Dari hasil pengolahan dan analisa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Upah Minimum Propinsi di Indonesia dengan menggunakan Stata maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1.      Terbukti secara statistik bahwa PDRB, IHK dan KHM mempengaruhi UMP. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbukti signifikan dan berkorelasi negatif mempengaruhi Upah Minimium Propinsi, hal ini terjadi pada daerah-daerah dengan PDRB tidak terlalu besar akan tetapi kebutuhan hidupnya tinggi, misal di Indonesia bagian timur. Sedangkan  Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) dan Indeks Harga Konsumen signifikan dan berkorelasinya positif.

2.      Terbukti secara statistik bahwa peningkatan kesejahteraan buruh di Indonesia dari waktu ke waktu tidak mengalami peningkatan karena besarnya kenaikan upah minimum secara umum lebih rendah dari kenaikan harga kebutuhan hidup minimum, sehingga buruh tidak dapat hidup secara layak.

3.      Dalam penentuan kebijakan Upah Minimum Propinsi Faktor KHM dan IHK dan PDRB tetap menjadi pertimbangan utama, dan selain beberapa faktor tersebut ternyata yang juga berperan adalah proses politik, kemampuan negosiasi dan posisi tawar dari masing-masing unsur di dalam Dewan Pengupahan. Walaupun pada akhirnya pengambilan kebijakan akhir tersebut tetap ditentukan oleh eksekutif (Kepala Daerah).

4.      Konsep dan kebijakan upah minimum harus diubah, upah minimum harusnya hanyalah jaring pengaman bagi buruh dengan status lajang dan masa kerja dibawah satu tahun, selebihnya harus ada kesepakatan bipartit yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

5.      Untuk memperkuat posisi tawar serikat buruh di Dewan Pengupahan maka perlu ditingkatkan kemampuan negosiasi dan koordinasi.

6.      Dalam pengambilan keputusan di Dewan Pengupahan baik pihak pengusaha maupun buruh harus sama-sama terbuka, pengusaha bila belum siap menghadapi kenaikan upah harus didukung dengan data-data, demikian pula buruh, tuntutan kenaikan upah harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas dan pengetahuan mengenai kemampuan perusahaan.

7.      Begitu pula pemerintah, dukungannya tetap diperlukan agar tercipta hubungan yang sinergis antara buruh dan pengusaha, yakni dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan melakukan perannya secara optimal, baik dari segi pengawasan terhadap implementasi Upah Minimum maupun sebagai fasilitator/mediator dalam perundingan antara pengusaha dan buruh.

Dalam penentuan kebijakan upah minimum haruslah lebih memperhatikan kebutuhan hidup buruh agar dapat hidup layak ditengah masyarakat dan sosialnya. Sehingga akan berdampak bagi kehidupannya di masa mendatang. Upah Minimum sudah saatnya diganti menjadi Upah Layak yang lebih berpihak terhadap penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, serta kehidupan yang lebih baik, di tengah kepungan kebijakan informalisasi ketenagakerjaan dalam paradigma liberalisasi pasar.

Untuk saat ini diperlukan segera sebuah peraturan perundang-undangan baru mengenai Upah Layak yang dapat diterima baik oleh pengusaha maupun buruh. Sangat diperlukan adanya hubungan yang baik antara buruh dan pengusaha serta pemerintah dalam rangka mewujudkan adanya perjanjian bersama yang setara dan seimbang antar unsur-unsur tersebut terutama membicarakan masalah upah.

Nb: Kalau mau hasil penelitiannya dari a – z kontak aja…:)

Proses pembangunan memerlukan Gross National Product (GNP) yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dibanyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang baguspun menjadi tidak akan berarti bagi masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan penurunan yang tajam dalam pendistribusian atau pemerataannya.

Fenomena kemiskinan telah berlangsung sejak lama, walaupun telah dilakukan berbagai upaya dalam menanggulanginya, namun sampai saat ini masih terdapat lebih dari 1,2 milyar penduduk dunia yang hidup dengan pendapatan kurang dari satu dolar perhari dan lebih dari 2,8 milyar penduduk dunia hanya berpenghasilan kurang dari dua dollar perharinya.

Mereka hidup dibawah tingkat pendapatan riil minimum internasional. Garis tersebut tidak mengenal tapal batas antar negara, tidak tergantung pada tingkat pendapatan perkapita di suatu negara dan juga tidak memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara.

Terlebih bagi Indonesia, sebagai sebuah negara berkembang, masalah kemiskinan adalah masalah yang sangat penting dan pokok dalam upaya pembangunannya. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2002, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 38,4 juta jiwa atau 18,2% dari jumlah penduduk Indonesia.

Masyarakat miskin sering menderita kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang buruk dan ketiadaan akses infrastruktur maupun pelayanan publik yang memadai. Daerah kantong-kantong kemiskinan tersebut menyebar diseluruh wilayah Indonesia dari dusun-dusun di dataran tinggi, masyarakat tepian hutan, desa-desa kecil yang miskin, masyarakat nelayan ataupuin daerah-daerah kumuh di perkotaan.

Sebelum masa krisis pada tahun 1997, Indonesia menjadi salah satu model pembangunan yang diakui karena berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari BPS, dalam kurun waktu 1976-1996 jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun dari 54,2 juta jiwa atau sekitar 40% dari total penduduk menjadi 22,5 juta jiwa atau sekitar 11%. Keberhasilan menurunkan tingkat kemiskinan tersebut adalah hasil dari pembangunan yang menyeluruh yang mencakup bidang pertanian, pendidikan, kesehatan termasuk KB serta prasarana pendukungnya.

Salah satu akar permasalahan kemiskinan di Indonesia yakni tingginya disparitas antar daerah akibat tidak meratanya dsistribusi pendapatan, sehingga kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin di Indonesia semakin melebar. Misalnya saja tingkat kemiskinan anatara Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta atau Bali, disparitas pendapatan daerah sangat besar dan tidak berubah urutan tingkat kemiskinannya dari tahun 1999-2002.

Pemerintah sendiri selalu mencanangkan upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ketahun, namun jumlah penduduk miskin Indonesia tidak juga mengalami penurunan yang signifikan, walaupun data di BPS menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah penduduk miskn, namun secara kualitatif belum menampakkan dampak perubahan yang nyata malahan kondisinya semakin memprihatinkan tiap tahunnya.

Dengan terjadinya krisis moneter pada tahun 1997 telah mengakibatkan jumlah penduduk miskin kembali membengkak dan kondisi tersebut diikuti pula dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tajam. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah diambil pemerintah berfokus pada: (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui upaya padat karya, perdagangan ekspor serta pengembangan UMKM, (2) peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar sepereti pendidikan dan kesehatan (KB, kesejahteraan ibu, infrastruktur dasar , pangan dan gizi), (3) pemberdayaan masyarakat lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang bertujuan untuk membuka kesempatan berpartisipasi bagi masyarakat miskin dalam proses pembangunan dan meningkatkan peluang dan posisi tawar masyarakat miskin, serta (4) perbaikan sistem bantuan dan jaminan sosial lewat Program Keluarga Harapan (PKH). Beberapa proyek pemberdayaan masyarakat antara lain P2KP, PPK, CERD, SPADA, PEMP, WSSLIC, dan P2MPD.

Untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia perlu diketahui sebenarnya faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan atau mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan (jumlah penduduk miskin) di Indonesia sehingga kedepannya dapat diformulasikan sebuah kebijakan publik yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan di negara ini dan tidak hanya sekedar penurunan angka-angka saja melainkan secara kualitatif juga.

(Selengkapnya bisa diunduh di sini)

Gender dan Sumber Daya Alam (SDA) merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sejak awal proses manusia mulai memanfaatkan alam untuk bertahan dan melanjutkan hidup maka sejak itu pulalah nilai-nilai gender terintegrasi dan terbukti mampu menjaga keseimbangan alam selama bertahun-tahun. Ketika nilai-nilai tersebut dianggap melekat pada perempuan, artinya perempuan telah memiliki pengalaman yang lebih dalam pengelolaan Sumber Daya Alam, telah juga memiliki akses dan kontrol dalam mengelola sumber daya alam dan dalam pengambilan keputusan, tidak hanya merawat dan menjaga namun  juga sampai ke teknologinya.

Perempuan harus memperoleh akses dan kontrol dalam pengelolaan Sumber Daya Alam bahkan sampai pengambilan keputusannya, karena dalam pembagian kerjanya secara gender perempuan terlibat dalam proses produksi, pemeliharaan dan perawatan. Namun seperti kondisi saat ini, ketika terjadi komoditifikasi Sumber Daya Alam, perempuan mendapatkan kesenjangan (tertinggal) dalam banyak hal bahkan lama kelamaan menjadi terpinggirkan dalam proses keberlanjutan pengelolaan Sumber Daya Alam. Realitasnya perempuan adalah pemeran utama dalam mempertahankan keberlangsungan hidup keluarga yang berbasis pada Sumber Daya Alam. Dengan upayanya memanfaatkan, menjaga dan melestarikan Sumber Daya Alam.

Keadaan perempuan yang marginal dalam pengelolaan dan keberlanjutan Sumber Daya Alam itu semakin parah dan membebaninya ketika terjadi konflik Sumber Daya Alam melawan pemilik modal. Di satu pihak, dalam situasi konflik para perempuan ini tetap harus mempertahankan keberlangsungan hidup keluarganya tetapi di lain pihak dia tidak punya akses terhadap pengetahuan ekonomi politik yang berhubungan dengan konflik Sumber Daya Alam dan juga tidak punya kontrol terhadap upaya survival untuk komunitas yang sedang berkonflik. Persisnya upaya survival perempuan pada saat konflik Sumber Daya Alam tidak pernah diakui sebagai peran signifikan dalam melawan pemodal yang hendak menghancurkan Sumber Daya Alam. Maka posisi marginal perempuan dalam situasi konflik berdampak pada beban ganda yang harus ditanggungnya.

Karena itulah menjadi penting untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pengelolaan Sumber Daya Alam demi membebaskan perempuan dari beban ganda sebagai entitas yang marginal serta  bagian dari usaha membangun pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkeadilan.

Feminist Political Ecology Sebagai Landasan

Feminist Political Ecology (ekologi politik feminis) merupakan perspektif yang memadukan antara politik ekologi dan teori feminis. Kerangka pemikiran feminis digunakan untuk melakukan eksplorasi lebih mendalam mengenai: pertama, pengetahuan perempuan tentang tubuhnya, bagaimana relasi tubuh perempuan dengan kekayaan alam, serta pengetahuan perempuan, baik individu maupun kolektif dalam pengurusan kekayaan alam dan sumber-sumber kehidupan. Kedua, akses dan kontrol perempuan atas tubuhnya, kekayaan alam dan sumber-sumber kehidupan, baik di tingkat keluarga inti/rumah tangga, keluarga besar, komunitas, hingga di tingkat negara. Ketiga, kelembagaan perempuan dalam pengurusan kekayaan alam dan sumber-sumber kehidupan, dan perjuangan merebut kembali hak atas pengurusan kekayaan alam dan sumber-sumber kehidupan.

Di dalam kerangka pemikiran ekologi politik feminis, pengalaman pribadi perempuan, termasuk apa-apa ataupun hal-hal yang diungkapkannya sebagai sebuah pola komunikasi khas perempuan atau kebiasaan dapat disebut “pengetahuan” (knowledge). Sedangkan relasi antar dua orang perempuan dalam menjalani aktivitas ritual keseharian dan berbagai bentuk keragaman solidaritas antar perempuan merupakan bagian dari “kelembagaan perempuan” (women institusional).

Setelah melihat hasil eksplorasi dari tiga hal tersebut yakni pengetahuan, akses dan kontrol serta kelembagaan perempuan maka kemudian akan dilanjutkan lagi dengan melihat bagaimana relasi gender (hubungan laki-laki dan perempuan), relasi sosial (hubungan kelas sosial) dan relasi kekuasaan akan mempengaruhi proses reproduksi pengetahuan perempuan meliputi ketiga hal diatas dalam pengurusan kekayaan alam dan sumber kehidupan.

Beberapa hal yang menjadi kelebihan dari ekologi poltik feminis sebagai sebuah landasan teoritik dalam melakukan suatu analisa adalah kemampuannya untuk menyediakan kerangka interdisiplin untuk memahami gender, ras, budaya, etnis dan kelas dalam mempengaruhi proses perubahan ekologis dan sumber daya alam. Perempuan juga tidak dianggap sebagai entitas yang homogen, tidak melakukan esensialisasi terhadap perempuan dengan menyetarakan proses opresi (pengekangan/penindasan) terhadap perempuan dengan proses pengrusakan lingkungan oleh pemegang kekuasaan dan pemilik modal. Dalam ekologi politik feminis aspek kelas, etnisitas, usia, seksualitas, status perkawinan, wilayah hidup (desa, kota, pegunungan dll) merupakan aspek penting yang membuat setiap perempuan memiliki keragaman pengalaman, peran, fungsi dan posisi dalam hubungan sosial dan lingkungannya.

Tiga pendekatan utama yang membangun ekologi politik feminist menurut Jon Schubart (Ester Lianawati, 2009) adalah: pendekatan pascastrukturalis, gender dan hak kepemilikan dan hak guna, ketiga hal tersebut juga saling melengkapi satu sama lainnya. Pascastruturalis, yang dimaksudkan Schubart dalam pascastrukturalis ini terutama adalah pendekatan dekonstruktif yang mempertanyakan diskursus predominan dari perubahan dan kebijakan lingkungan. Mengutip Escobar (1996), analisis postruktural adalah analisis produksi realita sosial yang meliputi analisis representasi fakta sosial yang tidak terpisahkan dari apa yang umumnya disebut realita material. Elemen lain yang ditekankan dalam pendekatan pascastrukturalis adalah pengkonstruksian realita lingkungan dengan menggunakan diskursus ilmiah. Suatu wilayah terkonstruksi menjadi berbahaya atau perlu dilindungi, menurut Schubart merupakan hasil dari pendefinisian oleh diskursus ilmiah. Masyarakat akan mempersepsikan resiko lingkungan akan menjadi nyata tidak lama lagi dan tindakan mereka berdampak pada lingkungan, terutama akan bergantung pada agenda politik dan liputan media. Menurut Harrison dan Burgess (1994), hal ini terjadi misalkan ketika alam digambarkan sebagai korban tak berdosa dari keserakahan manusia.

Gender, analisis gender dalam menganalisis konsep manusia dan lingkungan dikategorikan yang melakukan dekonstruksi definisi interaksi antara manusia dengan alam. Gender dipilih Schubart karena merupakan diskursus akademis yang menonjol yang didasarkan pada latar belakang feminisme. Goldman and Schurman (2000) juga meyakini bahwa gender adalah tema penting bagi para peneliti ekologi politik. Mereka berpendapat gender dapat mempertajam relasi alam-masyarakat dan oleh karena itu fundamental untuk memahami akses sumber daya dan degradasi lingkungan. Gender dalam ekologi politik feminis diambil dari dua arus pemikiran yaitu konsep gender dan lingkungan, dan ekofeminisme (Steinman, 1998). Gender dan lingkungan mengintegrasikan dan mempromosikan perempuan sebagai pemeran utama dalam program pembangunan lingkungan. Diane Rocheleau, Barbara Thomas-Slayter, dan Esther Wangari (1996) berpendapat bahwa ekologi politik feminis berusaha mengatasi kekakuan dan esensialisme dari konsep gender sebelumnya dan membangun analisis pada identitas dan perbedaan. Ekologi politik feminis melihat perubahan lingkungan dari kaca mata gender. Ekologi politik feminis berusaha mengidentifikasikan peluang dan kendala yang mempertajam perilaku penggunaan lahan yang tergenderkan. Menurut Jackson (2005), penekanannya bukan pada generalisasi mengenai perempuan dan alam, melainkan pada level realitas lokal.

