PROTES BURUH PEREMPUAN: MENAKAR PERLAWANAN DARI KANTONG-KANTONG INDUSTRI

Pendahuluan

Sejak dimulainya industrialisasi besar-besaran oleh pemerintahan Orde Baru, Jakarta Raya – atau populer disebut dengan akronim Jabo(de)tabek – tumbuh sebagai kota industri utama di Indonesia. Pabrik-pabrik berdiri di kawasan-kawasan industri lama di koridor Cakung-Pulogadung-Bekasi, Kapuk-Cengkareng-Tangerang, dan Cimanggis-Depok-Bogor. Perubahan dari strategi industri substitusi impor ke arah industri berorientasi ekspor – seiring menurunnya trend boom minyak – memperluas cakupan kantong-kantong industri di seputaran DKI Jakarta. Pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek sebagai akses lalu-lintas barang menuju pelabuhan Tanjung Priok mendorong pertumbuhan kantong-kantong industri sepanjang koridor Jakarta-Cikampek. Kawasan industri yang lebih terintegrasi berdiri mulai dari Bekasi hingga Karawang, dan sekarang diperluas sampai Purwakarta.

Tekstil dan produk tekstil (garmen) menjadi primadona ekspor saat itu, hingga era pasar bebas di bawah ketentuan WTO dan pakta-pakta perdagangan bebas lainnya (APEC, AFTA) dimulai, menyebabkan membanjirnya produk-produk tekstil dari luar, terutama produksi Cina yang sedang menggencarkan industrialisasinya. Menurunnya kinerja perekonomian Indonesia pasca-krisis 1997-1998 dan gejolak sosial-politik yang menyertainya menurunkan minat investasi di Indonesia. Pemodal asing lebih memilih berinvestasi di negara-negara yang lebih “ramah-modal” seperti Vietnam dan terutama Cina.

Untuk meningkatkan daya saing, para pengusaha yang telah menanamkan modal di Indonesia harus menyiasati dengan mengikuti syarat-syarat liberalisasi pasar tenaga kerja yang berlaku secara internasional di bawah rejim pasar bebas. Perubahan sistem dari buruh tetap menuju sistem buruh kontrak (outsourcing) menjadi trend. Tetapi mengingat jumlah buruh tetap masih lebih banyak daripada buruh kontrak, maka upaya paksa dengan melakukan penutupan pabrik sebagai siasat untuk mem-PHK semua buruh pun dilakukan, dan sesudahnya pabrik dibuka kembali dengan merekrut buruh dengan status kontrak.

Bagian pertama tulisan ini menyoroti perjuangan gerakan buruh melawan PHK dan sistem buruh kontrak dengan mengambil contoh dua pabrik di Kapuk dan Bekasi, di mana mayoritas buruhnya adalah perempuan. Dua bagian berikutnya merupakan analisis terhadap dampak industrialisasi dan krisis ekonomi terhadap kondisi buruh perempuan. Bagian terakhir membahas bagaimana strategi kaum buruh perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya melalui keterlibatan dalam pembangunan serikat pekerja.

Perlawanan Buruh Perempuan dari Kantong Industri Jabodetabek

PT Sinar Apparel Indonesia (SAI)

Namanya Susilowati, berusia 35 tahun dan mempunyai dua anak, tapi biasa dipanggil Mbak Tari oleh teman-teman sejawatnya. Berasal dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, ia merantau ke Bekasi sejak umur 20 tahun ketika pertama kali memasuki ranah kerja menjadi buruh pabrik, kemudian menikah dengan laki-laki asli orang Bekasi dan juga berprofesi sama sebagai buruh di pabrik yang mulai banyak muncul di kawasan industri Tambun, Kabupaten Bekasi dan seputarannya pada saat itu.

Berlokasi di desa Cibuntu (Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi), pabrik garmen PT Sinar Apparel Indonesia berdiri pada 2000 yang merupakan pindahan dari daerah Cikarang. PT SAI yang dimiliki pengusaha Korea itu membuka rekrutmen buruh dari lokasi sekitar, terutama perempuan. Untuk mendaftar menjadi buruh di pabrik garmen syaratnya relatif mudah, apalagi yang sebelumnya sudah berpengalaman, “dengan modal bisa jahit dan KTP saja sudah bisa diterima”, ujar Mbak Tari. Fenomena pindah-pindah kerja untuk mencari penghasilan yang lebih baik adalah hal biasa di kalangan buruh-buruh perempuan di sektor tekstil.

Dengan berdirinya pabrik PT SAI yang memproduksi pakaian baik baju, jaket dan lain-lain yang semuanya berorientasi ekspor dengan label Mark&Spencer, maka daerah yang pada awalnya hanya lokasi persawahan tersebut menjadi ramai dengan geliat ekonomi buruh dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar, seperti mendirikan warung makan dan jajanan disepanjang jalan masuk menuju PT SAI, sekitar 250 meter dari jalan besar menuju Cibitung.

Dengan buruh yang berjumlah 1021 orang dan 90%-nya adalah buruh perempuan, maka kesadaran untuk melindungi kepentingan sebagai buruh baik dari mulai hak-hak normatif buruh perempuan seperti cuti haid, hamil, melahirkan, fasilitas kesehatan di pabrik dan lain-lain hingga masalah keselamatan kerja dan jaminan kerja (Jamsostek) telah mereka miliki sehingga berdirilah Serikat Buruh Garmen Mandiri (SBGM). Pada tahun 2005, para pengurus serikat buruh SBGM mulai melihat perusahaan melakukan tindak kecurangan. Mereka pun bergerak melakukan tuntutan hingga ketingkatan buyer, akibatnya tahun 2005 itu M&S menghentikan kontrak dan PT SAI mulai memproduksi merek lain. Menurut perusahaan omzet mereka menurun sehingga dari tahun 2006 pembayaran gaji sering dicicil, tidak dibayar penuh dengan alasan perusahaan mulai rugi. Pada tahun itu pula terbongkar bahwa selama ini perusahaan tidak pernah menyetorkan uang Jamsostek padahal gaji buruh selalu dipotong untuk Jamsostek, inilah yang terus dipertanyakan serikat pada perusahaan.

