Cabut PP No.2 Tahun 2008, Demi Kehidupan Anak Cucu Kita

Lagi-lagi pemerintah membuat blunder dalam menelorkan sebuah kebijakan, kali ini di sektor kehutanan, masih dengan paradigma lamanya yang memandang hutan sebagai sebuah komoditas sehingga layak untuk diperjual belikan demi pemasukan kas negara. Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Departemen Kehutanan telah diterbitkan dan ditandatangani SBY pada tanggal 4 Februari 2008. Entah bagaimana lagi logika dan landasan berfikir yang digunakan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan ini, dan apakah latar belakang PP ini lahir dengan tidak mempertimbangkan kelangsungan hutan Indonesia yang diakui sebagai paru-paru dunia terakhir dalam menjaga kelangsungan kehidupan di bumi, bagaimana nasib anak cucu kita ke depan jika merekalah kelak yang akan menerima dampak lebih besar dan lebih menderita lagi dari kita yang hidup pada masa sekarang yang juga telah merasakan dampak hancurnya hutan Indonesia dengan datangnya bencana silih berganti, banjir, longsor, kebakaran hutan, kekacauan iklim dan masih banyak lagi bencana yang menjadi tanda-tanda awal hancurnya kehidupan di bumi jika hutan kita biarkan terus mengalami kerusakan dan pengrusakan.

Dengan motif memperoleh kompensasi atas penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, pemerintah telah menjual hutan terakhir kita dengan harga yang fantastis, Rp.300,- (tiga ratus rupiah) saja permeter bujursangkarnya, hanya seharga dua buah permen.

Peraturan pemerintah ini tidak secara tegas mencantumkan siapa subjek dan objek dari pengenaan tarif tersebut, hanya menyebutkan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tigapuluh persen) dari luas DAS (Daerah Aliran Sungai) atau pulau. Siapa yang akan berpesta pora, tentu saja perusahaan pertambangan seperti Freeport, INCO, Rio Tinto, Newmont, Newcrest, Pelsart dll karena mereka akan semakin mendapat legitimasi dalam melakukan operasi pengerukan kekayaan bumi Indonesia untuk menambah pundi-pundi uang negara mereka dengan harga yang pasti hanya dipandang sebelah mata, seharga dua buah permen saja permeternya. Blunder yang harusnya di cabut yakni Perpu tentang pengecualian untuk beberapa perusahaan tambang boleh beroperasi di hutan lindung yang dikeluarkan pada masa Megawati, bukannya dicabut malah diberi penguatan dan kawan sejenisnya dengan lahirnya PP ini. Saat ini saja telah ada 158 perusahaan tambang yang memiliki izin di kawasan lindung yang meliputi luasan sekitar 11,4 juta hektar (Walhi), maka dengan lahirnya PP ini perusahaan pertambangan itu akan semakin merajalela dan tak tersentuh hanya karena telah membayar tarif murah pada pemerintah.

Defenisi pembangunan yang dimaksud oleh PP ini sangat jelas tercantum dalam lampiran PP ini yang menyebutkan penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan terbuka yang dilakukan secara horizontal, vertical, bawah tanah dan untuk kepentingan migas, panas bumi, jaringan telekomunikasi, repiter telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay pemancar televisi, ketenagalistrikkan, instalasi teknologi energi terbarukan, instalasi air, bahkan jalan Tol, sah-sah saja membabat hutan lindung apalagi hutan produksi dengan hanya membayar nilai nominal rupiah tertentu yang tidak seberapa pemasukannya bagi kas negara sesaat dibanding kerusakan yang pasti ditimbulkannya saat ini dan dimasa depan. Melihat penyeragaman yang dilakukan pemerintah dalam memandang hutan, maka fungsi hutan yang juga didefenisikan dalam UU No. 41 tahun 1999 yang telah mengalami perubahan pertama menjadi UU No. 19 tahun 2004, menjadi tidak berarti, fungsi hutan sebagai kawasan lindung, produksi, produksi terbatas dll di generalisasikan dengan menyamaratakan fungsinya demi pemasukan kas negara.