Ekologi politik feminis tidak memandang perbedaan gender dalam pengaruh lingkungan secara biologis (biologically-rooted). Gender berasal dari konstruksi sosial yang bervariasi, bergantung pada budaya, kelas, ras, dan lokasi geografis, dan berubah sepanjang waktu antara individu dan masyarakat. Atau dalam pandangan Rocheleau, gender berperan sebagai variabel kritis yang mempertajam akses dan kontrol sumber data. Berinteraksi dengan kelas (Park, 1992), etnis (Parajuli 1998; Hansis 1998), kasta, ras, dan budaya, gender mempertajam proses perubahan ekologis, perjuangan perempuan dan laki-laki untuk mempertahankan kehidupan berbasis ekologis, dan prospek dari setiap komunitas untuk bertumbuh secara berkelanjutan. Tiga penyelidikan utama yang dikaji ekologi politik feminis dalam pendekatan gender ini adalah (a) pengetahuan bergender, yaitu ilmu pengetahuan untuk bertahan hidup (science of survival), yang digunakan perempuan untuk mempertahankan dan melindungi lingkungan yang sehat, (b) hak dan kewajiban lingkungan yang berperspektif gender (gendered environmental rights and responsibilities), termasuk di dalamnya adalah properti, sumber daya, ruang, dan hak hukum serta hak adat yang ‘bergender’, dan (c) politik lingkungan dan kegiatan aktivis di akar rumput yang berperspektif gender (gendered environmental politics and grassroots activism).

Pendekatan hak kepemilikan dan hak guna, dalam konteks ekologi politik, adalah penting untuk menyadari bahwa sumber daya alam tidak hanya terbatas pada benda-benda yang aksesnya tak terbatas. Pengertian sumber daya alam bukanlah benda-benda yang terbuka terhadap semua orang, melainkan bahwa mereka diatur oleh rules of common property (Johnson, 2004). Hak menggunakan dan kepemilikan yang terinstitusionalisasi ini disebut dengan entitlements. Individu dapat memilikinya sebagai pemberian/anugerah (endowments) yang kemudian dapat diubah menjadi ‘entitlements‘.  Endowments merupakan hasil negosiasi di antara institusi dan pelaku sosial. Menurut Leach et al, stratifikasi sosial, distribusi properti, dan hak penggunaan yang tidak setara membuat tidak mungkin untuk memaksakan strategi manajemen sumber daya yang bersifat tunggal pada komunitas lokal. Ekologi politik memaknai lingkungan alam sebagai ruang untuk manusia dapat beraksi, namun pada saat yang sama, dimodifikasi oleh aksi tersebut. Penelitian yang dilakukan Leach et al memperlihatkan bagaimana institusi formal dan informal menentukan distribusi kepemilikan yang senantiasa berubah (ever-changing) yang dimiliki pelaku-pelaku sosial.

Pendekatan ekologi politik feminis yang berpusat pada hak ini sebenarnya masih terkait dengan pendekatan gender di atas. Khususnya dalam hal hak dan kewajiban yang berperspektif gender. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya pemisahan akses terhadap sumber daya alam berdasarkan gender. Perempuan dan laki-laki sering membedakan hak dan kewajibannya dalam produksi, menciptakan dan memelihara lingkungan biofisik yang sehat, serta hak dan kewajiban mereka untuk menentukan kualitas hidup dan sifat alami lingkungan hidup. Pemisahan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan juga terjadi dalam aspek ruang. Contohnya wilayah akses dan kendali laki-laki dan perempuan sering dipisah antara ruang publik dan privat. Dalam hal ini nantinya akan terkait bahwa bukan hanya pemisahan akses terhadap sumber daya alam, melainkan juga dalam hal mendapatkan dan mengelola sumber daya tersebut. Hak kepemilikan dan hak guna laki-laki sering diasosiasikan dengan de jure, yakni sah berdasarkan yurisprudensi. Sedangkan perempuan lebih diasosiasikan dengan hak atas sumber daya alam de facto, yakni hanya berdasarkan praktik kebiasaan. Menurut Rocheleau et al, hal ini akan berimplikasi besar pada relativitas kekuatan dan keamanan hak berdasarkan gender.

Dengan tiga pendekatan utama tersebut, ekologi politik feminis telah berhasil melihat permasalahan lingkungan dengan lebih komprehensif. Khususnya penempatan gender sebagai salah satu analisis utama telah membuka pandangan yang lebih luas untuk melihat opresi terhadap perempuan. Lebih jauh lagi adalah analisis akses dan kontrol yang berperspektif gender juga telah membuat studi ini dapat melihat lebih dalam akar permasalahan yang terjadi. Konteks lokalitas yang dikaji juga telah membawa keunikan permasalahan masing-masing daerah, yang tidak ditangkap oleh studi-studi sebelumnya.

Hasil Temuan Ekologi Politik Feminis dalam Realitas Pengetahuan Perempuan

1. A. Ekologi Politik Bergender

Laki-laki dan perempuan dalam memberi tanggapan terhadap krisis ekologi (perubahan iklim, cara tanam, dll) berbeda kepentingan. Kepentingan perempuan terhadap lingkungannya secara keseluruhan (produksi, reproduksi sosial, seksualitas/tubuh, kelembagaan sosial) bertujuan untuk “survival” keluarga dan komunitas. Karena kepentingan perempuan terfokus untuk keluarga dan komunitas maka perempuan kehilangan hak atas otonomi dirinya. Dan sebaliknya perempuan dibebani oleh tanggungjawab untuk keberlangsungan sumber daya alam dan sosial.

1. B. Identitas Perempuan

Hilangnya otonomi perempuan dalam sumber daya alam dan sosialnya terjadi karena relasi kekuasaan perempuan sub ordinat didalam dominasi laki-laki. Hal ini berdampak terhadap pengambilan keputusan, akses dan kontrol atas kepemilikan (kolektif maupun pribadi) sumber daya alam dan sosial. Identitas perempuan dibentuk oleh masyarakat, menjadi “subordinat” di dalam kolektifnya. Kolektif disini mengacu pada satuan kelas sosial, satuan etnisitas, satuan fam/marga, dll. Realitas pengetahuan perempuan ditentukan oleh identitasnya tersebut sehingga peran-peran dirinya dalam kolektif adalah sebagai bentuk upaya survival kolektif. Akan tetapi bentuk survival kolektif ini tidak diakui baik dalam teori maupun prakteknya.

Perangkat Analisa

Tabel 1. Pengetahuan Survival Perempuan (analisis kepentingan perempuan dari perspektif ekologi politik)

Tabel 2. Analisis Kelembagaan Sosial

Acuan Penyusunan Kebijakan Adil Gender dan Sumber Daya Alam

Kebijakan yang adil gender merupakan upaya untuk memunculkan hak perempuan (yang dihilangkan) terhadap akses dan kontrol sumber daya alam. Realitas aktualnya, perempuan sangat dibebani tanggungjawab untuk survival (mempertahankan keberlangsungan) sumber daya alam. Hak perempuan untuk memiliki akses dan kontrol sumber daya alam meliputi pengambilan keputusan untuk memanfaatkan sumber daya alam guna keberlangsungan/survival atas tubuh/seksualitas, sistem produksi, sistem reproduksi sosial dan kepemimpinan dalam kelembagaan sosial. Untuk memunculkan hak perempuan diperlukan prasyarat adanya ruang sosial yang kondusif untuk mengemukakan pendapat (suara) yang dihilangkan baik secara de fakto maupun de yure.

Harus diciptakan sistem dan mekanisme yang memastikan adanya kesempatan perempuan menduduki posisi strategis dalam kelembagaan sosial dan menentukan jenis-jenis kerja pilihannya. Harus diciptakan program untuk melembagakan sistem dan mekanisme adil gender dalam wadah seperti keluarga, dan organisasi komunitas disertai sarana pendukungnya yang meliputi pendidikan dan sistem informasi. Untuk memunculkan hak perempuan terhadap sumber daya alam diimplementasikan dengan metode “cultural action” (membongkar relasi kuasa di dalam sistem pengetahuan serta membangun otonomi pribadi perempuan dengan sumber daya alam). Selain semua hal tersebut diatas, yang juga harus diperkuat adalah melibatkan seluruh stake holder yang ada seperti pemerintah baik di lokal maupun nasional, organisasi lainnya dll.

Perangkat Penyusunan Adil Gender

Penutup

Dengan ekologi politik feminis sebagai sebuah unit analisis, maka ketika kita mengkaji hubungan antara lingkungan, gender, ekonomi, politik, sosial, budaya dll maka kita akan menemukan realita dari pengetahuan perempuan yang tidak ternilai dan tajam. Sehingga akan menjadi sebuah landasan yang tepat dalam proses pengambilan keputusan. Unit analisis ini juga berkembang sebagai reaksi terhadap restrukturisasi ekonomi, lingkungan, dan budaya, pada level global dan lokal. Cramer (2005) mengingatkan bahwa peneliti yang menggunakan ekologi politik feminis harus tetap dapat melihat macro wood untuk micro trees. Maksudnya adalah menggunakan analisis kebijakan yang lebih luas untuk menganalisis level lokal.()

Sejak dimulainya industrialisasi besar-besaran oleh pemerintahan Orde Baru, Jakarta Raya – atau populer disebut dengan akronim Jabo(de)tabek – tumbuh sebagai kota industri utama di Indonesia. Pabrik-pabrik berdiri di kawasan-kawasan industri lama di koridor Cakung-Pulogadung-Bekasi, Kapuk-Cengkareng-Tangerang, dan Cimanggis-Depok-Bogor. Perubahan dari strategi industri substitusi impor ke arah industri berorientasi ekspor – seiring menurunnya trend boom minyak – memperluas cakupan kantong-kantong industri di seputaran DKI Jakarta. Pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek sebagai akses lalu-lintas barang menuju pelabuhan Tanjung Priok mendorong pertumbuhan kantong-kantong industri sepanjang koridor Jakarta-Cikampek. Kawasan industri yang lebih terintegrasi berdiri mulai dari Bekasi hingga Karawang, dan sekarang diperluas sampai Purwakarta.

Tekstil dan produk tekstil (garmen) menjadi primadona ekspor saat itu, hingga era pasar bebas di bawah ketentuan WTO dan pakta-pakta perdagangan bebas lainnya (APEC, AFTA) dimulai, menyebabkan membanjirnya produk-produk tekstil dari luar, terutama produksi Cina yang sedang menggencarkan industrialisasinya. Menurunnya kinerja perekonomian Indonesia pasca-krisis 1997-1998 dan gejolak sosial-politik yang menyertainya menurunkan minat investasi di Indonesia. Pemodal asing lebih memilih berinvestasi di negara-negara yang lebih “ramah-modal” seperti Vietnam dan terutama Cina.

Untuk meningkatkan daya saing, para pengusaha yang telah menanamkan modal di Indonesia harus menyiasati dengan mengikuti syarat-syarat liberalisasi pasar tenaga kerja yang berlaku secara internasional di bawah rejim pasar bebas. Perubahan sistem dari buruh tetap menuju sistem buruh kontrak (outsourcing) menjadi trend. Tetapi mengingat jumlah buruh tetap masih lebih banyak daripada buruh kontrak, maka upaya paksa dengan melakukan penutupan pabrik sebagai siasat untuk mem-PHK semua buruh pun dilakukan, dan sesudahnya pabrik dibuka kembali dengan merekrut buruh dengan status kontrak.

Bagian pertama tulisan ini menyoroti perjuangan gerakan buruh melawan PHK dan sistem buruh kontrak dengan mengambil contoh dua pabrik di Kapuk dan Bekasi, di mana mayoritas buruhnya adalah perempuan. Dua bagian berikutnya merupakan analisis terhadap dampak industrialisasi dan krisis ekonomi terhadap kondisi buruh perempuan. Bagian terakhir membahas bagaimana strategi kaum buruh perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya melalui keterlibatan dalam pembangunan serikat pekerja.

Perlawanan Buruh Perempuan dari Kantong Industri Jabodetabek

PT Sinar Apparel Indonesia (SAI)

Namanya Susilowati, berusia 35 tahun dan mempunyai dua anak, tapi biasa dipanggil Mbak Tari oleh teman-teman sejawatnya. Berasal dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, ia merantau ke Bekasi sejak umur 20 tahun ketika pertama kali memasuki ranah kerja menjadi buruh pabrik, kemudian menikah dengan laki-laki asli orang Bekasi dan juga berprofesi sama sebagai buruh di pabrik yang mulai banyak muncul di kawasan industri Tambun, Kabupaten Bekasi dan seputarannya pada saat itu.

Berlokasi di desa Cibuntu (Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi), pabrik garmen PT Sinar Apparel Indonesia berdiri pada 2000 yang merupakan pindahan dari daerah Cikarang. PT SAI yang dimiliki pengusaha Korea itu membuka rekrutmen buruh dari lokasi sekitar, terutama perempuan. Untuk mendaftar menjadi buruh di pabrik garmen syaratnya relatif mudah, apalagi yang sebelumnya sudah berpengalaman, “dengan modal bisa jahit dan KTP saja sudah bisa diterima”, ujar Mbak Tari. Fenomena pindah-pindah kerja untuk mencari penghasilan yang lebih baik adalah hal biasa di kalangan buruh-buruh perempuan di sektor tekstil.

Dengan berdirinya pabrik PT SAI yang memproduksi pakaian baik baju, jaket dan lain-lain yang semuanya berorientasi ekspor dengan label Mark&Spencer, maka daerah yang pada awalnya hanya lokasi persawahan tersebut menjadi ramai dengan geliat ekonomi buruh dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar, seperti mendirikan warung makan dan jajanan disepanjang jalan masuk menuju PT SAI, sekitar 250 meter dari jalan besar menuju Cibitung.

Dengan buruh yang berjumlah 1021 orang dan 90%-nya adalah buruh perempuan, maka kesadaran untuk melindungi kepentingan sebagai buruh baik dari mulai hak-hak normatif buruh perempuan seperti cuti haid, hamil, melahirkan, fasilitas kesehatan di pabrik dan lain-lain hingga masalah keselamatan kerja dan jaminan kerja (Jamsostek) telah mereka miliki sehingga berdirilah Serikat Buruh Garmen Mandiri (SBGM). Pada tahun 2005, para pengurus serikat buruh SBGM mulai melihat perusahaan melakukan tindak kecurangan. Mereka pun bergerak melakukan tuntutan hingga ketingkatan buyer, akibatnya tahun 2005 itu M&S menghentikan kontrak dan PT SAI mulai memproduksi merek lain. Menurut perusahaan omzet mereka menurun sehingga dari tahun 2006 pembayaran gaji sering dicicil, tidak dibayar penuh dengan alasan perusahaan mulai rugi. Pada tahun itu pula terbongkar bahwa selama ini perusahaan tidak pernah menyetorkan uang Jamsostek padahal gaji buruh selalu dipotong untuk Jamsostek, inilah yang terus dipertanyakan serikat pada perusahaan.