Tanggal 7 Mei 2008, seusai pengurus serikat SBGM yang kini berubah menjadi Gabungan Serikat Buruh Mandiri (GSBM) PT SAI mengadakan pertemuan dengan pihak Jamsostek, tiba-tiba perusahaan mengumumkan perusahaan berhenti beroperasi dan ditutup, bahkan pada sore harinya listrik pun sudah mati. Sejak saat itu pihak perusahaan pun menghilang, meninggalkan tanggung jawab kekurangan pembayaran gaji bulan Januari dan Februari serta gaji dari bulan April, serta pesangon karena perusahaan tutup sebanyak dua kali pembayaran gaji. Para buruh tentu saja tidak terima diperlakukan semena-mena seperti itu sehingga pendudukan pabrik pun tidak terhindarkan. Hingga saat ini, sudah dua bulan berlalu, upaya penyelesaian tuntutan terus dilakukan, para perempuan-perempuan tangguh itu masih terus bergiliran menjaga pabrik agar asetnya seperti mesin dan peralatan lainnya tidak dijual perusahaan, siang dan malam mereka berjaga tanpa kenal lelah dan takut untuk memperjuangkan hak mereka, intimidasi perusahaan terus terjadi dari mulai hasutan-hasutan dan upaya adu domba, mematikan sarana vital disekitar pabrik hingga mempengaruhi suami-suami para buruh perempuan tersebut untuk melarang istrinya ikut menduduki pabrik, namun semuanya tidak menggetarkan dan meyurutkan langkah mereka.

Kini jalan cor beton yang dibangun perusahaan menuju jalan masuk PT SAI begitu sepi, warung-warung di pinggirannya sangat berdebu tanda telah ditinggalkan pemiliknya, posko perlawanan pun telah pindah ke dalam lingkungan pabrik seiring semakin berkurangnya mereka yang tetap melakukan perlawanan dan berjuang untuk tuntutannya. Namun kondisi ini tetap tidak akan menyurutkan Mbak Tari dan rekan-rekannya untuk terus berjuang, karena kondisi ekonomi yang semakin sulit ini membuat mereka tidak banyak pilihan. Berbagai penyiasatan telah dilakukan misal dengan mengubah konsumsi bahan bakar dari minyak tanah menjadi kayu bakar dan semakin berhemat di rumah, namun dengan kebutuhan hidup yang tetap harus dipenuhi maka hutang menjadi pilihan. “Kami berutang di warung untuk membeli kebutuhan pokok dan belum dibayar sudah dua bulan ini, mana motor pun sebentar lagi akan ditarik dealer karena tidak membayar cicilan hampir tiga bulan”, begitu pernyataan Mbak Karti, rekan Mbak Tari yang juga ikut ngobrol siang itu. Bahkan sebut mereka, sejak kondisi semakin sulit ini ada fenomena perempuan yang menawarkan jasa prostitusi di kawasan itu semakin meningkat.

PT Istana Magnoliatama

Cikal bakal PT Istana Magnoliatama (untuk selanjutnya disebut PT Istana) sudah ada sejak tahun 1980 dengan nama CV Melody, pindahan dari Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Pada tahun 1989 berganti nama yaitu PT Istana sampai sekarang dengan total buruh 1000 orang dengan 85%-nya adalah buruh perempuan dengan komposisi sebanyak 460 orang buruh berstatus tetap dan 540 orang buruh berstatus kontrak. Sejak tahun 1998 di PT Istana sudah ada serikat, yakni Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) PT Istana. Pada perjalanannya kepengurusan serikat ini semua mandul, tidak berfungsi sebagai alat yang membela kepentingan buruh. Karena hal tersebutlah pada tahun 2006, sekitar 50 orang buruh mendirikan Serikat Buruh Karya Utama (SBKU) PT Istana dengan bukti Nomor Pencatatan: 687/III/S/VI/2006 dengan jumlah anggota 266 orang dan tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) yang merupakan anggota Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).

Perjalanan SBKU PT Istana banyak mengalami hambatan-hambatan yang luar biasa karena pihak perusahaan (manajemen) selalu mengintimidasi para anggota dan juga pengurus. Diawali dengan mutasi yang dilakukan oleh pihak manajemen PT Istana terhadap buruh-buruh yang menjadi anggota SBKU tanpa ada alasan yang jelas. Selain itu juga dilakukan intimidasi kepada semua buruh dengan cara mengedarkan formulir melalui para mandor, tepatnya tanggal 27 Juni 2006, isi formulir tersebut adalah menyuruh kepada semua buruh PT Istana untuk menjadi anggota Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) PT Istana.

Namun semua itu tidak menyurutkan tekad anggota dan pengurus dari SBKU untuk tetap melangkah dan berjuang meskipun perusahaan melakukan intimidasi secara terus-menerus. Termasuk dengan cara pembayaran gaji yang diundur dari 2 (dua) minggu sekali menjadi 1 (satu) bulan sekali. Pada tanggal 14 Agustus 2006 pengurus SBKU dipanggil pihak manajemen dan mengatakan bahwa SBKU menurut manajemen keberadaannya tidak sah, sehingga pada tanggal 5 September 2006 pihak personalia melalui securitynya mengambil laporan keuangan SBKU dan kartu pengenal salah satu pengurus SBKU yang kemudian disuruh duduk dikantin perusahaan (tidak diberi kerjaan) dan 9 (sembilan) orang pengurus lainnya tidak boleh lembur karena menjadi pengurus SBKU. Di rapat internal SBKU kemudian disepakati pada tanggal 11 September 2006 pengurus SBKU PT Istana melalui FSBKU mengajukan surat audensi untuk bertemu dengan pihak manajemen, tetapi pihak manajemen tidak mau menerimanya malah menyiapkan 15 (lima belas) orang preman untuk menghadang pengurus FSBKU.

Pada bulan Mei 2007, manajemen perusahaan melakukan penawaran pengunduran diri bagi buruh yang sudah tidak produkstif lagi dari perspektif perusahaan, sebanyak 46 (empat puluh enam) orang dengan diberi uang pisah sesuai masa kerja ditambah 2,5 bulan upah. Padahal 46 orang ini rata-rata masa kerjanya diatas 20 tahun, dan kesemuanya menolak pemaksaan pengunduran diri ini.

Namun tiba-tiba pada tanggal 17 Juli 2007 setelah makan siang, pihak manajemen memasang pengumuman bahwa sejak pukul 12.00 WIB perusahaan ditutup dan tidak beroperasi lagi. Semua buruh terkejut dan spontan menduduki perusahaan, tidak mau pulang sebelum mendapat penjelasan lebih lanjut. Perusahaan menawarkan penyelesaian akan dilakukan pada tanggal 25 Juli 2007 melalui kuasa hukumnya Muhammad Daud Herman . Pada tanggal tersebut Perusahaan melalui manajemen kemudian menyebarkan formulir pengunduran diri kepada seluruh buruh dengan disertai intimidasi dan ancaman jika buruh tidak sepakat maka buruh tersebut tidak akan mendapat apa-apa dan uang Jamsostek tidak bisa diambil. Hampir 70% buruh kemudian menerima tawaran tersebut yakni pemberian uang pisah sesuai masa kerja ditambah 2,5 bulan gaji. SBKU tetap menolak dan mengusahaan perundingan beberapa kali dengan perusahaan tetapi tidak ada kesepakatan, karena perusahaan tidak mau merubah penawarannya.

