Ya Basta! Meretas Resolusi Konflik Atas Lahan (Agraria) Oleh Perempuan

Propinsi Riau adalah propinsi dengan luas 9.456.160 ha yang terbagi menjadi 11 kabupaten/kota. Luas hutan di Propinsi Riau berdasarkan data Potensi Sumberdaya Hutan dan Kebun Prop. Riau 1999 dan 2000 milik Dephutbun, maka wilayah hutan produksi dan kebun yakni, HPH 3.481.868 ha, HTI 1.621.693 ha dan kebun sawit 1.316.762. Sehingga jika luas seluruh propinsi Riau dikurangi luas hutan yang telah digunakan maka lahan yang tersisa 3.035.837 ha (Walhi, 2006). Diatas kertas memang seolah-olah terdapat lahan yang cukup tersedia di Riau sehingga investasi di bidang kehutanan dan perkebunan di Riau cukup besar dan semakin meningkat tiap tahunnya

Dengan beroperasinya dua perusahaan bubur kertas (pulp and paper) terbesar di Asia Tenggara, yakni PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang merupakan grup APRIL dan PT. Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP), anak perusahaan grup APP (Sinar Mas) tentu saja membutuhkan bahan baku produksi yang sangat besar. Untuk saat ini dengan target produksi 2 juta ton pertahun untuk satu perusahaan, kedua perusahaan tersebut hanya mampu mencukupi kebutuhan bahan baku produksi dari Hutan Tanaman Industri (HTI) sebesar 30 % dengan luas HTI-nya 1.621.693 ha dan sisanya masih mengandalkan kayu dari hutan alam (Walhi Riau, 2006).

Begitupun untuk perkebunan monokultur lainnya, sawit. Sawit merupakan komoditi perkebunan skala besar yang menjadi primadona di Riau. Kondisi eksistingnya saat ini telah ada 1,4 juta ha kebun sawit di Riau dan direncanakan akan terus diperluas hingga mencapai 3,1 juta ha, dengan tingkat perluasan 8,02 % pertahun, demi menjadikan Indonesia sebagai pengekspor CPO terbesar di Asia Tenggara (Walhi Riau, 2006). Perkebunan skala besar seperti ini membutuhkan ketersediaan lahan yang juga sangat besar.

Jika kita menggabungkan kebutuhan lahan untuk dua perkebunan skala besar dan usaha kehutanan lainnya tersebut maka seperti yang sudah disebutkan diatas, luas hutan yang telah digunakan untuk kebutuhan itu adalah 6.420.323 ha (tahun 2000), sedangkan berdasarkan peruntukkan lahannya 8.607.770 ha (hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi) (www.inaport1.co.id), belum. diperhitungkan dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan pemukiman. Darimanakah lahan-lahan tersebut diambil? Hal inilah yang menjadi persoalan mendasar bagi masyarakat lokal di Riau. Yang tentu saja telah menimbulkan konflik berkepanjangan, penderitaan lahir batin, korban nyawa dan harta benda yang tidak sedikit dalam upaya penyelesaian konflik-konflik atas lahan ini (agraria).

Kemiskinan, Konflik Atas Lahan (Agraria) dan Perempuan
Seharusnya dengan kekayaan alam yang demikian (baru dari sumber daya hutan) masyarakat Riau tidak boleh miskin. Namun data menunjukkan kantong-kantong kemiskinan di daerah terletak di masyarakat yang hidup di tepian hutan-hutan tersebut. Angka kemiskinan di Riau pada tahun 2003 yakni sebesar 13,58 % atau 753.890 jiwa dari 5,5 juta jiwa penduduk Riau pada tahun 2003 (data BPS, Nov 2004). Tersebar di kabupaten-kabupaten yang notabenenya memiliki potensi sumber daya alam hutan besar (potensial) seperti Indragiri Hulu, Rokan Hilir, Pelalawan, Kampar dan Siak, ironisnya lagi di lima kabupaten tersebut beroperasi perusahaan-perusahaan besar di bidang HTI dan perkebunan sawit.

Masyarakat lokal adalah korban utama dari praktik-praktik perusahaan besar (korporasi) baik dibidang kehutanan maupun perkebunan di Indonesia secara umum dan Riau khususnya. Konflik-konflik atas lahan (agraria) seperti pencaplokan tanah masyarakat, perampasan tanah ulayat/adat, ingkar janji untuk pola KPPA dan inti plasma serta permasalahan tata batas hutan, hingga kekerasan yang terjadi didalam setiap upaya penyelesaian konfliknya adalah sebuah permasalahan yang harus segera diselesaikan sehingga tidak memperpanjang penderitaan masyarakat.