Tanggal 7 Mei 2008, seusai pengurus serikat SBGM yang kini berubah menjadi Gabungan Serikat Buruh Mandiri (GSBM) PT SAI mengadakan pertemuan dengan pihak Jamsostek, tiba-tiba perusahaan mengumumkan perusahaan berhenti beroperasi dan ditutup, bahkan pada sore harinya listrik pun sudah mati. Sejak saat itu pihak perusahaan pun menghilang, meninggalkan tanggung jawab kekurangan pembayaran gaji bulan Januari dan Februari serta gaji dari bulan April, serta pesangon karena perusahaan tutup sebanyak dua kali pembayaran gaji. Para buruh tentu saja tidak terima diperlakukan semena-mena seperti itu sehingga pendudukan pabrik pun tidak terhindarkan. Hingga saat ini, sudah dua bulan berlalu, upaya penyelesaian tuntutan terus dilakukan, para perempuan-perempuan tangguh itu masih terus bergiliran menjaga pabrik agar asetnya seperti mesin dan peralatan lainnya tidak dijual perusahaan, siang dan malam mereka berjaga tanpa kenal lelah dan takut untuk memperjuangkan hak mereka, intimidasi perusahaan terus terjadi dari mulai hasutan-hasutan dan upaya adu domba, mematikan sarana vital disekitar pabrik hingga mempengaruhi suami-suami para buruh perempuan tersebut untuk melarang istrinya ikut menduduki pabrik, namun semuanya tidak menggetarkan dan meyurutkan langkah mereka.

Kini jalan cor beton yang dibangun perusahaan menuju jalan masuk PT SAI begitu sepi, warung-warung di pinggirannya sangat berdebu tanda telah ditinggalkan pemiliknya, posko perlawanan pun telah pindah ke dalam lingkungan pabrik seiring semakin berkurangnya mereka yang tetap melakukan perlawanan dan berjuang untuk tuntutannya. Namun kondisi ini tetap tidak akan menyurutkan Mbak Tari dan rekan-rekannya untuk terus berjuang, karena kondisi ekonomi yang semakin sulit ini membuat mereka tidak banyak pilihan. Berbagai penyiasatan telah dilakukan misal dengan mengubah konsumsi bahan bakar dari minyak tanah menjadi kayu bakar dan semakin berhemat di rumah, namun dengan kebutuhan hidup yang tetap harus dipenuhi maka hutang menjadi pilihan. “Kami berutang di warung untuk membeli kebutuhan pokok dan belum dibayar sudah dua bulan ini, mana motor pun sebentar lagi akan ditarik dealer karena tidak membayar cicilan hampir tiga bulan”, begitu pernyataan Mbak Karti, rekan Mbak Tari yang juga ikut ngobrol siang itu. Bahkan sebut mereka, sejak kondisi semakin sulit ini ada fenomena perempuan yang menawarkan jasa prostitusi di kawasan itu semakin meningkat.

PT Istana Magnoliatama

Cikal bakal PT Istana Magnoliatama (untuk selanjutnya disebut PT Istana) sudah ada sejak tahun 1980 dengan nama CV Melody, pindahan dari Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Pada tahun 1989 berganti nama yaitu PT Istana sampai sekarang dengan total buruh 1000 orang dengan 85%-nya adalah buruh perempuan dengan komposisi sebanyak 460 orang buruh berstatus tetap dan 540 orang buruh berstatus kontrak. Sejak tahun 1998 di PT Istana sudah ada serikat, yakni Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) PT Istana. Pada perjalanannya kepengurusan serikat ini semua mandul, tidak berfungsi sebagai alat yang membela kepentingan buruh. Karena hal tersebutlah pada tahun 2006, sekitar 50 orang buruh mendirikan Serikat Buruh Karya Utama (SBKU) PT Istana dengan bukti Nomor Pencatatan: 687/III/S/VI/2006 dengan jumlah anggota 266 orang dan tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) yang merupakan anggota Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).

Perjalanan SBKU PT Istana banyak mengalami hambatan-hambatan yang luar biasa karena pihak perusahaan (manajemen) selalu mengintimidasi para anggota dan juga pengurus. Diawali dengan mutasi yang dilakukan oleh pihak manajemen PT Istana terhadap buruh-buruh yang menjadi anggota SBKU tanpa ada alasan yang jelas. Selain itu juga dilakukan intimidasi kepada semua buruh dengan cara mengedarkan formulir melalui para mandor, tepatnya tanggal 27 Juni 2006, isi formulir tersebut adalah menyuruh kepada semua buruh PT Istana untuk menjadi anggota Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP) PT Istana.

Namun semua itu tidak menyurutkan tekad anggota dan pengurus dari SBKU untuk tetap melangkah dan berjuang meskipun perusahaan melakukan intimidasi secara terus-menerus. Termasuk dengan cara pembayaran gaji yang diundur dari 2 (dua) minggu sekali menjadi 1 (satu) bulan sekali. Pada tanggal 14 Agustus 2006 pengurus SBKU dipanggil pihak manajemen dan mengatakan bahwa SBKU menurut manajemen keberadaannya tidak sah, sehingga pada tanggal 5 September 2006 pihak personalia melalui securitynya mengambil laporan keuangan SBKU dan kartu pengenal salah satu pengurus SBKU yang kemudian disuruh duduk dikantin perusahaan (tidak diberi kerjaan) dan 9 (sembilan) orang pengurus lainnya tidak boleh lembur karena menjadi pengurus SBKU. Di rapat internal SBKU kemudian disepakati pada tanggal 11 September 2006 pengurus SBKU PT Istana melalui FSBKU mengajukan surat audensi untuk bertemu dengan pihak manajemen, tetapi pihak manajemen tidak mau menerimanya malah menyiapkan 15 (lima belas) orang preman untuk menghadang pengurus FSBKU.

Pada bulan Mei 2007, manajemen perusahaan melakukan penawaran pengunduran diri bagi buruh yang sudah tidak produkstif lagi dari perspektif perusahaan, sebanyak 46 (empat puluh enam) orang dengan diberi uang pisah sesuai masa kerja ditambah 2,5 bulan upah. Padahal 46 orang ini rata-rata masa kerjanya diatas 20 tahun, dan kesemuanya menolak pemaksaan pengunduran diri ini.

Namun tiba-tiba pada tanggal 17 Juli 2007 setelah makan siang, pihak manajemen memasang pengumuman bahwa sejak pukul 12.00 WIB perusahaan ditutup dan tidak beroperasi lagi. Semua buruh terkejut dan spontan menduduki perusahaan, tidak mau pulang sebelum mendapat penjelasan lebih lanjut. Perusahaan menawarkan penyelesaian akan dilakukan pada tanggal 25 Juli 2007 melalui kuasa hukumnya Muhammad Daud Herman . Pada tanggal tersebut Perusahaan melalui manajemen kemudian menyebarkan formulir pengunduran diri kepada seluruh buruh dengan disertai intimidasi dan ancaman jika buruh tidak sepakat maka buruh tersebut tidak akan mendapat apa-apa dan uang Jamsostek tidak bisa diambil. Hampir 70% buruh kemudian menerima tawaran tersebut yakni pemberian uang pisah sesuai masa kerja ditambah 2,5 bulan gaji. SBKU tetap menolak dan mengusahaan perundingan beberapa kali dengan perusahaan tetapi tidak ada kesepakatan, karena perusahaan tidak mau merubah penawarannya.

Sejak 25 Juli semua anggota SBKU bertahan di perusahaan, dan sejak itu pula mereka mengalami intimidasi, mulai dari diusir oleh security maupun penekanan dari preman yang memaksa masuk dan mengusir mereka dari pabrik. Tapi para buruh tetap bertahan di PT.Istana, tidak mau pergi untuk menjaga aset perusahaan agar tidak dijual, sampai hak-hak mereka dipenuhi yakni tuntutan untuk dipekerjakan kembali.

Sampai saat ini sudah satu tahun berlalu, walaupun kondisinya banjir, listrik diputus, tidak ada air bersih untuk memasak dan harus beli, namun kesemuanya itu tidak mematahkan semangat juang buruh-buruh perempuan SBKU PT Istana ini. Proses yang sudah cukup lama, ditambah himpitan dan desakan ekonomi memang menimbulkan beberapa masalah di internal SBKU, namun berkat kekompakkan dan kesolidan yang ditunjukkan antara pengurus dan anggota maka perjuangan ini tetap berlanjut.

Dengan berbagai masalah yang dihadapi tersebut, upaya-upaya yang dilakukan SBKU meliputi upaya internal dan eksternal. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka telah melakukan upaya berjualan gorengan, tapi selalu kehabisan modal, mengamen di persimpangan, mengambil pekerjaan dari pabrik lain, semua itu bisa dikerjakan bersama-sama sambil menjaga pabrik, karena penjagaan dilakukan secara bergiliran, dibagi menjadi tiga shift yaitu shift pagi, sore dan malam. Selain itu pihak FSBKU-KASBI selaku organisasi induk juga mengajukan proposal kebeberapa lembaga nirlaba untuk meminta bantuan logistik dan pengobatan secara gratis. Selain itu sebahagian buruh juga diijinkan untuk bekerja dipabrik lain dengan harapan bisa sedikit menopang atau mengisi kas untuk kebutuhan survive di pabrik dan organisasi.

Pada tanggal 31 Juli terjadi perundingan tripartit yang difasilitatori oleh Sudinaker Jakarta Utara dimana pengusaha menguasakan kepada pengacaranya. Setelah beberapa kali upaya secara tripartit tidak menghasilkan kesepakatan karena dari pihak pengusaha tetap dengan penawarannya. Pada tanggal 16 Agustus 2007 pengurus dan beberapa anggota SBKU datang ke Sudinaker karena dijanjikan oleh pihak Sudin bahwa pengusaha PT Istana akan datang, tapi ternyata pihak pengusaha tidak datang maka pengurus SBKU meminta kepada Sudinaker untuk mengeluarkan surat penegasan tentang upah yang belum dibayar.

Karena desakan yang dilakukan oleh SBKU secara terus menerus kepada Sudinaker untuk segera mengeluarkan surat penegasan tentang upah, maka pada tanggal 5 September 2007 pihak Sudinaker datang ke PT.Istana dan mengantarkan surat panggilan untuk 5 (lima) orang sebagai saksi berkaitan dengan penutupan pabrik. Hal ini kemudian dipenuhi oleh SBKU dari tanggal 12 sampai 14 September 2007. Selain hal tersebut, SBKU juga melaporkan proses ini ke Polda Metro Jaya dengan didampingi oleh Pengurus Pusat FSBKU dan LBH Jakarta. Terkait dengan laporan tersebut tanggal 27 September sebanyak 4 (empat) orang buruh PT Istana dipanggil dan dimintai keterangan terkait dengan masalah penutupan pabrik. Dan sebagai upaya terakhir SBKU bersama PP FSBKU dan LBJ Jakarta mencatatkan perselisihan hak ke Sudinaker Jakarta Utara untuk diselesaikan di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

Upaya-upaya ini membuat pengusaha PT Istana gerah, pada November 2007 tiba-tiba security memaksa keluar anggota SBKU yang ada didalam, namun mereka tetap bertahan, sebanyak 5 (lima) orang kemudian dikurung dan dikunci dari luar sehingga para buruh yang diluar juga tidak bisa masuk kedalam. Ini terjadi selama 6 (enam) hari, pada hari kelima tepatnya tanggal 26 November 2007, pukul 23.00 WIB datang 5 (lima) orang preman yang tidak dikenal memaksa masuk ke dalam pabrik dan memaksa agar lima orang anggota SBKU yang ada didalam untuk keluar, namun mereka tetap bertahan walaupun tindakan kekerasan fisik telah dilakukan preman tersebut. Selagi preman itu didalam, ternyata para buruh yang diluar pabrik tidak kehabisan akal, mereka malah mengunci para preman tersebut didalam pabrik bersama anggota SBKU yang telah didalam selama lima hari. Akhirnya pintu pabrik dibuka oleh polisi pada siang harinya dengan dalih menjemput lima orang preman tersebut dan penyekapan itupun berakhir. Selama penyekapan tersebut lima orang pengurus dan anggota SBKU yang semuanya perempuan survive dengan bahan-bahan yang ada di pabrik dan suplai makanan dari luar yang diseludupkan lewat lubang air.

Kemudian terjadi sidang tripartit yang kedua, agendanya mengenai pembayaran upah proses selama Juli sampai November 2007, THR dan cuti tahunan yang belum dibayarkan. Begitu juga dengan sidang Tripartit yang ketiga, buruh yang diwakili LBH Jakarta sedangkan PT Istana diwakili oleh Christian (Dirut), tuntutan buruh sama dengan pada saat sidang kedua dan pengusaha juga tetap menolak permintaan pekerja. Sesudah tiga kali perundingan dan tidak ada kesepakatan akhirnya pihak Sudinaker mengeluarkan anjuran supaya pengusaha membayar upah proses, THR dan cuti tahunan yang belum dibayarkan. Dari anjuran tersebut pihak buruh menerima isi anjuran akan tetapi pihak pengusaha menolak isi anjuran tersebut dan menyatakan banding.

Selain semua hal tersebut diatas, karena mayoritas buruh PT Istana adalah perempuan, maka SBKU juga mendatangi kantor Komnas Perempuan untuk mengadukan permasalahan penutupan pabrik, mendatangi kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan RI untuk beraudensi dengan tujuan mengadukan permasalahan penutupan pabrik yang tidak prosuderal.

Sampai saat ini kasus PT Istana sudah sampai di PPHI dan memasuki sidang kelima, dimana semua buruh menjadi penggugat. Pada sidang kelima ini agendanya adalah pembacaan kesimpulan dan menyerahkan jika masih ada bukti lain yang belum diserahkan ke PPHI.

Industrialisasi dan Kondisi Buruh Perempuan Indonesia

Pada dasawarsa 1980-an, dengan berakhirnya masa kejayaan minyak (oil boom), pemerintahan Orde Baru mulai melancarkan strategi baru untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang cepat melalui industrialisasi berorientasi ekspor. Promosi murahnya upah buruh, kestabilan politik, dan melimpahnya sumber daya alam terlah berhasil menarik investor secara besar-besaran membangun berbagai industri di Indonesia. Akan tetapi harga yang dibayar terlalu mahal. Hancurnya tatanan sosial masyarakat, eksploitasi manusia dan sumber daya alam, serta perusakan lingkungan hidup mewarnai jalan panjang perekonomian selama ini.

Nasib buruh perempuan Indonesia lebih tragis lagi, gerak pembangunan nasional yang telah ada menggiring kaum perempuan Indonesia ke dalam pabrik-pabrik dengan kondisi kerja dan kesejahteraan yang buruk. Pemerintahan SBY-JK saat ini telah semakin membuka kran liberalisasi disegala sektor baik dari industri hulu sampai hilir, ekstraktif hingga manufaktur, jasa dan perdagangan, sudah tidak ada lagi kedaulatan negara ini atas sumber daya alam, maupun faktor produksi lainnya semuanya telah dikuasai oleh modal asing (neoliberalisme) baik secara langsung maupun lewat perpanjangan tangan dan kakinya di pengusaha lokal (MNC dan TNC) yang sudah berangkulan erat dengan pemerintah (DPR) sebagai pembuat kebijakan yang memuluskan semua langkah mereka untuk menguasai Indonesia.