Sejak 25 Juli semua anggota SBKU bertahan di perusahaan, dan sejak itu pula mereka mengalami intimidasi, mulai dari diusir oleh security maupun penekanan dari preman yang memaksa masuk dan mengusir mereka dari pabrik. Tapi para buruh tetap bertahan di PT.Istana, tidak mau pergi untuk menjaga aset perusahaan agar tidak dijual, sampai hak-hak mereka dipenuhi yakni tuntutan untuk dipekerjakan kembali.

Sampai saat ini sudah satu tahun berlalu, walaupun kondisinya banjir, listrik diputus, tidak ada air bersih untuk memasak dan harus beli, namun kesemuanya itu tidak mematahkan semangat juang buruh-buruh perempuan SBKU PT Istana ini. Proses yang sudah cukup lama, ditambah himpitan dan desakan ekonomi memang menimbulkan beberapa masalah di internal SBKU, namun berkat kekompakkan dan kesolidan yang ditunjukkan antara pengurus dan anggota maka perjuangan ini tetap berlanjut.

Dengan berbagai masalah yang dihadapi tersebut, upaya-upaya yang dilakukan SBKU meliputi upaya internal dan eksternal. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka telah melakukan upaya berjualan gorengan, tapi selalu kehabisan modal, mengamen di persimpangan, mengambil pekerjaan dari pabrik lain, semua itu bisa dikerjakan bersama-sama sambil menjaga pabrik, karena penjagaan dilakukan secara bergiliran, dibagi menjadi tiga shift yaitu shift pagi, sore dan malam. Selain itu pihak FSBKU-KASBI selaku organisasi induk juga mengajukan proposal kebeberapa lembaga nirlaba untuk meminta bantuan logistik dan pengobatan secara gratis. Selain itu sebahagian buruh juga diijinkan untuk bekerja dipabrik lain dengan harapan bisa sedikit menopang atau mengisi kas untuk kebutuhan survive di pabrik dan organisasi.

Pada tanggal 31 Juli terjadi perundingan tripartit yang difasilitatori oleh Sudinaker Jakarta Utara dimana pengusaha menguasakan kepada pengacaranya. Setelah beberapa kali upaya secara tripartit tidak menghasilkan kesepakatan karena dari pihak pengusaha tetap dengan penawarannya. Pada tanggal 16 Agustus 2007 pengurus dan beberapa anggota SBKU datang ke Sudinaker karena dijanjikan oleh pihak Sudin bahwa pengusaha PT Istana akan datang, tapi ternyata pihak pengusaha tidak datang maka pengurus SBKU meminta kepada Sudinaker untuk mengeluarkan surat penegasan tentang upah yang belum dibayar.

Karena desakan yang dilakukan oleh SBKU secara terus menerus kepada Sudinaker untuk segera mengeluarkan surat penegasan tentang upah, maka pada tanggal 5 September 2007 pihak Sudinaker datang ke PT.Istana dan mengantarkan surat panggilan untuk 5 (lima) orang sebagai saksi berkaitan dengan penutupan pabrik. Hal ini kemudian dipenuhi oleh SBKU dari tanggal 12 sampai 14 September 2007. Selain hal tersebut, SBKU juga melaporkan proses ini ke Polda Metro Jaya dengan didampingi oleh Pengurus Pusat FSBKU dan LBH Jakarta. Terkait dengan laporan tersebut tanggal 27 September sebanyak 4 (empat) orang buruh PT Istana dipanggil dan dimintai keterangan terkait dengan masalah penutupan pabrik. Dan sebagai upaya terakhir SBKU bersama PP FSBKU dan LBJ Jakarta mencatatkan perselisihan hak ke Sudinaker Jakarta Utara untuk diselesaikan di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

Upaya-upaya ini membuat pengusaha PT Istana gerah, pada November 2007 tiba-tiba security memaksa keluar anggota SBKU yang ada didalam, namun mereka tetap bertahan, sebanyak 5 (lima) orang kemudian dikurung dan dikunci dari luar sehingga para buruh yang diluar juga tidak bisa masuk kedalam. Ini terjadi selama 6 (enam) hari, pada hari kelima tepatnya tanggal 26 November 2007, pukul 23.00 WIB datang 5 (lima) orang preman yang tidak dikenal memaksa masuk ke dalam pabrik dan memaksa agar lima orang anggota SBKU yang ada didalam untuk keluar, namun mereka tetap bertahan walaupun tindakan kekerasan fisik telah dilakukan preman tersebut. Selagi preman itu didalam, ternyata para buruh yang diluar pabrik tidak kehabisan akal, mereka malah mengunci para preman tersebut didalam pabrik bersama anggota SBKU yang telah didalam selama lima hari. Akhirnya pintu pabrik dibuka oleh polisi pada siang harinya dengan dalih menjemput lima orang preman tersebut dan penyekapan itupun berakhir. Selama penyekapan tersebut lima orang pengurus dan anggota SBKU yang semuanya perempuan survive dengan bahan-bahan yang ada di pabrik dan suplai makanan dari luar yang diseludupkan lewat lubang air.

Kemudian terjadi sidang tripartit yang kedua, agendanya mengenai pembayaran upah proses selama Juli sampai November 2007, THR dan cuti tahunan yang belum dibayarkan. Begitu juga dengan sidang Tripartit yang ketiga, buruh yang diwakili LBH Jakarta sedangkan PT Istana diwakili oleh Christian (Dirut), tuntutan buruh sama dengan pada saat sidang kedua dan pengusaha juga tetap menolak permintaan pekerja. Sesudah tiga kali perundingan dan tidak ada kesepakatan akhirnya pihak Sudinaker mengeluarkan anjuran supaya pengusaha membayar upah proses, THR dan cuti tahunan yang belum dibayarkan. Dari anjuran tersebut pihak buruh menerima isi anjuran akan tetapi pihak pengusaha menolak isi anjuran tersebut dan menyatakan banding.

Selain semua hal tersebut diatas, karena mayoritas buruh PT Istana adalah perempuan, maka SBKU juga mendatangi kantor Komnas Perempuan untuk mengadukan permasalahan penutupan pabrik, mendatangi kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan RI untuk beraudensi dengan tujuan mengadukan permasalahan penutupan pabrik yang tidak prosuderal.