Kebijakan sektor kehutanan Indonesia yang tetap juga tidak sinergis dengan komitmen penyelamatan benteng terakhir penyangga kehidupan ini tentu hanya akan menambah daftar panjang kesalahan rezim SBY-JK yang jelas-jelas berpihak pada kepentingan korporasi, dibanding kepentingan rakyat Indonesia pada khususnya maupun masyarakat dunia pada umumnya. Masih segar dalam ingatan kita, perhelatan akbar Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim pada Desember 2007 lalu di Bali yang menghasilkan berbagai komitmen dan rencana strategis dan rencana aksi untuk mengurangi dampak pemanasan global (global warming) terutama dengan menjaga hutan, mengubah gaya hidup yang boros energi dan meninggalkan perilaku tidak ramah lingkungan, karena semuanya itu hanya akan mempercepat penghancuran bumi, akan tetapi dengan lahirnya PP ini, bukan saja ini menjadi hal yang paradoks tapi juga memalukan bangsa Indonesia di mata dunia karena sesat fikir dalam memaknai hasil konferensi PBB itu dengan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan spirit dan komitmen mengurangi dampak pemanasan global tersebut.

Sudah saatnya kita melakukan hal yang nyata dalam upaya turut serta memperjuangkan kondisi lingkungan yang semakin rusak yang tercermin dalam semakin rusaknya hutan Indonesia, salah satunya adalah dengan menyerukan pencabutan terhadap PP nomor 2 tahun 2008 ini, hal ini harus kita kampanyekan secara luas karena jangan sampai masyarakat lagi-lagi dibohongi oleh kebijakan rezim yang seolah-olah demi kepentingan pembangunan masyarakat namun ternyata terang-terangan mengakomodir kepentingan korporasi. Hutan adalah bagian amanat dari kehidupan mendatang, menyelamatkan hutan sama artinya dengan menyelamatkan kehidupan. (wong)

One thought on “Cabut PP No.2 Tahun 2008, Demi Kehidupan Anak Cucu Kita

  1. menurut saya,, masalah kehutanan bukanlah lagi masalah uang,,, kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan ini hanya untuk berupa kompensasi karena telah menggunakan hutan indonesia sebagai sumber penerimaan negara,, kenapa tidak naikkan pajak2 bagi orang kaya saja,,, belum lagi masalah energi yang katanya ingin mempercepat diversivikasi energi,, untuk menyelamatkan lingkungan,,, negara ini sudah miskin atau memang anda2 yang duduk di kursi pemerintahan itu bodoh???? masalahnya sekarang ini sudah lebih dari sekedar menambah kas negara,,, tetapi lebih kepada menyelamatkan hidup orang satu planet ini, khususnya rakyat kita,,, kalau kita terus2an begini saja dalam mengelola hutan kita,, ga lama lagi,, umur dunia ini akan berakhir,,, masih mau mengkomersialisasikan uang dan ingin menutupi wajah negara kita yang sebenarnya miski,, masa satu hektar dihargai cuma 300, kerupuk aja sekarang 500,,,, malu dunk tuh menteri lingkungan mpe nangis2,,, pa memang akting,,,, menurut saya,,, pertama yang harus menjadi fokus pemerintah adalah,,,, penyelamatan dan sentralisasi dan pengambilan hak pemilikan sepenuhnya hutan oleh pemerintah,,, karena cuma pemerintah yang bisa mengatur hajat hidup orang banyak di tengah keterpurukan lingkungan kita akhir2 ini,,, kedua setelah hutan diolah secara sepoenuhnya oleh pemerintah tinggal kita pikirkan bagaimana upaya konservasi ini bisa menyelamatkan negara kita, memberdayakan potensi local genius hutan tersebut,,, yang nanti perlahan2 akan mendatangkan potensi finansial yang baik,, bukannya memikirkan uangnya dulu,,, dasar pejabat matre,,,,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s