Modernisasi dan industrialisasi disatu sisi memang dengan pasti membuat kaum perempuan keluar dari penjara keluarga feodal menjadi bergabung bersama laki-laki dalam barisan kaum pekerja (buruh) Indonesia. Harusnya dengan kondisi dan tuntutan pragmatis hidup yang demikian perempuan sudah tidak boleh lagi terdomestikasi. Namun pandangan patriarki yang menyusup ke dalam ajaran agama, seni, pendidikan dan superstruktur-superstruktur ideologis lainnya (konservatisme agama), masih mendiskriminasikan perempuan, sehingga kondisinya belum juga mengalami perubahan secara kualitatif, bahkan kecenderungan saat ini banyak muncul gerakan yang dengan berbagai alasan moral, etika dan agama memaksa perempuan untuk kembali terkukung dalam ranah domestifikasinya.

Perempuan mempunyai peran gender mengatur dan mengelola rumah tangga adalah korban pertama dan utama dari sistem yang dikembangkan. Perkembangan industri dan pembangunan yang tidak berimbang antara desa dan kota telah menarik angkatan kerja di desa-desa untuk berurbanisasi ke kota, meninggalkan beban pekerjaan di pedesaan pada kaum perempuan dan anak-anak. Selain itu upah minimum yang diterima para buruh, yang sebetulnya hanya bisa memenuhi sekitar 50% dari kebutuhan fisik minimumnya, memaksa perempuan dan anak-anak bekerja guna memenuhi kebutuhan seluruh keluarga. Karena keterbatasan pendidikan sekolah dan kurangnya ketrampilan, kaum perempuan hanya bisa memasuki sektor-sektor informal sedang anak-anak perempuan muda usia menjadi buruh murah di kota-kota besar yang rawan eksploitasi dan pelecehan seksual.

Meskipun perempuan menjadi salah satu ujung tombak ekonomi rumah tangga kelas bawah untuk bertahan menghadapi gegap gempitanya modernisasi dan perkembangan zaman, pembangunan yang bias gender telah memarginalkan posisi dan status perempuan. Perempuan tidak memiliki akses pada berbagai sumberdaya secara setara dengan laki-laki, mengalami diskriminasi upah dan eksploitasi, pelecehan seksual dan kekerasan dalam dunia kerja. Sebagian besar perempuan (37,25%) berstatus pekerja keluarga yang umumnya tanpa upah dan jaminan sosial. Sebagai pekerja sektor formal, buruh perempuan dengan tingkat pendidikan sama mendapat upah yang tidak sama dengan buruh laki-laki.

Saat ini beban rakyat telah semakin meningkat karena melambungnya harga kebutuhan pokok, meluasnya pemiskinan, meningkatnya pengangguran, kualitas hidup yang semakin buruk dan semakin lebarnya jurang perbedaan dan ketidakadilan antara yang kaya dan yang miskin. Meningkatnya harga minyak dunia semakin memperburuk kondisi, kebijakan pengurangan pemakaian minyak dan pengaturan jam kerja tidak akan berdampak positif terhadap pengurangan kemiskinan demikian juga dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai program kompensasi atas pencabutan subsidi minyak.

Perempuan menjadi buruh, bekerja di pabrik dan sektor produksi lainnya, 40% dan 70% buruh migran Indonesia adalah perempuan. Mayoritas perempuan tersebut memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Konsekuensinya, pertama, perempuan lebih banyak menjadi buruh kasar dan jenis pekerjaan yang diberikan sesuai dengan “kriteria” stereotipe perempuan selama ini. Kedua, perempuan juga pada akhirnya mengisi berbagai pekerjaan informal yang selama ini memang menjadi kerja keseharian mereka di dalam ranah domestik yaitu menjadi pekerja rumah tangga. Ketiga, ketika tidak ada lagi lowongan pekerjaan di negeri sendiri, maka mereka akhirnya memilih untuk menjadi buruh migran. Tidak berbeda dengan jenis pekerjaan yang ada di negeri sendiri, rata-rata buruh migrant ini juga mengisi pekerjaan sebagai PRT.

Pembagian kerja secara gender tidak hanya ditata di dalam wilayah rumah tangga akan tetapi juga didalam dunia kerja. Pada awal tahun 90-an, perempuan banyak mengisi ranah pekerja di industri manufaktur sekarang kecenderungan bertambah ke wilayah distribusi (jasa). Perempuan makin banyak dibutuhkan karena Neoliberalisme membutuhkannya untuk penjajagan dan pemasaran.Di sisi lain, saat ini terdapat kecenderungan, pertama, perusahaan cenderung merekrut buruh perempuan muda belia untuk mengganti buruh perempuan yang sudah tua dan buruh laki-laki. Strategi ini, sekalipun terkesan tidak konsisten dari sisi upaya peningkatan efisiensi, dapat dijelaskan dari sifat dan karakteristik pekerjaan di industri yang mayoritas buruhnya perempuan, di mana pekerjaannya sangat spesifik, sederhana dan repetitif, yang dapat segera dikuasai tanpa membutuhkan pelatihan secara mendalam. Kedua, terjadinya outsourcing. Waktu kerja dibatasi dengan kontrak dan tidak ada kepastian apalagi jaminan terhadap pekerjanya. Ketiga, perempuan yang selalu dianggap sebagai yang ”dipimpin” oleh laki-laki mengalami diskriminasi dalam pendapatan walaupun pekerja (buruh) perempuan tersebut memiliki posisi dan beban kerja yang sama. Contohnya adalah pada industri sepatu di Tangerang, menemukan bahwa biaya tenaga kerja (upah) buruh laki-laki adalah 10-15% dari total biaya produksi. Sementara bila mempekerjakan perempuan, biaya tenaga kerja dapat ditekan hingga 5-8% dari total biaya produksi (Tjandraningsih, 1991:18).

Perbedaan upah buruh itu konsisten di setiap provinsi, dengan rasio upah perempuan dibandingkan dengan laki-laki yang bervariasi. Di Banten dan Kalimantan Timur, buruh perempuan hanya menerima 62 persen dari upah buruh laki-laki, yang merupakan kondisi terburuk dibandingkan dengan provinsi lain. Sementara itu, di Sulawesi, kondisinya lebih baik, rasio upah buruh perempuan dengan laki-laki 89 persen-99 persen. (Edi Priyono, 2007)

Diskriminasi upah antara laki-laki dan perempuan terjadi karena perempuan selalu dianggap sebagai tanggungan laki-laki oleh karenanya perempuan tidak diberikan tunjangan anak, kesehatan ataupun rumah (perempuan akan selalu dianggap lajang). Kemudian laki-laki juga diuntungkan dengan adanya pengurangan pajak karena dianggap harus menanggung anak dan istri sedangkan perempuan tidak. Berbeda dengan buruh perempuan (buruh) disektor formal, buruh perempuan di sektor informal memiliki situasi kerja yang jauh lebih rentan dan rawan terhadap pelanggaran Hukum dan HAM. realitas empirik yang menindas baik dari sisi budaya maupun struktural dan sistem yang memang tidak berpihak pada buruh perempuan.

Hal ini tercermin juga dari upah buruh perempuan biasanya lebih rendah walaupun porsi atau beban kerjanya sama, di daerah perkotaanpun perempuan selalu lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang upahnya layak, terpaksa bekerja disektor tertentu, missal garmen yang belum menerapkan regulasi dan ketentuan upah minimum ataupun berbagai peraturan perburuhan yang mengharuskan pihak majikan untuk menyediakan tunjangan sosial serta fasilitas keselamatan kerja yang memadai kepada para pekerjanya.

Banyak migrasi yang dilakukan oleh perempuan desa ke kota-kota besar yang industrinya sedang berkembang namun tidak banyak diantara mereka yang berhasil mendapatkan pekerjaan permanen yang diinginkan disektor formal sebagai konsekuensinya mereka terpaksa bekerja di sektor informal dan menerima pekerjaan-pekerjaan tidak tetap yang berpendapatan rendah tanpa adanya tunjangan kesejahteraan atau jaminan kepastian kerja.

Perempuan, sebagai produsen tenaga kerja murah sangat rentan terhadap produksi pangan dan manufaktur padat karya. Keduanya merupakan unsur vital bagi usaha penyesuian, sementara penghasilan yang mereka peroleh sangat penting untuk menutupi kekurangan dalam pendapatan keluarga. Lebih dari itu penurunan pendapatan, yang belakangan ini mendapatlkan porsi besar dari penyesuaian, akan menimbulkan dampak jauh lebih buruk terhadap kesehatan dan gizi tanpa pengelolaaan dan pengaturan rumah tangga oleh perempuan.

Krisis Ekonomi dan Buruh Perempuan dalam Upaya Perlawanannya

Strategi ekonomi-politik neoliberalisme telah lama dianggap sebagai penyebab utama kemiskinan, stagnasi ekonomi, dan timbulnya kekerasan dan perang di berbagai belahan bumi. Lembaga-lembaga keuangan internasional dan pemerintah tiap-tiap negara selalu berupaya menyajikan fakta-fakta yang bertolak belakang, namun kenyataan meorosotnya daya beli dan produktivitas rakyat tidak bisa dibantah dan ditutup-tutupi. Kemiskinan yang dialami para buruh, khususnya buruh perempuan, di perkotaan maupun di pedesaan, merupakan akibat langsung dari diterapkannya strategi ekonomi neoliberalisme. Budaya patriarki yang masih kuat di berbagai komunitas, kelas sosial dan kelompok masyarakat menambah beban kaum perempuan.

Jalan keluar yang ditawarkan oleh neoliberalisme adalah pertama, pemotongan subsidi dalam anggaran belanja negara. Karena dianggap tidak produktif, tidak bisa memperbesar jangkauan operasi modal, maka anggaran untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, pensiun dan jasa pelayanan publik lainnya harus dikurangi/dihapus. Bahkan menurut mereka, subsidi itu hanya akan membuat rakyat malas. Mahalnya biaya pendidikan membuat daya tawar kaum buruh menjadi sangat rendah dan rentan kekerasan. Dari bulan Januari-April 2004, hanya 10,75% TKI yang bekerja di sektor formal, selebihnya (89,25%) terdampar ke sektor informal, di mana 93,5%-nya adalah buruh migran perempuan yang rata-rata bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Rata-rata pendidikan perempuan Indonesia 83% hanya mengantongi ijazah SMP, SD atau tidak berijazah sama sekali, sisanya 14,9% tamat SMA, dan 2,8% tamat diploma dan strata 1-3. Selain tidak mampu membayar biaya sekolah, motivasi anak-anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan juga dihambat oleh konservatisme keluarga yang patriarkis, dimana anak laki-laki yang harus diprioritaskan. Dari data Depdiknas, perempuan desa yang putus sekolah (5,13% tingkat SD dan 16,72% tingkat SMP) memilih kawin di usia muda. Provinsi NTB yang mempunyai tingkat buta aksara kaum perempuan 17% dikenal sebagai pemasok terbesar perdagangan perempuan. Seperti lempar tanggung jawab, dengan rendahnya kualitas untuk bisa bersaing di pasar tenaga kerja, pemerintah dan kalangan pengusaha mengeluhkan rendahnya produktivitas buruh Indonesia dibandingkan buruh-buruh di Vietnam atau Cina sebagai faktor yang membuat Indonesia tidak kompetitif.

Solusi kedua neoliberalisme, liberalisasi pasar/perdagangan, di mana intervensi pemerintah ke dalam pasar harus dihapus dan berbagai subsidi yang mestinya menjadi basis bagi industrialisasi dan modernisasi juga dikurangi/dihapus. Dengan pengurangan subsidi di sektor pertanian, harga pupuk, bibit, sewa traktor dan pestisida pun menjadi lebih mahal. Petani merugi karena harga jual tidak menutupi biaya produksi. Banyak petani menjual tanahnya dan memilih urbanisasi atau menjadi buruh tani.

Pengurangan subsidi BBM, listrik, air dan telepon, serta tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor, membuat industri dalam negeri rapuh. Saat krisis ekonomi melanda, maka kebangkrutan industri dalam negeri ini menyisakan jutaan buruh yang ter-PHK. Pemerintah, dengan alasan menolak mengintervensi pasar, tetap tidak bersedia memberikan proteksi dan perlindungan terhadap industri dalam negeri. Maka, sektor manufaktur, khususnya garmen, tekstil dan sepatu, dimana mayoritas buruhnya adalah perempuan, menjadi korban langsung dari situasi ini. Serbuan barang impor yang harganya lebih murah dengan kualitas baik, mempercepat kematian sektor riil.

Di sektor-sektor manufaktur lainnya, pengingkaran terhadap hak-hak buruh perempuan semakin sering terjadi. Akibat struktur industri nasional yang rapuh dan situasi krisis, maka sistem kerja kontrak menjadi pilihan ideal dalam hubungan kerja. Sistem kerja permanen dianggap tidak efisien dan tidak praktis. Maka, dalam kontrak-kontrak kerja, hak-hak buruh perempuan atas jaminan dan perlindungan reproduksinya, diabaikan. Proses produksi menjadi semakin terpecah ke dalam unit-unit skala kecil, semacam home industry. Relasi kerja menjadi semakin informal, meskipun tetap dijalankan oleh perusahaan resmi. Akibatnya, buruh perempuan yang hamil dan melahirkan sama sekali tidak ditanggung oleh pihak perusahaan. Bahkan, kehamilan sering dianggap sebagai penghambat produktivitas dan berpotensi menimbulkan resiko-resiko yang tidak dikehendaki di tempat kerja, sehingga kontrak kerja sering mencantumkan larangan untuk hamil selama batas waktu berlakunya kontrak.

Dengan situasi semacam ini, potensi para pekerja perempuan untuk menjadi manusia yang produktif dan kreatif, betul-betul dihambat. Meskipun krisis ekonomi neoliberal mendorong semakin banyak perempuan untuk bekerja di luar rumah, namun nilai produktivitas dan sumbangannya tetap dianggap kecil bagi perputaran roda ekonomi. Terintegrasinya perempuan ke dalam lapangan kerja tidak serta-merta memperbaiki posisi sosialnya serta memberangus patriarki. Mengapa? Pertama, karena kebanyakan perempuan bekerja di sektor-sektor rendah keterampilan. Kedua, karena posisi tawarnya sendiri di tempat kerja amat rendah akibat antrean jutaan pengangguran. Ketiga, karena aksesnya terhadap kepemilikan modal dan teknologi semakin dijauhkan, akibat keterbatasan pendidikan, kesehatan dan berbagai bentuk diskriminasi lainnya.

Gerakan Buruh Perempuan, Perjuangan Lewat Serikat Pekerja

Kita telah melihat bagaimana kemudian pembagian kerja berdasar perbedaan jenis kelamin (seksual) telah merugikan buruh perempuan dan ini harus dipandang sebagai suatu yang tidak emansipatoris jadi harus dilenyapkan bila kita percaya kaum perempuan berhak menyamakan status sosial dan mengembangkan potensi kemanusiaan secara total. Sejarah menunjukkan perjuangan emansipatoris itu adalah sesuatu yang mungkin dan punya banyak jejak dalam sejarah masyarakat kita.