Sampai saat ini kasus PT Istana sudah sampai di PPHI dan memasuki sidang kelima, dimana semua buruh menjadi penggugat. Pada sidang kelima ini agendanya adalah pembacaan kesimpulan dan menyerahkan jika masih ada bukti lain yang belum diserahkan ke PPHI.

Industrialisasi dan Kondisi Buruh Perempuan Indonesia

Pada dasawarsa 1980-an, dengan berakhirnya masa kejayaan minyak (oil boom), pemerintahan Orde Baru mulai melancarkan strategi baru untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang cepat melalui industrialisasi berorientasi ekspor. Promosi murahnya upah buruh, kestabilan politik, dan melimpahnya sumber daya alam terlah berhasil menarik investor secara besar-besaran membangun berbagai industri di Indonesia. Akan tetapi harga yang dibayar terlalu mahal. Hancurnya tatanan sosial masyarakat, eksploitasi manusia dan sumber daya alam, serta perusakan lingkungan hidup mewarnai jalan panjang perekonomian selama ini.

Nasib buruh perempuan Indonesia lebih tragis lagi, gerak pembangunan nasional yang telah ada menggiring kaum perempuan Indonesia ke dalam pabrik-pabrik dengan kondisi kerja dan kesejahteraan yang buruk. Pemerintahan SBY-JK saat ini telah semakin membuka kran liberalisasi disegala sektor baik dari industri hulu sampai hilir, ekstraktif hingga manufaktur, jasa dan perdagangan, sudah tidak ada lagi kedaulatan negara ini atas sumber daya alam, maupun faktor produksi lainnya semuanya telah dikuasai oleh modal asing (neoliberalisme) baik secara langsung maupun lewat perpanjangan tangan dan kakinya di pengusaha lokal (MNC dan TNC) yang sudah berangkulan erat dengan pemerintah (DPR) sebagai pembuat kebijakan yang memuluskan semua langkah mereka untuk menguasai Indonesia.

Modernisasi dan industrialisasi disatu sisi memang dengan pasti membuat kaum perempuan keluar dari penjara keluarga feodal menjadi bergabung bersama laki-laki dalam barisan kaum pekerja (buruh) Indonesia. Harusnya dengan kondisi dan tuntutan pragmatis hidup yang demikian perempuan sudah tidak boleh lagi terdomestikasi. Namun pandangan patriarki yang menyusup ke dalam ajaran agama, seni, pendidikan dan superstruktur-superstruktur ideologis lainnya (konservatisme agama), masih mendiskriminasikan perempuan, sehingga kondisinya belum juga mengalami perubahan secara kualitatif, bahkan kecenderungan saat ini banyak muncul gerakan yang dengan berbagai alasan moral, etika dan agama memaksa perempuan untuk kembali terkukung dalam ranah domestifikasinya.

Perempuan mempunyai peran gender mengatur dan mengelola rumah tangga adalah korban pertama dan utama dari sistem yang dikembangkan. Perkembangan industri dan pembangunan yang tidak berimbang antara desa dan kota telah menarik angkatan kerja di desa-desa untuk berurbanisasi ke kota, meninggalkan beban pekerjaan di pedesaan pada kaum perempuan dan anak-anak. Selain itu upah minimum yang diterima para buruh, yang sebetulnya hanya bisa memenuhi sekitar 50% dari kebutuhan fisik minimumnya, memaksa perempuan dan anak-anak bekerja guna memenuhi kebutuhan seluruh keluarga. Karena keterbatasan pendidikan sekolah dan kurangnya ketrampilan, kaum perempuan hanya bisa memasuki sektor-sektor informal sedang anak-anak perempuan muda usia menjadi buruh murah di kota-kota besar yang rawan eksploitasi dan pelecehan seksual.

Meskipun perempuan menjadi salah satu ujung tombak ekonomi rumah tangga kelas bawah untuk bertahan menghadapi gegap gempitanya modernisasi dan perkembangan zaman, pembangunan yang bias gender telah memarginalkan posisi dan status perempuan. Perempuan tidak memiliki akses pada berbagai sumberdaya secara setara dengan laki-laki, mengalami diskriminasi upah dan eksploitasi, pelecehan seksual dan kekerasan dalam dunia kerja. Sebagian besar perempuan (37,25%) berstatus pekerja keluarga yang umumnya tanpa upah dan jaminan sosial. Sebagai pekerja sektor formal, buruh perempuan dengan tingkat pendidikan sama mendapat upah yang tidak sama dengan buruh laki-laki.

Saat ini beban rakyat telah semakin meningkat karena melambungnya harga kebutuhan pokok, meluasnya pemiskinan, meningkatnya pengangguran, kualitas hidup yang semakin buruk dan semakin lebarnya jurang perbedaan dan ketidakadilan antara yang kaya dan yang miskin. Meningkatnya harga minyak dunia semakin memperburuk kondisi, kebijakan pengurangan pemakaian minyak dan pengaturan jam kerja tidak akan berdampak positif terhadap pengurangan kemiskinan demikian juga dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai program kompensasi atas pencabutan subsidi minyak.

Perempuan menjadi buruh, bekerja di pabrik dan sektor produksi lainnya, 40% dan 70% buruh migran Indonesia adalah perempuan. Mayoritas perempuan tersebut memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Konsekuensinya, pertama, perempuan lebih banyak menjadi buruh kasar dan jenis pekerjaan yang diberikan sesuai dengan “kriteria” stereotipe perempuan selama ini. Kedua, perempuan juga pada akhirnya mengisi berbagai pekerjaan informal yang selama ini memang menjadi kerja keseharian mereka di dalam ranah domestik yaitu menjadi pekerja rumah tangga. Ketiga, ketika tidak ada lagi lowongan pekerjaan di negeri sendiri, maka mereka akhirnya memilih untuk menjadi buruh migran. Tidak berbeda dengan jenis pekerjaan yang ada di negeri sendiri, rata-rata buruh migrant ini juga mengisi pekerjaan sebagai PRT.

