Perempuan diantara Kemiskinan dan Formalisasi Aset (Review Makalah)

Judul Makalah:  Gender, Land Rights and Democratic Governance

Penulis: Ambreena Manji

Makalah untuk diskusi di UNDP, May 2008.wajah kemiskinan

Tujuan dari makalah ini adalah untuk menggambarkan perkembangan kontemporer dalam kebijakan pertanahan dan menguraikan implikasi gender dari kebijakan pertanahan tersebut. Dalam tulisannya, makalah ini menyoroti pencapaian kesetaraan gender secara formal dan lebih luas dengan pemberdayaan sosial-ekonomi perempuan, dengan contoh kasus di negara-negara di Afrika (Tanzania, Uganda, Afrika Selatan).

Di Afrika sejak akhir tahun 1980an masalah pertanahan telah berkembang ke arah liberalisasi, sehingga ketika terbit buku Hernando De Soto (2000) yang menyatakan bahwa kemiskinan salah satunya disebabkan bukan karena orang miskin tidak memiliki aset, tetapi aset yang ada belum didukung bukti kepemilikan formal, sehingga aset tersebut dalam kategori aset cacat, karena hak kepemilikannya tidak dicatat dengan baik. Aset tersebut berada diluar sistem hukum formal, tidak tercantum dalam dokumen resmi sehingga tidak bisa digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman. Hal inilah kemudian yang mendorong lembaga-lembaga internasional untuk mengangkat dan mendorong isu formalisasi aset (tanah, peternakan keluarga dll).

Makalah ini membahas bagaimana perempuan menyikapi perkembangan terbaru terkait formalisasi aset ini, karena dorongan untuk adanya formalisasi aset ini sangat besar, hingga ke tingkat rumah tangga. Formalisasi ini sangat berkaitan dengan ranah hukum. Dan ranah hukum memiliki peran sentral dalam pengentasan kemiskinan, karena perubahan dalam hubungan kepemilikan aset hanya dapat terjadi melalui ranah hukum. Makalah ini juga menyoroti hubungan antara formalisasi aset dengan kemiskinan dan pemerintahan.

Selama ini praktek dalam pemberian pinjaman komersil, mendapat ganjalan di izin perempuan, ada upaya untuk menekan biaya transaksi pinjaman dengan hanya jaminan dari laki-laki saja, ini tentu sangat merugikan perempuan, karena nantinya ketika misalnya terjadi kemacetan pinjaman maka yang akan menanggungnya adalah perempuan dan anak.

Terkait dengan hal tersebut, kelompok perempuan yang aktif dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan pemberdayaan, harus mengambil sikap terhadap perkembangan formalisasi aset dan promosi pinjaman kredit. Hal yang bisa dilakukan adalah mengamankan posisi perempuan baik secara hukum dengan mengembangkan perlindungan yang memadai bagi perempuan, melalui kampanye penyebarluasan informasi mengenai konvensi internasional tentang hak milik perempuan, melakukan pendidikan di akar rumput, dan juga ada kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan dan jaringan agar aktif untuk meramalkan perubahan dan kemudian berusaha untuk mengatur agenda kebijakan di negaranya.(Wg)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s