Pelanggengan domestifikasi sistem ekonomi politik kapitalisme terhadap perempuan harus diakhiri dengan gerakan perempuan yang terorganisir dengan sadar akan hak-hak dasar baik di dalam rumah, di tempat kerja, dan ruang publik lainnya. Perjuangan ini juga perlu dilakukan dengan bekerja sama dengan buruh laki-laki yang sudah mempunyai kesadaran gender yang lebih maju guna melawan sisitem patriaki yang masih mendominasi (Handayani, Korak, 2007).

Untuk itu dalam rangka pembangunan gerakan perempuan yang berorientasi pada kepentingan pekerja, maka pendidikan merupakan hal yang penting untuk pembentukan kesadaran, karakter, dan watak pada sebuah organisasi. Pendidikan adalah salah satu cara untuk melakukan transformasi kesadaran, maka untuk itu perlu dilakukan pengayakan wacana, memperdalam kajian dan melakukan diskusi yang intens dalam berbagai proses pendidikan yang dilakukan termasuk dalam perumusan dan pembuatan kurikulum pendidikan hingga pelaksanaan pendidikan itu sendiri merupakan sebuah keharusan.

Pendidikan dalam arti yang lebih luas maupun dikhususkan pada pendidikan politik juga memiliki berbagai tahapan pendidikannya. Jika selama ini proses pendidikan politik yang diperuntukkan bagi pengurus serikat pekerja banyak tanpa mempertimbangkan perspektif maupun komposisi peserta berdasarkan jenis kelaminnya, maka itu tidak boleh terjadi lagi. Sebuah pendidikan politik bagi buruh perempuan apalagi yang sekaligus juga pengurus serikat pekerja adalah mutlak untuk dilakukan. Karena data menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang duduk sebagai pengurus di serikat pekerja sangat minim. Hal tersebut sangat kontras dengan besarnya jumlah pekerja perempuan yang bekerja di pabrik, industri dan perusahaan lainnya. Kalaupun ada perempuan yang menjadi pengurus serikat biasanya hanya menjadi bendahara atau kesekretariatan dan masih belum mempunyai posisi politis dan tidak mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan. Adanya paradigma bahwa laki-laki merupakan pemimpin dan perempuan yang dipimpin menyebabkan perempuan mengalami kesulitan untuk dapat merebut posisi-posisi penting di dalam kepengurusan serikat pekerja.

Implikasi lain yang dialami oleh perempuan karena minimnya pengurus perempuan di dalam serikat pekerja adalah hak-hak tidak diakomodasi di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Buruh perempuan seringkali mengalami diskriminasi sehingga kesulitan untuk memperoleh cuti haid, cuti melahirkan, gaji yang lebih rendah dibandingkan dengan buruh laki-laki, tidak disediakannya tempat penitipan anak, pelecahan dan lainnya. Dengan latar belakang tersebut, dan melihat bahwa jumlah perempuan yang masuk kedalam kepengurusan di serikat pekerja perlu ditingkatkan. Usaha untuk meningkatkan jumlah buruh perempuan pada kepengurusan serikat pekerja harus disertai dengan sumberdaya yang memahami sensitifitas gender sehingga hak-hak perempuan dapat diperjuangkan di tingkat serikat pekerja dan perusahaan.

Misalnya bagaimana meningkatkan pemahaman buruh perempuan dan perempuan pengurus serikat pekerja tentang politik, organisasi dan proses ketidakadilan gender. Sehingga proses pendidikan nantinya akan mampu menghasilkan buruh perempuan dan perempuan pengurus serikat pekerja yang melek politik dan memahami posisinya selaku kader pekerja maju yang akan memperjuangkan gerakan sosial secara umum dan gerakan kaum pekerja secara khususnya yang adil gender. Selain itu buruh perempuan itu nantinya juga akan mampu melakukan advokasi dan penyelesaian kasus terhadap permasalahan yang dihadapi pekerja perempuan pada khususnya dan serikat pekerja pada umumnya. Ketrampilan untuk melakukan pengembangan organisasi, kampanye, rekruitmen dan pendidikan bagi buruh perempuan lainnya juga akan berkembang dengan sendirinya..

Materi pendidikan yang dapat disampaikan misalnya: apa itu gender?, hak-hak normatif perburuhan, sejarah gerakan buruh perempuan di Indonesia dan gerakan politik perempuan, pengantar feminisme, ekonomi politik, konsep-konsep dasar politik, gender, dan perempuan serta tentang manajemen organisasi, pengorganisasian dan pengembangan strategi advokasi

Jadi yang harus dilakukan oleh gerakan buruh perempuan kedepannya sebagai salah satu strategi dalam melakukan perlawanan terhadap sistem yang menindas baik neoliberalisme, feodalisme maupun kultur dan sistem lain yang mengeksploitasi adalah pendidikan. Dan agar dalam serikat pekerja tidak terjadi bias gender, maka dapat dilakukan, pertama, menghilangkan ketimpangan peran dan posisi perempuan dalam serikat pekerja, kedua, menghapuskan budaya feodal dalam serikat pekerja, ketiga, membuat diskusi dan pendidikan tentang peran posisi perempuan dengan laki-laki dan terakhir dengan memberikan ruang kerja sebanyak mungkin bagi perempuan dalam serikat pekerja.

Oleh karena itu, perjuangan pembebasan terhadap perempuan (gerakan buruh perempuan), tidaklah dapat dilepaskan dari perjuangan untuk melawan neoliberalisme itu sendiri, yakni dengan mengubah kendali atas proses produksi (dan hasil-hasilnya) dari tangan perorangan (pribadi) ke tangan masyarakat (sosial). Sebaliknya, pengalihan kendali ini tidak akan berhasil jika kaum perempuan belumlah terbebaskan. Tidaklah mungkin membuat satu pengendalian produksi (dan pembagian hasilnya) secara sosial jika kaum perempuan, yang mencakup setidaknya setengah dari jumlah umat manusia, tidaklah terlibat dalam pengendalian itu.

Perjuangan pembebasan perempuan juga berkaitan erat dengan persoalan reproduksi sosial – artinya proses mengembalikan kemampuan masyarakat berproduksi setelah terpakai dalam proses produksi. Ini berlaku dalam aktivitas rekreasi, proses beristirahat, proses konsumsi barang-barang kebutuhan hidup, proses penciptaan generasi baru yang berkualitas. Dengan begitu, proses pembebasan perempuan juga berarti bahwa keputusan-keputusan tentang konsumsi, tentang reproduksi, tentang rekreasi (baik secara rumah tangga maupun secara sosial) harus turut serta diambil oleh perempuan – baik secara perorangan maupun terorganisir.

Dari penjabaran tersebut diatas, kita juga dapat menarik suatu kesimpulan bahwa perjuangan pembebasan perempuan akan berhasil dengan sempurna jika ia disatukan dengan perjuangan untuk mencapai masyarakat di mana keputusan sosial yang menyangkut kehidupan sosial dan pribadi dibicarakan bersama oleh masyarakat – dengan kata lain: sebuah masyarakat yang dikelola secara komunal. Dan sebaliknya, perjuangan untuk itu akan juga berhasil dengan sempurna jika perjuangan ini menempatkan pembebasan perempuan sebagai salah satu tujuan utamanya. Artinya walaupun dipahami bahwa perjuangan untuk menuju masyarakat tanpa pembagian kelas itu telah mengintegrasikan perjuangan kaum perempuan namun perjuangan kaum perempuan itu tidak boleh menjadi subordinat dari gerakan kaum pekerja tersebut, dia harus disetarakan dan dijadikan salah satu tujuan utama bagi perjuangan kaum pekerja. Kedua perjuangan ini tidak boleh dipisahkan, atau yang satu didahulukan daripada yang lain. Keduanya harus berjalan bersamaan dan saling mengisi. Hanya dengan demikianlah kaum perempuan akan dapat dikembalikan pada posisi terhormat dalam masyarakat – sejajar dengan laki-laki dalam segala bidang kehidupan: ekonomi, sosial dan politik.

Upaya membangun gerakan perempuan yang ”agak” di luar mainstream ini, memang lebih sulit, selain karena memang akar filosofisnya yang berbeda dalam memandang wacana gerakan perempuan itu, juga karena kesadaran buruh perempuan itu sendiri belum terbangun baik di internal kaum pekerja apalagi bagi kelompok maupun masyarakat yang lebih luas.

Usaha yang dilakukan melalui diskusi di kelompok-kelompok buruh perempuan di satu tempat kerja atau wilayah kerja telah dilakukan, namun memang belum banyak. Karena masih banyak juga buruh perempuan yang beranggapan, mengapa ini harus dipisahkan dengan gerakan pekerja secara umum? Sebenarnya tidak memisahkan, hanya lebih spesifik agar kita tahu dan dapat memperjuangkan itu sendiri, seperti yang diungkapkan salah satu peserta FGD ”Mengapa Perempuan Harus Aktif di Serikat Pekerja”, yang dilakukan oleh Lingkar Studi Perempuan Rakyat Pekerja (LSPRP). Hal ini berdasarkan pengalamannya sendiri mengorganisir buruh perempuan (buruh) perempuan di Karawang. Ia juga menambahkan dari usaha perlahan tersebut, saat ini di Serikat Pekerja Karawang (FSPEK) telah terbentuk komite perempuan, yang mana kemudian ”alumnusnya” saat ini telah berpencar aktif di kepengurusan serikat pekerja baik tingkat pabrik maupun wilayah dan bukan menempati posisi yang ”biasanya bawaan” perempuan, namun lebih strategis dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan organisasi.

Lain lagi yang diungkapkan seorang kawan yang menjadi ketua serikat pekerja tingkat wilayah, ia pada awalnya tidak terlalu mempermasalahkan perempuan atau laki-laki, karena ia berhasil membuktikan bahwa ia bisa menjadi yang terdepan dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dengan kemauan, keberanian dan kemampuan yang terus ia kembangkan, bukan karena ia perempuan, namun kedepannya memang harus lebih banyak memajukan persoalan buruh perempuan (buruh perempuan), karena masalahnya lebih kompleks dan kalau tidak kita (perempuan-red), siapa lagi yang akan memperjuangkannya, jelasnya dalam sebuah diskusi yang lain.

Ini tantangan besar yang akan dilakukan kedepannya, bagaimana mengajak buruh perempuan dalam skala kecil terlebih dahulu untuk duduk berkumpul, diawali dengan membahas masalah yang ditemui di pabrik baru kemudian masuk ke wilayah yang lain. Mengajak buruh perempuan yang lainnya untuk tertarik dulu tentang serikat secara umum saja sudah cukup sulit apalagi membuat mereka aktif dan menjadi kader maju di serikat, pasti akan butuh waktu lama. Namun, ini tidak dipandang pesimis, karena upaya ini terus dilakukan, menyebarkan virus ini ke pabrik-pabrik dan serikat pekerja lainnya agar lebih keras berupaya mengajak buruh perempuan, memberi kesempatan untuk tampil, mendapatkan pendidikan dan berbagai hak lainnya agar tidak tertinggal dan memiliki posisi tawar yang sama dengan laki-laki pekerja (buruh laki-laki).

Karena kedepannya tantangan terhadap buruh perempuan akan semakin besar, sistem neoliberalisme akan semakin menancapkan kukunya dalam segala sektor dan bidang usaha di Indonesia, sehingga perlawanan terhadapnya harus pula semakin besar dan terorganisir dengan baik. Dengan pendidikan yang dirancang dan diupayakan seperti yang dijelaskan diatas maka diharapkan akan semakin banyak kader maju buruh perempuan yang akan bersuara lantang dalam memperjuangkan kepentingannya dan kepentingan umum lainnya.

Sehingga rill, suara buruh perempuan yang memang banyak dan potensial sebagi pendulang suara baik dalam momentum pemilihan kepala daerah/negara secara langsung maupun pemilihan anggota legislatif, akan memiliki posisi tawar kuat dan mampu mendesakkan isu normatif, ekonomi, sosial dan politik untuk perbaikan kaum pekerja secara umum. Karena hanya dengan mengorganisir diri dalam wadah serikat pekerja atau organisasi lainnyalah perjuangan ini dapat diwujudkan.

Jadi seperti yang telah disebutkan diatas, sudah seharusnyalah peran buruh perempuan lebih diperluas dan dipertegas yakni membangun perubahan sosial sekaligus melakukan perlawanan terhadap neoliberalisme di wilayahnya. Pertama, dalam wilayah domestik, yakni berperan vital membangun kehidupan keluarga dan pendidikan yang mengutamakan norma anti patriarki dan kepentingan umum. Kedua, di wilayah komunitas, yakni bersama dengan kelompok-kelompok yang maju untuk mendorong praktek dan wahana buat aktivitas publik di tingkat lingkungan tempat tinggal. Aktivitas publik ditujukan untuk membendung desakan ideologi neoliberalisme yang mendekonstruksi kehidupan sosial menjadi hubungan atomistik antar individu yang bertarung untuk bertahan (survival of the fittest) Ruang seperti posyandu, apotik hidup, tempat pengasuhan dan pendidikan anak di komunitas bisa didorong untuk menjadi gerakan budaya perlawan neoliberalisme yang digerakkan perempuan lewat aktivitas keseharian yang praktis. Ketiga, di wilayah lokasi produksi, yakni untuk mendorong kesetaraan hak dan peluang untuk terlibat lebih substansial dalam pengambilan keputusan. Ruang ini menjadi ujian pembangunan demokrasi sejati yang lebih dari yang dikerangkakan oleh demokrasi formal. Benih untuk ini sudah tersedia di kalangan perempuan rakyat pekerja yang selama ini telah terbukti aktif dalam aksi-aksi buruh menuntut haknya di pabrik atau perusahaan. Dan yang terakhir, di wilayah politik perwakilan di tingkat negara, dimana ketika buruh perempuan telah terorganisir dan maju maka permasalahan dan tuntutan kaum pekerja secara umum akan lebih didengarkan, karena posisi tawar yang terbangun dan memang akan digunakan sebesarnya untuk kesejahteraan rakyat secara lebih luas.()

Mereka telah membuktikan perjuangan tanpa kenal menyerah harus berbuah manis. Proses persidangan dan berbagai upaya mediasi yang telah dilakukan selama satu tahun ini, hingga terakhir keluarlah putusan PPHI yang memenangkan gugatan buruh soal pembayaran upah proses yang harus ditanggung perusahaan. Mereka juga telah membuktikan bahwa hanya dengan buruh yang terorganisir melalui serikat, perjuangan panjang ini dapat dilewati dan berbagai rintangan serta kesulitan dalam perjuangan dapat diatasi. Serikat Buruh Karya Utama (SBKU) PT.Istana mencoba melangkah lebih maju dengan merencanakan sebuah usaha kolektif menghidupkan kembali pabrik dan proses produksi yang terhenti melalui sebuah pengelolaan kolektif “kontrol pabrik” berada di tangan buruh.

Merencanakan dan Melakukannya Bersama

Dimulai dari mengumpulkan seluruh anggota tersisa yang terus bertahan hingga hari ini, tanggal 2 Agustus 2008, dilakukanlah sebuah musyawarah besar. Beragendakan diskusi tentang sebuah hal yang telah diangan-angankan bersama, berproduksi kembali dengan kontrol pabrik berada ditangan buruh.