Pembagian kerja secara gender tidak hanya ditata di dalam wilayah rumah tangga akan tetapi juga didalam dunia kerja. Pada awal tahun 90-an, perempuan banyak mengisi ranah pekerja di industri manufaktur sekarang kecenderungan bertambah ke wilayah distribusi (jasa). Perempuan makin banyak dibutuhkan karena Neoliberalisme membutuhkannya untuk penjajagan dan pemasaran.Di sisi lain, saat ini terdapat kecenderungan, pertama, perusahaan cenderung merekrut buruh perempuan muda belia untuk mengganti buruh perempuan yang sudah tua dan buruh laki-laki. Strategi ini, sekalipun terkesan tidak konsisten dari sisi upaya peningkatan efisiensi, dapat dijelaskan dari sifat dan karakteristik pekerjaan di industri yang mayoritas buruhnya perempuan, di mana pekerjaannya sangat spesifik, sederhana dan repetitif, yang dapat segera dikuasai tanpa membutuhkan pelatihan secara mendalam. Kedua, terjadinya outsourcing. Waktu kerja dibatasi dengan kontrak dan tidak ada kepastian apalagi jaminan terhadap pekerjanya. Ketiga, perempuan yang selalu dianggap sebagai yang ”dipimpin” oleh laki-laki mengalami diskriminasi dalam pendapatan walaupun pekerja (buruh) perempuan tersebut memiliki posisi dan beban kerja yang sama. Contohnya adalah pada industri sepatu di Tangerang, menemukan bahwa biaya tenaga kerja (upah) buruh laki-laki adalah 10-15% dari total biaya produksi. Sementara bila mempekerjakan perempuan, biaya tenaga kerja dapat ditekan hingga 5-8% dari total biaya produksi (Tjandraningsih, 1991:18).

Perbedaan upah buruh itu konsisten di setiap provinsi, dengan rasio upah perempuan dibandingkan dengan laki-laki yang bervariasi. Di Banten dan Kalimantan Timur, buruh perempuan hanya menerima 62 persen dari upah buruh laki-laki, yang merupakan kondisi terburuk dibandingkan dengan provinsi lain. Sementara itu, di Sulawesi, kondisinya lebih baik, rasio upah buruh perempuan dengan laki-laki 89 persen-99 persen. (Edi Priyono, 2007)

Diskriminasi upah antara laki-laki dan perempuan terjadi karena perempuan selalu dianggap sebagai tanggungan laki-laki oleh karenanya perempuan tidak diberikan tunjangan anak, kesehatan ataupun rumah (perempuan akan selalu dianggap lajang). Kemudian laki-laki juga diuntungkan dengan adanya pengurangan pajak karena dianggap harus menanggung anak dan istri sedangkan perempuan tidak. Berbeda dengan buruh perempuan (buruh) disektor formal, buruh perempuan di sektor informal memiliki situasi kerja yang jauh lebih rentan dan rawan terhadap pelanggaran Hukum dan HAM. realitas empirik yang menindas baik dari sisi budaya maupun struktural dan sistem yang memang tidak berpihak pada buruh perempuan.

Hal ini tercermin juga dari upah buruh perempuan biasanya lebih rendah walaupun porsi atau beban kerjanya sama, di daerah perkotaanpun perempuan selalu lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang upahnya layak, terpaksa bekerja disektor tertentu, missal garmen yang belum menerapkan regulasi dan ketentuan upah minimum ataupun berbagai peraturan perburuhan yang mengharuskan pihak majikan untuk menyediakan tunjangan sosial serta fasilitas keselamatan kerja yang memadai kepada para pekerjanya.

Banyak migrasi yang dilakukan oleh perempuan desa ke kota-kota besar yang industrinya sedang berkembang namun tidak banyak diantara mereka yang berhasil mendapatkan pekerjaan permanen yang diinginkan disektor formal sebagai konsekuensinya mereka terpaksa bekerja di sektor informal dan menerima pekerjaan-pekerjaan tidak tetap yang berpendapatan rendah tanpa adanya tunjangan kesejahteraan atau jaminan kepastian kerja.

Perempuan, sebagai produsen tenaga kerja murah sangat rentan terhadap produksi pangan dan manufaktur padat karya. Keduanya merupakan unsur vital bagi usaha penyesuian, sementara penghasilan yang mereka peroleh sangat penting untuk menutupi kekurangan dalam pendapatan keluarga. Lebih dari itu penurunan pendapatan, yang belakangan ini mendapatlkan porsi besar dari penyesuaian, akan menimbulkan dampak jauh lebih buruk terhadap kesehatan dan gizi tanpa pengelolaaan dan pengaturan rumah tangga oleh perempuan.

Krisis Ekonomi dan Buruh Perempuan dalam Upaya Perlawanannya

Strategi ekonomi-politik neoliberalisme telah lama dianggap sebagai penyebab utama kemiskinan, stagnasi ekonomi, dan timbulnya kekerasan dan perang di berbagai belahan bumi. Lembaga-lembaga keuangan internasional dan pemerintah tiap-tiap negara selalu berupaya menyajikan fakta-fakta yang bertolak belakang, namun kenyataan meorosotnya daya beli dan produktivitas rakyat tidak bisa dibantah dan ditutup-tutupi. Kemiskinan yang dialami para buruh, khususnya buruh perempuan, di perkotaan maupun di pedesaan, merupakan akibat langsung dari diterapkannya strategi ekonomi neoliberalisme. Budaya patriarki yang masih kuat di berbagai komunitas, kelas sosial dan kelompok masyarakat menambah beban kaum perempuan.

Jalan keluar yang ditawarkan oleh neoliberalisme adalah pertama, pemotongan subsidi dalam anggaran belanja negara. Karena dianggap tidak produktif, tidak bisa memperbesar jangkauan operasi modal, maka anggaran untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, pensiun dan jasa pelayanan publik lainnya harus dikurangi/dihapus. Bahkan menurut mereka, subsidi itu hanya akan membuat rakyat malas. Mahalnya biaya pendidikan membuat daya tawar kaum buruh menjadi sangat rendah dan rentan kekerasan. Dari bulan Januari-April 2004, hanya 10,75% TKI yang bekerja di sektor formal, selebihnya (89,25%) terdampar ke sektor informal, di mana 93,5%-nya adalah buruh migran perempuan yang rata-rata bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Rata-rata pendidikan perempuan Indonesia 83% hanya mengantongi ijazah SMP, SD atau tidak berijazah sama sekali, sisanya 14,9% tamat SMA, dan 2,8% tamat diploma dan strata 1-3. Selain tidak mampu membayar biaya sekolah, motivasi anak-anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan juga dihambat oleh konservatisme keluarga yang patriarkis, dimana anak laki-laki yang harus diprioritaskan. Dari data Depdiknas, perempuan desa yang putus sekolah (5,13% tingkat SD dan 16,72% tingkat SMP) memilih kawin di usia muda. Provinsi NTB yang mempunyai tingkat buta aksara kaum perempuan 17% dikenal sebagai pemasok terbesar perdagangan perempuan. Seperti lempar tanggung jawab, dengan rendahnya kualitas untuk bisa bersaing di pasar tenaga kerja, pemerintah dan kalangan pengusaha mengeluhkan rendahnya produktivitas buruh Indonesia dibandingkan buruh-buruh di Vietnam atau Cina sebagai faktor yang membuat Indonesia tidak kompetitif.