Realitas maraknya konflik atas lahan (agraria) antara perusahaan perkebunan skala besar dengan masyarakat lokal telah sampai pada titik nadir yang sangat memprihatinkan. Akibat eksploitasi dan alih fungsi hutan tersebut kerusakan lingkungan menjadi lebih besar, deforestasi dan degradasi lingkungan terus berlanjut. Sementara tingkat kemiskinan dan kekerasan semakin tinggi. Sangat disayangkan lagi kondisi ini diperparah dengan perilaku oknum-oknum pemerintah dan oknum aparat penegak hukum justru mengambil keuntungan dari konflik berkepanjangan di kampung-kampung itu. Konflik kepemilikan atas lahan (agraria) atau hutan adat serta tanah ulayat ini terjadi merata di seluruh wilayah Indonesia dengan bentuk-bentuk konflik yang serupa.

Dari kelompok masyarakat lokal yang menjadi korban konflik atas lahan (agraria) versus perusahaan-perusahaan kehutanan dan perkebunan skala besar, maka perempuan adalah kelompok yang paling rentan dan menderita akibat kondisi tersebut, baik dari segi kemiskinannya, marginalisasi maupun ketiadaan akses buat perempuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Dari Todaro dan Smith (Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, 2004), menyatakan bahwa mayoritas penduduk miskin dunia adalah perempuan, selain itu juga mengalami kekurangan gizi dan yang paling sedikit menerima pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi dan berbagai bentuk jasa sosial lainnya. Dan dari kelompok perempuan yang miskin tersebut, yang paling miskin adalah perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan upah (walaupun porsi dan beban kerjanya sama) antara laki-laki dan perempuan, tidak adanya pelayanan sosial yang disediakan pemerintah dan sangat sedikitnya perempuan kepala rumah tangga yang bisa melanjutkan sekolah. Lebih lanjut kemiskinan perempuan juga terjadi karena rendahnya kesempatan dan kapasitas perempuan dalam memiliki pendapatan sendiri serta terbatasnya kontrol perempuan terhadap penghasilan suami. Kontrol perempuan terhadap pendapatan keluarga juga sangat terbatas karena sebahagian besar pekerjaan yang dilakukan perempuan tidak menghasilkan uang. Akses perempuan juga sangat terbatas untuk memperoleh kesempatan menikmati pendidikan, pekerjaan yang layak disektor formal, berbagai tunjangan sosial dan program-program penciptaan lapangan kerja yang dibuat pemerintah.

Perempuan dan Upaya Resolusi Konflik Atas Lahan (Agraria)
Aspek penting namun sering dilupakan dan tidak menjadi perhatian dalam sistem agraria negara-negara berkembang adalah peran penting perempuan dalam sistem produksi masyarakat yang agraris. Dalam masyarakat yang tinggal ditepian hutan, semua tugas yang berkaitan dengan produksi pangan dikerjakan perempuan, misalnya mengumpulkan kayu yang telah ditebang, mencari ranting-ranting kayu dan membawanya ke rumah sebagai bahan bakar memasak, menaburkan benih/menanam bibit, menyiangi, memanen hingga mempersiapkan hasil tanaman untuk disimpan atau dihidangkan.

Perempuan merupakan sumber tenaga kerja tambahan untuk mengurus tanaman pangan, konsumsi keluarga, memelihara ternak, menekuni industri rumah tangga untuk tambahan penghasilan, mengumpulkan kayu bakar dan air, memasak, serta mengerjakan semua urusan rumah tangga. Praktis menghabiskan seluruh waktu, sehingga jam kerja perempuan sebenarnya lebih panjang dan lebih berat dibanding dengan jam kerja laki-laki.

Jadi dengan adanya konflik atas lahan (agraria) disekitarnya maka akan sangat mempengaruhi kerja perempuan dan juga akan sangat berimbas pada kehidupan keluarga dan masyarakat lokal tersebut. Untuk itu sudah selayaknya perempuan mengambil porsi lebih dan peran yang lebih aktif dalam mengupayakan resolusi konflik diwilayahnya. Jika sebelumnya perempuan hanya dilibatkan jika sudah berbicara kebutuhan massa untuk melakukan aksi demonstrasi maka kondisi ini harus dirubah. Perempuan harus mempunyai kekuatan dan posisi tawar yang kuat untuk dilibatkan dalam perumusan dan pengambilan keputusan strategis bagi perjuangan masyarakatnya. Hal ini hanya akan tercapai jika perempuan-perempuan di daerah konflik atas lahan (agraria) ini telah bersatu dan mempunyai kekuatan tersendiri (mengorganisir diri) sehingga akan lebih diperhitungkan jika mengikuti pertemuan-pertemuan kampung. Dan hal ini tentu saja akan sejalan dan dibarengi dengan peningkatan kapasitas perempuan baik dari segi pengetahuan dan pendidikan.