Keluarnya putusan PPHI, tindakan PHK secara sepihak yang dilakukan perusahaan setahun yang lalu, kondisi pabrik yang terlantar dan dengan adanya dukungan dari pihak luar baik secara hukum maupun politik menjadikan ditingkatan teknis diatas kertas posisi buruh lebih kuat, inilah yang menjadi legalitas formil perencanaan kontrol pabrik dibuat. Sedangkan secara materil, para buruh perlu memenuhi kebutuhan hidup, makan, rumah, pendidikan anak dll, mereka telah melakukan berbagai upaya untuk tetap bisa survive setahun ini dalam kondisi krisis dan tetap berjuang.

Dimulai dari membangun pemahaman bersama bahwa dalam logika usaha kolektif, tidak ada struktur kelas buruh dan majikan, berbeda dengan dulu, ada yang menjadi majikan dan ada yang menjadi buruh. Semuanya dilakukan bersama, yang ada hanyalah pembagian tugas dan untuk itu kesemua keputusan strategis yang diambil harus dimusyawarahkan bersama. Termasuk segala konsekuensi dan resikonya jika ada, akan menjadi tanggung jawab bersama.

Namun dalam struktur produksinya nanti, memang harus tetap ada yang akan berfungsi sebagai organisasi produksi, disinilah kemudian pengurus serikat (SBKU PT.Istana) harus belajar lebih mengenai manajerial dari organisasi produksi. Sedangkan dalam proses produksinya nanti akan melibatkan hal yang berkaitan dengan modal (finansial), alat-alat produksi dan penjualan (mencari order).

Diskusi dan musyawarah dilakukan, berbagai masukan telah dibicarakan guna menghasilkan keputusan terbaik. Perencanaan disusun untuk jangka pendek satu bulan Agustus ini. Dimulai dari akan dibukanya pabrik yang telah satu tahun terkunci. Untuk itu persiapan dilakukan, undangan disebar, dukungan terus dikumpulkan. Sedangkan secara teknis harus mendatangkan orang yang mengerti tentang genset dan mesin. Yang terpenting adalah bagaimana menghidupkan listrik di pabrik, pasca diputus setahun yang lalu. Untuk masing-masing aktivitas ditunjuk satu orang penanggungjawab, untuk bagian pendataan dan inventarisir barang dibuat timnya tersendiri. Selain itu juga ada aktivitas untuk mengumpulkan biodata dan inventarisir orang yang akan bekerja, memiliki kemampuan apa dan inginnya kedepan akan bekerja dibidang yang mana. Hari itu, perencanaan jangka pendek telah selesai disusun, bahkan hingga penanggungjawab untuk mencari order semptian dari pabrik lain, dan mencari modal awal untuk berproduksi.

Membuka Pabrik, Langkah Awal untuk Melakukan Produksi

Hari Kamis, 07 Agustus 2008, menjadi hari bersejarah bagi buruh PT.Istana, 16 (enam belas) orang yang telah ditunjuk sebagai tim untuk menangani inventarisir barang pabrik dengan disaksikan oleh seluruh anggota bahkan bersama para suami dan anak-anak mereka ikut menyaksikan pembukaan pabrik, tetapi hanya tim yang telah ditunjuk yang masuk kedalam pabrik.

Gelap dan bau lembab serta apek langsung menyambut anggota tim, ketika gerbang pabrik dibuka, maklumlah banjir besar pernah terjadi di awal tahun, menggenangi pabrik dan karena tidak dilakukan apa-apa maka air banjir itu masih tergenang hingga saat dibuka kemarin. Pabrik yang cukup luas itu dengan puluhan mesin berharga milyaran rupiah didalamnya rusak akibat digenangi air hampir 8 bulan. Tim menuju lantai dua, dengan berbekal kursi panjang yang dijadikan jalur diatas genangan air dan beberapa senter sebagai penerangannya. Buruh memang telah merencanakan hanya akan memakai mesin dilantai dua yang selamat dari banjir.

Semua orang disana menjadi saksi keangkuhan pengusaha yang lebih rela menelantarkan pabrik beraset milyaran rupiah dan beromset besar selama satu tahun daripada bernegosiasi dengan serikat buruh agar perusahaan dapat terus berproduksi. Dan semua orangpun akan melihat bahwa sesungguhnya PT.Istana tidak siap untuk tutup, kondisi didalam masih lengkap dan rapi, seperti hanya akan libur pada hari Minggu dan Senin akan masuk kembali.Mesin-mesin yang masih berada pada tempatnya, bahan baku yang masih sangat banyak digudang, gulungan benang, tumpukan bahan yang tinggal dijahit bahkan pakaian jadi yang telah dipacking rapi, semuanya masih sama ketika terakhir kali ditinggalkan buruh. Tidak sedikit buruh yang menitikkan air mata ketika melihat kembali mesin-mesin yang biasa mereka gunakan, semuanya masih dalam kondisi siap produksi. Inventarisir barang dan aset perusahaan terus dilakukan di dalam pabrik dilantai dua.

Beberapa orang tim turun ke bagian office dilantai satu. Banjir menyisakan kerusakan yang cukup parah, berbagai dokumen dan file-file berserakan disana sini akibat sapuan banjir, komputer, printer, telefon, mesin fax, mesin fotocopy dll yang walaupun berada diatas meja namun juga terdapat tanda-tanda kerusakan. Ruangannya tidak ada yang dikunci, beberapa dokumenpun berada pada lemarinya, sehingga terkesan para staffpun tidak menyangka perusahaan ini akan tutup. Kondisi ruangan banyak yang rusak akibat lembab, langit-langit yang menggunakan gipsum berjamur dimana-mana, kursi dan sofa di front officepun berjamur karena lembab, sehingga menimbulkan aroma yang menyesakkan. Barang-barang berharga perusahaan di bagian office telah didata, terdapat 10 (sepuluh) set komputer dan banyak elektronik lainnya, aset ini akan terus dijaga, diinventarisir untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Setelah hampir dua jam tim inventarisir melakukan tugasnya, semuanya kembali keluar, untuk memusyawarahkan hasil temuan dan kondisi didalam, serta langkah apa yang akan diambil untuk segera merealisasikan cita-cita berproduksi kembali melalui usaha kolektif ini. Beberapa tindakan teknis yang harus segera diambil telah disusun, proses perencanaan, implementasi dan evaluasi terus dilakukan dalam kerangka kerja besar ini. Dukungan dan support terlebih asistensi dalam menjalankan struktur dan proses produksi ini juga tetap dilakukan. Mengingat praktek produksi secara kolektif ini baru akan dimulai maka asupan teori yang benar yang akan menuntun seluruh proses ini akan menjadi kebutuhan kedepan sebagai upaya awal mewujudkan suatu masyarakat tanpa kelas dan kesejahteraan menjadi milik bersama, bukan milik segelintir orang saja yang menjadi penguasa sekaligus pengusaha. ()

Persoalan ekonomi, yakni yang berhubungan dengan bagaimana kesejahteraan kelas pekerja. Masih banyaknya pelanggaran hak normatif pada hak-hak buruh menjadikan masih sangat penting untuk kita perjuangkan, terlebih dengan kondisi yang sangat sulit saat ini, harga barang semakin tinggi dan mencekik, kelangkaan minyak tanah, daya beli kita sebagai rakyat pekerja semakin menurun sementara upah kita naik sangat sedikit hanya secara nominal bukan secara real, bahkan akan semakin menurun upah real tersebut dengan rencana kenaikan BBM nanti.

Persoalan politik, yakni perjuangan kelas pekerja menghadapi kekuasaan rezim dan kekuatan modal asing yang semakin mencengkram dan menghisab seluruh faktor produksi di Indonesia. Persoalan politik erat kaitannya dengan persoalan ekonomi di atas, karena semua kebijakan pemerintah (UMK, UU No. 13 dll) itu adalah hasil proses politik yang dilakukan pemerintah dan pengusaha, sehingga untuk melawannya kita perlu perjuangan politik itu sendiri, dan untuk itu perlu pemahaman ditingkatanan rakyat pekerja bahwa perjuangan politik harus dimulai dari pembangunan dan pemahaman kesadaran ketertindasan kelas pekerja selama ini dan ideologi kelas pekerja itu sendiri.

Persoalan ideologi, menyambung dari penjelasan diatas tentang perlunya pemahaman kesadaran bagaimana ketertindasan kelas pekerja selama ini terjadi dan kita melakukan perlawanan atas semua bnetuk penindasan itu dengan satu tujuan akhir yakni kepemimpinan kelas pekerja sehingga mampu membebaskan rakyat pekerja dari segala bentuk penindasan.

Untuk itulah kita harus berorganisasi lewat Serikat Buruh, dengan berorganisasi tugas kita untuk melakukan Propaganda, Rekruitment dan Pendidikan sehingga persoalan ekonomi, politik dan ideologi seperti tadi diatas dapat kita bebaskan. Serikat Buruh harus menjadi alat atau senjata untuk membebaskan kelas pekerja dari segala bentuk penindasan yang dilakukan pemodal (kapitalis) dan mewujudkan kepemimpinan kelas pekerja dalam lingkup ekonomi, sosial dan politik.

Kerja Kolektif dalam Membangun Serikat Buruh yang Kuat

Untuk membangun Serikat Buruh yang kuat sangat penting adanya kesamaan pemahaman dan tindakan antara pengurus dan anggota dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Hal ini menuntut adanya persatuan antar kawan-kawan buruh dan tercermin dalam kerja kolektif organisasi dalam menentukan segala kebijakan atau keputusan yang diambil, inilah prinsip dan nilai dasar yang harus dimiliki jika ingin menjadi serikat buruh yang kuat, Kerja Kolektif.

Dalam kerja kolektif setiap anggota adalah kader yang maju sehingga setiap orang memiliki inisiatif dan keterlibatan yang aktif dalam kerja organisasi yakni Propaganda, Rekruitmen dan Pendidikan. Anggota harus memiliki keyakinan bahwa keberhasilan serikat adalah hasil dari kerja keras mereka semua.

Dengan pedoman tiap orang harus melakukan Propaganda, Rekruitmen dan Pendidikan maka proses pengorganisiran akan berjalan secara sistematis dan hasilnyapun akan dapat dilihat baik secara kuantitatif (jumlah anggota bertambah) maupun secara kualitatif (peningkatan kualitas kesadaran dan tindakan maju).

Propaganda awal dilakukan di luar tempat kerja bisa dirumah, kos-kosan atau kontrakkan sekitar tempat tinggal buruh, kita propagandakan untuk mereka harus berkumpul, mengorganisir diri dalam serikat buruh di tingkat pabriknya (tempat kerjanya), menciptakan isu sendiri dan menemukan jalan keluar dari berbagai persoalan.

Kemudian Rekruitmen, yakni menarik orang untuk masuk serikat, aktif terlibat didalamnya lewat berbagai kontribusinya. Mengembangkan pola rekruitmen serikat dengan model sistem sel, yakni dimana setiap anggota (di luar kolektifnya) harus mampu menciptakan sebuah kolektif baru lagi, menjaga dinamika kolektif baru tersebut dan merekruit mereka yang baru tersebut kedalam serikat kita dan begitu seterusnya sehingga jumlah anggota akan semakin terus bertambah.

Kemudian Pendidikan, jumlah anggota yang terus bertambah ini akan dilakukan pendidikan dengan tahapan tertentu, misal tingkat pemula, madya dan lanjutan, atau pendidikan untuk anggota dan pendidikan untuk pengurus serikat buruh atau berbagai model pendidikan lainnya. Sehingga seluruh kesatuan gerak kita tercermin dalam kerja kolektif berupa Pendidikan, Rekruitmen dan Propaganda untuk mewujudkan Serikat Buruh yang kuat yang mampu membebaskan kelas pekerja dari penindasan yang dilakukan kapitalis dan mewujudkan kepemimpinan kelas pekerja dalam lingkup ekonomi, sosial dan politik. (wong)

Akan tetap gerakan perempuan sendiri mengalami perbedaan yang cukup mendasar dalam memandang momentum elektoral 2009, di bagian lain terdapat kelompok gerakan perempuan yang aktif mendorong perempuan berpolitik praktis dan memperjuangkan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen, namun di kelompok lainnya terdapat pandangan yang melihat bahwa jika masih dalam sistem demokrasi liberal maka kuota maupun keterwakilan perempuan seperti apapun tetap tidak akan menjadi faktor pengubah dominan karena tetap akan berhadapan dengan sistem yang meminggirkan perempuan.

Berikut akan dijabarkan dua pandangan gerakan perempuan tersebut dan strategi taktik apa saja yang telah dilakukan dan pencapaiannya saat ini, diharapkan dengan adanya diskusi kedepan maka dapat dirumuskan sebuah pandangan dan sikap yang lebih tegas dan jelas dalam melihat momentum politik elektoral 2009.

Kelompok Perempuan Memperjuangkan Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Pasca pemilu 1999, sebagian kelompok perempuan bersinergi dengan perempuan di Partai Politik pada tahun 2000 mendirikan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) dan Kaukus Perempuan Politik Indoenesia (KPPI), kedua kelompok ini memperjuangkan revisi paket UU Politik yang akan memberi jaminan hukum untuk membuka peluang upaya peningkatan keterwakilan melalui affirmative action minimal 30% keterwakilan perempuan di tingkat kepengurusan, pencalonan jadi dll. Setelah melakukan upaya lobby dan advokasi secara terus menerus dari 3 paket UU Politik yang direvisi hanya UU Pemilu dengan mengakomodir kata “dapat” dalam pasal 65 ayat (1) UU Pemilu No.12/2003.

Pengalaman pemilu 2004 lalu memberi pelajaran dan evaluasi penting yakni selain lobby juga harus dilakukanpenguatan dalam mempersiapkan materi untuk usulan perubahan tersebut. Sehingga hasilnya dalam UU Pemilu 2009 ini telah mencantumkan “minimal 30% perempuan dalam kepengurusan Parpol”, walau baru hanya ditingkat kepengurusan nasional sementara untuk kepengurusan di tingkat propinsi sampai kecamatan akan bergantung pada AD/ART yang dapat dirubah dalam kongres/musyawarah Parpol.

Target, strategi dan hal yang masih terus dilakukan saat ini adalah :

- * Kemajuan dalam jaminan hukum untuk “calon jadi” minimal 30% keterwakilan perempuan

- * Pemberlakukan sistem pemilu yang lebih mudah bagi caleg perempuan

- * Revisi UU Susduk harus mempertimbangkan keterwakilan perempuan masuk dalam setiap alat kelengkapan parlemen

- * Melakukan kontrak politik dengan caleg perempuan untuk mengusung isu strategis seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan politik yang akan menjamin penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Hasil Revisi UU Partai Politik, yang kemudian dicantumkan menjadi UU No. 2 tahun 2008

1) 1. Bab II: Pembentukan Partai Politik

Ayat (2): Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% keterwakilan perempuan

2) 2. Bab V: Tujuan dan Fungsi

Ayat (1) bagian e: Rekruitment politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan jender.

3) 3. Bab IX: Kepengurusan

Pasal 20: Kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing

4) 4. Bab XIII: Pendidikan Politik

Pasal 31, isinya tentang pendidikan politik oleh partai politik hendaknya tetap memperhatikan 30% keterwakilan perempuan agar dapat mengimbnagi adanya permintaan kesetaraan dibidang kepengurusan dan rekruitmen lain sehingga tersedia SDM perempuan yang secara kuantitas dan kualitas terpenuhi.