Solusi kedua neoliberalisme, liberalisasi pasar/perdagangan, di mana intervensi pemerintah ke dalam pasar harus dihapus dan berbagai subsidi yang mestinya menjadi basis bagi industrialisasi dan modernisasi juga dikurangi/dihapus. Dengan pengurangan subsidi di sektor pertanian, harga pupuk, bibit, sewa traktor dan pestisida pun menjadi lebih mahal. Petani merugi karena harga jual tidak menutupi biaya produksi. Banyak petani menjual tanahnya dan memilih urbanisasi atau menjadi buruh tani.

Pengurangan subsidi BBM, listrik, air dan telepon, serta tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor, membuat industri dalam negeri rapuh. Saat krisis ekonomi melanda, maka kebangkrutan industri dalam negeri ini menyisakan jutaan buruh yang ter-PHK. Pemerintah, dengan alasan menolak mengintervensi pasar, tetap tidak bersedia memberikan proteksi dan perlindungan terhadap industri dalam negeri. Maka, sektor manufaktur, khususnya garmen, tekstil dan sepatu, dimana mayoritas buruhnya adalah perempuan, menjadi korban langsung dari situasi ini. Serbuan barang impor yang harganya lebih murah dengan kualitas baik, mempercepat kematian sektor riil.

Di sektor-sektor manufaktur lainnya, pengingkaran terhadap hak-hak buruh perempuan semakin sering terjadi. Akibat struktur industri nasional yang rapuh dan situasi krisis, maka sistem kerja kontrak menjadi pilihan ideal dalam hubungan kerja. Sistem kerja permanen dianggap tidak efisien dan tidak praktis. Maka, dalam kontrak-kontrak kerja, hak-hak buruh perempuan atas jaminan dan perlindungan reproduksinya, diabaikan. Proses produksi menjadi semakin terpecah ke dalam unit-unit skala kecil, semacam home industry. Relasi kerja menjadi semakin informal, meskipun tetap dijalankan oleh perusahaan resmi. Akibatnya, buruh perempuan yang hamil dan melahirkan sama sekali tidak ditanggung oleh pihak perusahaan. Bahkan, kehamilan sering dianggap sebagai penghambat produktivitas dan berpotensi menimbulkan resiko-resiko yang tidak dikehendaki di tempat kerja, sehingga kontrak kerja sering mencantumkan larangan untuk hamil selama batas waktu berlakunya kontrak.

Dengan situasi semacam ini, potensi para pekerja perempuan untuk menjadi manusia yang produktif dan kreatif, betul-betul dihambat. Meskipun krisis ekonomi neoliberal mendorong semakin banyak perempuan untuk bekerja di luar rumah, namun nilai produktivitas dan sumbangannya tetap dianggap kecil bagi perputaran roda ekonomi. Terintegrasinya perempuan ke dalam lapangan kerja tidak serta-merta memperbaiki posisi sosialnya serta memberangus patriarki. Mengapa? Pertama, karena kebanyakan perempuan bekerja di sektor-sektor rendah keterampilan. Kedua, karena posisi tawarnya sendiri di tempat kerja amat rendah akibat antrean jutaan pengangguran. Ketiga, karena aksesnya terhadap kepemilikan modal dan teknologi semakin dijauhkan, akibat keterbatasan pendidikan, kesehatan dan berbagai bentuk diskriminasi lainnya.

Gerakan Buruh Perempuan, Perjuangan Lewat Serikat Pekerja

Kita telah melihat bagaimana kemudian pembagian kerja berdasar perbedaan jenis kelamin (seksual) telah merugikan buruh perempuan dan ini harus dipandang sebagai suatu yang tidak emansipatoris jadi harus dilenyapkan bila kita percaya kaum perempuan berhak menyamakan status sosial dan mengembangkan potensi kemanusiaan secara total. Sejarah menunjukkan perjuangan emansipatoris itu adalah sesuatu yang mungkin dan punya banyak jejak dalam sejarah masyarakat kita.

Pelanggengan domestifikasi sistem ekonomi politik kapitalisme terhadap perempuan harus diakhiri dengan gerakan perempuan yang terorganisir dengan sadar akan hak-hak dasar baik di dalam rumah, di tempat kerja, dan ruang publik lainnya. Perjuangan ini juga perlu dilakukan dengan bekerja sama dengan buruh laki-laki yang sudah mempunyai kesadaran gender yang lebih maju guna melawan sisitem patriaki yang masih mendominasi (Handayani, Korak, 2007).

Untuk itu dalam rangka pembangunan gerakan perempuan yang berorientasi pada kepentingan pekerja, maka pendidikan merupakan hal yang penting untuk pembentukan kesadaran, karakter, dan watak pada sebuah organisasi. Pendidikan adalah salah satu cara untuk melakukan transformasi kesadaran, maka untuk itu perlu dilakukan pengayakan wacana, memperdalam kajian dan melakukan diskusi yang intens dalam berbagai proses pendidikan yang dilakukan termasuk dalam perumusan dan pembuatan kurikulum pendidikan hingga pelaksanaan pendidikan itu sendiri merupakan sebuah keharusan.

Pendidikan dalam arti yang lebih luas maupun dikhususkan pada pendidikan politik juga memiliki berbagai tahapan pendidikannya. Jika selama ini proses pendidikan politik yang diperuntukkan bagi pengurus serikat pekerja banyak tanpa mempertimbangkan perspektif maupun komposisi peserta berdasarkan jenis kelaminnya, maka itu tidak boleh terjadi lagi. Sebuah pendidikan politik bagi buruh perempuan apalagi yang sekaligus juga pengurus serikat pekerja adalah mutlak untuk dilakukan. Karena data menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang duduk sebagai pengurus di serikat pekerja sangat minim. Hal tersebut sangat kontras dengan besarnya jumlah pekerja perempuan yang bekerja di pabrik, industri dan perusahaan lainnya. Kalaupun ada perempuan yang menjadi pengurus serikat biasanya hanya menjadi bendahara atau kesekretariatan dan masih belum mempunyai posisi politis dan tidak mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan. Adanya paradigma bahwa laki-laki merupakan pemimpin dan perempuan yang dipimpin menyebabkan perempuan mengalami kesulitan untuk dapat merebut posisi-posisi penting di dalam kepengurusan serikat pekerja.

