uji statistik F. Sedangkan untuk menguji apakah masing-masing peubah penjelas secara individual berpengaruh nyata atau tidak terhadap peubah endogen, digunakan uji t.

      1.6 Hipotesis

Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap kebijakan penentuan Upah Minimum Propinsi (UMP) di Indonesia antara lain Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), Inflasi (IHK), dan PDRB harga konstan yang semuanya berkorelasi positif.

1.7 Tahapan Penelitian

Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Upah Buruh di Indonesia

( Analisis Upah Minimum Propinsi tahun 2000-2008)

1.8 Sistematika Penulisan

Bab I.   Pendahuluan

Bab ini merupakan gambaran umum dari penelitian yang akan dilakukan. Dalam bab ini tercantum latar belakang penelitian, perumusan masalah, hipotesis, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari pendekatan, metode serta sumber data. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka berfikir dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas pustaka ataupun teori yang digunakan yakni menyangkut tentang teori pasar tenaga kerja, teori pengupahan, upah buruh di Indonesia, Upah Minimum Propinsi, dan Upah untuk Kebutuhan Hidup Layak

Bab III. Metodologi Penelitian

Bab ini membahas tentang metodologi yang digunakan, yakni menyangkut teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV. Analisis dan Pembahasan

Bab ini akan membahas tentang hasil analisis regresi linier berganda pada variable independent yang meliputi KHM, IHK, dan pertumbuhan ekonomi regional (PDRB), terhadap variable dependen yakni Upah Minimum Propinsi (UMP) di Indonesia pada era otonomi daerah (2001 – 2008).

Bab V. Penentuan Kebijakan Pengupahan

Bab ini akan membahas analisis secara kualitatif deskriptif tentang kebijakan upah minimum dengan faktor-faktor yang menentukan dan mempengaruhinya, serta bagaimana kebijakan upah minimum dirumuskan di Dewan Pengupahan dan terakhir tentang upah untuk kebutuhan hidup layak.

Bab VI. Kesimpulan dan Saran

Bab ini menjadi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Upah Buruh di Indonesia (Analisis UMP 2001-2008)

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pengolahan dan analisa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Upah Minimum Propinsi di Indonesia dengan menggunakan Stata maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1.      Terbukti secara statistik bahwa PDRB, IHK dan KHM mempengaruhi UMP. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbukti signifikan dan berkorelasi negatif mempengaruhi Upah Minimium Propinsi, hal ini terjadi pada daerah-daerah dengan PDRB tidak terlalu besar akan tetapi kebutuhan hidupnya tinggi, misal di Indonesia bagian timur. Sedangkan  Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) dan Indeks Harga Konsumen signifikan dan berkorelasinya positif.

2.      Terbukti secara statistik bahwa peningkatan kesejahteraan buruh di Indonesia dari waktu ke waktu tidak mengalami peningkatan karena besarnya kenaikan upah minimum secara umum lebih rendah dari kenaikan harga kebutuhan hidup minimum, sehingga buruh tidak dapat hidup secara layak.

3.      Dalam penentuan kebijakan Upah Minimum Propinsi Faktor KHM dan IHK dan PDRB tetap menjadi pertimbangan utama, dan selain beberapa faktor tersebut ternyata yang juga berperan adalah proses politik, kemampuan negosiasi dan posisi tawar dari masing-masing unsur di dalam Dewan Pengupahan. Walaupun pada akhirnya pengambilan kebijakan akhir tersebut tetap ditentukan oleh eksekutif (Kepala Daerah).

4.      Konsep dan kebijakan upah minimum harus diubah, upah minimum harusnya hanyalah jaring pengaman bagi buruh dengan status lajang dan masa kerja dibawah satu tahun, selebihnya harus ada kesepakatan bipartit yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

5.      Untuk memperkuat posisi tawar serikat buruh di Dewan Pengupahan maka perlu ditingkatkan kemampuan negosiasi dan koordinasi.

6.      Dalam pengambilan keputusan di Dewan Pengupahan baik pihak pengusaha maupun buruh harus sama-sama terbuka, pengusaha bila belum siap menghadapi kenaikan upah harus didukung dengan data-data, demikian pula buruh, tuntutan kenaikan upah harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan pengetahuan mengenai kemampuan perusahaan.

7.      Begitu pula pemerintah, dukungannya tetap diperlukan agar tercipta hubungan yang sinergis antara buruh dan pengusaha, yakni dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan melakukan perannya secara optimal, baik dari segi pengawasan terhadap implementasi Upah Minimum maupun sebagai fasilitator/mediator dalam perundingan antara pengusaha dan buruh.

Dalam penentuan kebijakan upah minimum haruslah lebih memperhatikan kebutuhan hidup buruh agar dapat hidup layak ditengah masyarakat dan sosialnya. Sehingga akan berdampak bagi kehidupannya di masa mendatang. Upah Minimum sudah saatnya diganti menjadi Upah Layak yang lebih berpihak terhadap penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, serta kehidupan yang lebih baik, di tengah kepungan kebijakan informalisasi ketenagakerjaan dalam paradigma liberalisasi pasar.

Untuk saat ini diperlukan segera sebuah peraturan perundang-undangan baru mengenai Upah Layak yang dapat diterima baik oleh pengusaha maupun buruh. Sangat diperlukan adanya hubungan yang baik antara buruh dan pengusaha serta pemerintah dalam rangka mewujudkan adanya perjanjian bersama yang setara dan seimbang antar unsur-unsur tersebut terutama membicarakan masalah upah.

Nb: Kalau mau hasil penelitiannya dari a – z kontak aja…:)

Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia (Analisis Ekonometri)

“Kemiskinan yang meluas merupakan tantangan terbesar dalam upaya-upaya Pembangunan” (UN, International Conference on Population and Development, 1994)

Proses pembangunan memerlukan Gross National Product (GNP) yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dibanyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang baguspun menjadi tidak akan berarti bagi masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan penurunan yang tajam dalam pendistribusian atau pemerataannya.

Fenomena kemiskinan telah berlangsung sejak lama, walaupun telah dilakukan berbagai upaya dalam menanggulanginya, namun sampai saat ini masih terdapat lebih dari 1,2 milyar penduduk dunia yang hidup dengan pendapatan kurang dari satu dolar perhari dan lebih dari 2,8 milyar penduduk dunia hanya berpenghasilan kurang dari dua dollar perharinya. Continue reading