5) 5. Bab XX: Ketentuan Peralihan

Pasal 51 ayat (1): Partai Politik yang menurut UU No.31 tahun 2002 tentang Partai Politik telah disahkan sebagai badab hukum oleh Menteri tetap diakui keberadaannya.

6) 6. DIM No.227

“Partai politik yang dapat memenuhi ketentuan mengenai 30% keterwakilan perempuan di DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota maka bantuan APBN/APBD-nya diberikan 2 (dua) kali dari jumlah kursi perempuan yang diperoleh.

Kelompok Perempuan Menyikapi Demokrasi Liberal dan Neoliberalisme

Sudah Sepuluh tahun reformasi, saat ini kita berada dalam ruang “keterlibatan dan keterwakilan” golongan termasuk untuk perempuan, melalui UU Parpol dan Pemilu. Affirmative action 30% telah menjadi angka sakral bagi program pengarusutamaan gender di eksekutif, legislatif maupun partai politik. Hal ini berarti demokrasi keterlibatan dan keterwakilan hanya terjadi di ruang legislatif, ditangan merekalah nasib Indonesia dipertaruhkan apakah kemudian menjadi agen neoliberal atau akan berpihak pada kepentingan rakyat.

Dan kita melihat sendiri bagaimana kemudian wakil-wakil rakyat ini telah menjadi agen dengan mengeluarkan berbagai produk undang-undang yang membuka Indonesia untuk sebebas-bebasnya dimasuki oleh modal asing baik itu disektor hulu maupun hilir dari industri di Indonesia, dari masalah pertambangan, energi, air, kehutanan dan banyak lagi, privatisasi yang telah menjadi skenario global dimuluskan langkahnya, proses mengadaikan Indonesia telah dilakukan secara lebih cepat oleh para wakil rakyat ini, apakah orang-orang seperti ini yang akan kita pilih (lagi) dalam pemilu 2009?

Ilusi demokrasi dan good governance yang dikampanyekan besar-besaran dengan indikator transparansi, akuntabilitas dan partisipatif sayangnya juga banyak diamini oleh kelompok Non Government Organisation (NGO) yang kemudian berkolaborasi dengan para wakil rakyat ini dan lagi-lagi mengatasnamakan rakyat yang sesungguhnya hanyalah menjadi alat bagi neoliberalisme untuk semakin menancapkan kukunya dalam berbagai ranah kehidupan kita.

Demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi dipgang oleh rakyat dan dijalankan secara langsung atau lewat perwakilan terpilih. Akan tetapi fenomenanya saat ini kita melihat implementasi dari demokrasi secara umum lebih menyiratkan pada pemerintahan mayoritas, hak-hak minoritas dan individu, persamaan kesempatan, kesetaraan didepan hukum, hak sipil dan kebebasan. Demokrasi liberal sendiri merupakan pemerintahan yang dicirikan oleh pilar kembar lembaga demokratis, disatu sisi (pemilu, DPR, check and balance, pemberitaan media yang berimbang) dan perlindungan demokratis disisi lain (kebebasan pribadi dijamin oleh UU hak asasi manusia). Demokrasi liberal biasanya dianut oleh negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis dan negara yang menekankan hak kepemilikan perorangan. Pendekatan ini mendahulukan hak individu diatas kehendak umum. Untuk kasus Indonesia sendiri selain berkiblat pada demokrasi liberal kita juga menganut demokrasi perwakilan yakni merupakan bentuk pemerintahan yang didalamnya legislatif dijalankan oleh perwakilan yang dipilih oleh rakyat, dimana mayoritas mendelegasikan kekuasaannya kepada sejumlah kecil minoritas yang dinominasikan untuk memerankan kepentingan mereka. Minoritas tersebut diberi amanat untuk melakukan hal tersebut baik untuk merespon harapan mayoritas atau merespon penilaian para perwakilan sendiri.[1]

Lalu bagaimana dengan perempuan sendiri, dalam era neoliberal ini menurut Ruth Indiah Rahayu, pembagian kerja secara seksual terjadi dengan perempuan benar-benar ditata hanya sebagai konsumen, pengasuh dan pemelihara tenaga kerja, pengatur sirkulasi uang kontan dan alat distribusi. Pendayagunaan perempuan secara eksploitatif berjalan perlahan dan halus hingga kaum perempuan terperdaya dan menjadi pendukung tanpa punya pilihan lain. Karena peranannya sebagai tiang penyangga ekonomi liberal, maka dibidang politik kaum perempuan diberi keterwakilan sebesar 30% dan ditingkat massa kaum perempuan diberi ruang untuk terlibat dalam proses politik terutama yang berhubungan dengan penyelenggaraan reproduksi sosial, terutama kesehatan dan pendidikan, sedangkan pada posisi politik tertentu, kaum perempuan cukup diterwakilkan oleh elit perempuan. Acapkali terputus kepentingan antara massa kaum perempuan dengan keterwakilan perempuan dari tingkat elit yang menduduki posisi politik tertentu. Sehingga dapat diartikan pengertian sejati dari keterwakilan perempuan bukanlah terletak pada aspirasi dan kepentingan kaum perempuan yang menjadi buruh, petani, nelayan, miskin kota, dll melainkan keterwakilannya adalah figurnya dan tubuhnya yang berwujud perempuan.[2]

Jadi hal yang lebih perlu untuk dilakukan kaum perempuan dalam memandang pesta demokrasi, momentum politik elektoral 2009 nanti adalah:

1. Konferensi gerakan yang mengamanatkan gagasan2x dan tuntutan2 x politik (terutama terkait dengan isu politik perempuan) yang harus dimenangkan dalam momentum elektoral

2. Pendidikan politik kepada calon pemilih tentang perubahan politik yang bisa menghapuskan situasi penindasan perempuan di era neoliberalisme. Pendidikan politik yang termasuk di dalamnya memungkinkan calon pemilih membuat “pilihan yang tepat” dalam momen elektoral 2009.

3. Sinergi kelompok perempuan dengan elemen gerakan sosial lainnya agar semua yang dilakukan oleh para politisi perempuan itu tidak mengalami keterputusan dari tingkat basisnya.

Masyarakat nelayan Kali Adem Muara Angke adalah potret kemiskinan masyarakat dunia yang jumlahnya sangat besar di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dari kelompok masyarakat miskin tersebut yang paling rentan dan mendapatkan porsi terbesar dari imbas kemiskinan adalah perempuannya, karena perempuan dewasa yang notabenenya juga seorang istri dan ibu dari anak-anak harus juga ikut bekerja untuk menopang hidup keluarga, mereka yang memikirkan makan apa suami dan anak-anak mereka hari ini, bagaimana dengan pendidikan anak dan kebutuhan konsumsi dasar keluarga seperti air bersih, listrik dan bahan bakar minyak, namun kelompok perempuan pulalah yang paling sedikit menerima pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi, akses mendapatkan pendidikan dan peningkatan kapasitas, pekerjaan yang layak disektor formal dan berbagai hak sebagai warga negara lainnya.

Kemiskinan menurut perempuan nelayan ini ketika mereka tidak tahu harus diberi makan apa keluarga pada hari ini dan apakah mereka sekeluarga bisa makan atau tidak. Kondisi kemiskinan masyarakat nelayan Kali Adem semakin diperparah dengan tidak tercatatnya sebagian besar masyarakat disana sebagai penduduk Jakarta Utara, karena walaupun sudah puluhan tahun hidup dan bermukim di Muara Angke, Kartu Tanda Penduduk yang mereka miliki masih dikeluarkan oleh pemerintah desa tempat tinggal asal yakni Indramayu (Jawa Barat). Sehingga dengan tidak terdatanya mereka sebagai penduduk resmi Jakarta Utara ketidakpastian hidup selain dari segi pendapatan sebagai nelayan (kadang dapat ikan dan sering juga tidak) juga sebagai masyarakat yang memiliki hak untuk memiliki tempat tinggal, ancaman penggusuran menghantui mereka saat ini (paska penggusuran terakhir 2003) maupun akses terhadap pelayanan sosial, kesehatan dan pendidikan bagi keluarga.

Bagi perempuan Kali Adem, kondisi ini sangat sulit, kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak tercukupi dan jebakan hutang dari tengkulak (boss) mengkondisikan perempuan nelayan menanggung beban lebih, membantu sang suami sebagai nelayan telah dilakukan dengan ikut membantu memperbaiki jaring yang rusak, memilah hasil tangkapan maupun menyiapkan perbekalan melaut, urusan domestik (mengurus anak, memasak, mencuci, air bersih, listrik dan bahan bakar minyak) memikirkan kesehatan keluarga (perempuan, suami dan anak), pendidikan anak-anak maupun perempuan sebagai istri serta berbagai hal lainnya, dan banyak dari perempuan ini yang ikut juga mencari penghasilan untuk menambah pendapatan keluarga di luar baik sebagai buruh cuci, pemulung, maupun pedagang keliling dan menjadi pedagang asongan di terminal dan pasar Muara Angke.

Beban ekonomi, sosial dan budaya yang perempuan nelayan alami membuat mereka tidak ada waktu lagi untuk melakukan aktivitas lain yang dapat menambah kapasitas perempuan nelayan di ruang publik. Padahal keinginan untuk keluar dari jerat kemiskinan dan memperbaiki kondisi kehidupan baik secara ekonomi, sosial, budaya dan politik adalah tujuan hidup agar anak-anak mereka tidak lagi mengalami kondisi yang sama dengan kedua orang tuanya.

Saat ini masyarakat nelayan Kali Adem, Muara Angke mengorganisir diri, membentuk kelompok nelayan ”Kemilam” yang memiliki struktur kepengurusan dan anggota cukup banyak, berdiri sekitar tahun 2004 namun sampai sekarang belum memiliki posisi tawar yang kuat terhadap pengambil kebijakan maupun berdampak terhadap perbaikan kehidupan ekonomi sehingga memang banyak yang harus dilakukan kedepannya termasuk juga kenapa perempuan tidak dilibatkan secara aktif dalam kelompok nelayan dan upaya apa yang bisa dilakukan untuk keluar dari kemiskinan ini.

Dengan beroperasinya dua perusahaan bubur kertas (pulp and paper) terbesar di Asia Tenggara, yakni PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang merupakan grup APRIL dan PT. Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP), anak perusahaan grup APP (Sinar Mas) tentu saja membutuhkan bahan baku produksi yang sangat besar. Untuk saat ini dengan target produksi 2 juta ton pertahun untuk satu perusahaan, kedua perusahaan tersebut hanya mampu mencukupi kebutuhan bahan baku produksi dari Hutan Tanaman Industri (HTI) sebesar 30 % dengan luas HTI-nya 1.621.693 ha dan sisanya masih mengandalkan kayu dari hutan alam (Walhi Riau, 2006).

Begitupun untuk perkebunan monokultur lainnya, sawit. Sawit merupakan komoditi perkebunan skala besar yang menjadi primadona di Riau. Kondisi eksistingnya saat ini telah ada 1,4 juta ha kebun sawit di Riau dan direncanakan akan terus diperluas hingga mencapai 3,1 juta ha, dengan tingkat perluasan 8,02 % pertahun, demi menjadikan Indonesia sebagai pengekspor CPO terbesar di Asia Tenggara (Walhi Riau, 2006). Perkebunan skala besar seperti ini membutuhkan ketersediaan lahan yang juga sangat besar.

Jika kita menggabungkan kebutuhan lahan untuk dua perkebunan skala besar dan usaha kehutanan lainnya tersebut maka seperti yang sudah disebutkan diatas, luas hutan yang telah digunakan untuk kebutuhan itu adalah 6.420.323 ha (tahun 2000), sedangkan berdasarkan peruntukkan lahannya 8.607.770 ha (hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi) (www.inaport1.co.id), belum. diperhitungkan dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan pemukiman. Darimanakah lahan-lahan tersebut diambil? Hal inilah yang menjadi persoalan mendasar bagi masyarakat lokal di Riau. Yang tentu saja telah menimbulkan konflik berkepanjangan, penderitaan lahir batin, korban nyawa dan harta benda yang tidak sedikit dalam upaya penyelesaian konflik-konflik atas lahan ini (agraria).

Kemiskinan, Konflik Atas Lahan (Agraria) dan Perempuan
Seharusnya dengan kekayaan alam yang demikian (baru dari sumber daya hutan) masyarakat Riau tidak boleh miskin. Namun data menunjukkan kantong-kantong kemiskinan di daerah terletak di masyarakat yang hidup di tepian hutan-hutan tersebut. Angka kemiskinan di Riau pada tahun 2003 yakni sebesar 13,58 % atau 753.890 jiwa dari 5,5 juta jiwa penduduk Riau pada tahun 2003 (data BPS, Nov 2004). Tersebar di kabupaten-kabupaten yang notabenenya memiliki potensi sumber daya alam hutan besar (potensial) seperti Indragiri Hulu, Rokan Hilir, Pelalawan, Kampar dan Siak, ironisnya lagi di lima kabupaten tersebut beroperasi perusahaan-perusahaan besar di bidang HTI dan perkebunan sawit.

Masyarakat lokal adalah korban utama dari praktik-praktik perusahaan besar (korporasi) baik dibidang kehutanan maupun perkebunan di Indonesia secara umum dan Riau khususnya. Konflik-konflik atas lahan (agraria) seperti pencaplokan tanah masyarakat, perampasan tanah ulayat/adat, ingkar janji untuk pola KPPA dan inti plasma serta permasalahan tata batas hutan, hingga kekerasan yang terjadi didalam setiap upaya penyelesaian konfliknya adalah sebuah permasalahan yang harus segera diselesaikan sehingga tidak memperpanjang penderitaan masyarakat.

Realitas maraknya konflik atas lahan (agraria) antara perusahaan perkebunan skala besar dengan masyarakat lokal telah sampai pada titik nadir yang sangat memprihatinkan. Akibat eksploitasi dan alih fungsi hutan tersebut kerusakan lingkungan menjadi lebih besar, deforestasi dan degradasi lingkungan terus berlanjut. Sementara tingkat kemiskinan dan kekerasan semakin tinggi. Sangat disayangkan lagi kondisi ini diperparah dengan perilaku oknum-oknum pemerintah dan oknum aparat penegak hukum justru mengambil keuntungan dari konflik berkepanjangan di kampung-kampung itu. Konflik kepemilikan atas lahan (agraria) atau hutan adat serta tanah ulayat ini terjadi merata di seluruh wilayah Indonesia dengan bentuk-bentuk konflik yang serupa.

Dari kelompok masyarakat lokal yang menjadi korban konflik atas lahan (agraria) versus perusahaan-perusahaan kehutanan dan perkebunan skala besar, maka perempuan adalah kelompok yang paling rentan dan menderita akibat kondisi tersebut, baik dari segi kemiskinannya, marginalisasi maupun ketiadaan akses buat perempuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Dari Todaro dan Smith (Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, 2004), menyatakan bahwa mayoritas penduduk miskin dunia adalah perempuan, selain itu juga mengalami kekurangan gizi dan yang paling sedikit menerima pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi dan berbagai bentuk jasa sosial lainnya. Dan dari kelompok perempuan yang miskin tersebut, yang paling miskin adalah perempuan yang menjadi kepala rumah tangga. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan upah (walaupun porsi dan beban kerjanya sama) antara laki-laki dan perempuan, tidak adanya pelayanan sosial yang disediakan pemerintah dan sangat sedikitnya perempuan kepala rumah tangga yang bisa melanjutkan sekolah. Lebih lanjut kemiskinan perempuan juga terjadi karena rendahnya kesempatan dan kapasitas perempuan dalam memiliki pendapatan sendiri serta terbatasnya kontrol perempuan terhadap penghasilan suami. Kontrol perempuan terhadap pendapatan keluarga juga sangat terbatas karena sebahagian besar pekerjaan yang dilakukan perempuan tidak menghasilkan uang. Akses perempuan juga sangat terbatas untuk memperoleh kesempatan menikmati pendidikan, pekerjaan yang layak disektor formal, berbagai tunjangan sosial dan program-program penciptaan lapangan kerja yang dibuat pemerintah.