Implikasi lain yang dialami oleh perempuan karena minimnya pengurus perempuan di dalam serikat pekerja adalah hak-hak tidak diakomodasi di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Buruh perempuan seringkali mengalami diskriminasi sehingga kesulitan untuk memperoleh cuti haid, cuti melahirkan, gaji yang lebih rendah dibandingkan dengan buruh laki-laki, tidak disediakannya tempat penitipan anak, pelecahan dan lainnya. Dengan latar belakang tersebut, dan melihat bahwa jumlah perempuan yang masuk kedalam kepengurusan di serikat pekerja perlu ditingkatkan. Usaha untuk meningkatkan jumlah buruh perempuan pada kepengurusan serikat pekerja harus disertai dengan sumberdaya yang memahami sensitifitas gender sehingga hak-hak perempuan dapat diperjuangkan di tingkat serikat pekerja dan perusahaan.

Misalnya bagaimana meningkatkan pemahaman buruh perempuan dan perempuan pengurus serikat pekerja tentang politik, organisasi dan proses ketidakadilan gender. Sehingga proses pendidikan nantinya akan mampu menghasilkan buruh perempuan dan perempuan pengurus serikat pekerja yang melek politik dan memahami posisinya selaku kader pekerja maju yang akan memperjuangkan gerakan sosial secara umum dan gerakan kaum pekerja secara khususnya yang adil gender. Selain itu buruh perempuan itu nantinya juga akan mampu melakukan advokasi dan penyelesaian kasus terhadap permasalahan yang dihadapi pekerja perempuan pada khususnya dan serikat pekerja pada umumnya. Ketrampilan untuk melakukan pengembangan organisasi, kampanye, rekruitmen dan pendidikan bagi buruh perempuan lainnya juga akan berkembang dengan sendirinya..

Materi pendidikan yang dapat disampaikan misalnya: apa itu gender?, hak-hak normatif perburuhan, sejarah gerakan buruh perempuan di Indonesia dan gerakan politik perempuan, pengantar feminisme, ekonomi politik, konsep-konsep dasar politik, gender, dan perempuan serta tentang manajemen organisasi, pengorganisasian dan pengembangan strategi advokasi

Jadi yang harus dilakukan oleh gerakan buruh perempuan kedepannya sebagai salah satu strategi dalam melakukan perlawanan terhadap sistem yang menindas baik neoliberalisme, feodalisme maupun kultur dan sistem lain yang mengeksploitasi adalah pendidikan. Dan agar dalam serikat pekerja tidak terjadi bias gender, maka dapat dilakukan, pertama, menghilangkan ketimpangan peran dan posisi perempuan dalam serikat pekerja, kedua, menghapuskan budaya feodal dalam serikat pekerja, ketiga, membuat diskusi dan pendidikan tentang peran posisi perempuan dengan laki-laki dan terakhir dengan memberikan ruang kerja sebanyak mungkin bagi perempuan dalam serikat pekerja.

Oleh karena itu, perjuangan pembebasan terhadap perempuan (gerakan buruh perempuan), tidaklah dapat dilepaskan dari perjuangan untuk melawan neoliberalisme itu sendiri, yakni dengan mengubah kendali atas proses produksi (dan hasil-hasilnya) dari tangan perorangan (pribadi) ke tangan masyarakat (sosial). Sebaliknya, pengalihan kendali ini tidak akan berhasil jika kaum perempuan belumlah terbebaskan. Tidaklah mungkin membuat satu pengendalian produksi (dan pembagian hasilnya) secara sosial jika kaum perempuan, yang mencakup setidaknya setengah dari jumlah umat manusia, tidaklah terlibat dalam pengendalian itu.

Perjuangan pembebasan perempuan juga berkaitan erat dengan persoalan reproduksi sosial – artinya proses mengembalikan kemampuan masyarakat berproduksi setelah terpakai dalam proses produksi. Ini berlaku dalam aktivitas rekreasi, proses beristirahat, proses konsumsi barang-barang kebutuhan hidup, proses penciptaan generasi baru yang berkualitas. Dengan begitu, proses pembebasan perempuan juga berarti bahwa keputusan-keputusan tentang konsumsi, tentang reproduksi, tentang rekreasi (baik secara rumah tangga maupun secara sosial) harus turut serta diambil oleh perempuan – baik secara perorangan maupun terorganisir.

Dari penjabaran tersebut diatas, kita juga dapat menarik suatu kesimpulan bahwa perjuangan pembebasan perempuan akan berhasil dengan sempurna jika ia disatukan dengan perjuangan untuk mencapai masyarakat di mana keputusan sosial yang menyangkut kehidupan sosial dan pribadi dibicarakan bersama oleh masyarakat – dengan kata lain: sebuah masyarakat yang dikelola secara komunal. Dan sebaliknya, perjuangan untuk itu akan juga berhasil dengan sempurna jika perjuangan ini menempatkan pembebasan perempuan sebagai salah satu tujuan utamanya. Artinya walaupun dipahami bahwa perjuangan untuk menuju masyarakat tanpa pembagian kelas itu telah mengintegrasikan perjuangan kaum perempuan namun perjuangan kaum perempuan itu tidak boleh menjadi subordinat dari gerakan kaum pekerja tersebut, dia harus disetarakan dan dijadikan salah satu tujuan utama bagi perjuangan kaum pekerja. Kedua perjuangan ini tidak boleh dipisahkan, atau yang satu didahulukan daripada yang lain. Keduanya harus berjalan bersamaan dan saling mengisi. Hanya dengan demikianlah kaum perempuan akan dapat dikembalikan pada posisi terhormat dalam masyarakat – sejajar dengan laki-laki dalam segala bidang kehidupan: ekonomi, sosial dan politik.

Upaya membangun gerakan perempuan yang ”agak” di luar mainstream ini, memang lebih sulit, selain karena memang akar filosofisnya yang berbeda dalam memandang wacana gerakan perempuan itu, juga karena kesadaran buruh perempuan itu sendiri belum terbangun baik di internal kaum pekerja apalagi bagi kelompok maupun masyarakat yang lebih luas.