Di propinsi Riau keterlibatan perempuan dalam upaya resolusi konflik atas lahan (agraria) masih sangat minim. Dari sebuah draft protokol resolusi konflik yang dibuat jaringan Walhi se-Sumatera (2006) masih belum terlihat memasukkan nilai-nilai pengarusutamaan perempuan (sensitif gender), hal ini mungkin terjadi karena keterlibatan perempuan dalam merumuskan draft tersebut sangat minim, dan merekapun belum bisa mendesakkan nilia-nilai sensitifitas gender tersebut, namun dalam taraf minimal draft itu tidak bias gender.

Adapun beberapa hal yang menjadi titik tolak dan perlu dikembangkan dalam upaya resolusi konflik atas lahan (agraria) antara lain dengan memperhatikan tujuan dari resolusi konflik itu sendiri, yakni untuk menyelamatkan hak semua pihak (masyarakat lokal, perusahaan dan kepentingan pemerintah), dengan itikad baik mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian konflik dan menyelamatkan keberlanjutan sumber-sumber kehidupan masyarakat sehingga menjadi pengalaman bagi para pihak di masa yang akan datang.

Prinsip dan nilai yang menjadi dasar dalam upaya resolusi konflik atas lahan (agraria) ini antara lain (Walhi, 2006): kearifan lokal dan tradisional, memperhatikan hak-hak masyarakat atas pengolahan sumber-sumber kehidupan untuk mencapai kesejahteraannya, prinsip keterbukaan, tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme 9KKN), menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan dimuka hukum, tanggap dan bertanggungjawab, kepedulian, berkeadilan dan musyawarah mufakat.

Sedangkan tahapannya antara lain: mempertemukan para pihak yang berkonflik, pembentukan wadah sebagai mediasi konflik, pembentukan tim, adanya kesepakatan tertulis (legal) dan adanya tim khusus untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas upaya penyelesaian konflik tersebut.

Kenyataan bahwa perempuanlah yang paling menderita akibat konflik atas lahan (agraria) maka sangat penting melibatkan perempuan dalam upaya penyelesaian (resolusi) konflik-konflik tersebut. Namun kita jangan melupakan bahwa di wilayah-wilayah konflik tersebut tingkat kemiskinan cukup tinggi dan peran serta perempuan dalam memperbaiki taraf hidupnya dan keluarga harus lebih diperhitungkan.

Bertolak dari hal tersebut, maka program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus bisa secara nyata meningkatkan partisipasi perempuan baik dalam pendidikan dan pelatihan, pengembangan pertanian maupun dalam pemberian akses untuk program-program pendidikan, pelayanan sosial dan kesehatan serta kesejahteraan sosial. Pentingnya peranan dan fungsi ekonomi perempuan dibuktikan oleh keberhasilan dari program-program pembangunan yang melibatkan partisipasi perempuan secara penuh, sayangnya program seperti inilah yang masih sangat sedikit, misalnya Grameen Bank di Bangladesh.

Kenapa hal ini juga harus diperhitungkan, karena dengan kondisi hidup perempuan yang lebih baik maka kehidupan keluarga juga akan semakin membaik dan berimbas pada membaiknya kehidupan masyarakat, sehingga dimasa mendatang tidak lagi terjadi konflik-konflik atas lahan (agraria) di masyarakat, dan hal ini tentu saja juga akan baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Untuk itu salah satunya, menurut Wadi D Haddad, Education and development:Evidence for new priorities, World Bank Discussion Paper No. 95 (1990), ada 4 alasan kenapa mempersempit kesenjangan gender dalam pendidikan dengan memperluas kesempatan pendidikan bagi perempuan sangat menguntungkan secara ekonomi:
1) Tingkat pengembalian (rate of return) dari pendidikan perempuan lebih baik pada tingkat pengembalian pendidikan laki-laki dikebanyakan negara berkembang.
2) Peningkatan pendidikan kaum perempuan tidak hanya meningkatkan produktivitasnya di lahan pertanian dan pabrik, tapi juga meningkatkan partisipasi tenaga kerja, pernikahan yang lebih lambat, fertilitas yang rendah dan perbaikan kesehatan serta gizi anak-anak.
3) Kesehatan dan gizi anak-anak yang lebih baik serta ibu yang lebih terdidik akan memberikan dampak pengganda (multiplier effect) terhadap kualitas anak bangsa selama beberapa generasi yang akan datang.
4) Karena perempuan memikul beban terbesar dari kemiskinan dan kelangkaan lahan garapan yang melingkupi masyarakat negara berkembang, maka perbaikan yang signifikan dalam peran dan status perempuan melaui pendidikan dapat mempunyai dampak penting dalam memutuskan lingkaran setan kemiskinan serta pendidikan yang tidak memadai.

One thought on “Ya Basta! Meretas Resolusi Konflik Atas Lahan (Agraria) Oleh Perempuan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s