Perempuan dan Upaya Resolusi Konflik Atas Lahan (Agraria)
Aspek penting namun sering dilupakan dan tidak menjadi perhatian dalam sistem agraria negara-negara berkembang adalah peran penting perempuan dalam sistem produksi masyarakat yang agraris. Dalam masyarakat yang tinggal ditepian hutan, semua tugas yang berkaitan dengan produksi pangan dikerjakan perempuan, misalnya mengumpulkan kayu yang telah ditebang, mencari ranting-ranting kayu dan membawanya ke rumah sebagai bahan bakar memasak, menaburkan benih/menanam bibit, menyiangi, memanen hingga mempersiapkan hasil tanaman untuk disimpan atau dihidangkan.

Perempuan merupakan sumber tenaga kerja tambahan untuk mengurus tanaman pangan, konsumsi keluarga, memelihara ternak, menekuni industri rumah tangga untuk tambahan penghasilan, mengumpulkan kayu bakar dan air, memasak, serta mengerjakan semua urusan rumah tangga. Praktis menghabiskan seluruh waktu, sehingga jam kerja perempuan sebenarnya lebih panjang dan lebih berat dibanding dengan jam kerja laki-laki.

Jadi dengan adanya konflik atas lahan (agraria) disekitarnya maka akan sangat mempengaruhi kerja perempuan dan juga akan sangat berimbas pada kehidupan keluarga dan masyarakat lokal tersebut. Untuk itu sudah selayaknya perempuan mengambil porsi lebih dan peran yang lebih aktif dalam mengupayakan resolusi konflik diwilayahnya. Jika sebelumnya perempuan hanya dilibatkan jika sudah berbicara kebutuhan massa untuk melakukan aksi demonstrasi maka kondisi ini harus dirubah. Perempuan harus mempunyai kekuatan dan posisi tawar yang kuat untuk dilibatkan dalam perumusan dan pengambilan keputusan strategis bagi perjuangan masyarakatnya. Hal ini hanya akan tercapai jika perempuan-perempuan di daerah konflik atas lahan (agraria) ini telah bersatu dan mempunyai kekuatan tersendiri (mengorganisir diri) sehingga akan lebih diperhitungkan jika mengikuti pertemuan-pertemuan kampung. Dan hal ini tentu saja akan sejalan dan dibarengi dengan peningkatan kapasitas perempuan baik dari segi pengetahuan dan pendidikan.

Di propinsi Riau keterlibatan perempuan dalam upaya resolusi konflik atas lahan (agraria) masih sangat minim. Dari sebuah draft protokol resolusi konflik yang dibuat jaringan Walhi se-Sumatera (2006) masih belum terlihat memasukkan nilai-nilai pengarusutamaan perempuan (sensitif gender), hal ini mungkin terjadi karena keterlibatan perempuan dalam merumuskan draft tersebut sangat minim, dan merekapun belum bisa mendesakkan nilia-nilai sensitifitas gender tersebut, namun dalam taraf minimal draft itu tidak bias gender.

Adapun beberapa hal yang menjadi titik tolak dan perlu dikembangkan dalam upaya resolusi konflik atas lahan (agraria) antara lain dengan memperhatikan tujuan dari resolusi konflik itu sendiri, yakni untuk menyelamatkan hak semua pihak (masyarakat lokal, perusahaan dan kepentingan pemerintah), dengan itikad baik mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian konflik dan menyelamatkan keberlanjutan sumber-sumber kehidupan masyarakat sehingga menjadi pengalaman bagi para pihak di masa yang akan datang.

Prinsip dan nilai yang menjadi dasar dalam upaya resolusi konflik atas lahan (agraria) ini antara lain (Walhi, 2006): kearifan lokal dan tradisional, memperhatikan hak-hak masyarakat atas pengolahan sumber-sumber kehidupan untuk mencapai kesejahteraannya, prinsip keterbukaan, tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme 9KKN), menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan dimuka hukum, tanggap dan bertanggungjawab, kepedulian, berkeadilan dan musyawarah mufakat.

Sedangkan tahapannya antara lain: mempertemukan para pihak yang berkonflik, pembentukan wadah sebagai mediasi konflik, pembentukan tim, adanya kesepakatan tertulis (legal) dan adanya tim khusus untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas upaya penyelesaian konflik tersebut.

Kenyataan bahwa perempuanlah yang paling menderita akibat konflik atas lahan (agraria) maka sangat penting melibatkan perempuan dalam upaya penyelesaian (resolusi) konflik-konflik tersebut. Namun kita jangan melupakan bahwa di wilayah-wilayah konflik tersebut tingkat kemiskinan cukup tinggi dan peran serta perempuan dalam memperbaiki taraf hidupnya dan keluarga harus lebih diperhitungkan.

Bertolak dari hal tersebut, maka program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah harus bisa secara nyata meningkatkan partisipasi perempuan baik dalam pendidikan dan pelatihan, pengembangan pertanian maupun dalam pemberian akses untuk program-program pendidikan, pelayanan sosial dan kesehatan serta kesejahteraan sosial. Pentingnya peranan dan fungsi ekonomi perempuan dibuktikan oleh keberhasilan dari program-program pembangunan yang melibatkan partisipasi perempuan secara penuh, sayangnya program seperti inilah yang masih sangat sedikit, misalnya Grameen Bank di Bangladesh.

Kenapa hal ini juga harus diperhitungkan, karena dengan kondisi hidup perempuan yang lebih baik maka kehidupan keluarga juga akan semakin membaik dan berimbas pada membaiknya kehidupan masyarakat, sehingga dimasa mendatang tidak lagi terjadi konflik-konflik atas lahan (agraria) di masyarakat, dan hal ini tentu saja juga akan baik bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Untuk itu salah satunya, menurut Wadi D Haddad, Education and development:Evidence for new priorities, World Bank Discussion Paper No. 95 (1990), ada 4 alasan kenapa mempersempit kesenjangan gender dalam pendidikan dengan memperluas kesempatan pendidikan bagi perempuan sangat menguntungkan secara ekonomi:
1) Tingkat pengembalian (rate of return) dari pendidikan perempuan lebih baik pada tingkat pengembalian pendidikan laki-laki dikebanyakan negara berkembang.
2) Peningkatan pendidikan kaum perempuan tidak hanya meningkatkan produktivitasnya di lahan pertanian dan pabrik, tapi juga meningkatkan partisipasi tenaga kerja, pernikahan yang lebih lambat, fertilitas yang rendah dan perbaikan kesehatan serta gizi anak-anak.
3) Kesehatan dan gizi anak-anak yang lebih baik serta ibu yang lebih terdidik akan memberikan dampak pengganda (multiplier effect) terhadap kualitas anak bangsa selama beberapa generasi yang akan datang.
4) Karena perempuan memikul beban terbesar dari kemiskinan dan kelangkaan lahan garapan yang melingkupi masyarakat negara berkembang, maka perbaikan yang signifikan dalam peran dan status perempuan melaui pendidikan dapat mempunyai dampak penting dalam memutuskan lingkaran setan kemiskinan serta pendidikan yang tidak memadai.

Insiden 15 Juni 2006, Klimaks dari Sebuah Konflik Berkepanjangan

Pagi itu, nelayan melaut seperti biasanya dan lagi-lagi mereka bertemu dengan kapal jaring batu, nasib naas menimpa pompong Awaludin dan dua orang anggotanya, perkelahian jarak dekat tak terhindarkan, Awaludin terluka dibagian mata kiri akibat pukulan besi dan terkena stick (ketapel) yang berbuahkan timah pemberat ukuran besar (2 inchi), sementara dua orang lainnya luka dibagian wajah, tangan dan kaki, sehingga masih bisa melarikan pompong mereka ketepi pantai. Ketika masyarakat sedang memberikan pertolongan untuk Awaludin dan dua rekannya, lagi-lagi mereka mendapat kabar lewat handphone bahwa rekan mereka kembali ada yang dikepung 2 buah kapal jaring batu. Tindakan spontan penyelamatan agar rekan lainnya tidak mengalami cidera seperti rekan sebelumnya mendorong mereka untuk beramai-ramai pergi ke laut menghalau kapal jaring batu tersebut. Perkelahianpun dan insidenpun tak dapat dihindari, beberapa orang luka dan satu buah kapal jaring batu terbakar. Sore harinya kita juga mendapat kabar satu buah kapal nelayan berbendera Malaysia yang dibawa nelayan Desa Kembung Luar dibakar dan mereka disandera oleh Jang Karim (pengusaha jaring batu) di Rangsang Barat.
Namun tampaknya inilah klimaks dari konflik berkepanjangan yang tak kunjung usai. Insiden ini menjadi headline disemua media lokal yang ada di Riau hingga berhari-hari, dengan ragam versi ceritanya bahkan cenderung melebih-lebihkan tanpa memberikan bukti dan argumentasi yang berimbang dari kedua belah pihak (korban mati putus kepala, isi perut keluar dll).
Saya yang turun langsung kelapangan esok harinya, mendapati kondisi masyarakat dalam keadaan tegang, trauma dan ketakutan yang luar biasa. Dari Bengkalis saya dan bersama seorang rekan dari LBH Pekanbaru segera menuju Desa Teluk Pambang (sekretariat SNKB) dan menjadi sorotan dalam konflik nelayan kali ini. Berada di ujung Pulau Bengkalis berjarak sekitar 80 Km dan ditempuh dengan dua jam naik sepeda motor. Sesampainya disana kami segera mengumpulkan seluruh pengurus SNKB masing-masing wilayah yang meliputi 8 desa lainnya untuk mengumpulkan informasi yang benar dari keseluruhan rangkaian insiden yang terjadi pada tanggal 15 Juni itu, karena terlalu banyak versi cerita yang berkembang di dalamnya.
Informasi yang terkumpul dijadikan bahan untuk segera mengeluarkan release dan sikap resmi organisasi SNKB terkait dengan insiden tersebut. Pada H+1 pasca insiden masyarakat langsung membentengi diri dan kampung mereka (berjaga-jaga) dari kemungkinan adanya serangan balik dari nelayan Rangsang. Ketika H+2 setelah beredar rumor akan adanya penyerangan balik terhadap nelayan tradisional rawai di Bantan oleh nelayan dari Rangsang, penjagaan semakin diperketat, apalagi pada malam hari, seluruh pemuda dan laki-laki dewasa memegang senjata dan berjaga-jaga di tepi pantai karena dapat dilihat dengan mata sendiri ada tiga buah kapal jaring batu yang berisikan ratusan orang bersenjata lengkap siap tempur mondar-mandir di perairan 1 mill Pambang. Suasana sangat mencekam, aparat kepolisian yang dihubungi tidak bisa memberikan jaminan keamanan dan jawaban yang memuaskan.
Keadaan semakin kacau, pada H+3, masyarakat yang terlibat langsung insiden tanggal 15 tersebut banyak yang lari ke semak belukar dan hutan diwilayah desanya masing-masing karena ada kabar orang upahan pengusaha jaring batu juga berkeliaran di desa untuk mencari informasi dan pelaku, juga ketakutan masyarakat kepada aparat kepolisian baik intel maupun anggota Brimob yang akan melakukan pengambilan ditempat. Hal ini terjadi karena memang ada anggota kepolisian yang masuk ke desa-desa dengan bersenjata lengkap dan menggeledah rumah-rumah pengurus SNKB tanpa memberikan surat-surat resminya baik pada siang hari maupun malam hari. Keadaan ini membuat masyarakat trauma, walaupun kita (Walhi dan LBH) sudah berkeliling di lima desa yang dianggap paling rawan dan memberikan penguatan terhadap masyarakat, namun suasana mencekam dan ketakutan masih saja meliputi desa-desa nelayan tradisional rawai. Ketika kepolisian tidak lagi bisa memberikan rasa aman bahkan malah semakin menakut-nakuti masyarakat, maka tidak ada pilihan lain selain memperkuat pertahanan di desanya masing-masing.
Sistem keamanan di tiga desa ini (Teluk Pambang, Teluk Lancar dan Selat Baru) dibuat berlapis, palang (ampang-ampang) dipasang di tiap titik masuk di desa dan dijaga selama 24 jam (siang perempuan, malam laki-laki), siapapun yang masuk desa jika tidak dikenali harus memperlihatkan identitas jika tidak diusir. Namun masyarakat Desa Selat Baru kecolongan, ketika sebagian anggotanya sedang mengadakan pertemuan di Desa Teluk Pambang, suasana sedang sepi dan lengah, datang polisi melakukan penangkapan. Ujangpun tertangkap dan dibawa polisi (tanpa prosedur), walaupun ibu-ibu dan anak-anak sudah berusaha menghalangi petugas membawa Ujang, namun ketika tembakan dilepas (7 kali) dan gas air mata dilancarkan maka perlawanan yang tak seberapa itupun kandaslah. Kami yang sedang mengadakan pertemuan pada saat itu langsung bubar dan segera menuju Polres Bengkalis, namun ternyata Polres Bengkalis langsung membawa Ujang ke Polda Riau di Pekanbaru untuk mengantisipasi amukan warga.
Sampai saat ini Ujang masih dalam tahanan Polda Riau, usaha penangguhan yang dilakukan oleh tim pengacara tidak membuahkan hasil, selanjutnya adalah mempra peradilkan polisi karena banyak kejanggalan dalam penangkapan Ujang. Selain itu usaha desakan-desakan kepada Pemerintah Kabupaten dan Propinsi untuk menyelesaikan konflik inipun terus dilakukan melalui aksi demonstrasi, loby politik dll, namun walaupun telah disepakati beberapa poin sementara untuk penyelesaian konflik ini, namun kenyataannya dilapangan tidaklah demikian.
Hampir 20 hari sudah nelayan tradisional rawai tidak bisa mencari ikan di laut (merawai), karena tidak adanya jaminan keamanan melaut dari pihak kepolisian, sementara pengusaha jaring batu semakin merajalela dengan melakukan penangkapan ikan kurau 24 jam dan semakin dekat dengan pantai. Adanya semacam pengalihan isu ini menjadi semata-mata kriminal harus diantisipasi dengan tetap mendesakkan penyelesaian yang menjadi akar masalah konflik. Jika keadaannya tetap seperti ini, kepedulian pihak terkait: Pemerintah baik tingkat lokal, provinsi dan pusat, Kepolisian dari sektor hingga pusat, DPRD hingga DPR, anggota DPD dll terhadap masalah ini belum juga menunjukkan kemajuan berarti maka harapan untuk dapat terus menyambung hidup rasanya semakin menjauh, hutang dan kemiskinan membayang-bayangi masyarakat nelayan tradisional rawai, hingga saat ini. “Eksodus ke Malaysia dan meminta suaka politik bagi 10.000-an jiwa” adalah pilihan terakhir kita, ujar Abu Samah, Ketua SNKB.