Usaha yang dilakukan melalui diskusi di kelompok-kelompok buruh perempuan di satu tempat kerja atau wilayah kerja telah dilakukan, namun memang belum banyak. Karena masih banyak juga buruh perempuan yang beranggapan, mengapa ini harus dipisahkan dengan gerakan pekerja secara umum? Sebenarnya tidak memisahkan, hanya lebih spesifik agar kita tahu dan dapat memperjuangkan itu sendiri, seperti yang diungkapkan salah satu peserta FGD ”Mengapa Perempuan Harus Aktif di Serikat Pekerja”, yang dilakukan oleh Lingkar Studi Perempuan Rakyat Pekerja (LSPRP). Hal ini berdasarkan pengalamannya sendiri mengorganisir buruh perempuan (buruh) perempuan di Karawang. Ia juga menambahkan dari usaha perlahan tersebut, saat ini di Serikat Pekerja Karawang (FSPEK) telah terbentuk komite perempuan, yang mana kemudian ”alumnusnya” saat ini telah berpencar aktif di kepengurusan serikat pekerja baik tingkat pabrik maupun wilayah dan bukan menempati posisi yang ”biasanya bawaan” perempuan, namun lebih strategis dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan organisasi.

Lain lagi yang diungkapkan seorang kawan yang menjadi ketua serikat pekerja tingkat wilayah, ia pada awalnya tidak terlalu mempermasalahkan perempuan atau laki-laki, karena ia berhasil membuktikan bahwa ia bisa menjadi yang terdepan dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dengan kemauan, keberanian dan kemampuan yang terus ia kembangkan, bukan karena ia perempuan, namun kedepannya memang harus lebih banyak memajukan persoalan buruh perempuan (buruh perempuan), karena masalahnya lebih kompleks dan kalau tidak kita (perempuan-red), siapa lagi yang akan memperjuangkannya, jelasnya dalam sebuah diskusi yang lain.

Ini tantangan besar yang akan dilakukan kedepannya, bagaimana mengajak buruh perempuan dalam skala kecil terlebih dahulu untuk duduk berkumpul, diawali dengan membahas masalah yang ditemui di pabrik baru kemudian masuk ke wilayah yang lain. Mengajak buruh perempuan yang lainnya untuk tertarik dulu tentang serikat secara umum saja sudah cukup sulit apalagi membuat mereka aktif dan menjadi kader maju di serikat, pasti akan butuh waktu lama. Namun, ini tidak dipandang pesimis, karena upaya ini terus dilakukan, menyebarkan virus ini ke pabrik-pabrik dan serikat pekerja lainnya agar lebih keras berupaya mengajak buruh perempuan, memberi kesempatan untuk tampil, mendapatkan pendidikan dan berbagai hak lainnya agar tidak tertinggal dan memiliki posisi tawar yang sama dengan laki-laki pekerja (buruh laki-laki).

Karena kedepannya tantangan terhadap buruh perempuan akan semakin besar, sistem neoliberalisme akan semakin menancapkan kukunya dalam segala sektor dan bidang usaha di Indonesia, sehingga perlawanan terhadapnya harus pula semakin besar dan terorganisir dengan baik. Dengan pendidikan yang dirancang dan diupayakan seperti yang dijelaskan diatas maka diharapkan akan semakin banyak kader maju buruh perempuan yang akan bersuara lantang dalam memperjuangkan kepentingannya dan kepentingan umum lainnya.

Sehingga rill, suara buruh perempuan yang memang banyak dan potensial sebagi pendulang suara baik dalam momentum pemilihan kepala daerah/negara secara langsung maupun pemilihan anggota legislatif, akan memiliki posisi tawar kuat dan mampu mendesakkan isu normatif, ekonomi, sosial dan politik untuk perbaikan kaum pekerja secara umum. Karena hanya dengan mengorganisir diri dalam wadah serikat pekerja atau organisasi lainnyalah perjuangan ini dapat diwujudkan.

Jadi seperti yang telah disebutkan diatas, sudah seharusnyalah peran buruh perempuan lebih diperluas dan dipertegas yakni membangun perubahan sosial sekaligus melakukan perlawanan terhadap neoliberalisme di wilayahnya. Pertama, dalam wilayah domestik, yakni berperan vital membangun kehidupan keluarga dan pendidikan yang mengutamakan norma anti patriarki dan kepentingan umum. Kedua, di wilayah komunitas, yakni bersama dengan kelompok-kelompok yang maju untuk mendorong praktek dan wahana buat aktivitas publik di tingkat lingkungan tempat tinggal. Aktivitas publik ditujukan untuk membendung desakan ideologi neoliberalisme yang mendekonstruksi kehidupan sosial menjadi hubungan atomistik antar individu yang bertarung untuk bertahan (survival of the fittest) Ruang seperti posyandu, apotik hidup, tempat pengasuhan dan pendidikan anak di komunitas bisa didorong untuk menjadi gerakan budaya perlawan neoliberalisme yang digerakkan perempuan lewat aktivitas keseharian yang praktis. Ketiga, di wilayah lokasi produksi, yakni untuk mendorong kesetaraan hak dan peluang untuk terlibat lebih substansial dalam pengambilan keputusan. Ruang ini menjadi ujian pembangunan demokrasi sejati yang lebih dari yang dikerangkakan oleh demokrasi formal. Benih untuk ini sudah tersedia di kalangan perempuan rakyat pekerja yang selama ini telah terbukti aktif dalam aksi-aksi buruh menuntut haknya di pabrik atau perusahaan. Dan yang terakhir, di wilayah politik perwakilan di tingkat negara, dimana ketika buruh perempuan telah terorganisir dan maju maka permasalahan dan tuntutan kaum pekerja secara umum akan lebih didengarkan, karena posisi tawar yang terbangun dan memang akan digunakan sebesarnya untuk kesejahteraan rakyat secara lebih luas.()

4 thoughts on “PROTES BURUH PEREMPUAN: MENAKAR PERLAWANAN DARI KANTONG-KANTONG INDUSTRI

  1. ‘Pintar’ juga para pengusaha ya, Wong. Mereka tutup pabrik, PHK karyawan, lalu buka lagi rekrut pegawai kontrak. Yang rugi siapa nih? Karyawan ya?

    Kalau begitu, perlu ada peraturan yang benar-benar melindungi karyawan. Tapi masalahnya, banyak peraturan yang tidak jalan.

    Sampai kapan kita berputar-putar dalam masalah ini?

  2. Permasalahan yang utama adalah peran negara yang selalu berpihak kepada pengusaha dan korbannya adalah rakyatnya sendiri. Praktek ini sangat bertentangan dengan konstitusi negara kita. Oleh karena itu secara konstitusi juga buruh harus mempunyai akse ke Legislatif atau pun Eksekutif dimana buruh berperan serta dalam demokrasi di negeri ini, melalui sistem pemilu Indonesia. Sudah saatnya partai Karyawan (Buruh) Kesejahteraan Indonesia (PKKI) terbentuk dan memperjuangkan masa depan buruh/karyawan di Indonesia….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s